• March 2019
    M T W T F S S
    « Jan    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

MENYIAPKAN PERUBAHAN IAINU TUBAN

MENYIAPKAN PERUBAHAN IAINU TUBAN

Saya sebenarnya sudah pernah memberikan semacam arahan agar STITMA Tuban menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban di kala saya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) tahun 2014 yang lalu. Saat itu memang saya menginginkan agar sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyan (STIT) menjadi institute Agama Islam dengan tujuan untuk memperluas akses bagi pengembangan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Namun sayangnya bahwa uluran tangan saya tersebut tidak direspon secara memadai oleh pimpinan STITMA di kala itu, dengan alasan bahwa interest mahasiswa untuk prodi selain tarbiyah itu rendah. Maka lewatlah waktu yang penting tersebut, dan dalam sekian tahun STITMA tetaplah menjadi perguruan tinggi yang hanya menyediakan layanan pendidikajn ketarbiyahan.

Beberapa PTAI tentu ada yang cepat merespon, misalnya STAI Sunan Giri Bojonegoro, STIT Bani Fatah Jombang, STAI Uluwiyah Mojokerto, STAI Raden Rahmat Malang dan sebagainya. Target saya pada watu pertama ialah sebanyak 20 PTAI yang mengembangkan status kelembagaannya. Saya bersyukur bahwa lembaga-lembaga yang berkembang secara institusional tersebut akhirnya juga berkembang, dan bahkan ada yang sudah menjadi universitas, misalnya IAI Raden Rahmat sudah menjadi Universitas Raden Rahmat Malang.

Semalam, 02/03/2019, saya bersama pengurus NU Kabupaten Tuban dan pimpinan STITMA Tuban membahas tentang perubahan status menjadi Institut dalam waktu dekat. Hadir, KH. Mustain, Ketua Cabang NU Tuban, Ahmad Zaini, MSI, Ketua STITMA dan beberapa pengurus lainnya. Pada prinsipnya mereka meminta saya untuk terlibat secara lebih aktif di dalam proyek pengembangan kelembagaan STITMA menjadi IAINU Tuban. Mereka secara serempak menyatakan bahwa IAINU memerlukan kekuatan baru untuk mempercepat proses perubahan dimaksud.

Saya sempaikan 3 (tiga) hal: pertama, pada prinsipnya saya bersedia menjadi tim bahkan jika diperlukan untuk menjadi ketua tim pengembangan IAINU Tuban dalam menyiapkan percepatan dimaksud. Saya siap menjadi bagian dari pencapaian visi IAINU sebagai perguruan tinggi berkualitas dengan memanfaatkan peluang saya untuk ke Tuban dalam kerangka mengunjungi orang tua (emak) saya di Tuban. Dengan menjadi bagian dari tim pengembangan maka ada dua hal yang bisa saya manfaatkan upaya untuk mencapai visi IAINU dan sekaligus pulang kampong.

Kedua, jika pencapaian visi IAINU ini kita sepahami, maka saya berpikir perlunya untuk menghandle suatu tim yang kuat, yang terdiri dari orang dalam dan orang luar. Orang dalam yang berdasarkan talentanya memiliki pandangan perubahan sangat diperlukan untuk bercerita tentang apa yang sesungguhnya terjadi di sini. Pilih secara tepat tentang orang dalam ini, sebab motor terbaik bagi manajemen perubahan ialah agen internal yang kuat dan visioner. Saya yang akan menghandle orang luar yang selama ini saya kenal telah memberikan kontribusi bagi pengembangan kelembagaan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dahulu saya teringat bahwa untuk mengembangkan kurikulum di Sekolah Unggulan Bina Anak Shaleh (BAS) Tuban yang dikelola oleh Pak KH. Fathul Huda –sekarang Bupati Tuban—adalah tim yang saya handle dalam kerangka curriculum development yang menjadi patokan bagi pengembangan kelembagaan.

Tim ini mula-mula akan bekerja dalam kerangka memetakan masalah-masalah yang menjadi problem selama ini di STITMA. Di dalam kepentingan ini, maka diperlukan manajemen berbasis pada problem solving, sehingga setiap masalah akan bisa dicari solusinya. Saya menyarankan agar dibuat matrik “peta masalah” yang mencakup lima hal, yaitu: masalah, akar masalah, alternative solusi, solusi utama, personal in charge, time line dan pembiayaan. Peta masalah ini menjadi sangat penting dalam kerangka untuk membedah apa yang seharusnya perlu dilakukan.

Saya mengharap ada forum konsinyering untuk membahas “peta masalah” ini sehingga bisa secara serius akan dapat menemukan konsepsi-konsepsi mendasar tentang “apa yang terjadi, bagaimana terjadi dan bagaimana ke depan”. Diperlukan keseriusan untuk menjawab tantangan ini dari pimpinan NU dan pimpinan STAI dan segenap stakeholder yang dimilikinya. Saya tetap optimis bahwa ke depan IAINU akan memiliki kemampuan berkembang mengingat bahwa potensinya cukup besar.

Semenjak Pak Zaini memimpin STITMA, maka perkembangan sudah sangat banyak dirasakan termasuk kepastian jumlah mahasiswa, kepastian proses pembelajaran, kepastian anggaran, dan kepastian pengembangan kelembagaan. Semua pimpinan NU mengakui bahwa STITMA sudah jelas kelaminnya. Jika dahulu jumlah mahasiswa saja tidak diketahui, maka sekarang sudah jelas. Lebih dari 1400 mahasiswa dengan keuangan yang jelas. Mereka sudah bisa “menepuk dada” tentang anggaran dan potensinya.

Ketiga, setelah transformasi maka ada banyak hal yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan kurikulum berbasis KKNI, menyiapkan akreditasi bagi prodi baru dan menyiapkan kelengkapan struktur kelembagaan IAINU. Tentang akreditasi, saya nyatakan bahwa setelah di awal memperoleh akreditasi prodi C, sebagai konsekuensi pembukaan prodi baru, maka dalam 2 (dua) tahun harus sudah disiapkan akreditasi baru dengan sekurang-kurangnya akreditasi B. Kita bisa dituntut oleh pelanggan jika sampai meluluskan sarjana strata satu dan belum terakreditasi B. Sekarang memang semakin rumit dalam memperoleh status pengakuan lembaga pendidikan tinggi. Misalnya di masa lalu hanya cukup dengan 7 (tujuh) syarat saja, maka sekarang menjadi 9 (Sembilan), antara lain: visi, misi, tujuan dan strategi, lalu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pamong, tata kelola, SDM, sarana prasarana dan outcomenya.

Saya kira memang sudah saatnya mengejar kualitas pendidikan, sebab RPJMN tahun 2019-2024 telah mengamanatkan bahwa pendidikan berkualitas harus menjadi tuntutan dan bukan hanya sekedar pemenuhan akses dan pemerataan pendidikan.

Wallahu a’lam bi al shawab.

 

NU DAN PENEGASAN KEUTUHAN KEBANGSAAN

NU DAN PENEGASAN KEUTUHAN KEBANGSAAN

Salah satu yang menjadi consern NU dalam percaturan berbangsa dan bernegara ialah mengedepankan sikap penghargaan terhadap kebinekaan. NU memang sudah teruji di dalam kaitannya dengan pengembangan wawasan kebangsaan dan keumatan, keislaman dan keindonesiaan. Nyaris tidak ada yang meragukan komitmen NU untuk menjaga harmoni di tengah pluralitas dan multikulturalitas bangsa Indonesia.

Sesungguhnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menghargai kebinekaan. Bisa dibayangkan dengan jumlah suku dan bahasa serta pulau yang bertebaran dari Sabang sampai Merauke, sebuah keragaman yang saya kira tidak ada duanya di dunia ini, namun demikian dapat menjadi satu kesatuan dalam wujud berbangsa dan bernegara. Mereka semua menyatakan sebagai part of bangsa Indonesia dan menjadi penduduk negara Indonesia.

Jika kita hidup di wilayah pedesaan, maka mungkin saja kita tidak merasakan denyut perbedaan antara satu suku dengan lainnya, atau antara pemeluk agama yang satu dengan lainnya. Masyarakat pedesaan masih relative homogeen dalam sikap dan tindakan, ucapan dan perilaku. Mereka mengenal satu warga dengan lainnya, mereka hidup dalam dunia paguyuban dan saling mengenal satu dengan lainnya.

Namun jika kita hidup di wilayah perkotaan, apalagi kota metropolis seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogyakarta dan sebagainya, maka denyut nadi perbedaan atau heterogenitas itu sangat terasa. Ada perbedaan suku, agama, ras dan tindakan budayanya. Semua melambangkan bahwa Indonesia memang terdiri dari yang beraneka-ragam tersebut. Inilah keunikan Indonesia dilihat dari hubungan antar individu atau kelompok, yang pasti memunculkan perbedaan, rivalitas dan bahkan konflik.

Meskipun potensi untuk berbeda, berkontestasi dan konflik tersebut merupakan masalah yang potensial, akan tetapi sejauh ini dapat diredam sedemikian rupa. Para tokoh agama dengan berbagai forum yang diselenggarakan berhasil melakukan dialog yang dinamis dalam kerangka menggalang kebersamaan, khususnya kerukunan umat beragama. Melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), maka problem-problem antar umat beragama dapat diredam dan diselesaikan secara memadai. FKUB yang merupakan representasi umat beragama dapat menjadi mediator dalam penyelesaian konflik di antara umat beragama. Selain merupakan representasi umat beragama juga menjadi representasi intern umat beragama. maka di dalam FKUB terdapat juga perwakilan NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya selain representasi umat agama selain Islam.

NU sebagai organisasi Islam tentu memiliki peran positif di dalam mendukung terhadap kerukunan umat beragama. Kita masih ingat sahabat-sahabat Banser dan Anshor yang menjaga gereja dalam acara Natalan, dan juga bagaimana komunikasi di antara mereka dijalin dengan sangat memadai. Makanya, NU bisa dinyatakan sebagai pelopor pembangunan harmoni umat beragama.

Munas Alim Ulama yang menjadi tempat berkumpulnya para kyai dan ulama NU dari seluruh Indonesia selalu memiliki agenda untuk membahas isu-isu kekinian, baik yang terkait dengan isu keagamaan, kenegaraan maupun sosial kemasyarakatan. Di dalam Munasnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar, Jawa Barat dilakukan acara bahstul masail (03/03/2019) dan salah satu di antara rekomendasinya ialah agar kita menghindarkan diri dari pernyataan kafir-mengkafirkan umat agama lain. Hasil bahtsul masail ini memang bukan merupakan fatwa, akan tetapi merupakan himbauan dari para ulama NU agar tidak menggunakan kata kafir dalam menyebut umat agama lain.

Kata kafir memang secara lughawi berarti pengingkaran. Misalnya digunakan untuk menyatakan orang yang ingkar terhadap keberadaan Allah, bahkan juga mengingkari terhadap nikmat Allah. Penyebutan terhadap orang Nasrani di masa Rasulullah disebut dengan ahlul kitab. Sedangkan penyebutan kafir diperuntukkan bagi orang yang tidak bertuhan atau mengingkari keberadaan Tuhan. Akan tetapi di dalam konteks masyarakat Indonesia, maka kafir itu bermakna khusus ialah orang yang beragama selain Islam. Bahkan juga dikaitkan dengan orang yang membiarkan terhadap keberadaan agama lain tersebut.

Di dalam menjawab terhadap pandangan seperti ini, maka ulama NU menyepakati agar kata kafir tidak dipakai dalam relasi atau hubungan antar agama. Dengan demikian, di dalam menjalin komunikasi dan membangun kesepahaman dengan agama lain dalam konteks kebangsaan, maka NU menghimbau agar kata kafir tidak digunakan lagi dalam relasi antar umat beragama.

Melalui pandangan ini, maka jelas bahwa NU sebagai organisasi yang khas Nusantara memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan mempertahankan keislaman dan keindonesiaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, sekali lagi NU menegaskan tentang peran pentingnya menjaga kerukunan umat beragama.

Wallahu a’lam bi al shawab.

NU DAN PENEGUHAN ISLAM NUSANTARA

NU DAN PENEGUHAN ISLAM NUSANTARA

Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda al Azhar Banjar, Jawa Barat, saya kira berhasil secara konseptual untuk menyatakan sikapnya terhadap kritikan selama ini tentang Islam Nusantara. Sebagaimana diketahui bahwa tudingan miring tentang Islam Nusantara sebagai corak Islam baru itu nyaring terdengar khususnya di media sosial dan dilansir oleh kelompok yang secara diametral berseberangan dengan NU.

Ada anggapan bahwa NU dengan Islam Nusantaranya itu adalah kesesatan baru tentang Islam yang seharusnya dipandang secara universal satu dan tidak ada varian-varian lainnya. NU yang selama ini dianggap sebagai organisasi yang mengusung bidh’ah ditambah dengan bidhah baru dengan sebutan Islam Nusantara. Lengkaplah sudah tudingan NU sebagai organisasi yang “berseberangan” dengan Islam “murni” atau Islam “universal” sebagaimana konsepnya tersebut.

Di dalam forum Alim Ulama ini, (Kompas, 1/03/2019), KH. Said Aqil Siraj menjelaskan secara gamblang tentang “ma huwa Islam Nusantara” itu. Dinyatakannya bahwa Islam Nusantara bukan paham, bukan aliran, dan juga bukan sekte. Islam Nusantara ialah Islam yang menghormati budaya, menghormati tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Praktik Islam Nusantara ini sudah lama dilakukan oleh NU bahkan semenjak Islam masuk ke wilayah Nusantara. Puncak dari implementasi Islam Nusantara ialah keselarasan antara semangat kebangsaan dan keislaman. Pendiri NU, KH. Hasyim Asyari telah mengatakan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, kesetiaan warga NU terhadap negara tidak bisa dipisahkan dari praktik serta paham keagamaan.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail wilayah Jawa Timur, Ahmad Muntaha menyatakan bahwa Islam Nusantara dalam pengertian substansial adalah Islam ahlu sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwahkan serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya Nusantara oleh para pendakwahnya.

Acara bahstul masail di dalam forum Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU ini menyepakati tentang pentingnya mendakwahkan Islam Nusantara sebagaimana pemahaman orang NU sehingga masyarakat baik warga Nu maupun non warga NU dapat memahami apa yang sesungguhnya menjadi makna dari Islam Nusantara tersebut.

Islam Nusantara bukanlah Islam baru, akan tetapi hanyalah penyebutan tentang Islam yang berkembang dan melembaga di wilayah Nusantara. Jadi sebenarnya ialah Islam di Nusantara. Islam yang di saat memasuki kawasan ini sudah terdapat budaya yang mapan dan para auliya berhasil melakukan dialog kebudayaan, sehingga membentuk Islam dalam coraknya yang mengadaptasi terhadap budaya local, sejauh budaya local tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam secara general atau prinsip-prinsip Islam yang otentik.

Di dunia ini ternyata memang tidak terdapat wilayah yang vakum budaya. Semua telah terdapat budayanya sendiri-sendiri sesuai dengan pemahamannya terhadap dunianya, baik dunia kecil atau mikro kosmos atau dunia besar atau makro kosmos. Pemahaman itu telah melahirkan berbagai praktik budaya yang diyakini sebagai benar dan menjadi pedoman di antara mereka untuk bertindak dan bertingkah laku.

Di Indonesia, tatkala Islam masuk sudah ada budaya Hindu-Buddha, bahkan juga animisme dan dinamisme. Maka ketika Islam datang tentu saja harus dilakukan dialog atau proses saling memahami, dan inilah yang menyebabkan masyarakat local kemudian meninggalkan tradisinya tersebut dan menerima tradisi baru yang relevan dengan pemahamannya. Kemampuan untuk take and give antara Islam dan budaya local tersebut akhirnya menghasilkan Islam dalam coraknya yang “khas” dan inilah yang disebut sebagai Islam Nusantara atau Islam yang berkembang dan melembaga di Nusantara.

Jika secara umum dan hanya tataran luarnya yang dilihat, kiranya memang ada perbedaan dengan Islam di Arab Saudi, misalnya cara berpakaian, cara untuk mengekspresikan keberagamaannya dan instrument yang digunakan untuk beragama, akan tetapi sesungguhnya perbedaan tersebut hanyalah aspek luarnya saja dan bukan substansinya. Islam Nusantara secara substansial adalah Islam juga sebagaimana Islam di tempat lain, dalam kaitannya dengan tuhan, ritual umum dan juga ekspressi mendalam dari pengamalan agamanya.

Islam yang sekarang kita nikmati adalah buah karya dari para ulama Islam Nusantara yang secara cerdas dapat memasukkan ajaran Islam di dalam tradisi mereka, sehingga mereka kemudian menjadi umat Islam. Memasukkan Islam melalui kebudayaan ini pada akhirnya tidak menimbulkan benturan budaya, sehingga Islam datang dan melembaga dalam kedamaian dan bukan kekerasan.

Dengan demikian, Islam yang kita amalkan ini adalah Islam yang moderat atau yang wasathiyah sebagaimana yang dahulu diperjuangkan dan didakwahkan oleh para ulama Islam di Nusantara ini. Dan jika NU meneguhkannya sesungguhnya merupakan bentuk penghormatan terhadap para ulama yang dahulu berjuang untuk terwujudnya Islam di Nusantara.

Wallahu a’lam bi al shawab.

 

NU DAN PENEGUHAN NASIONALISME

NU DAN PENEGUHAN NASIONALISME

Dalam beberapa bulan terakhir, perbincangan tentang organisasi keagamaan lebih banyak dikaitkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tentu saja dimaklumi karena sebentar lagi kita –sebagai bangsa Indonesia—akan memiliki gawe besar yaitu pilpres dan pileg tahun 2019. Pasaraya demokrasi ini akan tergelar sebentar lagi, tepatnya 17 April 2019.

Itulah sebabnya hiruk pikuk pilpres tentu banyak menyita media nasional, baik media cetak, media televisI maupun media online lainnya. Pertarungan juga semakin ketat terutama dengan semakin kuatnya penggunaan media online untuk meramaikan percaturan pilpres. Apalagi, salah satu kontestannya –wakil presiden Pak Jokowi ialah KH. Ma’ruf Amin—yang selama ini dikenal sebagai pimpinan NU sebagai Rais Am PBNU dan sekaligus juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Itulah sebabnya, pertarungan untuk berebut kursi presiden 2019-2024 menjadi semakin menarik karena keterlibatan orang penting di tubuh NU ini.

Sesungguhnya, NU telah menjadi organisasi yang independent dalam percaturan politik. Semenjak kembali ke Khittah 1926, maka NU secara organisasional memang telah menjadi organisasi yang independen dalam bidang politik, terutama dalam politik praktis. Namun, tentu saja keterlibatan NU secara individual masih bisa terjadi, apalagi hal ini menyangkut masa depan NU secara jam’iyah. Makanya, secara tidak langsung tarikan ke arah politik juga menjadi penguat.

Di Muhammadiyah –yang selama ini menerapkan politik alokatif—juga tidak bisa melepaskan benar-benar independensinya dalam pilpres. Misalnya dengan dukungan Pak Amin Rais yang merupakan tokoh Muhammadiyah dan juga Daniel Azhar, yang juga eksponen penting di tubuh Muhammadiyah. Keduanya, merupakan pendukung Pak Probowo-Sandi dan menjadi figure penting di dalam dukungannya kepada paslon No. 02 tersebut.

Oleh karena itu, saya tetap memiliki asumsi bahwa secara individual dua organisasi besar Islam ini bisa saling berkontestasi secara tidak langsung. Memang tidak secara terang-terangan melibatkan organisasinya, akan tetapi di dalam praktik politik pastilah keduanya memiliki keterikatan dengan tokoh-tokohnya. Asumsi ini akan bisa dilihat nanti pasca pilpres, yang tentu akan menghasilkan siapa yang akan menjadi pemenang.

Di tengah upaya kontestasi tidak langsung ini, maka NU menyelenggarakan acara Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Miftahul Huda Al Azhar, Banjar Jawa Barat, 28/2/2019. Acara besar ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan rencana akan ditutup oleh Pak Jusuf Kalla, Wakil Presiden. Melihat yang datang di acara ini adalah paslon petahana, maka menjadi semakin jelas bagaimana NU sebagai organisasi keagamaan memasuki kawasan penting di dalam pilpres. Secara organisasional memang sangat layak NU menghadirkan Pak Jokowi dan Pak JK dalam perhelatan ini, sebab posisinya sebagai presiden dan wakil presiden. Akan tetapi dengan menggunakan framing analysis tentu bisa digambarkan bagaimana bentuk nyata dukungan NU terhadap pilpres kali ini.

Namun demikian, tentu ada catatan penting terkait dengan Munas Alim Ulama ini, yaitu memberikan dukungan yang kuat terhadap nasionalisme dan kebangsaan, yang saya kira menjadi ciri khas NU. Semenjak tahun 1985, NU telah memastikan bahwa NU adalah pendukung Pancasila yang utuh. Penerimaan atas Pancasila sebagai asas organisasi sosial keagamaan pada saat itu menjadi tonggak penting atas dukungan secara jam’iyah terhadap consensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan. NU memang tidak diragukan dalam pembelaannya terhadap nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia.

Jika kita lihat perjalanan berikutnya, maka di dalam Munas NU di Jombang juga dipertegas tentang dukungan atas nasionalisme dan kebangsaan ini dengan konsepsi mengenai “Islam Nusantara”. Suatu konsepsi yang sebenarnya sudah banyak dijadikan sebagai bahan diskusi di kalangan ahli ilmu sosial, sebagai bagian dari pelabelan Islam di Indonesia yang memang memiliki ciri yang khas.

Namun demikian, kesalahan demi kesalahan pemahaman atas Islam Nusantara tersebut terus berlangsung, terutama di kalangan penganut Islam universal yang kebanyakan ialah para fundamentalis islam, yang di era sekarang menjadi pendukung Pak Prabowo-Sandi di dalam pilpres. Bagi mereka Islam itu satu tidak bisa dikaitkan dengan kewilayahan apalagi negara. Islam universal “bermimpi” bahwa di dunia itu hanya ada satu penafsiran atau pemahaman, yaitu Islam di dalam konsepsi atau penafsirannya.

Dukungan atas nasionalisme dan kebangsaan ini, saya kira menjadi wujud nyata bahwa NU mempertegas sikapnya atas keindonesiaan yang tidak luntur sedikitpun, terutama di dalam menghadapi serangan demi serangan kaum fundamentalisme yang semakin “kuat” pengaruhnya. Pembubaran HTI yang mendapatkan full support dari warga nahdhiyin menjadi indikasi bahwa NU secara vis a vis memang “menentang” terhadap upaya mendirikan khilafah Islamiyah, yang menjadi cita-cita kaum HTI.

NU telah menunjukkan kuatnya dukungan terhadap nasionalisme dan kebangsaan melalui forum-forum yang diselenggarakannya, dan hal ini sekali lagi dikuatkan kembali di dalam Munas Alim Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar di Banjar, Jawa Barat.

Wallahu a’lam bi al shawab.

NU DI PUSARAN POLITIK

NU DI PUSARAN POLITIK

Siapa yang tidak mengenal NU sebagai organisasi besar di Indonesia. semenjak 1926, NU telah berkhidmat bagi bangsa ini baik dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan khususnya juga bidang keagamaan. NU memiliki sejarah panjang dalam merajut keindonesiaan dan di dalam mempertahankannya. NU telah memiliki fungsi yang sangat vital di dalam menjaga keindonesiaan itu dalam berbagai situasi yang menderanya.

NU sebagai jam’iyah tentu sudah cukup makan garam, khususnya di dalam menghadapi berbagai perbedaan, rivalitas dan bahkan konflik baik eksternal maupun internal. Di masa Orde Baru, NU selalu dipinggirkan oleh para penguasa, karena keterlibatannya di dalam dunia politik praktis, baik sebagai partai politik sendiri maupun dalam dukungannya terhadap partai politik lain, sebagai akibat fusi yang dilakukan oleh pemerintah.

NU bersama PNI, Masyumi dan PKI menjadi pemenang 4 (empat) besar dalam pemilu 1955, dan kemudian menjadi partai politik sendiri sampai terjadinya fusi partai politik, dan NU harus bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semenjak tahun 1973. Di dalam PPP NU juga akhirnya dipinggirkan oleh rekan sejawatnya, John Naro cs, dan akhirnya memilih kembali ke khittah 1926 semenjak tahun 1985. Karena pemerintah sudah memiliki Golkar, maka NU yang tergabung di dalam PPP juga terus menerus dipinggirkan. Demikian pula PDI, yang akhirnya menjadi PDI Perjuangan atau PDIP.

Baru di akhir masa Orde Baru NU kembali memperoleh tempat yang selayaknya, sebagai akibat politik pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui pengakuan, Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi segenap organisasi, yang hal tersebut adalah bentuk dukungan kepada pemerintah, maka NU kembali dianggap sebagai organisasi sosial keagamaan yang memiliki kekuatan sebagai pendukung pemerintah.

NU memang tidak pernah jauh-jauh dari arena politik. Pasca kelengseran Soeharto, sebagai presiden ke dua, maka NU secara formal mendirikan partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat itu tentu meperoleh dukungan optimal dari seluruh jajaran NU, baik structural maupun kultural. Di saat itu juga terdapat konflik yang kreatif sebagaimana tantangan politik pada umumnya. Lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang seumur jagung tentu menjadi catatan bagi perjalanan NU dalam relasinya dengan dunia politik.

Tentu semua paham, bahwa kehadiran PKB dapat mengantarkan keterpilihan Gus Dur sebagai presiden ke empat, meskipun juga tidak berumur panjang. Gerusan politik yang dilakukan oleh para lawan politiknya akhirnya memaksa Beliau harus mengakhiri jabatannya. Tetapi hal ini tentu menjadi bagian dari catatan manis NU dalam perjalanan keterlibatannya dengan dunia politik. Ada beberapa tokoh NU yang kemudian ingin tampil dalam kancah kepemimpinan nasional, seperti Gus Sholah dan Pak Hasyim Muzadi tetapi kandas di dalam pilihan presiden dan wakil presiden.

Akhirnya, keinginan untuk menjadikan orang NU untuk tampil di dalam kepemimpinnan nasional berhasil dengan tampilnya Pak Jusuf Kalla, meskipun secara structural bukanlah berada di dalam poros lingkaran NU akan tetapi secara kultural adalah orang NU. Beliau pernah menduduki jabatan di PBNU tetapi bukanlah pengurus harian yang menentukan. Makanya, duduknya Pak JK tentu menjadi bagian dari sejarah perjuangan NU dalam kancah politik.

Syahwat politik NU memang terus ada. Meskipun secara organisatoris sudah dinyatakan kembali ke Khittah 1926, akan tetapi keterlibatan NU sangat kentara. Misalnya dukungan terhadap pilkada, dan pilpres yang di dalamnya terdapat calon dari warga Nahdliyin.

Jika NU secara individual mendukung terhadap pasangan calon (paslon) saya kira memang sebuah kewajaran, sebab menjadi bagian dari pilihan rasional. Setiap warga negara yang sadar akan demokrasi pastilah akan melakukan tindakan pilihan politik, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semua pastilah memiliki syahwat politik yang diyakini sebagai “kebenaran”. Di dalam pilkada Jatim, yang mempertemukan Gus Ipul dan Bu Khofifah –keduanya adalah kader NU—maka posisi tokoh NU baik di jajaran pengurus tanfidziyah maupun syuriyah juga terbelah. Banyak kyai yang berseberangan secara politik. Bahkan begitu sengitnya pertarungan ini, maka juga memunculkan fatwa-fatwa politik yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh NU. Ada fatwa yang mendukung Gus Ipul dan ada fatwa yang mendukung Bu Khofifah. Sebuah politik warna-warni yang menarik. Semua menggambarkan pilihan rasional di tengah deru politik yang hingar bingar.

Bahkan pesantren juga ikut terlibat di dalamnya. Ada pesantren yang mendukung Bu Khofifah dan ada pesantren yang mendukung Gus Ipul. Secara terang-terangan para pengasuh pesantren ikut berkontestasi politik melalui dukungan demi dukungan. Jadi, para kyai sebagai orang NU, sekaligus juga pemimpin pesantren secara akurat mendukung terhadap paslon yang dianggapnya sesuai dengan pilihan politiknya.

Berdasarkan atas fakta ini, maka bisa digambarkan bahwa NU secara jami’iyah memang sudah mendeklarasikan diri sebagai independen akan tetapi personal pimpinan NU selalu terlibat di dalam arena politik. Hal ini yang saya kira menjadi “catatan khusus” tentang NU yang belum bisa menerapkan politik alokatif dalam kerangka pilihan politik. Pimpinan teras NU baik nasional maupun regional secara jelas mendukung terhadap paslon baik paslon presiden dan wakil presiden, maupun paslon gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya.

Jadi, NU masih berada di dalam “kubangan” politik yang memang tidak bisa dihindarinya. Dan ini merupakan area “pilihan rasional” yang mendapatkan justifikasi di dalam kajian-kajian ilmu-ilmu sosial.

Wallahu a’lam bi al shawab.