• October 2017
    M T W T F S S
    « Sep    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

DOCTOR HONORIS CAUSA SEBAGAI PENGHARGAAN (3)

DOCTOR HONORIS CAUSA SEBAGAI PENGHARGAAN (3)
Menjadi doctor tentu idaman bagi mereka yang bisa dikategorikan sebagai well educated. Apapun akan ditempuh oleh seseorang yang memang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk meraihnya. Terutama bagi kaum akademisi, maka status menjadi doctor seakan merupakan kewajiban untuk meraihnya. Tidak hanya membahagiakan bagi diri dan keluarganya, akan tetapi juga bagi mahasiswa, kolega dan institusinya.
Gelar doctor merupakan gelar tertinggi dalam dunia akademik dan merupakan pengakuan akan kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan dengan keilmuan yang mumpuni. Saya kira mereka yang memperoleh gelar doctor melalui jalur akademik perkuliahan tentu tidak diragukan kapasitasnya sebagai seorang doctor. Tidak hanya menguasai disiplin keilmuan yang dikajinya tetapi juga kemampuan metodologis yang baik.
Makanya, ketika saya menjadi Rektor di IAIN Sunan Ampel (kini UIN), maka program yang saya tekankan adalah agar para dosen memperoleh gelar doctor itu dengan memberikan sumbangan pendidikan, sekurangnya-kurangnya untuk 8 (delapan) semester. Minimal mereka tidak mencari-cari uang untuk membayar SPP karena lembaga sudah menyediakannya. Dengan program itu, maka sekarang UIN Sunan Ampel panen doctor sesungguhnya, sebab jumlah doktornya mencapai angka 150 orang lebih. Sekali lagi menjadi doctor bukan hanya kepuasan pribadi (personal satisfaction), tetapi juga kepuasan kelembagaan (institutional satisfaction).
Memang ada 3 (tiga) cara untuk menjadi doctor. 1) Melalui program perkuliahan secara terstruktur yang ditempuh dalam waktu selambat-lambatnya 12 semester atau 6 (enam) tahun. 2) Melalui program by research atau program penelitian, yang tentu juga dengan cara terstruktur. 3) Gelar Doctor yang diberikan oleh Perguruan Tinggi sebagai penghargaan.
Dalam hal terkait dengan gelar Doctor Honoris Causa (DR. Hc.), maka tentu juga terdapat persyaratan secara normative. Persyaratan itu ialah sumbangsihnya bagi kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Di dalam konteks ini, maka penghargaan itu diberikan sebagai akibat dari sumbangsihnya bagi masyarakat dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, keagamaan dan lain-lain. Ada kerja dan produk kerja yang menghasilkan perubahan baik secara organisasional maupun kemasyarakat dan kebangsaan. Saya ingin mengambil contoh Pak Kyai Hasyim Muzadi yang memperoleh penghargaan Doctor Honoris Causa dari IAIN Sunan Ampel di bawah kepemimpinan Prof, Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA. Maka yang sangat menonjol dari Pak Hasyim adalah bagaimana Beliau memodernisasikan NU dari organisasi kaum Sarungan yang tradisional dalam lokalitas Indonesia menjadi organisasi modern bertaraf internasional. Beliaulah yang membawa NU ke dunia internasional dengan slogan Islam Rahmatan lil Alamin. Islam damai yang saya kira menjadi wacana dan mempengaruhi terhadap pemahaman dunia internasional tentang Islam. Di saat Islam diterpa issu sebagai agama yang menginspirasi terorisme, maka beliau dengan gagahnya menyatakan bahwa Islam itu agama yang memberikan kerahmatan bagi semua umat manusia.
Kemudian saya ingin menganalisis terhadap Kyai Sahal Mahfudz yang memperoleh gelar Doktor Honoris Causa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemikiran dan aplikasi Fiqh Sosial. Selama ini belum ada ulama yang menggagas dan mengaplikasikan tentang fiqh sosial. Selama ini fiqh selalu dikaitkan dengan hukum-hukum agama yang lebih terkait dengan persoalan ibadah atau ritual. Namun di tangan Kyai Sahal, bahwa Fiqh juga bisa dijodohkan untuk membahas persoalan-persoalan keumatan. Bisa terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Perkembangan tentang fatwa-fatwa terkait dengan aspek sosial ekonomi, tentu saja sebagai kelanjutan dari gagasan fiqh sosial yang ditawarkan oleh Kyai Sahal.
Lalu, saya juga ingin memberikan gambaran tentang Pak Kyai Ma’ruf Amin, yang memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sungguh kalau saat ini kita mencari orang yang memiliki sumbangan terbesar dalam pengembangan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah, maka jawabannya pasti satu, Kyai Ma’ruf Amin adalah orangnya. Beliau adalah figure yang sangat mumpuni terkait dengan ekonomi syariah. Sebagai ketua Dewan Syariah Nasional, maka beliau memang memiliki keahlian yang luar biasa. Pengakuan ini pernah disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, yang saya kira Beliau memiliki pengetahuan yang sangat mendasar mengenai Kyai Ma’ruf Amin. Jadi kalau UIN Malang memberikan gelar DR.Hc kepada Pak Kyai, pastilah bukan sesuatu yang keliru, sebab Beliau memang layak mendapatkannya.
Nah, untuk yang lain yang juga mendapatkan gelar DR. Hc., kiranya juga harus merasakan bahwa kehadirannya di dalam bidang yang tengah disandangnya memang kontributif bagi pembangunan bangsa atau pembangunan masyarakat. Jika memang ada sumbangan signifikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik , kemasyarakatan dan keagamaan maka tentu absahlah yang bersangkutan memperoleh penghormatan melalui pengukuhan Doktor Honoris Causa.
Saya kira yang menilai layak atau tidaknya tidak hanya Kaum Senator di perguruan tinggi, akan tetapi juga kaum akademisi, kaum intelektual, kaum professional dan bahkan masyarakat. Jadi berbahagialah bagi mereka yang mendapatkan penghargaan gelar Doctor Honoris Causa (DR. Hc) karena memang layak mendapatkannya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

DOCTOR HONORIS CAUSA (DR. HC.) SEBAGAI PENGHARGAAN (2)

DOCTOR HONORIS CAUSA (DR. HC) SEBAGAI PENGHARGAAN (2)
Salah satu kegembiraan saya ialah di kala bisa menghasilkan doctor baik menjadi promotor untuk disertasi bagi mahasiswa strata tiga maupun menjadi promotor untuk program Doctor Honoris Causa. Apalagi jika disertasi itu berkualitas sangat baik dan bisa diterbitkan untuk menjadi buku. Saya kira kebahagiaan seorang dosen atau professor ialah di kala bimbingannya mencapai tingkatan terbaik dalam jenjang pendidikan tertinggi tersebut.
Demikian pula ketika bisa mengantarkan seseorang yang kita anggap memadai untuk memperoleh penghargaan Doctor Haonoris Causa. Maka saya juga merasa bangga bisa mengantarkan Pak Dahlan Iskan dan Pak Azwar Abubakar untuk menjadi Doctor Honoris Causa. Keduanya memang relevan untuk gelar yang bagi banyak orang Indonesia juga ingin diraihnya.
Pak Azwar Abubakar memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari IAIN Ar Raniri Banda Aceh (kini UIN) pada saat Beliau menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Beliau adalah aktivis Partai Amanat Nasional (PAN) dan sebelum menjadi Menpan-RB adalah anggota DPR RI. Beliau memang aktivis partai politik sedari awal. Berbeda dengan Pak Dahlan yang pengusaha, maka Pak Azwar adalah politisi.
Saya mengenal Beliau tidak sebagaimana saya mengenal Pak Dahlan. Saya mengenal Beliau dalam kapasitas hubungan birokrasi yang berlanjut pada relasi personal. Jika Pak Dahlan saya mengenal sedari awal, sebab sama-sama berasal dari Surabaya. Bahkan kantor saya berseberangan dengan Beliau. Pak Dahlan di Gedung Graha Pena dan saya di IAIN Sunan Ampel (kini UIN). Saya mengenal Pak Dahlan jauh sebelum Beliau menjadi Menteri, sebab memang Beliau adalah figure yang sangat popular.
Meskipun saya mengenal Pak Azwar cukup singkat, akan tetapi saya memiliki catatan khusus sebab saya sering diajak bicara untuk pengembangan pendidikan di Indonesia di kantornya. Bahkan bisa 2 (dua) jam saya bersama Beliau mendiskusikan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan keagamaan. Dari diskusi itu, maka Beliau adalah yang memulai terjadinya perubahan demi perubahan status IAIN menjadi UIN dan STAIN menjadi IAIN.
Saya mengetahui bagaimana pemikiran Beliau tentang pentingnya peningkatan kualitas pendidikan Islam. Bagi Beliau pendidikan Islam itu harus maju dan berkualitas. Makanya beliau sangat konsern di dalam keinginannya untuk menjadikan pendidikan Islam itu maju dengan pesat. Pengetahuan Beliau tentang pendidikan Islam sangat baik, disebabkan oleh factor keluarga. Dia mengenal secara mendasar terhadap pendidikan tinggi Islam di Aceh dan juga lainnya. Oleh sebab itu, di saat ada keinginan yang kuat untuk mengubah status dari IAIN menjadi UIN, maka beliau perjuangkan dengan sangat kuat.
Saya terkesan pada saat Beliau mendatangi Pak Joko Santoso, Dirjen Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud untuk mengklarifikasi perlunya perubahan dari IAIN Ar Raniri menjadi UIN Ar Raniri. Sebagai menteri justru Beliau yang datang ke Dirjen dan bukan sebaliknya. Terlepas dari aspek perkawanan, sebab pak Dirjen Dikti adalah kawan semasa di ITB, tetapi Beliau mendatangi pejabat di bawahnya bagi saya adalah hal yang istimewa.
Beliaulah yang sebenarnya membuka kran untuk perubahan itu, sebab sebelumnya pintu untuk berubah itu sudah pupus. Dengan persyaratan yang dibuat oleh Deputi Kemenpan-RB yang sangat berat untuk menjadi UIN, maka rasanya tidak ada peluang untuk melakukan perubahan. Maka bagi saya konstribusi besar Pak Azwar adalah di saat Beliau membuka peluang untuk transformasi dimaksud.
Selain kontribusi kelembagaan PTKIN yang berubah, maka kontribusinya bagi masyarakat Aceh di kala penyelesaian masalah atau rekonsiliasi Aceh juga sangat besar. Melalui kerja kerasnya maka telah terjadi perubahan yang sangat mendasar bagi masyakarat Aceh. Dan solusi permanen itu ialah melalui pendidikan. Maka penguatan pendidikan dan keterlibatan masyarakat di dalam bidang pendidikan menjadi sangat mendasar.
Bagi Pak Azwar penyelesaian Aceh tidak lain ialah dengan memberikan pemahaman kepada orang Aceh dan anak Aceh agar berpendidikan yang baik. Jika pendidikannya baik, maka tidak akan tertinggal dari lainnya, sehingga mereka akan bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tetapi jika terus di dalam kebodohan, maka mereka akan merasakan ketidaknyaman kehidupan dan kemudian mereka menganggap bahwa hal itu disebabkan karena mereka tidak merdeka.
Melalui program pendidikan yang terjangkau, maka anak-anak miskin bisa sekolah dan bisa mengakses terhadap kehidupan yang lebih baik di kelak kemudian hari. Ternyata pendidikan menjadi kata kunci bagi proses untuk mendidik anak bangsa agar selalu memiliki rasa kesetiaan terhadap bangsanya.
Jadi, dengan alasan-alasan itu, maka Pak Azwar pantas juga menjadi Doctor Honoris Causa. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana pandangan-pandangan Beliau dan aksi Beliau tentang hal di atas.
Wallahu a’lam bi al shawab.

DOCTOR HONORIS CAUSA (DR. HC) SEBAGAI PENGHARGAAN (1)

DOCTOR HONORIS CAUSA (DR. HC) SEBAGAI PENGHARGAAN (1)
Di dalam system regulasi kita, maksudnya UU No 12/Tahun 2012, memang sangat dimungkinkan seseorang memperoleh penghargaan dalam dunia akademik yang disebut sebagai Doctor Honoris Causa (DR. Hc) disebabkan karena pengabdiannya kepada dunia pendidikan, sosial, politik, ekonomi keagamaan dan sebagainya. Gelar kehormatan tersebut tentu saja sebagai implikasi bahwa yang bersangkutan memang memiliki kontribusi yang kuat dalam hal di atas.
Akhir-akhir ini kita sedang meributkan terhadap pemberian Gelar Kehormatan atau Gelar Doctor Honoris Causa kepada pimpinan partai politik, sekaligus juga tokoh muda Indonesia, oleh Universitas Airlangga, yaitu Pak Muhaimin Iskandar. Ada banyak komentar dari orang dalam (para dosen Universitas Airlangga), yang tentu bisa menjadi pemicu bagi orang luar untuk juga membicarakannya, termasuk saya.
Gelar serupa juga diberikan dalam waktu yang nyaris berdekatan, yaitu Pak Imam Nahrawi yang memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari UIN Sunan Ampel. Dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai Doctor Honoris Causa di Universitas Negeri Padang. Ketiganya adalah tokoh politik, Pak Muhaimin dan Pak Imam adalah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Ibu Mega adalah pimpinan PDI-Perjuangan.
Pak Imam dan Bu Mega tidak menuai keributan akan tetapi Pak Muhaimin “digugat” oleh orang dalam, yaitu para dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga, yang merasa bahwa ada prosedur yang tidak dilampaui. Saya tidak akan membahas tentang, apakah pemberian gelar DR.Hc., tersebut legal atau tidak legal, procedural atau tidak procedural, karena itu bukan wewenang saya, akan tetapi bagi saya bahwa untuk mendapatkan gelar ini tentu harus melalui proses seleksi yang ketat, dan juga mempertimbangkan sumbangsih yang bersangkutan dalam dunia akademik, sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan lain-lain.
Pada tahun-tahun sebelumnya, juga ada beberapa tokoh yang memperoleh gelar DR. Hc., misalnya Kyai Sahal Mahfudz, yang mendapatkan gelar DR. Hc., dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam disiplin keilmuan Fiqh Sosial, lalu Kyai Hasyim Muzadi yang mendapatkan gelar DR. Hc., dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Kyai Tholhah Hasan yang mendpatkan gelar Dr. Hc., dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Helmy Faisal Zaini, yang mendapatkan gelar Dr. Hc., dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Gus Mus yang mendapatkan gelar DR.Hc., dari UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta, dan Pak Suryadharma Ali, yang mendapatkan gelar Dr., Hc., dari UIN Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya.
Dalam kaitan dengan Dr. Hc. ini, saya pernah menjadi promotor dua orang hebat, yang saya kira relevan kalau mendapatkan gelar DR. Honoris Causa. Mereka adalah Pak Dahlan Iskan dan Pak Azwar Abubakar. Pak Dahlan dikukuhkan sebagai DR. Honoris Causa di UIN Walisongo Semarang dan Pak Azwar dikukuhkan sebagai DR. Honoris Causa di UIN Ar Raniri Banda Aceh.
Pak Dahlan Iskan adalah seorang pengusaha sukses yang dapat membangun kerajaan bisnis Jawa Pos, sebuah perusahaan media yang sukses berekspansi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Media ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses mengawal pembangunan melalui berita-beritanya yang akurat dan terpercaya. Jika orang hidup di Surabaya, rasanya belum membaca berita kalau belum membaca Jawa Pos. Perusahaan ini kemudian berekspansi ke dalam jaringan bisnis media yang meraksasa.
Beliau pernah menjadi Menteri BUMN di era Pak SBY dan kemudian juga nyaris memenangkan pertarungan untuk menjadi calon presiden melalui jalur konvensi Partai Demokrat. Sayangnya bahwa terakhir upaya ini tidak diteruskan. Memang Pak Dahlan bukan politisi. Beliau adalah pengusaha yang gigih dan berangkat from the zero. Selain itu Beliau juga penulis yang hebat. Puluhan buku sudah ditulisnya. Jika Beliau menulis maka bahasanya mengalir bak air sungai yang mengalir dengan lancar. Maklum Beliau adalah mantan wartawan Tempo yang sudah sangat teruji.
Berdasar atas tulisan-tulisan itu, maka Prof. Muhibbin memberinya gelar DR. Hc di dalam bidang ilmu Komunikasi dan Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
Sebagai promotor, saya sudah mempertanggungjawabkannya pada Sidang Senat Terbuka di UIN Walisongo Semarang. Saya menyatakan bahwa beliau sangat layak memperoleh gelar ini karena pengabdiannya yang luar biasa dalam dunia bisnis dan juga dalam dunia media komunikasi, yang bisa memberi inspirasi bagi kaum akademisi dan masyarakat umumnya untuk berpikir dan berpikir tentang bagaimana setiap gagasan yang dilahirkan tentu akan memiliki implikasi pengaruh bagi lainnya.
Saya kira, pemberian gelar DR. Hc., bagi Pak Dahlan tentu sangat relevan dalam kaitannya dengan membangun imaje bagi UIN Walisongo Semarang, yang berhasil memberikan gelar itu kepada Beliau. Di dalam konteks ini, maka tiada suatu hal yang meragukan bagi pemberian Gelar DR. Hc., karena memang sangat relevan, selain procedural juga sangat relevan dalam kaitannya dengan kemampuan dan sumbangsihnya dalam pembangunan bangsa dan khususnya di bidang komunikasi. Jadi, sesungguhnya pemberian gelar DR. Hc., itu bukan semata-mata karena orang popular, akan tetapi juga orang yang memiliki sumbangan nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wallahu a’lam bi al shawab.

KE ARAB SAUDI LAGI: MELEPAS KLOTER AKHIR (11)

KE ARAB SAUDI LAGI: MELEPAS KLOTER AKHIR (11)
Salah satu tugas yang harus saya lakukan selain melakukan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2017 ialah melepas jamaah haji kloter terakhir di Madinah. Saya bersyukur bahwa pelepasan berjalan lancar dan juga dihadiri oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah, Pak Mohammad Herman Hardiyanto dan jajarannya. Selain itu tentu juga petugas haji dari PPIH Arab Saudi dan petugas evaluasi dari Jakarta. Hadir bersama saya itu, Pak Jauhari, Pak Arsyad, Pak Handy, Pak Amin, dari Daker Bandara dan Daker Madinah, lalu Pak Ali (Karoren), Pak Syihab, Pak Jemi, Pak Haryanto, Pak Arfi, dan Pak Slamet.
Acara ini diselenggarakan di Hotel Warhah Rawdah Madinah (6/10/2017) dan dihadiri oleh Jamaah Haji Indonesia asal Nusa Tenggara Barat, yang tergabung di dalam kloter akhir untuk penerbangan Madinah-Jakarta. Acara ini dilaksanakan pada jam 14 WAS dan kemudian seluruh bus bergerak ke Bandara Madinah pada jam 15.30 WAS. Ikut serta juga melepas jamaah haji ialah Pak Konsul Jenderal, dan perwakilan Arab Saudi. Kami bertiga melepas keberangkatan jamaah haji Indonesia dengan kibaran Bendera Merah Putih dengan cara mengibarkan bersama-sama.
Di dalam sambutannya, Pak Herman menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Jamaah Haji Indonesia yang selama penyelenggaraan haji dikenal sebagai jamaah haji yang tertib dan santun. Beliau juga menyatakan: “penyelenggaraan haji tahun ini sangat berhasil sebab tidak ada masalah yang sulit sebagaimana tahun lalu. Tahun ini nyaris tidak ada masalah yang membuat kerumitan”. Ditambahkan lagi: “tahun lalu ada masalah dengan pengiriman uang dalam jumlah besar, yang mengharuskan adanya diplomasi yang intensif”.
Saya menyampaikan tiga hal terkait dengan pesan-pesan di dalam pemulangan jamaah haji asal NTB ini, yaitu: pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh PPIH yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini. menurut saya luar biasa, sebab meskipun jumlahnya terbatas akan tetapi dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh jajaran pejabat di Kedutaan Besar RI yang juga sudah memberikan atensi dan pelayanan yang optimal kepada penyelenggaraan haji Indonesia. Tentu saya juga mengapresiasi terhadap Pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan pelayanan sangat baik bagi jamaah haji Indonesia. Sebagai pelayan Haramain, maka Pemerintah Saudi telah bekerja optimal di dalam pelayanan haji dimaksud.
Kedua, bagi para jamaah haji Indonesia, saya kira tidak ada ucapan yang lebi baik kecuali ucapan selamat dan agar bersyukur atas kesempatan Bapak dan Ibu untuk menjadi jamaah haji. Bisa dibayangkan dari sejumlah umat Islam di Indonesia yang jumlahnya 210 juta, hanya sebanyak 221.000 orang yang bisa pergi haji. Ini merupakan karunia yang luar biasa bagi kita semua. Bapak dan Ibu adalah orang yang terpilih. Orang yang telah mendapatkan panggilan dari Allah swt untuk melakukan ibadah haji. Sebab kita semua meyakini bahwa ibadah haji adalah ibadah yang hanya akan terjadi kalau kita mendapatkan panggilan dari Allah swt. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang mampu tetapi tidak semuanya bisa pergi haji. Maka sekali lagi marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang luar biasa ini.
Kini, Bapak dan Ibu telah menjadi orang Islam yang kaffah. Sebab sudah bisa melakukan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Bapak dan Ibu telah melaksanakan perintah Allah, “udkhuluu fi al silmi kaffah”. Dengan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, berarti seluruh rukun Islam telah kita laksanakan. Sekali lagi selamat dengan harapan dan doa kita semuua semoga Bapak dan Ibu seluruh jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Allahumma Amin.
Ketiga, bapak dan Ibu tentu sudah rindu rumah, rindu anak, cucu dan kerabat di tanah air, sebab sudah selama 40 hari lebih tidak bertemu. Tetapi yang jauh lebih penting ialah rindu akan selalu dalam kebaikan dan rindu akan kebenaran. Setelah menjadi haji, maka Bapak dan Ibu akan menjadi teladan di dalam pengamalan agama Islam. Bapak dan Ibu akan menjadi penerang, penyuluh, dan penyebar Islam di daerahnya masing-masing. Bapak dan Ibu akan menjadi obor yang menerangi umat Islam di daerahnya masing-masing, sehingga akan menjadi teladan bagi umat Islam.
Di sinilah makna penting kenapa Bapak dan Ibu harus rindu akan selalu berada di dalam kebaikan dan kebenaran. Kita semua tentu berharap bahwa dengan menjadi haji maka amalan ibadah kita kepada Allah akan semakin baik dan amal sosial kita juga semakin baik. Jika ini yang telah kita lakukan, maka kitalah yang sesungguhnya telah menjadi haji mabrur dan kita semua telah menjadi umat Islam yang terbaik.
Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah swt: “Allahummaj’al hajjana hajjan mabruro, wa sa’yana sa’yan masykuro, wa dzanbana dzanban maghfuro, wa tijaratana tijaratan lan tabur”. Semoga kita semua menjadi haji mabrur.
Wallahu a’lam bi al shawab.

KE ARAB SAUDI LAGI; EVALUASI HAJI 2017 DI MADINAH (10)

KE ARAB SAUDI LAGI; EVALUASI HAJI 2017 DI MADINAH (10)
Laporan evaluasi ini ternyata cukup mendasar untuk menggambarkan bahwa penyelenggaran haji kita memang memerlukan sejumlah perubahan untuk menuju kepada palayanan yang lebih optimal.
Di dalam kesempatan ini, saya menyampaikan tiga hal terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2017. Pertama, tentu saja saya mengapresiasi atas keberhasilan menyelenggarakan ibadah haji tahun 2017, yang berdasarkan pandangan banyak pihak menuai keberhasilan. Banyak yang memberikan komentar bahwa penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Termasuk media juga memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji kita. Kepada seluruh jajaran PPIH tentu saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini. juga kepada awak media. Kerja keras semua pihak dan keikhlasan bekerja tentu menjadi motivator penting di dalam menggapai kesuksesan.
Kedua, ada beberapa catatan yang saya kita penting untuk digarisbawahi di dalam kerangka akan dilakukannya evaluasi penyelenggaraan haji di Jakarta sebagaimana yang biasa kita lakukan. Catatan tersebut ialah: 1) pemaparan sebagaimana kita lihat di slide demi slide itu perlu memperoleh sentuhan tambahan, misalnya tidak hanya menggambarkan tentang fakta dan data terkait dengan deskripsi Jemaah haji, deskripsi transportasi, dan lain-lain, tetapi yang jauh lebih penting ialah menggambarkan problema dan tantangan yang dihadapi oleh PPIH selama penyelenggaraan haji. Pemaparan secara oral sudah sangat baik, tetapi agar menjadi poin penekanan dalam kerangka untuk memperoleh jalan keluar atau solusi, maka di dalam slide perlu ditegaskan tentang tantangan dan problem yang dirasakan oleh para pelaku langsung, yaitu para PPIH.
Bagi saya, di dalam evaluasi itu akan menggambarkan tiga hal, yaitu: a) gambaran penyelenggaraan haji melalui pemaparan data dan fakta penyelenggaraan haji beserta seluruh variabel-variabel yang ada, lalu success story dan juga problematic story. Cerita kesuksesan diperlukan agar kita marasakan bahwa kita berhasil di dalam penyelenggaraan haji, dan cerita problem penyelenggaraan haji diperlukan dalam kerangka untuk perbaikan di masa depan.
2) petugas kita tahun ini kurang proporsional baik dalam jumlah maupun dalam perspektif gender. Jumlah petugas lelaki jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas perempuan. Padahal jumlah Jemaah haji perempuan lebih banyak. Di dalam konteks ini rasanya perlu ada upaya untuk membuat kebijakan yang memihak kepada perspektif jender ini. Harus dimulai untuk memberikan peluang bagi petugas perempuan lebih banyak dibandingkan lelaki. Lalu, tahun ini juga dirumuskan kebijakan tentang tambahan tugas bagi para Karu dan Karom, pertanyaannya ialah apakah tugas tambahan ini berjalan atau tidak. Rasanya memang perlu evaluasi secara lebih mendalam.
3) tentang kebijakan system blocking time pada penentuan pemondokan jamaah di Madinah. Rasanya dengan mendengarkan keluhan tentang banyaknya jamaah yang kopernya ketelingsut dan baru ditemukan beberapa hari kemudian serta ketidakmungkinan memberikan tambahan manasik haji bagi mereka karena terdapat juga jamaah dari negara lain, dan juga rumitnya pemindahan dan sebagainya, maka diperlukan kajian atau eksersais apakah di Madinah juga perlu menggunakan system full time haji. Tentu harus dilakukan kajian yang mendasar agar semua pihak memahami tentang masalah ini.
4) tentang pelayanan bandara, saya kira harus ada keberanian untuk membuat kebijakan baru terkait dengan kapan harus menggunakan kain ihram. Dengan semakin ketatnya pelayanan di bandara, dan problem jamaah kita terkait dengan pemakaian kain ihram dan sebagainya, maka ke depan harus dipikirkan juga bagaimana agar jamaah di plaza bandara lebih cepat waktunya. Selama ini membutuhkan waktu 4-5 jam dengan fakta pemakaian ihram di bandara. Dengan memakai kain ihram di Bandara masing-masing cukup waktu 2 (dua) jam saja.
5) tentang pemeriksaan barang bawaan jamaah yang makin ketat. Rasanya juga diperlukan kerjasama yang semakin baik dengan otoritas bandara agar peristiwa-peristiwa seperti pemulangan jamaah atau pengembalian jamaah dan juga persoalan barang bawaan jamaah tidak bermasalah. Mungkin diperlukan pemeriksaan lebih awal dengan otoritas bandara baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Termasuk di dalamnya juga tentang e-hajj yang harus memperoleh perhatian ekstra keras.
Ketiga, dirasakan perlunya untuk melakukan banyak hal, yaitu: 1) menyusun kebijakan yang berselaras dengan kepentingan Pemerintah Arab Saudi terkait misalnya penerimaan di Bandara Jeddah maupun Madinah, e-hajj, barang bawaan jamaah dan sebagainya. 2) diperlukan kebijakan internal Kementerian Agama untuk merumuskan hal-hal yang diperlukan dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah. 3) diperlukan kajian secara mendalam terhadap kebijakan yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Saya kira Ditjen PHU perlu bekerja sama dengan Balitbang untuk melakukan evaluasi berdasarkan atas kajian terhadap hal-hal yang diperlukan. 4) khusus untuk PIHK, saya kira juga diperlukan laporan khusus, sebab sebagai bagian dari tanggung jawab nasional penyelenggara haji, maka kemenag harus terlibat di dalam pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan PIHK. Jangan sampai ketika ada masalah yang dilakukan oleh mereka ini, lalu Kemenag yang mendapatkan kesan jeleknya. Dalam bahasa Jawa disebutkan “gak melu mangan nagkane, melu kena pulute” atau “tidak ikut makan nangkanya, akan tetapi kena getahnya”.
Wallahu a’lam bi al shawab.