Ada penggambaran menarik yang disampaikan oleh Pak Winarno tentang kepemimpinan, yaitu yang dinyatakan “Jadilah seperti Jenderal Soedirman”. Hal ini beliau sampaikan dalam kesempatan kegiatan Pra Seminar KKA yang dilaksanakan di LAN, 10/11/2011. Ungkapan ini begitu mendalam maknanya dan menghunjam di dalam hati nurani, sebab disampaikan pada saat yang begitu tepat.
Ungkapan ini menyiratkan tentang bagaimana seseorang harus memimpin di saat yang penting dan mendasar dan pilihan perilaku macam apa yang harus diambil di saat yang menentukan. Sebagaimana diketahui bahwa di saat genting maka pemimpin harus hadir. Di dalam filsafat Jawa digambarkan seorang pemimpin harus melakukan tindakan betada di tempat di saat genting. Jangan pernah terjadi “tinggal glanggang colong playu” artinya meninggalkan medan perang dan melarikan diri. Hal ini adalah tindakan yang dianggap menyalahi prinsip di dalam kepemimpinan. Apalagi kalau tindakan tersebut tanpa didasari oleh alasan yang rasional dan kebutuhan atau kepentingan lainnya.
Representasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Jenderal Soedirman adalah kepemimpinan yang terlibat atau kepemimpinan partisipatif. Artinya seorang pemimpin selalu mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Kepemimpinan berciri khas seperti ini akan bisa dilakukan pada saat yang genting dan mendesak.
Pada saat Perang Gerilya melawan penjajah Belanda, maka Sang Jenderal ini terus mengikuti pasukannya. Padahal beliau sedang dalam kondisi Sakit Paru-paru dan keadaannya parah. Beliau disarankan agar istirahat saja, akan tetapi beliau menolak. Sambil ditandu beliau mengikuti perjuangan bala tentaranya di medan kurusetra, beliau ikuti pasukannya di palagan atau medan pertempuran. Beliau tidak lepakan pasukannya berdiri sendiri, berperang sendiri dan berperang tanpa arahan pimpinannya.
Teladan Jenderal Soedirman dapat menjadi kaca benggala bagaimana tindakan pemimpin dalam suasana yang genting dan harus membuat keputusan yang tepat bagi para kawulanya atau para pengikutnya. Di saat genting, maka seorang pemimpin haruslah menjadi Sabda Pandita Ratu. Tidak hanya pandita yang hanya berbicara, akan tetapi juga ratu yang memutuskan tindakan-tindakan dan melakukannya.
Kepemimpinan adalah tindakan untuk memutuskan. Artinya tindakan untuk memilih mana yang dianggap urgent dan importance. Ada hal yang important tetapi kirang urgent, akan tetapi juga ada yang importance dan urgent. Di dalam hal ini maka seorang pemimpin harus mengambil keputusan mana yang urgent dan importance. Jika salah memilih tindakan, maka akan menghasilkan kegagalan atau sekurang-kurangnya hasil yang tidak sesuai dengan keinginan bersama.
Di dalam khasanah pewayangan, maka Sri Kresna tidak hanya penasehat Pandawa dalam perang Baratayuda, akan tetapi sekaligus juga kusirnya Arjuna dalam melawan Karna atau Basukarna, yang juga saudara tirinya sendiri. Basukarna adalah kakak Pandawa yang lahir dari telinga Dewi Kunti. Dia dilahirkan dari telinga Dewi Kunti akibat membaca doa pada saat sedang mandi. Sesungguhnya dia dilarang membaca doa ini ketika sedang mandi. Karena membaca doa dalam keadaan seperti itu, maka akibatnya dia hamil. Karena masih perawan, maka oleh para dewa anaknya dilahirkan lewat telinga. Itulah sebabnya anak tersebut dinamakan Karna atau telinga. Di dalam peperangan ini Karna memang berhasil dikalahkan oleh Arjuna, akan tetapi yang penting bahwa kusir kereta perang Arjuna adalah Batara Krisna yang diyakini sebagai titisan Dewa Wishnu.
Di dalam gambaran ini, maka dapat diketahui bahwa seorang pemimpin tidak hanya duduk saja di singgasananya, akan tetapi juga terlobat di dalam proses dan dinamika perjuangan masyarakatnya. Di dalam kasus Krishna, dia adalah seorang raja, penasehat perang dan sekaligus titisan Dewa Wishnu, akan tetapi mampu menjadi kusir kereta perang. Jadi sekaligus memiliki kemampuan teknis peperangan. Dia tidak hanya menjadi penyusun strategi perang, akan tetapi juga mampu melakukannya secara memadai.
Dengan demikian, nasehat “jadilah seperti Panglima Soedirman” mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu hendaknya kita sebagai pemimpin harus menyertai para bawahan ketika bawahan sedang bekerja atau mengerjakan tugasnya. Melalui cara ini, maka mereka akan merasa berada di dalam kebersamaan dengan pimpinannya.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Terlepas dari kontroversi tentang Komodo sebagai tujuh keajaiban dunia, akan tetapi yang jelas bahwa untuk sementara Komodo sudah menjadi bagian dari Tujuh Keajaiban Dunia. Memang sampai hari ini masih ada yang meragukan tentang penyelenggara kontes keajaiban dunia tersebut. Penyelenggara kontes, New 7 Wonders, yang bermarkas di Zurich Swiss tersebut untuk sementara sudah menentukan pemenang tujuh keajaiban dunia bersama Amazon Brazil, Hallong Bay Vietnam, Iguazu Falls Argentina Brazil, Jeju Island Korsel, Table Mountain Afsel, dan Puerto Princess Underground River Filipina.
Begitu bersemangatnya, maka Panitia Nasional Pemenangan Kontes Tujuh Keajaiban Dunia, Yusuf Kalla menyatakan bahwa “terima kasih kepada semua yang mengkritik, semua yang memandang enteng bangsanya. Karena kritik memberikan emosi yang luar biasa, masyarakat mendukungnya”.
Kemenangan Komodo diumumkan lewat YouTube yang dianggap sebagai jejaring informasi yang paling terkenal. Meskipun hanya diumumkan lewat jejaring informasi tersebut, akan tetapi tidak mengurangi semangat para pengusung pemenangan Komodo sebagai bagian dari tujuh keajaiban dunia.
Komodo sebagai makhluk langka di dunia memang pantas memperoleh pengakuan tersebut. Penghargaan atas kelangkaan Komodo sebagai ciptaan Tuhan yang natural, tentu juga membuktikan bahwa secara natural ada yang bisa dibanggakan dari alam Indonesia. Melalui kemenangan Komodo ini sekaligus, langsung ataupun tidak langsung, juga akan membanggakan bagi masyarakat Indonesia.
Selama ini yang dikagumi oleh wisatawan luar negeri adalah Bali, sehingga tujuan wisatawan asing pertama adalah Bali dan kemudian Yogyakarta karena Borobudur, Prambanan dan lainnya. Jika kemudian Komodo bisa menjadi bagian dari tujuh keajaiban dunia, maka berarti ada potensi wisatawan baru yang bisa menjadi ikon pariwisata. Dengan terpilihnya Komodo meskipun masih sementara dan akan diumumkan secara resmi pada bulan Januari, maka khazanah dunia wisata Indonesia juga akan memperoleh tambahan ikon baru.
Dengan menggenggam posisi tujun keajaiban dunia, maka Taman Nasional Komodo (TNK) akan menjadi terkenal di dunia. Langsung maupun tidak langsung, maka juga akan menjadi bagian dari promosi wisata di dunia internasional. Yang dibutuhkan dalam kerangka mengembangkan pariwisata untuk dunia internasional adalah publikasi yang kontinyu dan sistematis. Jika membandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang begitu gencar memberitakan tentang tempat wisatanya, maka Indonesia tergolong masih kalah.
Malaysia sangat gencar menyiarkan berita Indonesia dari sisi keamanan, demonstrasi, dan lainnya, sehingga bisa menjadi referensi intenasional tentang kenyamanan hidup di Indonesia. Semua pemberitaan di Indonesia tentu bisa menjadi referensi bagi orang yang akan berkunjung ke Indonesia. Padahal nyaris tidak ada berita tentang Malaysia atau Thailand di televisi Indonesia. Sebaliknya media Indonesia justru mengekspos besar-besaran tentang keamanan Indonesia. Itulah sebabnya maka kondusivitas keamanan tentu menjadi prasyarat untuk mengembangkan wisata di Indonesia.
Kita memang harus belajar banyak tentang pengelolaan tourisme. Jika kita ingin menjadikan TNK sebagai pusat wisata, maka harus dibangun infrstruktur yang mendukung terhadap pengembangan wisata dimaksud. Demikian pula mengembangkan tempat wisata lainnya. Harus ada dukungan wisata lain yang dapat menjadi daya tarik kaum wisatawan. Harus ada pendukung yang membuat orang lain mampu bercerita tentang keindahan TNK dan tempat rekreasi lainnya. Kita pasti bisa.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Peringatan Hari Pahlawan memang sudah berlalu. Tanggal 10 Nopember adalah Hari Pahlawan yang hingga sekarang dan bahkan sampai kapanpun akan tetap diperingati oleh bangsa Indonesia. Di seluruh pelosok negeri juga dilaksanakan upacara penting ini. Suasana heroik biasanya juga mewarnai upacara yang dianggap sebagai hari monumental bagi bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pahlawan adalah orang yang dianggap memiliki sumbangsih bagi perjalanan republik ini dalam berbagai bidangnya. Makanya dikenal ada pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan pembangunan, bahkan juga ada pahlawan devisa dan palawan tanpa tanda jasa. Dua yang terakhir tentu saja adalah gelar yang diberikan kepada sekelompok orang atau individu yang melakukan perbuatan untuk membantu atau melakukan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan TKI yang bekerja di luar negeri dianggap sebagai pahlawan devisa.
Apa pun sebutannya, yang penting seorang pahlawan adalah orang yang pernah memberikan jasa yang besar bagi bangsa dan negara. Di antara yang jelas kriterianya adalah mengenai pahlawan kemerdekaan dan pahlawan revolusi. Pahlawan kemerdekaan tentu saja adalah orang yang mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan memerdekakan bangsa Indonesia. Meskipun tetap ada kontroversi, akan tetapi indikator dan ukurannya relatif jelas. Demikian pula pahlawan revolusi juga jelas siapa orangnya dan apa kontribusinya bagi bangsa dan negara Indonesia.
Yang agak rumit adalah tentang pahlawan pembangunan. Kerumitannya adalah untuk menentukan indikator dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Apakah yang akan dianggap sebagai pahlawan adalah presiden, menteri, kepala lembaga atau lainnya. Aau bahkan masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Makanya sejauh yang sudah dilakukan adalah menyebut Bapak Pembangunan dan hal itu disematkan kepada Presiden Soeharto.
Di dalam banyak hal, pahlawan identik dengan heroisme. Pahlawan adalah hero. Makanya pahlawan haruslah orang yang hidup dalam nuansa heroisme. Seperti dalam perebutan kemerdekaan, perebutan kekuasaan yang dimenangkan. Orang yang memiliki peran besar lalu bisa disebut sebagai pahlawan. Itulah sebabnya pengakuan terhadap kepahlawanan Soeharto dan Gus Dur masih tertunda sebab memang ukurannya yang belum jelas benar.
Jika di era Orde Lama, maka pemberian gelar pahlawan tentu lebih banyak dikaitkan dengan gelar kepahlawanan kemerdekaan. Artinya orang yang diberi gelar pahlawan adalah orang yang berjasa bagi kemerdekaan bangsanya. Kemudian di era Orde Baru juga dikaitkan dengan sumbangannya bagi nusa dan bangsa.
Pemberian gelar pahlawan adalah merupakan sebuah pengakuan tentang peran seseorang dalam kaitannya dengan negara bangsa. Jadi pengakuan kepahlawanan bukan hanya kebanggaan bagi keluarga, akan tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya gelar kepahlawanan merupakan gelar tentang pengakuan masyarakat dan bangsa untuk orang yang memiliki peran besar bagi bangsanya.
Hanya saja terkadang kepahlawanan juga dikaitkan dengan persoalan politik. Artinya bahwa dimensi politiknya juga menonjol. Seseorang akan bisa memperoleh pengakuan sebagai pahlawan jika secara politik menguntungkan terhadap rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, orang yang menjadi lawan politik jangan pernah berharap untuk memperoleh pengakuan sebagai pahlawan.
Akan tetapi yang sesungguhnya diperlukan oleh bangsa ini adalah pemimpin bangsa yang memiliki empat sifat utama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu siddiq, amanah, tablig dan fathonah. Bangsa yang sedang membangun butuh kepemimpinan yang memang memiliki sifat seperti itu. Hanya melalui kepemimpinan yang memiliki sifat jujur, terpercaya, transparan dan berkecerdasan yang komprehensif saja, maka bangsa ini akan menapaki jalan yang benar di dalam membangun bangsanya.
Kita butuh pemimpin yang berjiwa pahlawan yaitu pemimpin yang merelakan jiwa dan raganya untuk kemajuan Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Di dalam diskusi kelas yang diselenggarakan oleh peserta Diklatpim Tingkat I, maka ada pemikiran tentang bagaimana peran pemerintah yang kuat dalam membangun bangsa yang berkeadilan. Pembangunan berkeadilan sesungguhnya adalah impian semua orang di Indonesia. Dan meskipun untuk membangun yang berkeadilan tersebut adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi pemerintah tentu memiliki peran yang menentukan. Peran tersebut tentu terkait dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan.
Secara konseptual, maka pemerintah dibentuk adalah untuk menjadi instrumen untuk pembangunan berkeadilan. Makanya, secara kontraktual, bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan melalui dukungan dan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan masyarakat dan dunia usaha sangat penting sebab pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan tersebut tanpa peran serta keduanya.
Di dalam konsepsi pembangunan disebut sebagai pembangunan partisipatoris, yaitu pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Di dalam literatur pembangunan juga dikenal istilah perencanaan partisipatif yaitu perencanaan yang melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Melalui perencanaan partisipatif, maka diharapkan bahwa perencanaan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat. Asumsinya adalah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, maka akan semakin besar peran masyarakat di dalam implementasi pembangunan tersebut.
Dalam kasus pemberdayaan UMK, maka sesungguhnya peran pemerintah sangat besar. Pemerintahlah yang menyediakan payung regulasi tentang pemberdayaan UMK, demikian pula yang memutuskan kebijakan bagi pengembangan UMK. Pemerintah juga yang merencanakan dan menganggarkan kebutuhan pengembangan UMK. Itulah sebabnya maka pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan di dalam pemberdayaan UMK dimaksud.
Sebagaimana diketahui bahwa sudah banyak regulasi yang mengatur tentang UMK dalam kaitannya dengan dunia usaha lainnya. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai Perda sudah ada. Akan tetapi problemnya adalah bagaimana payung regulasi tersebut memihak atau pro kepada pemberdayaan UMK. Banyaknya aturan belum tentu menjadi indikator tingginya peran pemerintah untuk pemberdayaann UMK.
Oleh karena itu, yang sesungguhnya dibutuhkan adalah keberpihakan pemerintah untuk membangun UMK. Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan dalam observasi lapangan di Yogyakarta, bahwa masyarakat UKM belum secara memadai untuk memperoleh sentuhan program pemerintah. Tata niaga ekspor produk UMK juga masih mengalami kendala yang serius. Kebanyakan produk UMK diekspor melalui pihak broker, sehingga keuntungan bagi UMK sangat rendah. Mereka tidak mampu melakukan direct selling sebab ada kendala pasar, modal dan jaringan internasional. Dalam banyak hal, jaringan perdagangan internasional sudah dikuasai oleh badan-badan eksporter yang telah menancapkan pengaruhnya semenjak lama. Makanya, ketika para pengusaha UMK akan melalukan perdagangan internasional maka akan selalu terkendala oleh kenyataan tersebut. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan.
Pemerintah harus mengatur agar produk UMK dapat memiliki pasar yang baik dan tidak selalu menjadi makanan empuk para eksporter yang sering tidak berpihak kepada nasib pengusaha UMK.
Jadi pemerintah harus selalu hadir di tengah keinginan untuk membangun bangsa dalam koridor keadilan.
Wallahu a’lam bi a shawab.
Sudah menjadi pemimpin ternyata masih harus belajar kepemimpinan. Itulah yang kira-kira pertama kali dirasakan oleh beberapa kawan yang mengikuti Diklatpim Tingkat I di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Pertanyaan ini tentunya layak dikemukakan sebab di antara peserta ini ternyata sudah ada yang memiliki pengalaman sebagai pejabat eselon I dalam varian instansinya.
Melalui proses panjang selama mengikuti pendidikan ini, maka akhirnya diketahui bahwa selalu ada manfaat dari proses belajar. Saya lalu menjadi ingat Sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan “carilah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat.” Jadi pendidikan adalah long life education atau pendidikan sepanjang masa atau juga disebut sebagai life long education atau pendidikan sepanjang hayat. Jadi sebelum muncul konsep baru tentang pendidikan sepanjang hayat, maka Nabi Muhammad saw sudah mengajarkannya.
Pendidikan apapun, di manapun dan bagaimanapun selalu memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Sejarah telah membuktikannya. Bangsa yang pendidikan masyarakatnya maju adalah bangsa yang maju. Kemajuan pendidikan menjadi salah satu aspek penting di dalam indikator pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh LAN adalah pendidikan khusus kepemimpinan. Maka sesungguhnya yang ditransferkan di dalam proses pembelajaran adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Saya memang sependapat dengan teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan memang dilahirkan. Bisa saja lahir dari situasi sosial yang memang menghendaki kelahirannya atau yang memang didesain untuk menjadi pemimpin.
Di dalam situasi krisis biasanya akan melahirkan pemimpin. Masa krisis akan menjadi faktor eksternal lahirnya pemimpin. Di era penjajah, dimana tekanan eksternal sangat kuat, maka akan menghasilkan banyak pemimpin nasional. Mereka tidak lahir secara instan, akan tetapi lahir karena tekanan situasi yang sangat kuat. Di dalam hal ini, maka mereka akan menjadi pemimpin ideologis yang sangat kuat. Itulah sebabnya di era penjajahan akan selalu lahir pemimpin dengan tingkat ideologis yang sangat tinggi.
Berbeda dengan pemimpin yang dilahirkan oleh era keteraturan sosial yang kuat, maka yang lahir adalah pemimpin yang lebih fragmatis. Apalagi jika pemimpin tersebut tidak lagi mengenal atau merasakan masa-masa yang sulit, sehingga tidak merasakan pahit getirnya perjuangan. Itulah sebabnya, pesan Bung Karno adalah “jangan lupakan sejarah”.
Diklatpim tentu tidak akan melahirkan pemimpin heroik. Diklatpim akan melahirkan pemimpin yang secara struktural akan membangun komitmen untuk menjalankan yugas dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh institusinya. Dia akan membangun dan mengimplementasikan ide atau visinya di dalam permanent system yang digelutinya. Oleh karena itu, yang bersangkutan akan mengembangkan idenya untuk perbaikan dan pengembangan program yang terkait dengan tupoksinya.
Di dalam acara Pembukaan secara resmi Kantor Administrasi Negara, maka Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AE Mangindaan, menyatakan bahwa untuk memangku jabatan eselon I, maka dipersyaratkan “didik duduk”. Artinya, bahwa seorang pejabat akan dapat menduduki jabatan eselon I selama yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan eselonisasinya.
Jika di masa lalu bisa saja seseorang menduduki jabatan tertentu tanpa pendidikan yang setara, maka sekarang tidak bisa lagi. Itulah sebabnya Diklatpim Tingkat I ini sangat penting sebab memang merupakan persyaratan bagi pejabat atau yang sudah menjabat untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tugasnya.
Jadi, diklatpim memang akan menghasilkan pemimpin dalam kapabilitasnya sebagai pemimpin struktural yang akan menyangga kepemimpinan administratif dan pengambil kebijakan yang relevan dengan tupoksinya.
Wallahu a’lam bi al shawab.
