• January 2019
    M T W T F S S
    « Dec    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

KEWAJIBAN IJTIMA’IYAH UNTUK MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI

KEWAJIBAN IJTIMA’IYAH UNTUK MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN TINGGI

Rabo, 16 Januari 2019, saya menghadiri acara workshop yang diselenggarakan oleh Pesantren Hidayatullah Surabaya untuk membahas persiapan pesantren tersebut dalam mendirikan universitas. Hadir sebagai narasumber selain saya ialah Dr. Asep Saiful Hamdani, MPd, dosen Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Hadir dalam acara ini ialah Dr. Abdurahman, pengurus pusat Hidayatullah, dan segenap jajaran pimpinan yayasan dan Sekolah Tinggi Lukman Hakim Surabaya. Keinginan untuk mendirikan universitas sesungguhnya sudah digagas 10 tahun yang lalu, hanya saja dalam kurun waktu tersebut belum dilakukan tindakan nyata dengan menghasilkan proposal pendirian universitas.

Saya menyampaikan tiga hal terkait dengan workshop untuk merumuskan proposal universitas Hidayatullah tersebut, yaitu: pertama, Kita bersyukur bahwa upaya untuk mengembangkan pendidikan terus diupayakan. Sebagai lembaga pendidikan, Pesantren Hidayatullah sebenarnya sudah memiliki distingsi, yaitu menjadi lembaga pendidikan kader. Pesantren Hidayatullah didirikan dalam rangka untuk mendidik kader-kader da’i yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk menjadi agen dakwah Islam. Dan saya lihat di dalam hal ini, Pesantren Hidayatullah sangatlah berhasil. Bahkan sering saya jadikan sebagai prototype pendidikan yang secara etikal dan moral dapat mendidik santrinya untuk berjuang di manapun ditempatkan.

Pantaslah rasanya pada moment yang baik ini saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Saya merasa menjadi bagian dari Pesantren ini, sebab saya termasuk orang yang terlibat secara langsung dalam mendirikan STAI Lukman Hakim dan juga STAIS di Gunung Tembak di Balikpapan. Bahkan saya pernah mengajar selama dua tahun di lembaga pendidikan yang bermarkas di Balikpapan tersebut.

Kedua, saya melihat ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh institusi pendidikan, yaitu tantangan masa depan yang tentu saja harus disikapi dengan keinginan untuk terus berubah, sebab pendidikan adalah soft infrastruktur dalam pengembangan SDM. Saya menyatakan ada 2 (dua) tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan internal ialah semakin menguatnya keinginan untuk mengekspresikan diri sebagai umat beragama, khususnya umat Islam. Ada kecenderungan beragama yang semakin tinggi. Berbeda dengan dunia barat yang modernisasi menyebabkan orang lari dari agama, tetapi di Indonesia justru sebaliknya. Semakin modern masyarakat justru semakin beragama. dan yang lebih menggembirakan adalah yang beragama itu para generasi muda.

Tantangan internal berikutnya ialah semakin menguatnya kelas menengah muslim di Indonesia. Jika mengacu kepada prediksi ahli-ahli ekonomi maka Indonesia akan memiliki kelas menengah dalam jumlah besar tahun 2030-an. Mereka merupakan segolongan masyarakat yang sadar akan dirinya dan masa depan keluarganya. Makanya mereka harus memperoleh layanan pendidikan dan agama yang relevan dengan statusnya dan potensinya.

Yang termasuk tantangan eksternal ialah semakin menguatkan pengaruh era revolusi industry 4.0. Kita semua menyadari bahwa tantangan ini tidak sederhana sebab pengaruhnya bercorak sistemik. Dengan hadirnya era digital atau teknologi informasi yang maju, maka akan mempengaruhi seluruh performance kehidupan. E-digital, ekonomi digital, e-government, e-banking bahkan juga e-konstruksi bangunan dan sebagainya. Bahkan juga kendaran smart yang pada tahun 2015, Daimler dan Volvo sudah memperoleh lisensi untuk memproduksinya. Nanti akan banyak pengemudi truck di AS yang kehilangan pekerjaannya. Sama juga akan hilangnya pekerjaan penjaga toko, penjaga pom bensin, kasir toko bahkan pengacara dan pendidik. Di tengah arus digitalisasi yang terus menggelinding, maka Institusi pendidikan harus mengantisipasinya dengan baik.

Ketiga, saya berkeyakinan bahwa dengan kebersamaan, maka semua yang mustahil direngkuh akan bisa dicapai. Dan saya yakin akan kebersamaan tersebut di tengah Pesantren Hidayatullah. Maka ada beberapa langkah yang mesti dipersiapkan, yaitu:

  • memetakan problem yang dihadapi oleh pesantren Hidayatullah dalam mendirikan universitas. Dari pertemuan ini bisa dicari solusinya yang tepat.
  • membuat agenda atau time schedule yang utuh dan terukur. Penjadwalan kegiatan ini sangat penting untuk menjadi pedoman secara mendasar, kapan menyelesaikan problem-problem utama pendirian universitas.
  • Membentuk team yang kuat, baik dalam membangun visi dan misi Universitas Hidayatullah maupun kemampuan teknis operasional terkait dengan pemenuhan delapan standart pendidikan nasional.
  • Mengembangkan jejaring, yaitu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama Dikti dan BAN PT untuk memberikan asistensi tentang penyusunan proposal pendirian universitas ini.
  • Menyusun proposal lengkap dengan memperhatikan 8 (selapan) standart nasional pendidikan tinggi dan mengisinya dengan kelengkapan content proposal dimaksud, misalnya kurikulum, SDM, dan pemenuhan standart lainnya.
  • Memproyeksikan sarana prasarana, kepemimpinan dan SDM universitas dan juga kesiapan merger beberapa perguruan tinggi di bawah bendera Pesantren Hidayatullah.

Langkah-langkah ini perlu dikongkritkan dengan konsepsi dan kesamaan pemahaman dari seluruh pemangku kepentingan di Pesantren Hidayatullah agar tujuan untuk sesegera mungkin merengkuh berdirinya universitas Hidayatullah akan bisa terealisasi. Kata kuncinya ialah kerja keras dan kebersamaan.
wallahu a’lam bi al shawab.

 

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN (2)

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN (2)

Di dalam Seminar di IAIN Samarinda, 15/01/2019, juga saya sampaikan beberapa hal yang sangat mendasar, sebagai bahan renungan. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di tengah perubahan yang terjadi sekarang ini, yaitu apakah guru atau dosen masih diperlukan? Apakah guru atau dosen masih memiliki kewenangan dominan dalam dunia pendidikan? Apakah teknologi informasi bisa menggantikan peran guru atau dosen secara massif?. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja bisa menjadi renungan kita semua di tengah gelegak perubahan sosial yang sedemikian cepat.

Jika kita mencermati terhadap aplikasi “Ruang Guru” yang menjadi salah satu di antara aplikasi yang menyediakan layanan pembelajaran, maka bisa kita bayangkan bahwa ke depan, aplikasi ini akan bisa menggantikan peran guru secara massif. Jika di masa lalu, seorang guru itu merupakan individu yang banyak tahu tentang dunia pembelajaran, maka sekarang fungsinya sudah digantikan oleh lainnya. Seorang anak didik yang kesulitan mengerjakan pekerjaan di dalam pembelajaran, maka bisa bertanya ke mesin Google atau langsung ikut di dalam program aplikasi “Ruang Guru”. Semua jawaban tersedia dan kita tinggal mengambilnya saja.

Kedua, Jika di masa lalu, guru itu powerfull dalam proses pembelajaran karena dia adalah satu-satunya sumber belajar di institusi pendidikan, maka sekarang sudah tidak lagi. Jika di masa lalu guru adalah sumber penjelasan atas soal-soal ujian atau ulangan, maka sekarang sudah tidak lagi. Jadi di era ke depan akan terjadi banyak perubahan terkait dengan keberadaan guru di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan harus mengupdate secara terus menerus terhadap kemampuan guru agar tidak terlalu jauh ketinggalan dengan perkembangan dunia digital dimaksud. Padahal kita bisa melihat bahwa masih ada guru yang kapasitasnya berada di level pas-pasan saja. Cerita tentang guru yang kalah pengetahuan dengan muridnya bisa terulang lagi. Banyak muridnya yang sudah mengakses informasi lewat system android atau smart phone, sementara gurunya belum. Muridnya sudah bermain teknologi informasi maju, sementara gurunya masih tertinggal.

Di dalam pengalaman saya mengajar di institusi pendidikan tinggi, maka hampir seluruh mahasiswa sudah bisa mengakses internet dari telepon genggamnya. Hal ini menandai era baru bahwa anak didik kita sungguh sudah tersambung dengan dunia teknologi informasi. Saya kira di lembaga pendidikan menengah juga sama kenyataannya. Kita sekarang sedang berhadapan dengan anak-anak milineal yang memiliki kemampuan pemahaman dan penguasaan teknologi informasi yang sangat baik.

Di masa lalu, ruang kelas itu disusun dengan tempat duduk, papan tulis, dan peralatan-peralatan pembelajaran yang konvensional. Tetapi ke depan, saya kira kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Ruang kelas merupakan ruang media informasi yang dengan kapasitas dan kekuatannya bisa dijadikan sebagai infrastuktur untuk mengakses seluruh informasi terkait dengan pembelajaran. Guru atau dosen bukan lagi sebagai sumber ilmu tetapi hanya akan menjadi fasilitator saja. Oleh karena itu, saya kira semua harus bersepaham bahwa perubahan sosial di era disruptif ini mengharuskan kita semua untuk mengubah sikap dan tindakan kita di dalam proses pembelajaran.

Ketiga, harus terdapat beberapa upaya untuk mengubah mindset kita semua dalam menghadapi era revolusi industry 4.0. Pendidikan tentu mengalami pengaruh yang cukup besar. Sebagai penghasil SDM masa depan, maka institusi pendidikan harus mengubah dirinya seirama dengan tuntutan perubahan di era disruptif. Maka, ada beberapa contoh yang saya kira bisa disimak sebagai inspirasi dalam dunia pendidikan di PTKN, yaitu:

  • Kita harus persiapkan perubahan kurikulum secara mendasar. Kita harus mengantisipasi era revolusi industry 4.0 dengan kesiapan perangkat lunak pendidikan kita yaitu mengubah kurikulum agar searah dengan tujuan pendidikan di era sekarang. Tahun 2025 adalah tahun memasuki era revolusi industry 4.0 sesungguhnya. Dan jika hal ini dipadukan dengan RPJMN 2019-2024, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, maka yang harus dipersiapkan ialah pengembangan kurikulum dan penguatan kualitas pendidikan. Melalui pemikiran progresif, saya berkeyakinan bahwa PTKN kita akan mampu untuk mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi yang siap berkompetisi di era sekarang. Jangan sampai kewenangan IAIN yang berupa pengembangan ilmu keislaman serta sosial dan humaniora menjadi kendala kita untuk tidak terlibat dengan era disruptif ini.
  • Kita harus memperkuat jejaring baik dengan lokalitas maupun internasional. Selama ini kita tidak secara optimal dalam membangun kerja sama tersebut. Kita optimalkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang dapat mendukung upaya menjemput era pendidikan berkualitas. Lalu juga kerja sama internasional untuk menjadikan PTKIN kita “ Go Internastional”. Kerja sama di atas kertas harus diakhiri menjadi kerja sama proaktif untuk memperkuat posisi PTKIN di tengah gerakan internasionalisasi.
  • Mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan berteknologi informasi yang baik. Sekarang mayoritas mahasiswa sudah menggunakan smart phone, dan kenyataan ini membuat kita optimis di dalam menghadapi era mendatang. Tetapi dengan catatan dosennya juga harus mengikuti perkembangan ini. Jangan sampai dosen tertinggal sangat jauh dengan para mahasiswa dalam mengakses informasi.
  • Mengarahkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan inovasi-inovasi semenjak awal. Mahasiswa harus diajari untuk “menemukan” sesuatu. Program pembelajaran harus base on “Discovery Learning”. Mahasiswa diajarkan untuk menemukan sesuatu yang baru. Mahasiswa diajarkan tentang bagaimana mengembangkan kemampuan hard skills dan sekaligus juga soft skills-nya. Dan PTKIN kita tentu harus menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong era ini. Saya menganjurkan agar kita memasuki era electronic-Islamic higher education. Ke depan, kita tidak lagi membutuhkan ruang besar dan banyak untuk ruang kuliah atau ruang perpustakaan yang besar dan luas, akan tetapi justru ruang yang full ICT sehingga daring system pembelajaran akan bisa dilakukan. Universitas Airlangga mempersiapkan 20 persen program pembelajaran daring system, semantara itu Binus University sudah jauh lebih maju dalam program pembelajaran base on daring system.

Oleh karena itu, pimpinan PTKIN harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era dimaksud dengan menyusun program kerja tahunan yang berbasis quick win secara sistemik. Jadi harus dirumuskan program apa tahun pertama, kedua dan seterusnya. Saya kita dengan mempersiapkan diri secara lebih baik, tentu tidak ada keraguan di kala kita telah memasuki revolusi industry dimaksud.

Wallahu a’lam bi al shawab.

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN (1)

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN PENDIDIKAN DI MASA DEPAN (1)

Saya bersyukur bisa hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Rektor IAIN Samarinda, Dr. Ilyasin, dalam rangka seminar tentang “Revitalisasi Pendidikan Tinggi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0: Meningkatkan Kompetensi Lulusan dan   Membangun Peradaban”, 15/01/2019. Hadir di dalam acara ini ialah Rektor, Wakil Rektor (Dr. Zurkoni) dan para wakil rector lainnya, para Dekan dan wakil Dekan, Kepala lembaga, para dosen dan para mahasiswa. Selain itu juga hadir Kakanwil Kalimantan Timur, Sofyan Noor, Kabiro IAIN Samarinda, Dr. A. Kusasi, dan hadir juga Kepala PTA Kaltim, yang semestinya pamitan karena mutasi tugas jabatan. Sebagai narasumber lainnya, ialah Prof. Babun Suharto, Ketua Forum Pimpinan PTKIN dan Rektor IAIN Jember. Saya secara khusus menyampaikan makalah dengan judul “Persiapan PTKN dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0”. Revolusi industry 4.0 akan menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di Indonesia, khususnya bagi PTKN.

Pertama, Era sekarang disebut sebagai era disruptif. Saya kira kita semua –terutama kaum akademisi—sudah tahu tentang hal ini. artinya bahwa terdapat perubahan yang sedemikian cepat dan terkadang kita tidak bisa mengikutinya. Sebuah perkembangan yang tidak menentu. Meskipun perubahan itu sesungguhnya diciptakan oleh manusia, akan tetapi tidak semuanya memahami dan bisa mengantisipasi terhadap perubahan dimaksud.

Perubahan itu tentu saja dipicu oleh pengembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, sehingga mengubah semua performance kehidupan manusia, mulai dari dunia perdagangan, budaya, politik, pendidikan bahkan juga agama. Perkembangna teknologi yang maha cepat tersebut mengakibatkan nuansa kehidupan manusia di masa depan menjadi “kurang menentu”, sebab banyak perubahan yang terjadi tiba-tiba dan perlu penyesuaian yang juga sangat cepat.

Perubahan di bidang perdagangan saya kira sudah sangat banyak yang membahasnya, yaitu dengan tumbuhkembangnya e-commerce yang kemudian bisa meluluhkan terhadap system perdagangan konvensional secara cepat. Ada banyak pusat perdagangan yang harus menutup gerainya, karena tumbuhnya e-commerce. Bahkan juga system transportasi yang juga ke depan akan berubah, misalnya dengan munculnya mobil tanpa pengemudi. Pada tahun 1980-an, terdapat tayangan film, dengan bintang utamanya, Mc-Gyver, yang dibantu oleh mobilnya yang bisa digerakkan sesuai dengan kemauannya. Dulu rasanya hal itu masih mustahil dilakukan. Bagaimana ada mobil tanpa pengemudi? Tetapi impian itu sekarang sudah menjadi kenyataan, dengan diijinkannya perusahaan Volvo atau Daimler untuk memproduksi mobil tanpa pengemudi.

Kedua, Dampak revolusi industry 4.0 tentu sangat sistemik. Dengan banyaknya perusahaan e-commerce maka menyebabkan banyaknya tenaga kerja manusia yang dipangkas, dan dengan terciptanya mobil tanpa pengemudi juga akan menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang harus dirumahkan. Dan semua ini terjadi tentu terkait dengan efektivitas dan efisiensi yang juga dilakukan oleh perusahan-perusahaan.

Tidak hanya tenaga kerja yang harus berubah, akan tetapi juga pendidikan. Institusi pendidikan sebagai tempat untuk mencetak tenaga kerja juga terimbas dengan perubahan sosial yang sedemikian cepat. Dunia pendidikan sebagai tempat untuk mencetak manusia yang memiliki kemampuan professional dan memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, akan “bertarung” ke depan dengan perkembangan teknologi yang semakin unpredictable. Institusi pendidikan yang di dalam banyak hal berjalan linear, akan menghadapi situasi perubahan yang cepat dan menuntut institusi pendidikan untuk terus mengikutinya.

Sebagai contoh, perubahan kurikulum itu dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun. Di dalam kurun waktu tersebut, maka akan dilakukan penyesuaian dan perubahan internal terkait dengan proses pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, pengadaan buku, penguatan SDM dan sebagainya. Bisa dibayangkan bahwa perubahan dunia teknologi informasi itu sudah kemana-mana dalam waktu itu. Artinya, akan selalu terjadi dunia pendidikan tertinggal dengan perubahan sosial yang sangat cepat.

Setiap perubahan kurikulum akan diikuti dengan sosialisasi, penguatan SDM, penguatan kelembagaan, penguatan infrastuktur dan sebagainya, sehingga membutuhkan waktu yang relative panjang. Sementara itu, perubahan teknologi informasi berjalan secara lateral dan bukan linear atau horizontal. Bisa dibayangkan misalnya perkembangan ekonomi digital sudah sedemikian cepat dan merambah semua aspek perdagangan, akan tetapi penyiapan SDM dan institusi untuk kepentingan ini hingga akhir-akhir ini masih “kedodoran”. Sebuah gambaran betapa institusi pendidikan tertinggal cukup jauh dengan perkembangan di sekelilingnya.

Siapa yang sesungguhnya tertampar dengan kenyataan ini. Saya melihat bahwa para pengambil kebijakan pendidikan khususnya tentu harus bertanggungjawab atas ketertinggalan dunia pendidikan dengan dunia digital sekarang. Saya kira kesadaran untuk melakukan perubahan dengan menyesuaikan diri dengan era digital sudah ada dibenak setiap pengambil kebijakan. Hal ini tentu dipicu oleh derasnya pembicaraan mengenai era revolusi industry 4.0 yang sudah berada di tengah kehidupan kita semua.

Kita sadar sepenuhnya bahwa melakukan perubahan dalam dunia pendidikan tidaklah semudah membalik tangan. Ada sejumlah variabel yang harus diperhitungkan secara matang. Misalnya perubahan kurikulum yang berlaku nasional. Hal ini merupakan pekerjaan yang dapat menyita perhatian, pemikiran yang mendalam dan kerja keras. Saya teringat ketika akan dilakukan perubahan kurikulum pada tahun 2013, maka luar biasa tantangan dan kendalanya. Jika kurikulumnya bisa diselesaikan, maka yang tidak kalah penting adalah tindakan lanjutannya. Mulai dari penyiapan bahan ajar, guru, kesiapan institusi pendidikan dan sebagainya.

Jadi rasanya, dunia pendidikan akan selalu tertinggal dengan perubahan sosial yang dipicu oleh era digital atau era teknologi informasi. Dan sejauh yang bisa dilakukan ialah mengantisipasi dampak negatifnya dan kemudian mengarahkannya kepada yang lebih positif. Pendidikan seharusnya bisa mengarahkan perubahan sosial itu, akan tetapi di era revolusi industry 4.0 ini semua harus ”takluk” dan mengikuti kemana arah yang ditujunya.

Wallahu’ alm bi al shawab.

DIGITAL WAKAF DI ERA REVOLUSI INDUSTRI

DIGITAL WAKAF DI ERA REVOLUSI INDUSTRI

Pada tanggal 18 Desember 2018, saya mengikuti acara Rapat Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Acara yang penting di akhir tahun untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tahun 2018 dan merancang program kerja tahun 2019. Acara ini diikuti oleh segenap pengurus BWI Pusat dan dibuka oleh Prof. Dr. Mohammad NUH, ketua BWI.

Sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad NUH, bahwa kita sedang menghadapi era revolusi industry 4.0, sehingga wakaf tentu juga harus mengikuti perkembangan ini. Kita bersyukur karena sekarang perkembangan wakaf sudah cukup meluas, misalnya wakaf uang sudah mulai diminati masyarakat dan lembaga penyelanggara wakaf uang juga semakin benyak. Harapannya bahwa ke depan harus dilakukan upaya untuk melakukan audit secara memadai agar tidak terjadi penyelewengan dana kepercayaan masyarakat ini. Perlu juga dipikirkan mengenai lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menjadi penyelenggara wakaf atau nadhir wakaf. Ada potensi besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi dimaksud.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa program-program yang belum tercapai tahun 2018 agar menjadi catatan dan dimasukkan ulang sebagai program lanjutan tahun 2019. Bisa jadi program yang belum tercapai tersebut merupakan program yang sangat penting akan tetapi tenaga, dana dan kemampuan kita belum mampu melaksanakannya. Jadi tahun 2019 menjadi tahun untuk meneruskan program tahun 2018 dan juga program unggulan tahun 2019.

Di sisi lain, Dr. Slamet Riyanto, Ketua Dewan Pertimbangan BWI menyatakan agar regulasi yang terkait dengan BWI untuk dilihat ulang. Kita telah berhasil untuk mengubah Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, akan tetapi Undang-Undang Wakaf harus juga direvisi sebab misalnya tentang masa Jabatan Pengurus yang hanya 3 (tiga) tahun dan juga kenadhiran yang belum up to date perlu juga untuk direvisi. Tahun 2019 kita fokuskan untuk melakukan kegiatan revisi Undang-Undang Wakaf ini.

Yang menarik dari evaluasi ini ialah mengenai upaya untuk mengembangkan sosialisasi wakaf di kalangan masyarakat. Meskipun program ini belum optimal pencapaiannya, akan tetapi gagasan mengenai perlunya sosialisasi wakaf haruslah diapresiasi, misalnya wakaf go to campus. Hanya sayangnya bahwa program sosialisasi wakaf melalui teknologi informasi belum tergarap secara memadai. Web, misalnya belum tergarap dengan maksimal. Hal ini tentu disebabkan oleh belum tersedianya tim yang kuat untuk mengembangkan informasi perwakafan melalui BWI.

Kemudian, yang juga terasa belum optimal ialah mengenai evaluasi terhadap institusi pengelola wakaf uang tersebut. Perkembangan institusi wakaf uang cukup besar, akan tetapi kualitas kelembagaan kenadhiran wakaf uang tentu harus dijaga sedemikian kuat sebab ke depan akan semakin banyak potensi wakaf uang yang akan didayagunakan.

Saya menyampaikan beberapa hal, yaitu: pertama, seirama dengan perkembangan umat Islam kelas menengah yang sadar akan agamanya dan semakin kuat keinginannya untuk berzakat dan berwakaf, maka BWI harus menangkap peluang ini. Generasi milenial yang sadar betul akan teknologi informasi memerlukan sentuhan teknologi informasi juga dengan daya tarik yang kuat. Misalnya Digital Information for Zakat, Program Literasi Zakat, Program Wakaf For Milenial dan sebagainya. Khusus mengenai literasi Wakaf, misalnya semua harus aware untuk menjadi humas-humasnya Wakaf. Saya termasuk yang sependapat bahwa humas itu adalah kita semua. Jadi humas bukanlah dibatasi oleh sekat-sekat struktur dan tempat, akan tetapi adalah kita semua. Seandainya, semua pengurus BWI lalu membuat info grafis, quote, speed writing, vlog, blog, video pendek, short text, dan sebagainya maka akan semakin banyak yang bisa diunggah di media sosial. Tetapi harus semua didesain agar ada keteraturan dan kesinambungan.

Kedua, kita melihat perkembangan yang sangat kuat untuk menjadi nadhir wakaf uang, artinya institusi ini bisa menjadi semakin banyak di masa depan. Makanya diperlukan penguatan kapasitas institusi dan juga SDM. Rasanya diperlukan makin banyak SDM auditor syariah untuk melakukan pengawasan syariah atas hal ini. Kiranya diperlukan regulasi yang mengatur tentang nadhir wakaf uang ini. Jika dianggap perlu tentu dispersyaratkan bagi institusi pengelola wakaf uang untuk memiliki auditor syariah sehingga pengelolaan wakaf uang akan menjadi semakin transparan dan akuntabel. Sebagaimana Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), maka setiap pendirian LPH diwajibkan untuk memiliki Auditor Syariah dan bagi perusahaan juga harus memiliki penyelia halal. Program jaminan produk halal, zakat dan wakaf harus menjaga amanah tersebut.

Ketiga, seharusnya PTKI memiliki program studi auditor halal. Ke depan sangat banyak dibutuhkan auditor syariah yang akan dipekerjakan di lembaga zakat, BAZ, BAZDA, LAZ dan seterusnya. Juga untuk kepentingan Auditor Syariah untuk Wakaf dan juga jaminan produk halal. Untuk kepentingan ini, saya sungguh berharap ada ide-ide cerdas dari para pimpinan PTKI untuk merumuskan dan kemudian mendirikan program studi Auditor Syariah dalam kerangka memenuhi kebutuhan yang sangat prospektif di masa depan.

Wallahu a’lam bi al shawab.

PENGUATAN PEREKONOMIAN SYARIAH

PENGUATAN PEREKONOMIAN SYARIAH

Kamis, 13 Desember 2018, saya berkesempatan untuk menghadiri acara Silaknas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta. Tepatnya di Menara BTN Jakarta. Acara yang dibuka oleh Pak Wimboh Santoso Ketua OJK ini berlangsung dengan sangat memadai sebab tentu dipaparkan tentang peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Ekonomi Syariah memang belum menjadi arus utama di dalam percaturan ekonomi nasional. Berbeda dengan Malaysia yang rasanya perkembangan ekonomi syariah itu sudah sesuai dengan tracknya. Jika saya membandingkan dengan pengembangan ekonomi syariah di Malaysia bukan berarti saya lebih membanggakan Malaysia akan tetapi yang penting adalah ekonomi syariah Indonesia harus bergerak lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan itu.

Di dalam kerangka mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain: kapasitas kelembagaan, terbatasnya akses, pangsa pasar, SDM terbatas, persaingan fintech dan sebagainya. Di dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, sesungguhnya pemerintah sudah memberikan perhatian yang kuat, misalnya Presiden SBY pernah melaunching program GRESS, lalu Presiden Jokowi juga memberikan perhatian yang kuat dengan dibentuknya suatu perangkat kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Melalui penguatan kelembagaan KNKS ini tentu diharapkan agar terjadi percepatan untuk mengembangan keuangan syariah. Hanya saja memang harus diakui bahwa sebagai akibat keterbatasan SDM, maka pengembangan keuangan syariah mengalami sedikit keterlambatan. Misalnya, keterbatasan pengembangan keuangan syariah di berbagai wilayah. Kemudian, kelemahan akses keuangan syariah yang juga dirasakan ialah rendahnya literasi tentang keuangan syariah. Hal ini tentu terkait dengan rendahnya pasar keuangan syariah. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan keuangan konvensional di dalam transaksi keuangannya. Makanya, market share keuangan syariah baru mencapai angka 8,58 persen. Dilihat dari asset keuangan syariah per September 2018 ialah sebesar Rp1.265.07 trilyun atau setara dengan USD 91,80 Milyar.

Perkembangan keuangan syariah memang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 14 BUS, 20 UUS, dan 168 BPRS. Dengan posisi asset 5,29 pere atau sebesar Rp468,82 Trilyun atau setara USD 31,40 Bn. Sementara itu Perbankan Konvensional memiliki asset sebesar 94,08 persen. Di sisi lain, total asset IKNB sebesar Rp99,94 trilyun dengan market share sebesar 4,32 persen. Untuk IKNB tersebut terdapat sebanyak 63 Asuransi Syariah, 47 Pembiayaan Syariah, 6 penjaminan syariah, 51 lembaga keuangan Mikro Syariah, dan 11 Industri Non-Bank Syariah lainnya.

Industry keuangan syariah memang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan nasional. Hal ini tentu bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja lembaga keuangan syariah akan tetapi disebabkan oleh banyak variabel. Saya mencoba untuk mengidentifikasi 3 (tiga) variabel penting yang belum mendukung secara optimal perkembangan keuangan syariah.

Pertama, variabel sosialisasi perbankan syariah atau keuangan syariah belum menyentuh terhadap grass root, sementara para pemilik modal masih enggan memasukkan dananya pada institusi keuangan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa para pemilik modal besar masih sangat mempercayai terhadap perbankan konvensional yang telah bekerja sama sangat lama. Ada semacam keengganan mereka untuk mendukung terhadap pengembangan keuangan syariah ini. meskipun pemerintah sudah memberikan dukungan regulasi dan juga kebijakan tentang keuangan syariah, akan tetapi kenyataannya masih terdapat “rasa enggan” untuk memperkuat keuangan syariah. Terbukti bahwa dana besar yang diperoleh oleh perbankan syariah masih disumbang oleh dana keuangan haji, dengan persentase 60-70 persen.

Kedua, keuangan syariah belum bisa bersaing dengan keuangan konvensional. Masih ada anggapan bahwa keuangan syariah itu lebih rumit, regulasi yang berbelit-belit dan return yang masih tinggi. Modal perbankan syariah yang kebanyakan berasal dari dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih meminta return bagi hasil yang cukup tinggi, sehingga belum bisa bersaing dengan bank konvensional yang rata-rata mematok fix return yang lebih rendah. Selain itu juga pengalaman sejarah bahwa pengelolaan keuangan konvensional sudah mapan dan berkinerja yang lebih baik.

Ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah juga bertali temali dengan kesadaran untuk terlibat di dalam keuangan syariah yang rendah. Kenyataan ini misalnya didukung oleh data di Jawa Timur, bahwa literasi keuangan syariah sudah mencapai 29 persen, akan tetapi tingkat penerapan keuangan syariah baru mencapai angka 5 persen. Berarti bahwa terdapat gap antara pengetahuan dan perilaku dalam perbankan syariah.

Kenyataan-kenyataan ini yang saya kira cukup signifikan dalam mempengaruhi terhadap pengembangan keuangan syariah. Tentu masih ada sejumlah variabel pengganggu terhadap pengembangan ekonomi syariah, dan tugas semua insan yang bergerak di bidang keuangan syariah untuk memecahkannya.

Ke depan tentu harus dihasilkan pelaku-pelaku ekonomi syariah yang minded, dan bahkan bisa menjadi promoter di dalam pengembangan keuangan syariah sehingga upaya percepatannya akan bisa diprediksi lebih memadai. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) harus menjadi penguat dan pendorong terhadap upaya ini.

Wallahu a’lam bi al shawab.