• October 2017
    M T W T F S S
    « Sep    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

DIALOG ISLAM-KHONGHUCU UNTUK HARMONI INDONESIA

DIALOG ISLAM-KHONGHUCU UNTUK HARMONI INDONESIA
Hari Senin, 16/10/2017, di Hotel Hariston Jakarta diselenggarakan acara Dialog Islam dan Khonghucu oleh MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia) yang diikuti oleh sejumlah negara, antara lain: Mesir, Singapura, Brunei Darussalam, China, Hongkong, Jepang dan sebagainya. Acara ini dibuka oleh Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin.
Acara ini merupakan rangkaian peringatan Kelahiran Nabi Agung, Khong Zhi, 2568. Selain itu, pada hari berikutnya, Selasa, 17/10/17, juga diselenggarakan Kongres Agama Khonghucu se dunia yang juga diselenggarakan di tempat yang sama. Hadir pada acara ini ialah seluruh mantan pimpinan Khonghucu sebelumnya. Juga hadir Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Khonghucu, M. Mudhofir.
Ada dua sessi dialog yang diselenggarakan yaitu sessi pertama dan kedua. Saya termasuk yang dijadikan sebagai nara sumber pada sessi pertama dengan sejumlah narasumber lainnya. Saya kira ini merupakan dialog yang sangat padat, sebab di sessi pertama itu menampilkan 12 orang dari tokoh-tokoh Agama Islam dan tokoh-tokoh Agama Khonghucu.
Dari 12 orang narasumber tersebut ialah, saya (Prof. Nur Syam, Sekjen Kemenag), Prof. Dien Syamsuddin (Dewan Pertimbangan MUI), Prof. Jimly Ash Shiddiqi (Ketua ICMI), Prof. Syafiq Mughni (Pimpinan Muhammadiyah), Prof. Komaruddin Hidayat (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Djaengrono Ongawijaya (Pimpinan MATAKIN), Uung Sendana L. Linggaraja (Ketua MATAKIN), Wawan Wiratna (Mantan Ketua MATAKIN), Dr. Ongky Setio Kuncoro, Victor R. Hartono (PT Djarum Kudus), Mulyadi, dan Budi S. Tanuwibowo. Acara sessi pertama dipimpin oleh Budi S. Tanuwibowo, yang juga mantan Ketua MATAKIN.
Sebagai pembuka sessi ini adalah Prof. Dien Syamsuddin. Beliau mengungkapkan bahwa antara Islam dan Khonghucu terdapat persamaan dan tentu juga perbedaan. Oleh karena itu, jangan kita membesarkan perbedaan sehingga yang tampak adalah hanya perbedaannya saja, akan tetapi juga harus diakui keberadaan persamaannya, terutama yang terkait dengan ajaran-ajaran agama yang universal, seperti keadilan, kejujuran dan sebagainya. Prof. Jimly menekankan pada aspek sejarah legalitas Khonghucu sebagai agama yang diabsahkan sesuai dengan regulasi tentang agama di Indonesia, Prof. Komar banyak bercerita tentang ajaran dasar Khonghucu dalam kaitannya dengan Islam dan Prof. Syafiq bercerita tentang pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola pendidikan. Ternyata bahwa pendidikan bisa menjadi medium untuk membangun kerukunan beragama. Di Universitas Muhammadiyah Kupang, ternyata jumlah mayoritas mahasiswanya justru beragama Kristen.
Sebagai pembicara ke 11, tentu memiliki tantangannya sendiri. Saya nyatakan, “sebagai pembicara ke 11 saya merasa bahwa semua yang sudah saya catat untuk saya sampaikan ternyata sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Makanya, saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang kira-kira belum disampaikan atau hanya sekedar menggarisbawahi saja”.
Di dalam konteks ini, saya sampaikan 3 (tiga) hal mengapa kita harus bersyukur kepada Allah swt atau Tien yang Maha Esa. Sebagai bangsa yang besar kita merasa beruntung bahwa kita memiliki kesadaran yang sangat tinggi dalam membangun kerukunan. Pertama, kita bersyukur bahwa secara konseptual maupun praksis kita memiliki kebijakan “Tri Kerukunan Beragama” yang sangat fenomenal. Pak Alamsyah Ratu Perwiranegara (mantan Menteri Agama), merupakan pencetusnya. Kita berhutang budi kepada beliau. Yaitu, kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita yang sekarang melaksanakan dialog antar umat beragama ini, adalah bagian dari pengamalan tri kerukunan umat beragama yang sudah menjadi tradisi kita semua.
Tidak hanya kerukunan antar umat beragama tetapi juga kerukunan intern umat beragama. Jangan dikira bahwa tidak ada “gesekan” intern umat beragama. Di dalam intern umat beragama juga ada perbedaan yang tidak bisa dikompromikan. Bahkan dalam urusan ritual. Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi besar di Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya dalam shalat saja terdapat 11 perbedaan sesuai dengan penelitian saya di Mayong Jepara Jawa Tengah.
Kita semakin bersyukur sebab relasi antara umat beragama dengan pemerintah sangat baik. Berbeda dengan era Orde Baru yang relasi antar umat beragama dengan pemerintah itu fluktuatif, maka sekarang cenderung sangat baik. Agama dan negara berhubungan secara simbiosis mutualisme. Negara membutuhkan agama sebagai basis moralitas dan agama membutuhkan negara untuk pengembangan dan menjaga harmonisasi agama-agama.
Kedua, kita bersyukur sebab sebagai umat beragama kita memiliki konsep dan praksis ujaran “yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan disamakan”. Melalui pentradisian pemikiran ini, maka semua pemeluk agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu memiliki kesamaan visi untuk membangun keragaman menjadi kekuatan. Keragaman bukan malapetaka akan tetapi modal sosial dan budaya untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Di antara agama-agama ini yang berpotensi untuk “tegang” adalah agama Kristen, sebabnya ada sebanyak 430 lebih denominasi dan setiap denominasi harus memiliki Gereja sendiri-sendiri. Namun sejauh ini masih bisa dimanej dengan baik dan berselaras.
Ketiga, kita juga bersyukur sebab pemerintah telah merespon keinginan umat Khonghucu untuk memiliki struktur tersendiri di dalam birokrasi Kemenag. Kita telah memiliki Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Khonghucu. Hanya sayangnya bahwa SDM kita terbatas. Rasanya “kawan Khonghucu itu lebih suka berdagang dari pada menjadi PNS”. Ke depan tentu harus dipikirkan bagaimana mengisi kekosongan ini.
Dan yang tidak kalah penting ialah mengembangkan pendidikan, terutama lembaga pendidikan tinggi. Jika kita ingin mewujudkan tema dialog kita hari ini “membangun harmoni dan jalan tengah untuk kesejahteraan dan perdamaian dunia” maka yang sangat dibutuhkan ialah memperkuat pendidikan.
Oleh karena itu, mari kita pikirkan kapan umat Khonghucu memiliki lembaga pendidikan yang baik, dan memiliki SDM yang berkualitas. Semua ini harus dijawab pada era sekarang dan akan datang.
Wallahu a’lam bi al shawab.

NEGARA, MUI DAN SERTIFIKASI HALAL

NEGARA, MUI DAN SERTIFIKASI HALAL
Kita bersyukur karena Menteri Agama RI, Bapak Lukman Hakim Saifuddin, telah melakukan launching terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pada Rabu, 11/10/2017, yang lalu. Acara yang diselenggarakan di Aula HM Rasyidi ini dihadiri oleh banyak kalangan, baik pejabat maupun pemerhati jaminan produk halal di Indonesia.
Acara penting ini untuk memberikan penegasan bahwa Kementerian Agama ke depan yang akan menyelenggarakan jaminan produk halal, sebagaimana mandat dari Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui mandat Undang-Undang ini, maka sahlah pemerintah melakukan sertifikasi halal, yang selama ini dimandatkan oleh pemerintah kepada MUI. Jadi memang ke depan, MUI tidak lagi sebagai penyelenggara jaminan produk halal, akan tetapi pemerintah di dalam hal ini ialah Kementerian Agama yang akan menyelenggarakannya melalui suatu badan khusus, BPJPH.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang JPH, maka pemerintah akan melakukan sertifikasi produk baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan. Nyaris tidak ada produk yang bisa terlepas dari program sertifikasi halal kecuali yang memang menyediakan produk yang tidak halal. Misalnya makanan yang mengandung babi, dan segala jenis turunannya, dan barang atau hewan yang memang sudah dinyatakan tidak halal sesuai dengan ajaran Islam.
Masyarakat Indonesia tentu harus mengapresiasi kepada MUI dan segenap jajarannya, yang sudah melakukan tugas sertifikasi produk halal selama ini. Sudah 24 tahun MUI menjadi penyelenggara jaminan produk halal, sehingga nama MUI dalam blantika jaminan produk halal sudah tidak diragukan. Sudah sangat banyak produk, terumama makanan dan minuman yang memperoleh sertifikat halal. Di tengah penyelenggaraan jaminan produk halal yang bercorak voluntary, maka MUI telah memainkan peranannya dengan sangat signifikan.
Kini, sertifikasi produk halal menjadi tanggung jawab pemerintah. Artinya, bahwa program jaminan produk halal akan dilakukan pemerintah. Dengan diberlakukannya jaminan produk halal oleh pemerintah, maka penganggaran untuk sertifikasi produk halal, terutama untuk yang mikro dan kecil tentu akan bisa disubsidi oleh pemerintah, sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk penyelenggaraan produk halal.
Namun demikian, tentu pemerintah tidak sendirian, sebab sesuai dengan regulasi, maka pihak lain juga bisa mendanai program jaminan produk halal. Jadi, dunia usaha –terutama yang usaha besar—tentu bisa juga memberikan donasinya untuk penguatan program jaminan produk halal. Bisa dilakukan secara subsidi silang atau dengan cara mekanisme bapak angkat untuk program jaminan produk halal. Mekanisme ini yang akan menjamin bahwa penerapan mandatory di dalam penyelenggaraan jaminan produk halal akan terlaksana.
Berdasarkan regulasinya, maka kewajiban untuk menyelenggarakan jaminan produk halal akan berlaku pada bulan Oktober 2019. Artinya, waktu sudah semakin dekat dengan berlakunya penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Jadi memang harus ada akselerasi terkait dengan system pendaftaran, pemeriksaan dan penentuan kehalalan suatu produk. Jika ini yang terjadi, maka BPJPH harus melangkah dengan gerakan langkah seribu untuk menyongsong berlakunya system mandatory dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Kesiapan SDM, sarana prasaana, system dan pertanggungjawaban produk halal tentu harus segera disediakan.
Salah satunya ialah menjalin kerjasama dengan MUI. Kerja sama ini merupakan hal yang sangat penting sebab MUI adalah satu-satunya Lembaga keagamaan yang dimandatkan untuk memberikan fatwa halal bagi produk dalam berbagai jenisnya. Tidak ada lembaga lain yang memperoleh peran sedemikian strategis di dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melebihi peran MUI ini. Makanya, jika ada yang berpendapat bahwa pemerintah akan meminggirkan atau menihilkan peran MUI dalam serangkaian program sertifikasi halal tentu sebuah kesalahan berpikir yang cukup serius.
MUI dengan segala perangkatnya akan menjadi mitra strategis BPJPH di dalam melakukan sertifikasi halal. Tanpa kehadiran MUI maka seluruh rangkaian penyelenggaran jaminan produk halal akan tidak dimungkinkan. Untuk itu, yang akan terjadi adalah penyelenggaran sertifikasi halal merupakan kerjasama antara pemerintah dan MUI. Jadi, antara MUI dan Pemerintah atau Kemenag adalah seperti koin mata uang, di sebelah sisi satunya adalah pemerintah dan di sisi lainnya adalah MUI. Dua entitas berbeda yang menyatu di dalam pekerjaan strategis sertifikasi produk halal.
Dengan demikian, kerjasama program sertifikasi produk halal harus dibangun sedemikian kuat, sehingga ke depan akan terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan MUI. Kehadiran KH. Ma’ruf Amin di dalam acara launching BPJPH dan juga memberikan sambutan yang hangat tentu menjadi indikasi bahwa kerja sama itu akan terlaksanan dengan sebaik-baiknya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

PERAN NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN ZAKAT

PERAN NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN ZAKAT
Saya memperoleh keberuntungan untuk menjadi pembicara di dalam workshop tentang “Perumusan Regulasi untuk Audit Syariah pada Program Zakat” yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam pada Kementerian Agama. Saya merasakan bahwa acara ini penting di dalam upaya untuk merumuskan tentang bagaimana program zakat akan bisa berlangsung dengan baik melalui pengawasan syariah, baik internal maupun eksternal.
Acara ini dilaksanakan di Hotel Peninsula Jakarta, 12/10/2017, dan dihadiri oleh segenap jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Zakat dan Wakaf, pusat dan daerah. Hadir juga bersama saya, Pak Fuad Nasar dan Pak Zainuri dari Direktorat Zakat dan Wakaf pada Ditjen Bimas Islam Kemenag. Acara ini dipandu oleh Pak Zainuri dan didampingi oleh Pak Fuad.
Di dalam kesempatan ini, maka saya sampaikan tiga hal terkait dengan penyelenggaraan audit syariah untuk program zakat, baik nasional maupun daerah. Tiga hal tersebut, yaitu: pertama, saya mengapresiasi upaya untuk merumuskan regulasi terkait dengan penyelenggaraan program zakat, baik pada Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional maupun Daerah dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang jumlahnya semakin banyak. Sekarang memang baru sejumlah 19 LAZ dan sejumlah BAZ di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Mengapa audit syariah ini penting, sebab harus dipahami bahwa kata kunci keberhasilan pengelolaan zakat ialah “trust” atau “amanah”. Tanpa kepercayaan tersebut jangan pernah kita berharap bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga apapun akan dipercaya oleh masyarakat. Bukankah dalam pengelolaan dana zakat atau dana public seperti ini, maka yang sangat penting ialah menjaga kepercayaan dimaksud.
Kedua, zakat merupakan dana public yang harus dipertanggungjawabkan secara public pula. Artinya, bahwa pengelolaan zakat mestilah memenuhi dua unsur penting, yaitu: akuntabilitas dan transparansi. Dana public harus dikelola secara transparan, artinya public dapat mengakses secara cepat dan mudah mengenai bagaimana penggunaan dana zakat dimaksud. Harus dirumuskan elektronik pengelolaan zakat atau e-pengelolaan zakat, sehingga masyarakat akan tahu bagaimana pengelolaan zakat atau zakat dikumpulkan dan didayagunakan.
Dewasa ini sudah bukan zamannya lagi untuk menyatakan bahwa amal ibadah itu ditutup-tutupi atau disembunyikan agar orang lain tidak tahu. Hanya Allah saja yang boleh tahu. Bukan lagi saatnya berpemahaman seperti itu. Makanya, di dalam pengelolaan zakat haruslah ditayangkan atau dipublish dengan serius tentang pengelolan dana zakat tersebut.
Sudah ada banyak di dunia ini, negara memberikan peluang pengumpulan zakat untuk kepentingan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Misalnya Mesir, telah memberikan peluang bagi Al Azhar University untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah, sehingga menjadi dana abadi yang bisa dipakai untuk mengembangkan pendidikan dengan kemampuannya sendiri. Bukankah Mesir memiliki pengalaman meminjam dana abadi yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk menutup utang negara.
Di Indonesia saya kira, zakat akan bisa menjadi dana abadi umat untuk kepentingan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Di kalangan para pengusaha, sekarang ini juga muncul kesadaran bersedekah atau gerakan philanthropy, misalnya Tanoto Foundation, Bakri Foundation, Sampurna Foundation, dan sebagainya. Kegiatan mereka tentu berasal dari CSR yang dimilikinya dan kemudian didarmabaktikan untuk kepentingan, khususnya pendidikan. Dari sejumlah 22 orang kaya Indonesia dengan kekayaaan minimal 13 Trilyun Rupiah tersebut nyaris semuanya memiliki dana untuk kegiatan philanthropy. Artinya, mereka mulai menyadari bahwa kekayaannya itu dapat juga didayagunakan untuk kepentingan masyarakat.
Zakat dengan jumlah secara prediktif sebesar Rp270 Milyar , tentu akan dapat menjadi potensi bagi dana umat jika dikelola dengan sangat professional dan memperoleh pengawasan atau audit yang memadai.
Ketiga, peran pemerintah tentu sangat menentukan terkait dengan pengawasan zakat. Bagi saya ada dua jenis audit syariah, yaitu: 1) audit syariah internal, ialah audit syariah yang dilakukan oleh BAZ atau LAZ sendiri. Makanya setiap BAZ atau LAZ harus memiliki lembaga khusus internal yang memiliki otoritas dan kemandirian untuk melakukan audit internal. Kira-kira konsepnya sama dengan Inspektorat Jenderal yang secara fungsional melakukan audit terhadap lembaganya sendiri. 2) audit syariah eksternal, yaitu sebuah lembaga audit yang berperan melakukan pengawasan terhadap BAZ atau LAZ dan memiliki otoritas dan kemandirian di dalam melakukan audit. Jadi semacam Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan bahkan juga seperti Akuntan Publik yang dipercaya oleh pemerintah sebagai mitra Kemenag di dalam melakukan audit syariah.
Baik lembaga audit syariah internal maupun eksternal tentu saja harus terdiri dari auditor yang memiliki basis pengetahuan tentang ilmu agama yang memadai, khususnya tentang ajaran prinsipil di dalam zakat. Untuk itu, maka lulusan Fakultas Syariah atau sejenisnya akan memiliki peluang untuk menjadi auditor-auditor untuk pengelolaan zakat.
Ke depan, saya kira ada banyak peluang bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk menjadi tim audit/auditor syariah yang akan melaksanakan tugas kepengawasan dalam kerangka untuk menjamin transparansi dan akuntablitas pengelolaan zakat.
Wallahu a’lam bi al shawab.

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK HALAL

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK HALAL
Saya memperoleh kesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, 12/10/2017. Acara ini dihadiri oleh segenap jajaran pimpinan BRISyariah dari seluruh Indonesia.
Rupanya acara ini memang diselenggarakan dalam rangka untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak untuk menyusun rencana strategi jangka pendek tahun 2018. Makanya acara ini mendatangkan para ahli dari berbagai kalangan, yaitu dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama dan sebagainya. Mereka ingin agar ke depan terjadi percepatan pengembangan ekonomi syariah termasuk juga perbankan syariah.
Pada kesempatan ini, saya diberi peluang untuk menjelaskan tentang Jaminan Produk Halal dan bagaimana peran pemerintah di dalam kerangka percepatannya. Makanya, saya sampaikan tiga hal terkait dengan perbincangan ini, yaitu: pertama, dari aspek regulasi, maka keberadaan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tentu sangat penting, sebab undang-undang ini dirumuskan dalam kerangka menjawab kebutuhan umat Islam yang semakin kuat akan perlunya perlindungan terhadap produk-produk dalam berbagai aspeknya.
Kehadiran regulasi ini tentu akan menjawab terhadap kebutuhan akan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan untuk bersertifikat halal, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk memanfaatkannya disebabkan telah sesuai dengan syariat Islam. Seirama dengan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan beragama masyarakat Islam dewasa ini, maka tentu juga menuntut kebutuhan akan kepastian jaminan produk yang digunakannya harus halal, bahkan tidak hanya halal tetapi juga thayiban.
Sesuai dengan regulasinya, maka semua produk yang akan dimanfaatkan oleh umat Islam haruslah berlabel halal melalui sebuah proses sertifikasi halal dan produk tersebut berlabel halal. Sesuai dengan regulasinya, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ialah Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.
Kita harus mengapresiasi terhadap peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama 24 tahun menyelenggarakan sertifikasi halal. Dan dengan diterbitkannya undang-undang ini, maka kewenangan untuk sertifikasi halal akan dialihkan dari MUI ke Kementerian Agama, dengan catatan bahwa pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MUI selaku penentu fatwa halal tertulis. Jadi MUI akan menempati posisi strategis di dalam pelaksanaan Jaminan produk halal, sebagai mitra pemerintah di dalam mengeluarkan fatwa halal tertulis dimaksud. Tanpa fatwa halal tersebut, tidak akan mungkin BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halalnya.
Dengan demikian, maka kehadiran undang-undang JPH akan memberikan perubahan secara signifikan terhadap tatanan bisnis industry produk halal, mendorong manufaktur memenuhi standart halal dan mendorong bagi para pebisnis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan produk halal.
Kedua, pasar produk halal sangat besar di tengah pasar global. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Demikian pula di negara-negara Timur Tengah. Bahkan perkembangan jumlah umat Islam di Eropa, Amerika dan Australia juga cukup signifikan. Sehingga pasar global umat Islam tentu juga sangat besar. Mereka semakin menyadari akan arti pentingnya menggunakan produk-produk halal dewasa ini. Jika mereka berbelanja di berbagai swalayan akan dilihat terlebih dahulu apakah sudah ada label halalnya atau belum. Makanya, pasar kemudian juga merespon dengan cepat mengenai hal ini. Itulah sebabnya di beberapa negara, seperti Jepang, Korea, Amerika dan sebagainya lalu merasa penting untuk memperoleh informasi mengenai sertifikasi produk halal ini.
Potensi pasar produk halal global tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Food, $1,088 Bilion,2012 expenditure. 2) Finance, $1,354 Billion, 2012 asset. 3) Clothing, $224 Billion, 2012 expenditure. 4) Tourism, $137 Billion, 2012 expediture. 5) Media/Recreation, $151 Billion, 2012 expenditure. 6), Pharmaceutical, $70 Billion, 2012 expenditure. 7) Cosmetics, $26 Billion, 2012 expenditure.
Hal ini memberikan gambaran bahwa produk halal global akan memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi Islam global dengan sector inti pada makanan, keuangan, pakaian, tourism, media dan rekreasi, kosmetika serta obat-obatan. Potensi ini akan mempengaruhi terhadap struktur ekonomi berbasis pada nilai Islam, mendorong masyarakat membangun retail berbasis kebutuhan customer, dan mendorong terjadinya kebutuhan bisnis customer.
Melalui hal ini, maka akan terjadi penambahan daya saing bagi produk bersertifikat halal di masa yang akan datang. Di dalam konteks ini, maka World Trade Organization (WTO) juga sudah mengakui keberadaan jaminan halal sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara produsen. Satu hal lagi yang penting bahwa produk halal akan identic dengan produk berkualitas tinggi. Di dalam konteks agama disebutkan tidak hanya halalan tetapi juga thoyiban.
Ketiga, peran pemerintah menjadi sangat penting di dalam konteks membangun produk halal. Namun demikian di tengah upaya membangun sinergi di dalam percepatan pembangunan, maka sudah dirumuskan tentang sinergi antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa action plan (rencana aksi), antara lain, yaitu: 1) masyarakat didorong untuk sadar halal. Harus ada Gerakan Sadar Halal. Jika ini sudah dihasilkan maka masyarakat akan memiliki sikap Halal minded, sehingga tidak akan mengkonsumsi makanan atau minuman jika tidak halal, tidak akan menggunakan bahan gunaan jika tidak halal dan sebagainya. 2) Pemerintah harus mendorong agar masyarakat menjadi semakin sadar halal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal, membangun sarana dan prasarana jaminan halal yang mendukung terhadap industry produk halal termasuk kawasan industry produk halal. 3) dunia Usaha juga harus terlibat di dalam proyek Gerakan Sadar Halal dan Gerakan Sadar Jaminan Produk Halal. Di sinilah arti penting dunia perbankan syariah, termasuk di dalamnya ialah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) untuk terlibat secara aktif di dalam membangun jaminan produk halal ini.
Saya yakin bahwa ke depan jaminan produk halal akan menjadi issu penting di tengah tuntutan masyarakat akan jaminan produk halal sebagai instrument untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Islam.
Wallahu a’lam bi al shawab.

MENGGAGAS PENTINGNYA PENDIDIKAN TINGGI KHONGHUCU

MENGGAGAS PENTINGNYA PENDIDIKAN TINGGI KHONGHUCU
Acara di Semarang, 11/10/17, itu nyaris tidak bisa saya hadiri, sebab saya nyaris tidak berangkat. Pada hari itu ada tiga acara yang seharusnya saya hadiri, yaitu acara Launching Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dilaksanakan di Aula HM Rasyidi, Kementerian Agama, lalu acara pembinaan ASN di Kantor Wilayah Kementerian Agama di Semarang dan acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendidikan Tinggi Agama Khonghucu.
Acara Launching memakan waktu yang cukup panjang, sebab selain acara pidato dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), DR.Hc. KH. Ma’ruf Amin, juga ada pidato Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Dr. Noor Ahmad, dan tentu yang penting adalah acara Pidato Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Menteri yang memang melaunching BPJPH ini. Selain itu juga acara hiburan pembacaan Madihin oleh Ahmad Sya’roni, Kasi Bimas Islam pada Kankemenag Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pembaca Madihin ini sudah saya kenal semenjak lama, sebab jika ada acara di Banjarmasin, pastilah dia yang menjadi penghibur audience. Agamis dan humoris, orangnya.
Itulah sebabnya saya terlambat datang di Bandara Soetta. Kira-kira 5-10 menit pintu masuk pesawat sudah closed. Apa boleh buat, pintu tidak bisa dibuka lagi untuk mempersilahkan saya masuk di dalamnya. Ada alasan teknis, misalnya manifest sudah closed, dan sebagainya. Intinya berangkat ke Semarang jam itu sudah tidak ada peluangnya.
Saya berangkat ke Semarang lumayan sore, sehingga hanya acara di Kanwil yang mungkin bisa saya datangi, sebab saya akan kembali pulang ke Jakarta pada jam 19.30 menit. Sudah saya putuskan untuk satu acara saja yang saya datangi. Akhirnya bertemulah dengan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Agama Khonghucu, Pak Mudhofier. Melihat kesungguhannya agar saya datang ke acaranya, maka akhirnya saya putuskan untuk menunda kepulangan, dari malam itu menjadi esok pagi.
Saya tentu sangat bersyukur bisa hadir di acara penting ini, sebab di antara hal yang belum terpikirkan secara memadai dari Agama Khonghucu ialah tentang pengembangan pendidikan. Nyaris belum ditemui lembaga pendidikan Khonghucu yang berkualitas apalagi pendidikan tinggi. Nyaris tidak didengar adanya lembaga pendidikan tinggi Khonghucu ini. Makanya, kehadiran saya itu menjadi penting untuk mengajak berpikir kepada seluruh jajaran umat Khonghucu melalui pimpinan-pimpinan di daerahnya agar berpikir bagaimana menghadirkan lembaga pendidikan yang berkualitas.
Saya sampaikan tiga hal terkait dengan meeting ini, yaitu: pertama, saya mengapresiasi acara ini sebagai upaya untuk mempertemukan pemikiran dari seluruh wilayah Indonesia yang memiliki Majelis Agama Khonghucu (MATAKIN) dan juga pejabat structural yang bertanggungjawab atas pengembangan pendidikan agama Khonghucu. Saya berkeinginan bahwa acara seperti ini akan dapat memetakan masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Makanya, kepada Pak Mudhofier saya pesankan agar merumuskan matrik masalah dan solusi dalam bentuk action plan dan ditentukan siapa yang bertanggungjawab, dan kapan dilakukan kegiatannya untuk memulai menyelesaikan masalah dimaksud.
Kedua, Kementerian agama telah memiliki rencana strategis jangka menengah (RPJMN) di bidang pendidikan, yaitu: 1) perluasan akses dan pemerataan pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan 3) penguatan tata kelola. Di dalam konteks ini, maka seluruh jajaran penganut agama Khonghucu harus terlibat secara aktif untuk bisa membangun lembaga pendidikan agar akses pendidikan kita semakin meningkat. Khususnya di pendidikan tinggi, maka kita hanya menyumbang 3,5 persen dari APK Nasional pendidikan tinggi. Gambarannya, jika ada 1 juta mahasiswa di Indonesia, maka Kemenag hanya menyumbang 35.000 mahasiswa.
Saya kira yang utama dari pemangku kepentingan pada Agama Khonghucu ialah berpikir tentang perluasan akses dan pemerataan pendidikan ini. Kita belum bisa bicara pada level peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, sebab yang penting dipikirkan ialah bagaimana mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan yang ada di dalam Agama Khonghucu. Kita harus rumuskan dengan tegas, kapan dan di mana lembaga pendidikan tinggi Agama Khonghucu dapat didirikan dan berkembang.
Ketiga, untuk mengembangkan lembaga pendidikan tinggi maka ada 3 (tiga) pilar, yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Di sini diperlukan partisipasi semua pihak. Masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan tentu juga harus terlibat di dalam memikirkan dan menggerakkan program pendidikan ini. Masyarakat harus didorong untuk terlibat di dalam pemikiran, pendanaan dan fisikal. Inilah yang saya sebutkan sebagai partisipasi produktif. Jika umat Khonghucu dapat memberikan partisipasi produktifnya, maka dipastikan akan terdapat perubahan yang lebih cepat untuk mengembangkan lembaga pendidikan Khonghucu.
Lalu, pemerintah juga harus terlibat dengan pendanaan dan juga pemikiran. Melalui kekuatan pendanaannya, maka pemerintah bisa menganggarkan untuk anggaran pendidikan agama Khonghucu. Harus dirumuskan secara jelas dan kongkrit tentang apa yang diperlukan dan apa yang bisa dianggarkan oleh pemerintah untuk kepentingan ini. Saya kira jika terdapat perencanaan yang sangat baik dan rasional, maka bukan hal yang sulit untuk menganggarkannya. Semua harus berpikir tentang bagaimana memihak kepada pemberdayaan lembaga pendidikan Agama Khonghucu ini.
Kemudian, dunia usaha juga harus terlibat di dalam penguatan kelembagaan pendidikan tinggi. Dewasa ini sudah dikembangkan satu konsep yang sangat bagus di dalam pembangunan nasional, yaitu sinergi antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah sudah berusaha melalui regulasi bahwa dunia usaha harus berpartisipasi produktif dalam pembangunan pendidikan. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR), maka dunia usaha harus semakin produktif di dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan.
Saya berkeyakinan bahwa dengan keterlibatan semua pihak untuk mengakselerasi pembangunan pendidikan di Indonesia, maka saya yakin percepatan itu pasti ada. Dan lebih lanjut upaya pencapaian tujuan penguatan pendidikan juga dipastikan akan segera tercapai.
Wallahu a’lam bi al shawab.