Salah satu kesalahan yang katakanlah dilakukan oleh Orde Baru terkait dengan partai politik adalah yang disebut sebagai terciptanya massa mengambang atau floating mass. Massa mengambang mungkin bisa dimaknai sebagai sekelompok orang atau massa yang tidak memiliki ideologi partai politik tertentu, sehingga pilihan politiknya sangat kondisional.
Memang secara praktikal bahwa Golkar bisa memperoleh suara terbanyak atau bahkan single majority juga disebabkan oleh massa mengambang ini. Massa mengambang memang bisa diarahkan kepada pilihan politik tertentu. Pada zaman Orde Baru, maka mesin politiknya adalah aparat birokrasi, mulai dari: lurah, camat, bupati dan terus sampai menteri. Selain itu juga para guru, pamong desa dan sebagainya. Dibuatlah saat itu suatu gerakan untuk memilih Golkar melalui instrumen Karakterdes, yaitu mekanisme untuk menjadi kader Golkar pada teritorial desa. Melalui sistem ini, maka perolehan suara Golkar bisa mencapai 70 persen lebih yang kemudian menghasilkan praktik single majority.
Akan tetapi di era Orde Reformasi, maka massa mengambang inilah yang menjadi cikal bakal bagi tumbuhnya massa yang melakukan pilihan politik berbasis uang atau money politics. Disebabkan oleh ketiadaan pilihan politik pasti, maka pilihan politiknya sangat tergantung kepada siapa yang mengarahkannya. Dan di dalam banyak hal, maka yang mengarahkan adalah calon yang memiliki uang. Jadi yang akhirnya menjadi pilihan politik adalah yang memiliki modal politik uang.
Massa mengambang adalah sasaran politik uang yang sangat subur. Kelompok yang seperti ini adalah massa politik yang bisa bertindak avonturir. Kebanyakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang partai politik atau juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon politisi yang akan dipilihnya. Mereka sangat tergantung kepada makelar politik yang membawanya.
Political broker inilah yang kemudian memainkam peran penting di dalam perilaku pilihan politik. Sebagaimana broker pada umumnya, maka yang paling mendasar adalah apa perolehan ekonomi yang didapatkannya. Jadi yang paling penting adalah perolehan ekonomi sebanyak-banyaknya dan bukan etika politik atau moralitas politik yang utama. Berkembangbiaknya politik uang, salah satunya dipicu oleh adanya massa mengambang yang rawan diarahkan pada perilaku politik dagang sapi. Sayangnya bahwa politik uang sudah menjadi pilihan politik masyarakat.
Ke depan tentu diperlukan partai politik yang bisa membangun ideologi kepolitikan yang memadai. Di negara lain, misalnya Cina dan Jerman, maka pilihan politik itu dilakukan semenjak awal. Di Cina, sebagaimana penuturan Zubaidah Yusuf, bahwa seseorang yang sudah berusia 15 tahun, maka bisa memilih karir kehidupannya untuk menjadi kader Partai Komunis. Maka dia daftarkan dirinya pada partai politik dan kemudian memperoleh basis pengkaderan yang memadai. Dia hanya diajar untuk menjadi kader partai yang loyal. Karena di Cina hanya ada Partai Komunis, maka loyalitasnya juga hanya ditujukan kepada partai tersebut.
Di sini ada proses pengkaderan yang luar biasa. Tidak ada kader yang datang tiba-tiba. Semua by design. Untuk menjadi pimpinan partai politik, maka jenjang pengkaderan dan keterlibatan di dalam partai sangat menentukan. Loyalitas kepada partai juga sangat kuat. Itulah sebabnya di negara-negara yang sudah mapan sistem politiknya, maka tidak didapati kutu loncat. Loyalitas dan komitmen menjadi sangat penting.
Sayangnya bahwa perjalanan politik Indonesia selama ini tidak mengarah kepada penciptaan kondisi politik yang seperti itu. Tidak ada ideologi yang diusung dan tidak ada program khusus yang relevan dengan ideologi itu. Akibatnya, maka partai hanya me jadi lahan pekerjaan dan bukan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, agar ke depan akan semakin berkurang tindakan money politics, maka yang diperlukan adalah membangun ideologi partai politik sebagaimana platform yang menjadi identitas partai politik tersebut. Jadi, harus ada perubahan.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Saya bersyukur sebab pagi ini (18/11/2011), saya bisa meresmikan satu unit usaha lagi di IAIN Sunan Ampel. Sebelumnya sudah dibuka unit usaha IAIN Sunan Ampel Press dan IAIN Sunan Ampel Fresh. Sekarang kita kembangkan lagi unit usaha, Tour and Travel IAIN Sunan Ampel. Dalam satu tahun IAIN SA bisa mengembangkan tiga unit usaha dan dua diantaranya sudah operasional.
IAIN Sunan Ampel Press bahkan sudah mampu menerbikan sebanyak 80 buku, sepuluh di antaranya adalah buku daras yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa, sebagai text books bagi ilmu-ilmu dasar. Saya sangat mengapresiasi kehadiran IAIN SA Press ini, sebab ternyata bisa bekerja sangat cepat. Pengalaman yang menarik adalah ketika saya meminta agar diterbitkan sebuah buku dalam waktu hanya tiga hari. Ternyata bisa diselesaikan tepat waktu.
Saya harus menerbitkan tulisan dari Blog saya dan catatan rekaman kawan-kawan di Diklatpim Tingkat I Angkatan XXII untuk menjadi buku. Ternyata untuk menerbitkan buku tersebut hanya membutuhkan waktu tiga hari. Saya sangat mengapresiasi terhadap kecepatan kerja Tim Sunan Ampel Press (SAP), yang dalam waktu sangat singkat bisa menerbitkan buku dengan kualitas yang cukup memadai.
Sungguh saya merasakan bahwa kebersamaan ternyata memang bisa menghasilkan sesuatu. Jika kita bersama, maka saya berkeyakinan bahwa kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kebersamaan adalah key world untuk mengembangkan banyak hal. Berbagai program pengembangan usaha di institusi ini tentu difasilitasi oleh kebersamaan tersebut.
Melalui dibukanya unit usaha Tour and travel ini, maka mahasiswa, dosen, karyawan dan pimpinan akan dapat mendayagunakan fasilitas tersebut untuk kepentingannya. Jika akan bepergian dengan pesawat, maka tidak perlu harus menggunakan jasa unit usaha lain. Sudah dipenuhi oleh institusinya sendiri. Kemudahan akses inilah yang sesungguhnya kita bidik di dalam pelayanan institusi ini.
Di era pelayanan prima, maka sebuah institusi akan dianggap bagus jika banyak peluang untuk melakukan akses yang sesuai dengan kebutuhan. Jika dihitung, maka kebutuhan tiket pesawat terbang ternyata cukup tinggi. Sesuai dengan program konsultasi, kerja sama dan sebagaiya, maka bisa mencapai milyaran rupiah untuk kepentingan ticketing ini. Makanya, jika akses untuk kebutuhan akses tiket tersebut dapat dipenuhi oleh lembaganya sendiri, maka tentu keuntungan akan didapat oleh institusi tersebut.
Persoalannya adalah tidak mudah untuk mengembangkan unit usaha di sebuah lembaga yang di dalamnya sudah terdapat banyak unit usaha yang dikelola secara perseorangan. Ada banyak orang atau pegawai yang selama ini sudah bermain di situ, sehingga kehadiran unit usaha yang mengusung kepentingan lembaga ternyata juga dianggap sebagai masalah. Maka langkah awal yang harus ditempuh adalah memberikan kesadaran baru tentang tujuan pengembangan unit usaha itu.
Memunculkan kesadaran tentang pentingnya pengembangan unit usaha di dalam sebuah birokrasi tentu didasari oleh keinginan membangun entrepreneurship bureaucracy yang sekarang menjadi trend di dunia birokrasi kita. Sebagaimana diketahui bahwa era reformasi memungkinkan adanya perubahan mindset para penyelenggara birokrasi agar terjadi perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Saya bersyukur bahwa di antara sekian banyak dosen dan karyawan, ternyata ada yang memiliki semangat untuk mengembangkan unit-unit usaha. Dan hal tersebut terbukti dengan dibukanya unit-unit usaha di lembaga pendidikan ini. Semoga ke depan akan semakin banyak aparat birokrasi kita yang berubah mindsetnya untuk menjadi birokrat yang entreprenuer.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Pertandingan bulutangkis antara Indonesia melawan Malaysia selalu menyisakan ketegangan. Bukan hanya pertandingan olahraga, akan tetapi juga melibatkan perasaan sebagai bangsa. Memang setiap pertandingan olahraga antar negara selalu melibatkan rasa nasionalisme.
Perasaan nasionalisme itu begitu kentara. Coba simaklah pertandingan bulutangkis atau sepakbola, yang melibatkan pemain Indonesia melawan negara lain, maka dapat dipastikan akan menghadirkan perasaan nasionalisme tersebut. Ada simbol-simbol nasionalisme yang mengedepan di setiap pertandingan itu
Saya tentu bersyukur mengikuti pertandingan final bulutangkis yang sangat menentukan antara pemain Indonesia melawan Indonesia. Saat itu posisinya sama kuat. Simon Santoso menang, sementara pasangan ganda, Bona dan Ahsan kalah. Ketika Tomy Sugiarto bertanding, maka teriakan-teriakan atau yel-yel yang berbunyi “Indonesia, Indonesia” selalu menggema. Sungguh indah mendengarkan semua penonton bersemangat mendukung pemain kesayangannya kala bertanding. Tomy memenangkan pertandingan. Demikian pula pasangan ganda Kido dan Hendrawan juga memenangkan pertandingan melawan pemain Malaysia. Melalui kemenangan tunggal dan ganda ini, maka skuad Indonesia menjadi kampiun bulutangkis se Asia Tenggara.
Yang sungguh menarik bagi saya adalah tindakan dukungan masyarakat Indonesia terhadap pertandingan itu. Bendera Merah Putih, syal dan kaos yang berpadu dalam melodi dukungan terhadap tim bulutangkis Indonesia tentu merupakan gambaran tentang nasionalisme keindonesiaan dan persatuan dan kesatuan bangsa.
Di dalam olahraga, Indonesia ternyata masih ada. Melihat kenyataan ini, maka gambaran Indonesia yang dikoyak-koyak oleh berbagai keruwetan baik dalam aspek ekonomi dan politik bisa diredusir sedemikian rupa. Melalui olahraga, maka gambaran Indonesia sebagaimana ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi seakan tidak nyata adanya.
Berdasarkan gambaran tentang Indonesia di televisi, maka Indonesia seakan-akan mau runtuh. Selalu digambarkan tentang kegagalan Indonesia di dalam berbagai aspek kehidupan. Persoalan korupsi, terorisme, kekerasan dan sebagainya yang menghiasi media kita. Rasanya Indonesia adalah contoh negara dengan seribu masalah. Tiada berita yang lebih menarik pemberitaan di media televisi kecuali berita tentang kekerasan di negeri ini.
Syukurlah bahwa masih ada medium untuk menyatukan masyarakat Indonesia, yaitu melalui olahraga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Icuk Sugiarto, komentator pertandingan bulutangkis dan mantan pemain nasional, bahwa melalui olahraga ternyata semangat nasionalisme tersebut tumbuh dan berkembang. Melalui olahraga, maka tidak ada sekat agama, suku bangsa dan budaya. Mereka menyatu mendukung tim Indonesia dengan gegap gempita. Indonesia menjadi satu karena olahraga.
Saya mengamini ungkapan Icuk Sugiarto ini. Kita merasa menjadi satu dan menyatu karena olahraga. Melalui olahraga, maka semua mendukung Indonesia. Jadi, olah raga ternyata bisa menjadi instrumen untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Coba kita pikirkan bahwa melalui even olahraga, maka semua komponen bangsa berada di situ. Pemain bola kita dari multi suku bangsa. Demikian pula pemain bulutangkis, atletik dan sebagainya. Mereka semua berusaha secara maksimal untuk menjadi the winner. Semua berbuat untuk Indonesia. Ada Papua, ada Sumatera, ada Jawa, ada Sunda, ada Flores dan sebagainya yang berjuang untuk menegakkan panji-panji Sang Saka Merah Putih.
Melalui even olahraga, maka lagu Indonesia dan Sang Saka Merah Putih berkibar dengan gagahnya.
Saya rasa dunia politik perlu banyak belajar dari even olahraga ini, dalam rangka untuk menyatakan bahwa kepentingan nasional jauh lebih penting dari pada kepentingan politik atau golongan tertentu.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Dari pelaksanaan Diklatpim Tingkat I Angkatan XXII tentunya ada beberapa catatan terutama yang menyangkut pertanyaan bagaimana peran pemerintah di dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam kaitannya dengan keterlibatan UMK. Dengan mengusung tema Sinergi Pemerintah-Masyarakat-Dunia Usaha dalam mewujudkan pembangunan Berkeadilan, maka banyak kesempatan untuk mendiskusikan tentang tema tersebut.
Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi juga harus melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha. Melalui keterlibatan komponen penting pembangunan ini, maka akan didapatkan hasil yang lebih memadai. Andaikan konsep ini bisa dilaksanakan semenjak dahulu, maka produk pembangunan tentu akan lebih kelihatan.
Namun demikian, yang memiliki peran lebih besar adalah pemerintah. Hal ini tentu saja disebabkan oleh peran pemerintah yang sangat strategis di dalam percepatan hasil pembangunan. Sesungguhnya pemerintah memiliki peran signifikan di dalam pengembangan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah adalah inisiator pengembangan sinergi ini. Pemerintah memiliki aparat birokrasi dan dukungan kekuasaan untuk melakukan perubahan.
Melalui kekuatan aparat birokrasi yang tangguh dengan didukung oleh kemampuan yang memadai, maka akan didapatkan pembangunan yang lebih baik. Sayangnya bahwa kemampuan birokrasi kita belum mendukung terhadap gagasan besar untuk melakukan sinergi tersebut. Profesionalitas birokrasi kita masih sangat rendah. Masih berkisar pada kisaran angka 30 persen saja yang memiliki kemampuan memadai. Selebihnya masih memprihatinkan.
Menilik kenyataan ini, maka sesungguhnya yang perlu memperoleh kapasitas tambahan untuk dididik dan dilatih secara memadai adalah aparat birokrasi. Mereka harus dilatih agar memiliki kemampuan yang bersearah dengan entrepreneurship bureaucracy. Hanya sayangnya bahwa perubahan mindset ke arah ini juga bukan persoalan sederhana. Mentalitas birokrasi kita masih bercorak easygoing. Birokrasi asal jalan.
Berdasarkan rumusan kesimpulan di dalam diskusi Kertas Kerja Angkatan, di Diklatpim Tingkat I Angkatan XXII, maka disimpulkan bahwa menciptakan pemerintahan yang efektif melalui pengembangan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dapat mewujudkan pembangunan berkeadilan. Pengembangan pemerintah yang efektif akan dapat terjadi, jika aparatnya memiliki kapabilitas yang memadai dan didukung oleh kapabilitas kepemimpinan yang generatif.
Kepemimpinan adalah reinforcing kapabilitas birokrasi. Semakin kuat kapabilitas kepemimpinan, maka akan semakin kuat kualitas birokrasinya.
Kepemimpinan, birokrasi dan pembangunan tentu merupakan satu kesatuan variabel yang saling mengkait. Birokrasi tidak akan menjadi baik, jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan yang kuat. Makanya kehadiran kepemimpinan yang kuat merupakan pendorong bagi munculnya birokrasi yang kuat.
Dengan demikian, birokrasi entreprenership juga akan muncul, jika kepemimpinannya memiliki indra entreprenership yang memadai. Hanya melalui kepemimpinan yang kuat dengan visi entreprenership saja, maka birokrasi kewirausahaan akan terwujud.
Oleh karena itu, himbauan dari UMK agar pemerintah semakin memperhatikan kaum UMK di dalam kiprahnya untuk mengentaskan kemiskinan rasanya tidak akan tercapai, jika tidak didukung secara maksimal oleh pemerintah.
Permohonan dari UMK agar anggaran, akses pasar, pengembangan SDM dan peningkatan kualitas produk akan bisa tercapai, jika dukungan kepemimpinan, birokrasi dan masyarakat berselaras untuk mencapainya.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Waktu itu seperti dilipat dengan cepat. Sepuluh minggu kami berada di Diklatpim I Angkatan XXII. Terhitung mulai 13 September 2011 sampai 15 Nopember 2011. Selama itu kami bersama kawan-kawan menimba ilmu kepemimpinan dalam kerangka pendidikan dan pelatihan. Semula waktu berjalan lambat, akan tetapi semakin lama terasa waktu berjalan dengan cepat. Akhirnya perpisahan pun datang menjelang.
Sebagai ketua kelas di Diklatpim Tingkat I, maka saya diminta untuk memberikan sambutan atas nama kelas di dalam acara penutupan.
Angkatan ini memang memiliki kekhususan, sebab meskipun dalam waktu yang terbatas, akhirnya kelas ini bisa menghasilkan buku dari hasil rekaman proses selama Diklatpim berlangsung, yaitu sebuah buku yang diberi judul “Falsafah Bangsa dalam Dinamika Pembangunan Nasional dan Kebijakan Pemerintahan”. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Blog dan renungan atau jurnal harian peserta. Sungguh menjadi kebahagiaan ketika bisa berbeda dengan angkatan lainnya dalam produk pendidikan. Salah satu pembelajaran dari Bagawan Marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya, adalah to be different. Dan perbedaan itu salah satunya adalah hadirnya buku tersebut.
Sebagai peserta yang mendapat amanah untuk menyampaikan pidato dalam acara penutupan, maka saya sampaikan beberapa hal, pertama, adalah ucapan terima kasih kepada para pejabat di LAN, khususnya Prof. Dr. Ismail Said, Deputy Spimnas yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk mengikuti acara ini. Lebih dari itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada nara sumber dan widyaiswara yang sudah memberikan arahan dan pemaparan tentang materi pembelajaran.
Semua dari mereka bukan sekedar narasumber atau widyaiswara akan tetapi juga guru. Saya menjadi teringat kepada ucapan Sayyidina Ali Karramahullahu wajhah di dalam kitabnya “Ta’limul Mutaallim” bahwa beliau akan mengabdikan dirinya, jiwa dan raganya, kepada orang yang mengajarnya suatu ilmu meskipun hanya satu huruf”. Hal ini menandakan bahwa tidak ada lagi yang disebut sebagai mantan guru atau mantan pendidik, sebab mereka adalah orang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada yang lainnya. Jadi, tidak ada kata menyepelekan guru atau tidak menghormat guru.
Kedua, bahwa peserta Diklatpim ini adalah representasi Indonesia. Ada variabilitas agama, suku, bahasa dan budaya, akan tetapi mereka bisa menyatu dalam satu kesatuan. Andaikan masyarakat Indonesia bisa melakukan hal yang sama, maka dipastikan bahwa Indonesia akan aman dan damai. Meskipun mereka berbeda akan tetapi bisa menjadi satu. Unity in diversity. Mereka adalah orang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, akan tetapi mereka bisa menyatu dalam damai. Bisa duduk bersama, bisa diskusi bersama, bisa makan dan minum bersama bahkan juga bisa menyanyi bersama. Semuanya menggambarkan bahwa kita adalah satu kesatuan. Di dalam forum, maka kita berbicara tentang kita dan bukan berbicara tentang aku. Kekitaan dan bukan keakuan. Salah satu problem keindonesiaan kita sekarang adalah pada keinginan untuk berkata dan bertindak aku dan bukan kita.
Sebagai pejabat yang akan menyandang jabatan eselon I atau sudah menjabat eselon I, maka kami yakin bahwa di dada kami ada darah merah putih, darah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dada ini dibelah, maka akan keluar pernyataan, bahwa kami adalah penegak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah komitmen kita semua, bahwa ketika kita ditakdirkan untuk menjadi pejabat eselon I, maka tidak ada yang melebihi keinginan untuk tetap menjaga empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan.
Komitmen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keinginan kita bersama untuk membangun bangsa ini sesuai dengan cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.
Oleh karena itu hasil terbesar dari Diklatpim ini adalah ketika sebagai pejabat negara kemudian berkomitmen untuk meneguhkan kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal dasar untuk membangun bangsa yang berkeadilan.
Selamat atas semua capaian di dalam Diklapim ini, semoga semuanya bermanfaat bagi peningkatan pelayanan birokrasi sebagai instrumen untuk membangun bangsa.
Wallahu a’lam bi al shawab.
