• November 2017
    M T W T F S S
    « Oct    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

SEMINAR UNHI; KERJA SAMA TANGGULANGI RADIKALISME (1)

SEMINAR UNHI; KERJA SAMA TANGGULANGI RADIKALISME (1)
Saya merasa terhormat dengan diundang oleh Rektor Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Dr. I.B. Dharmika dalam rangka Seminar Nasional yang bertema “Membangun Wawasan Kebangsaan Dalam Menanggulangi Radikalisme”, 14/11/2017 di Hotel Nikki, Denpasar. Hadir Wakil Rektor I, Prof. Dr. I Ketut Suda, Prof. Dr. I Ketut Widnya (Dirjen Bimas Hindu), Prof. Dr. I.B. Triguna (Mantan Dirjen Bimas Hindu), para pimpinan lembaga, para dosen dan juga mahasiswa.
Saya pernah menjadi narasumber bersama Prof. Franz Magnis Suseno, dan Prof. Dr. Palgunadi dalam acara Seminar Nasional dengan tema “Multikulturalisme” di UNHI tahun 2010. Dan saya terperanjat mendengar kabar bahwa Prof. Palgunadi sudah mendahului kita semua, dua tahun yang lalu. Beliau telah menghadap Tuhan dan tentu Beliau telah menyelesaikan tugasnya dalam kehidupan sekarang.
Dalam acara seminar nasional yang diselenggarakan di Universitas Hindu Indonesia (UNHI) ini, saya bersama Prof. Dr. Wayan Gelgel (Guru Besar Sosiologi Hukum), Dr. Arie Dwipayana (Staf Khusus Presiden), dan Mayjen. TNI Purn. Wisnu Bawa Tenaya (Dewan Pengarah UKP-PIP). Sesuai dengan temanya, maka saya membawakan makalah dengan tema “Wawasan Kebangsaan dalam Menganggulangi Radikalisme”.
Ada beberapa hal yang menarik di dalam seminar nasional di UNHI, terutama data-data yang disampaikan oleh Pak Ari Dwipayana. Beliau menyebutnya dengan istilah “Wake Up Call”. Sekarang sudah saatnya dibunyikan alam untuk membangunkan kita di dalam menghadapi gerakan radikalisme. Beberapa survey yang dilakukan oleh Alvara, Wahid Institut dan juga CSIS memberikan gambaran bahwa kecenderungan untuk memilih ideology radikal ternyata semakin menguat, baik di kalangan mahasiswa, PNS, pegawai swasta dan juga kalangan pengusaha. Data ini memberikan gambaran bahwa ada perubahan yang sangat signifikan terhadap kecenderungan untuk menjadikan ideology selain Pancasila sebagai ideology kenegaraan, apakah dalam coraknya sebagai negara khilafah atau lainnya.
Bagi saya, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan. Masih besar jumlah warga Indonesia yang menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi dewasa ini terus berkumandang teriakan “nyaring” tentang “NKRI Harga Mati”. Di perguruan tinggi, di pesantren, di organisasi sosial keagamaan, misalnya NU, maka slogan ini tidak hanya dijadikan sebagai ungkapan belaka tetapi dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melakukan berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya wawasan kebangsaan yang semakin optimal.
Saya mengamati semenjak HTI semakin “keras” menggerakkan ideology khilafah, maka sebenarnya sudah terdapat kegelisahan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Dan hal ini memperoleh momentum ketika Pemerintah mencabut dan melarang HTI untuk beroperasi di Indonesia. Kita tentu agak terlambat untuk melakukannya. Organisasi ini telah memiliki jaringan yang sangat kuat di berbagai kampus dan memiliki sekolompok ideolog yang sangat baik.
Di era sekarang, memang terkadang ada kegamangan untuk melakukan tindakan melarang atau menghadang laju organisasi yang “menyimpang” dari ideology negara yang absah. Padahal semuanya mengetahui bahwa tujuan akhir HTI ialah mendirikan negara khilafah dan hal ini sudah dideklarasikannya sekian tahun yang lalu. Akarnya sudah tertanam cukup kuat, sehingga untuk memberangusnya tentu juga lebih sulit. Era kebebasan di masa Orde Reformasi benar-benar digunakan secara efektif untuk membangun kekuatan yang nyata di kalangan organisasi-organisasi yang sesungguhnya melawan negara yang sah.
Oleh karena itu saya sampaikan di forum ini tiga hal yang sangat mendasar. Pertama, kita harus memetakan terhadap tantangan kita sebagai bangsa dan negara. Tantangan tersebut meliputi potensi gerakan radikal yang terus eksis di negara ini. Peristiwa pembakaran terhadap kantor kepolisian di Dharmasraya dan juga penyanderaan terhadap 1500 orang di Papua tentu merupakan gerakan radikal yang dipicu oleh keinginan untuk merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Radikalisme dan ekstrimisme saya kira masih sangat potensial untuk memberikan kejutan pada bangsa Indonesia tentang keinginan mereka untuk mencederai terhadap kesepakatan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebinekaan.
Lalu yang tidak kalah menarik juga tantangan politik pada tahun politik yang sebentar lagi akan datang di tengah kehidupan kita. Sebagaimana lazimnya, maka di tahun politik tentu tensi informasi yang terkait dengan pilihan umum akan semakin tinggi intensitasnya. Berita hoax juga akan semakin menguat. Di era cyber war ini, maka tantangan terbesar kita ialah bagaimana menghadapi media sosial yang terkadang tidak ramah terhadap kita. Ada berita yang disinformatif, membunuh karakter, menyebar kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu kiranya kita harus arif di dalam menerima dan menyebarkan informasi, check dan recheck sebelum menyebarkan, pilah dan pilih sebelum disebarkan dan seterusnya.
Kedua, kita harus meletakkan fondasi kebangsaan dan kenegaraan terhadap generasi muda. Kita tahu bahwa generasi sekarang adalah penyambung estafeta kepemimpinan bangsa. Mereka yang sekarang sedang menduduki bangku kuliah adalah Generasi Emas Indonesia, tahun 2045. Makanya, penguatan pendidikan karakter untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara tentu menjadi sangat penting. Kita-kita yang sudah senior ini ingin tersenyum di alam lain, melihat keberhasilan masyarakat Indonesia yang dibawakan oleh generasi yang sekarang sedang belajar ini. Sukses pendidikan adalah sukses Indonesia di masa depan.
Ketiga, sebagaimana yang diusulkan oleh Prof. Dr. I.B. Triguna, Kemenag tentu memiliki peran penting di dalam terus membangun kerukunan umat beragama. Jika sekarang untuk kesetaraan dan toleransi sudah sangat bagus, sementara kerja sama masih rendah, maka seharusnya kemenag memiliki program untuk memperkuat kerja sama antar pemeluk agama.
Saya tentu sependapat dengan pernyataan ini, dan sebenarnya Kemenag sudah memiliki program-program unggulan terkait dengan upaya membangun kerukunan, ialah program dialog antar dan intern umat beragama, program perkemahan pemuda lintas agama dan juga program living together secara bergiliran dari penganut agama yang satu dengan lainnya. Jadi, mahasiswa UNHI bisa saja akan hidup bersama dalam satu waktu dengan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya di UNHI dan sebaliknya.
Saya kira memang upaya untuk meredam gerakan radikalisme tidak cukup hanya dengan hard power sebagaimana yang dilakukan oleh Densus 88, akan tetapi juga bisa melalui soft power yang dilakukan oleh semua kalangan masyarakat kita. m
Maka untuk menanggulangi radikalisme harus melalui kebersamaan antara masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta. Kita harus bekerja bersama untuk yang satu ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.

GELIAT PESANTREN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN

GELIAT PESANTREN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN
Saya mendapatkan amanah dari Menteri Agama RI, Pak Lukman Hakim Saifuddin, untuk menghadiri acara di Pondok Pesantren Ar Rasyid, Dander Bojonegoro dalam rangka peresmian gedung yang dIrencanakan akan digunakan untuk perguruan tinggi Islam dan temu santri, pimpinan pesantren, guru dan alumni, 11/11/2017.
Saya hadir bersama Dr. Imam Syafi’i, MPd (Direktur Pendidikan Agama Islam di Sekolah, dan sekaligus Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Islam), Dr. Mohammad Zain, MAg, (Kasubdit Penelitian pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam), Khoirul Huda, Lc., MPd., (Sekretaris Menteri Agama RI), Chuzaimi SH, MPd., Dr. Husnul Marom, (Kabid Madrasah), A. Munif, SAG, MSi (Kakankemenag Kabupaten Bojonegoro). Hadir juga Drs. Koeswiyanto, MSi (anggota Komisi VIII DPR RI), mitra kerja Kemenag, Kapolres Bojonegoro dan juga Dandim Bojonegoro. Hadir juga alumni, para guru, siswa dan tokoh masyarakat Bojonegoro.
Saya sungguh merasa gembira bisa hadir kembali di pondok pesantren ini. Seingat saya, tahun 2013 saya pernah melakukan kunjungan di pesantren ini. kalau tidak salah dalam moment penyerahan bantuan perpustakaan untuk pondok pesantren. Pada waktu itu ada 2 (dua) pesantren yang saya kunjungi, yaitu Pesantren Ar Rasyid dan Pesantren Abud Dzarrin. Keduanya adalah pesantren NU yang mengembangkan pendidikan kepesantrenan dan juga pendidikan umum.
Kami datang agak sore, sebab paginya memberikan orasi ilmiah—juga mewakili Pak Menteri—di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Makhdum Ibrahim. Lalu menyempatkan diri untuk menjenguk orang tua saya. Makanya, kedatangan saya ke Pesantren Ar Rasyid saat adzan Ashar berkumandang. Para tamu tentu sudah menunggu acara yang sedianya dilaksanakan pada pukul 13.00. Akan tetapi tentu saya merasa sangat berbangga sebab Kyai dan jajarannya tetap menyambut saya dengan hangat. Ketika saya nyatakan tentang keterlambatan saya datang ke sini, maka Beliau menyatakan: “tidak apa-apa Pak, kan itu termasuk birrul walidain”. Sungguh begitulah cara Kyai memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi.
Acara dimulai dengan tarian kolosal yang diikuti oleh 300-an santri. Tarian ini menggambarkan kolaborasi antara tarian Shaman dengan iringan music modern. Gerakan tarian Shaman yang cepat diadaptasi lebih lambat seirama dengan nada music modern yang lambat. Mereka berpakaian dalam gaya Nusantara atau pakaian adat yang bertebaran di seluruh Indonesia. Sebelumya sejumlah santri pria memperagakan gerakan tarian yang memadukan antara pencak silat dengan gerakan-gerakan tangan dan kaki yang cepat. Saya kira gerakannya menunjukkan sikap kesatria sebab mengandalkan kekuatan fisik dan gerakan-gerakan yang cepat.
Setelah semua acara tari sambutan ini selesai, maka kami dipersilahkan untuk melihat pameran pendidikan. Ada pameran perpustakaan, ada pameran alat peraga pendidikan, ada pameran pertanian hidroponik, dan sebagainya. Selain itu juga kami diajak untuk melihat daur ulang sampah yang didayagunakan untuk pupuk kompos. Melalui teknologi yang sederhana, maka sampah-sampah itu dipisahkan lalu digiling dengan mesin penggiling untuk menjadi bahan serbuk, lalu diproses untuk menjadi pupuk cair melalui permentasi dan juga pupuk padat. Selain itu juga teknologi sederhana untuk mengubah sampah berupa bahan plastic menjadi tepung plastic. Selain memanfaatkan bahan limbah dari pesantren juga mengambil bahan sampah dari tempat lain. Memang belum sampai dijual ke masyarakat, akan tetapi tentu menjadi bahan pembelajaran bagi para santri untuk berpikir limbah menjadi berkah atau sampah menjadi berkah. Juga pelatihan menyemai tanaman bahan makanan pokok padi hitam dan cabe melalui teknologi hidroponik. Melalui polybag yang diisi dengan tanaman-tanaman cabe, tomat dan sebagainya, maka santri diajak untuk belajar memanfaatkan tas plastic untuk menjadi media tanaman bermanfaat. Saya kira Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren memang harus mengembangkan potensi-potensi pondok pesantren, tidak hanya sebagai tempat pendidikan karakter yang unggul tetapi juga tempat belajar usaha atau entrepreneurship. Sudah saatnya dunia pesantren diberdayakan untuk kepentingan pengembangan seperti ini.
Acara inti dilaksanakan di dalam tenda yang memang secara khusus disiapkan untuk acara ini. Seribuan santri, ustadz, ustadzah dan pengasuh pondok pesantren berada di tenda ini. Saya tentu mendapatkan kesempatan untuk memberikan taushiyah kepada para santri. Ada tiga hal yang saya sampaikan di depan ribuan santri ini, yaitu: pertama, kita harus bersyukur karena pesantren telah menjadi tempat yang penting di dalam proses pendidikan bangsa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alvara tentang “Profile Keberagamaan Masyarakat Jawa Timur” tahun 2017, diketahui bahwa masyarakat Jawa Timur mayoritas mengetahui lima pesantren ternama di Jawa Timur. Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Jawa Timur sudah akrab dengan pesantren. Lalu, mereka memilih pesantren untuk menjdi tempat bagi pendidikan anak-anaknya, ternyata disebabkan oleh Kyainya, dan kemudian oleh teknologi pembelajaran yang dikembangkan oleh pesantren. Selain mereka diajarkan tentang pendidikan duniawi juga diajarkan pendidikan untuk kehidupan di akherat. Dua hal yang sangat mendasar dan hanya diajarkan melalui pesantren.
Kedua, pesantren tidak hanya mengajarkan kecerdasan akal atau kecerdasan rasional, akan tetapi juga kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Pesantren akan menghasilkan anak yang pinter atau anak yang secara intelektual pandai atau cerdas akalnya, akan tetapi juga mengajarkan untuk menjadi anak yang bener, atau secara emosional dan sosial seimbang. Mereka bisa bekerjasama dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Dan pesantren juga mengajarkan untuk menjadi pener atau memiliki focus kepada Tuhan melalui kecerdasan spiritual. Rohani diasah untuk berdzikir dan akalnya diajarkan untuk berpikir.
Ketiga, pesantren juga menjadi wadah pengembangan sikap mencintai bangsa dan negaranya. Berdasarkan survey tentang profile keberagamaan masyarakat Jawa Timur, dinyatakan bahwa 97 persen penduduk Jawa Timur tidak rela Pancasila diganti dengan ideology lain. Saya kira diantara penyumbang terbesar sikap masyarakat seperti ini ialah pesantren. Hal ini berarti bahwa pesantren bisa menjadi garda depan bagi tetap tegaknya Indonesia ke depan dengan 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebinekaan. Bagi pesantren motto “Pancasila dan NKRI Harga Mati” merupakan slogan yang terus akan diperjuangkan.
Kepada para santri saya tekankan agar terus belajar untuk mencapai kesuksesn. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan mudah. “Man jadda wa jadda” atau “Kang Temen Bakal Tinemu”. Pepatah kita menyatakan “rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya”. Marilah anak-anakku untuk terus menggeluti ilmu bersama para kyai dan guru-guru kita agar kelak anak-anakku menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
Wallahu a’lam bi al shawab.

MENGEVALUASI RUMUSAN REGULASI AGAR PROPERUBAHAN

MENGEVALUASI RUMUSAN REGULASI AGAR PROPERUBAHAN
Saya diundang oleh Prof. Dr. Gunaryo, Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri untuk memberikan pencerahan bagi para peserta Diseminasi dan Evaluasi Regulasi pada Kementerian Agama di Semarang, 9/11/2017. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat terkait dengan bidang hukum dari seluruh Indonesia.
Ketika saya ditawari oleh Prof Gunaryo untuk mengisi acara ini, maka secara kelakar saya nyatakan, bahwa jika pergi ke Semarang dan belum makan dengan masakan “mangut” itu pertanda belum pergi ke Semarang. Saya tentu teringat Menteri Agama, Pak Maftuh Basuni, yang memiliki kesukaan masakan mangut. Di Monas dulu ada warung yang jualan masakan mangut, sehingga saya pernah diajak makan di situ. Sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi.
Prof. Gunaryo menawarkan kalau makan masakan mangut sebaiknya di rumah saja. Hal ini tentu tawaran yang menarik, maka mampirlah saya di rumah Prof. Gunaryo untuk menikmati masakan mangut kepala ikan manyung yang nikmat luar biasa. Akhirnya dua pulau terlampaui, bisa memberikan ceramah pada acara ini dan juga bisa menikmati masakan khas Semarangan yang lezat.
Di dalam acara ini, saya menyampaikan beberapa hal, yaitu: pertama, pentingnya untuk menyederhanakan regulasi kita. di dalam acara Rembug Nasional, Pak Jokowi menyampaikan “keluh kesahnya” terkait dengan rumitnya proses untuk menyederhanakan regulasi tersebut. Beliau berkeinginan keras agar regulasi yang berjumlah 42.000 di seluruh Indonesia mulai dari UUD sampai Peraturan Bupati dan SK pejabat-pejabat itu bisa dikurangi. Ketika Kemendagri sudah menemukan ada sejumlah 3.000 regulasi yang akan dihapuskan, ternyata datang keputusan dari Mahkamah Konstitusi agar di dalam penghapusan regulasi tetap menggunakan prosedur yang rumit.
Di dalam konteks ini, maka Kemenag perlu untuk melakukan evaluasi mengenai regulasi kita, apakah memang ada regulasi yang terlalu banyak dan kemudian membuat kita tidak terjebak dengan regulasi kita sendiri untuk melakukan perubahan atau inovasi produktif. Bagi saya, regulasi harus seirama dengan perubahan. Perubahan di dalam banyak hal lebih cepat dibandingkan dengan perubahan regulasi. Bahkan ada yang menyatakan “regulasi selalu tertinggal dengan perubahan sosial yang sangat cepat”.
Kedua, ada regulasi-regulasi kita yang tumpang tindih atau kurang harmonis antara satu dengan lainnya. Di dalam kaitan ini, maka menurut saya diperlukan pemetaan yang dapat memberikan gambaran, mana regulasi kita yang tidak harmonis dengan lainnya. Ketidakharmonisan regulasi akan berdampak kurang baik, sebab bisa terjadi penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Bayangkan jika regulasi itu tumpang tindih atau tidak harmonis lalu dijadikan pedoman untuk pemeriksaan, maka pasti akibatnya ialah pada auditinya. Kita pernah berdiskusi panjang terkait dengan kapan pembayaran tunjangan professional guru itu dibayarkan. Hal ini ternyat disebabkan oleh adanya regulasi yang tidak match. Antara UU Guru dan Dosen, dengan Peraturan Pemerintah dan dengan PMA dan Sk Dirjen Pendidikan Islam. Aibatnya di lapangan terjadi varian pembayaran tunjangan profesi guru dan tentu ketika diaudit lalu terdapat perbedaan penafsirannya.
Pemetaan itu dilakukan dengan cara: 1) melihat fungsi regulasi bagi pengembangan program. Jika dirasa bahwa fungsi regulasi itu tidak relevan dengan situasi di sekeliling kita, maka tentu harus diganti, direvisi atau dibatalkan. Contohnya tentang PMA Jam Kerja, yang menetapkan jam masuk kantor ialah jam 7.30. di sekeliling kita, bahkan BPK menggunakan jam masuk fleksibel, yaitu jam masuk kantor ialah jam 7.30 akan tetapi diberi waktu fleksibel sampai jam 8.00. dengan ketentuan jika masuknya jam 8.00 maka berkonsekuensi menambah 30 menit pada waktu akan pulang. Kita juga pernah membatalkan PMA tentang Pendidikan Pesantren Muadalah disebabkan oleh situasi sosial yang tidak memungkinkan kita meneruskan PMA dimaksud.
2) melihat content atau norma-norma yang tertuang di dalam regulasi itu. Di dalam hal ini tentu perlu dilihat apakah content atau norma-norma ada yang bertentangan dengan norma atau content regulasi lainnya. Tentu saja dibutuhkan kajian yang mendalam tentang seluruh norma di dalam produk hokum Kemenag, apakah itu terkait dengan PMA, KMA, Keputusan Dirjen, Juklak dan Juknis dan sebagainya untuk memastikan bahwa regulasi tersebut memiliki relevansi dan ketepatan di dalamnya.
3) memastikan bahwa regulasi tersebut tidak menjerat kita di dalam upaya untuk melakukan perubahan dan inovasi. Jangan sampai kita justru terbelenggu oleh regulasi yang kita bikin sendiri. Seharusnya regulasi itu memberikan kemudahan dan bukan kesulitan untuk implementasi program dan kegiatan. Jangan sampai jika kita membuat juklak, juknis, SOP dan lainnya lalu justru membuat kita terjebak untuk tidak bisa melakukannya atau jika dilakukan akan terjadi pelanggaran.
Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi komprehensif yang melibatkan stakeholder kita sehingga ketika dilakukan evaluasi akan menghasilkan revisi atau perubahan regulasi yang lebih efektif dan effisien untuk menjalankan program atau kegiatan Kemenag.
Ketiga, perlunya membangun transparansi dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Pada era keterbukaan ini, maka penggunaan TI merupakan kewajiban. Semua produk hukum yang kita hasilkan haruslah dipublish dengan baik. Hanya catatan saya, bahwa jangan hanya menampangkan produk hukumnya saja, akan tetapi juga disertai dengan pendapat bagi implementasinya dari orang yang memiliki otoritas. Di dalam konteks ini tentu ialah Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri, sebab secara structural memang cocok dan juga beliau adalah professor di bidang hukum sehingga pendapatnya tentu sangat relevan untuk dijadikan sebagai pedoman.
Dengan melalui perbaikan seperti gambaran ini, tentu akan didapati regulasi yang relevan dan cocok dengan zamannya, selain juga fungsional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Wallahu a’lam bi al shawab.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (2)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (2)
Selain program Pendidikan Berkualitas, bidang ke empat, yang akan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kementerian Agama, maka menurut saya yang juga penting ialah bidang 16, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh. Program pembangunan agama dan keagamaan bisa berada di bidang ini. Makanya, bidang ini juga menjadi tanggungjawab Kemenag.
Di dalam acara yang dihadiri oleh Pak Dr. Arum Wikarta, MPH, Sekretaris SDGs Bappenas, dan Ibu Nina Sarjunani, saya menyampaikan bahwa tidak hanya program pendidikan berkualitas saja yang menjadi tanggung jawab Kemenag, akan tetapi juga program Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh. Bidang ke 16 berada di bawah Kemenkopolhukam. Jadi, di dalam menjalankan program peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama, peningkatan kerukunan umat beragama, kualitas pelayanan bagi umat beragama, penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan lain lainnya, Kemenang berada di dalam koordinasi Kemenkopolhukam.
Saya akan membahas beberapa hal yang saya kira relevan dengan penyusunan RPJMN 2019-2024. Di antara yang ingin saya bahas ialah tentang apa saja yang harus menjadi bagian penting atau part of bidang 16, yaitu kerukunan umat beragama, pemahaman dan pengamalan beragama, penguatan kelembagaan umat beragama dan pelayanan umat agama. Semua program ini terkait erat dengan kedamaian atau harmoni masyarakat.
Kerukunan umat beragama tentu saja adalah prasyarat bagi terlaksananya perdamaian. Tidak akan ada perdamaian tanpa ada kerukunan dan tidak akan ada kerukunan tanpa harmoni kehidupan. Makanya, harmoni, kerukunan dan perdamaian adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Di satu sisi, tidak akan ada kerukunan tanpa keselarasan, toleransi dan kerja sama. Maka tiga ini juga merupakan indicator kerukunan.
Kerukunan umat beragama merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerukunan sosial. Makanya, jika sendi kerukunan umat beragama goyah, maka juga goyah kerukunan sosial tersebut. Social order atau keteraturan sosial merupakan bagian dari kerukunan sosial. Di dalam konteks ini, upaya membangun kerukunan beragama merupakan hal yang tidak terelakkan.
Kita tentu merasakan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia semakin baik. Berdasarkan survey oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag, bahwa indeks kerukunan kita semakin baik, meskipun ada yang masih membutuhkan sentuhan penguatan. Dari indeks toleransi dan kesetaraan, angkanya cukup tinggi, di atas 75 point, sementara itu pada indeks kerja sama ternyata angkanya di bawah 50 point. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa toleransi dan kesetaraan kita sangat baik, akan tetapi kerja sama kita masih rendah. Kita sudah bisa bertoleransi dan berkesetaraan dalam beragama, akan tetapi belum ikhlas bekerja sama. Tentu bukan hal yang ironis, akan tetapi penting untuk mendapatkan sentuhan program yang cukup.
Kita juga masih menghadapi kerentanan sosial terkait dengan tindakan anarkhis dan ekstrimisme. Masih ada sebagian masyarakat kita yang menginginkan arah baru bangsa ini dengan keinginan mendirikan negara khilafah. Gerakan-gerakan ekstrimis masih bercokol di negeri ini. Masih ada yang berkeinginan untuk mengembangkan negara Islam di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua ini menggambarkan bahwa masih ada tantangan bagi bangsa ini untuk merajut kesepahaman dalam berbangsa dan bernegara.
Bahkan juga masih ada sebagian kecil bangsa ini yang menginginkan kembalinya komunisme, yang dikonsepsikan sebagai gerakan komunisme baru. Meskipun suaranya nyaris tidak terdengar, akan tetapi sisa-sisa pemikiran “usang” ini masih ada di antara kita. Meskipun kita tidak yakin bahwa komunisme akan kembali, akan tetapi tentu kewaspadaan harus menjadi bagian penting di dalam berbangsa dan bernegara.
Makanya, penguatan agama berbasis pada “Agama yang wasathiyah” atau “Agama yang rahmatan lil alamin” atau “agama yang moderat” perlu mendapatkan dukungan bersama-sama. Program gerakan “moderasi agama” perlu memperoleh ruang yang memadai untuk diperkuat. Di RPJMN 2019-2024 mestilah terdapat program untuk memperkuat gerakan moderasi agama ini. Jika menjadi umat Islam, jadilah umat Islam yang wasathiyah. Jika menjadi umat Kristen, juga umat Kristen yang moderat. Jika menjadi umat Katolik, juga umat Katolik yang moderat. Jika menjadi umat Hindu juga umat Hindu yang moderat. Dan jika menjadi umat Buddha juga harus umat Buddha yang moderat. Demikian pula ketika menjadi umat Khonghucu.
Dengan demikian, program moderasi agama harus mendapatkan porsi yang cukup memadai di dalam RPJMN 2019-2024 dimaksud. Kita akan menuai kedamaian jika semua prasyarat perdamaian itu bisa dilaksanakan di dalam kehidupan. Jadi, kerukunan dan harmoni kehidupan yang berbasis pada toleransi, kesetaraan dan kerja sama antar umat beragama kiranya akan menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan perdamaian.
Wallahu a’lam bi al shawab.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (1)
Terjemahan dari Pusat Bahasa Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Terkait dengan ini, maka Bappenas dan Mitra dari Australia lalu bersama-sama merumuskan mengenai TPB tersebut dalam kerangka memperoleh gambaran yang utuh tentang SDGs atau TPB dimaksud.
Tulisan ini ingin memberikan ulasan sedikit saja terkait dengan TPB dengan harapan dapat menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya Kemenag untuk merumuskan apa saja program Kemenag yang relevan dengan TPB dalam kerangka mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024. Tulisan ini berasal dari ceramah saya dalam acara Penyusunan RPJMN 2019-2024 Kementerian Agama yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, 9/11/2017.
Ada 17 bidang TPB, yang telah dirumuskan oleh Bappenas dan sekarang sedang dalam posisi untuk dibicarakan di berbagai institusi K/L untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kerangka merumuskan program dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada kurun waktu 2019-2024. Dari 17 bidang tersebut tentu tidak semuanya menjadi tanggungjawab seutuhnya dari Kemenag, sebab tentu ada K/L yang menjadi penanggungjawabnya.
Sebelum saya membahas tentang mana yang perlu pembahasan mendalam dari 17 bidang TPB tersebut, maka tentu akan saya bahas secara highlight saja terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab Kemenag. Dari 17 Bidang tersebut, yaitu:
1) Tanpa kemiskinan
2) Tanpa kelaparan,
3) Kehidupan sehat dan sejahtera
4) Pendidikan berkualitas
5) Kesetaraan gender
6) Air bersiah dan sanitasi layak
7) Energy bersih dan terjangkau
8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9) Industri, inovasi dan infrastruktur
10) Berkurangnya kesenjangan
11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
13) Penanganan perubahan iklim
14) Ekosistem laut
15) Ekosistem kehidupan
16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.
Dari sebanyak 17 Bidang dalam SDGs atau TPB ini, maka sesungguhnya yang menjadi pekerjaan Kemenag ialah Bidang keempat, Pendidikan Berkualitas dan bidang ke 16, Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh. Tentu saja ada kaitan antara satu bidang dengan bidang lainnya, misalnya bidang berkurangnya kesenjangan, yang tentu terkait dengan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Pada akhir-akhir ini, saya sering berbicara tentang kesenjangan sosial yang saya kira bisa menjadi perhatian kita semua. Di dalam kerangka ini, maka salah satu variabel yang penting dibicarakan ialah mengenai bagaimana mengurangi kesenjangan pendidikan yang terkait dengan angka kemiskinan atau, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kemenag tentu harus terlibat di dalam program mengurangi kesenjangan dengan memberikan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan. Demikian pula dalam menyiapkan SDM yang siap pakai untuk ketenagakerjaan. Institusi pendidikan di Kemenag tentu ikut terlibat di dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) di dalam konteks ini.
Pemerintah sudah menggariskan bahwa dewasa ini, yang dikembangkan bukan hanya trilateral meeting untuk implementasi RAN akan tetapi juga multilateral. Hal ini tentu terkait dengan kenyataan bahwa ada sekian banyak program yang harus diusung bersama untuk pencepatan ketercapaian RAN dimaksud. Untuk mengurangi kesenjangan sosial tidak hanya menjadi program kerja Kementerian Sosial, akan tetapi juga pekerjaan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristekdikti. Jadi memang diperlukan sinergi dan koordinasi di dalam implementasi RAN.
Kemenag memang akan menyelenggarakan program mandatory untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan. Oleh karena itu, bidang pendidikan tentulah harus memperoleh porsi yang cukup di dalam RPJMN 2019-2024. Sebagaimana diketahui bahwa di Kemenag terdapat lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan usia dini yaitu Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal atau sama dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lalu pendidikan madrasah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah (pendidikan dasar) dan Madrasah Aliyah atau sama dengan Sekolah Menengah Atas (pendidikan menengah) dan Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) atau perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini terbagi menjadi dua: pendidikan tinggi negeri dan swasta.
Lalu, pendidikan pesantren, pendidikan keagamaan dalam agama Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Institusi pendidikan ini juga mestilah mendapatkan porsi yang memadai di dalam RPJMN 2019-2024. Misalnya di dunia pesantren terdapat Pendidikan Diniyah, Pendidikan Ma’had Ali, Pendidikan Pesantren Muadalah dan sebagainya. Maka pendidikan dalam kategori ini mestilah mendapatkan posisi yang strategis di dalam RPJMN. Bukankah pendidikan pesantren telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan di dalam kerangka pemberdayaan dan pengembangan potensi bangsa di dalam percaturan pembangunan nasional.
Berdasarkan atas kenyataan ini, maka RPJMN 2019-2024 mestilah mengadaptasi keberadaan pendidikan agama dan keagamaan ini sebagai perwujudan “penghargaan” dan “pengakuan” atas kontribusi yang sedemikian signifikan pendidikan agama dan keagamaan dalam menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
Wallahu a’lam bi al shawab.