• March 2019
    M T W T F S S
    « Jan    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

PENGUATAN PEREKONOMIAN SYARIAH

PENGUATAN PEREKONOMIAN SYARIAH

Kamis, 13 Desember 2018, saya berkesempatan untuk menghadiri acara Silaknas Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta. Tepatnya di Menara BTN Jakarta. Acara yang dibuka oleh Pak Wimboh Santoso Ketua OJK ini berlangsung dengan sangat memadai sebab tentu dipaparkan tentang peluang pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Ekonomi Syariah memang belum menjadi arus utama di dalam percaturan ekonomi nasional. Berbeda dengan Malaysia yang rasanya perkembangan ekonomi syariah itu sudah sesuai dengan tracknya. Jika saya membandingkan dengan pengembangan ekonomi syariah di Malaysia bukan berarti saya lebih membanggakan Malaysia akan tetapi yang penting adalah ekonomi syariah Indonesia harus bergerak lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan itu.

Di dalam kerangka mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain: kapasitas kelembagaan, terbatasnya akses, pangsa pasar, SDM terbatas, persaingan fintech dan sebagainya. Di dalam pengembangan kapasitas kelembagaan, sesungguhnya pemerintah sudah memberikan perhatian yang kuat, misalnya Presiden SBY pernah melaunching program GRESS, lalu Presiden Jokowi juga memberikan perhatian yang kuat dengan dibentuknya suatu perangkat kelembagaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Melalui penguatan kelembagaan KNKS ini tentu diharapkan agar terjadi percepatan untuk mengembangan keuangan syariah. Hanya saja memang harus diakui bahwa sebagai akibat keterbatasan SDM, maka pengembangan keuangan syariah mengalami sedikit keterlambatan. Misalnya, keterbatasan pengembangan keuangan syariah di berbagai wilayah. Kemudian, kelemahan akses keuangan syariah yang juga dirasakan ialah rendahnya literasi tentang keuangan syariah. Hal ini tentu terkait dengan rendahnya pasar keuangan syariah. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan keuangan konvensional di dalam transaksi keuangannya. Makanya, market share keuangan syariah baru mencapai angka 8,58 persen. Dilihat dari asset keuangan syariah per September 2018 ialah sebesar Rp1.265.07 trilyun atau setara dengan USD 91,80 Milyar.

Perkembangan keuangan syariah memang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018 terdapat sebanyak 14 BUS, 20 UUS, dan 168 BPRS. Dengan posisi asset 5,29 pere atau sebesar Rp468,82 Trilyun atau setara USD 31,40 Bn. Sementara itu Perbankan Konvensional memiliki asset sebesar 94,08 persen. Di sisi lain, total asset IKNB sebesar Rp99,94 trilyun dengan market share sebesar 4,32 persen. Untuk IKNB tersebut terdapat sebanyak 63 Asuransi Syariah, 47 Pembiayaan Syariah, 6 penjaminan syariah, 51 lembaga keuangan Mikro Syariah, dan 11 Industri Non-Bank Syariah lainnya.

Industry keuangan syariah memang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan nasional. Hal ini tentu bukan semata-mata disebabkan oleh kinerja lembaga keuangan syariah akan tetapi disebabkan oleh banyak variabel. Saya mencoba untuk mengidentifikasi 3 (tiga) variabel penting yang belum mendukung secara optimal perkembangan keuangan syariah.

Pertama, variabel sosialisasi perbankan syariah atau keuangan syariah belum menyentuh terhadap grass root, sementara para pemilik modal masih enggan memasukkan dananya pada institusi keuangan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa para pemilik modal besar masih sangat mempercayai terhadap perbankan konvensional yang telah bekerja sama sangat lama. Ada semacam keengganan mereka untuk mendukung terhadap pengembangan keuangan syariah ini. meskipun pemerintah sudah memberikan dukungan regulasi dan juga kebijakan tentang keuangan syariah, akan tetapi kenyataannya masih terdapat “rasa enggan” untuk memperkuat keuangan syariah. Terbukti bahwa dana besar yang diperoleh oleh perbankan syariah masih disumbang oleh dana keuangan haji, dengan persentase 60-70 persen.

Kedua, keuangan syariah belum bisa bersaing dengan keuangan konvensional. Masih ada anggapan bahwa keuangan syariah itu lebih rumit, regulasi yang berbelit-belit dan return yang masih tinggi. Modal perbankan syariah yang kebanyakan berasal dari dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih meminta return bagi hasil yang cukup tinggi, sehingga belum bisa bersaing dengan bank konvensional yang rata-rata mematok fix return yang lebih rendah. Selain itu juga pengalaman sejarah bahwa pengelolaan keuangan konvensional sudah mapan dan berkinerja yang lebih baik.

Ketiga, rendahnya literasi keuangan syariah juga bertali temali dengan kesadaran untuk terlibat di dalam keuangan syariah yang rendah. Kenyataan ini misalnya didukung oleh data di Jawa Timur, bahwa literasi keuangan syariah sudah mencapai 29 persen, akan tetapi tingkat penerapan keuangan syariah baru mencapai angka 5 persen. Berarti bahwa terdapat gap antara pengetahuan dan perilaku dalam perbankan syariah.

Kenyataan-kenyataan ini yang saya kira cukup signifikan dalam mempengaruhi terhadap pengembangan keuangan syariah. Tentu masih ada sejumlah variabel pengganggu terhadap pengembangan ekonomi syariah, dan tugas semua insan yang bergerak di bidang keuangan syariah untuk memecahkannya.

Ke depan tentu harus dihasilkan pelaku-pelaku ekonomi syariah yang minded, dan bahkan bisa menjadi promoter di dalam pengembangan keuangan syariah sehingga upaya percepatannya akan bisa diprediksi lebih memadai. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) harus menjadi penguat dan pendorong terhadap upaya ini.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MERAWAT HOMOGENITAS

MERAWAT HOMOGENITAS

Bagi mereka yang tidak memiliki relasi sosial yang memadai, maka tentu tidak akan merasakan betapa kehidupan ini sungguh hanyalah terdiri dari satu warna saja. Hal ini tentu terkait dengan relasi sosial yang hanya dengan kelompoknya saja, sehingga hubungan kemasyarakatannya hanyalah terbatas pada relasi yang dibangunnya tersebut. Bisa saja relasi itu hanyalah dengan sesama agama atau lainnya.

Jika kita hidup di dunia pedesaan yang relative homogeen, maka denyut perbedaan itu nyaris tidak dijumpai. Di Indonesia, ada sangat banyak wilayah-wilayah yang sangat homogeen, baik dari sisi kesukubangsaan, keagamaan dan sosial ekonominya. Mereka bergaul dengan sesamanya tanpa ada perbedaan yang riil sebagai masyarakat plural.

Dalam beberapa hari terakhir saya berada di desa tempat kelahiran saya untuk menyambangi orang tua saya –yang tinggal satu-satunya, Ibu—dalam usia yang cukup tua. Meskipun demikian, beliau masih tampak sehat dalam takaran orang seusianya. Rasa kebahagiaan itu terpancar dari sinar matanya yang teduh, sebab anak samata wayangnya itu berada di dekatnya. Memang dalam waktu 6,5 tahun terakhir, saya termasuk jarang hadir bersamanya karena tugas-tugas saya sebagai pejabat structural di Jakarta.

Kehadiran saya di desa ini tentu mengingatkan kembali ingatan saya tentang desa ini pada tahun 1970-an, yang masih sepi belum banyak rumah-tumah berdinding beton, dan jalan-jalan desa yang becek di kala hujan dan gelap sebab belum terdapat penerangan listrik seperti sekarang. Sungguh terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam realitas fisik desa dalam tahun-tahun terakhir.

Secara fisikal saya kira sudah sangat berubah. Pun kehidupan ekonomi yang juga sudah berubah. Di masa lalu, kebanyakan hanyalah petani dan buruh tani saja, akan tetapi sekarang sector jasa sudah menjadi bagian dari pekerjaan masyarakat. Sudah ada banyak toko dengan barang atau produk industry, dan juga pegawai BUMN dan swasta yang semakin banyak. Sector pertanian justru sudah tidak lagi bergairah sebagaimana di tahun 1970-1980-an. Terdapat perubahan orientasi kerja di kalangan masyarakat desa.

Namun yang saya kira tetap tidak berubah ialah tentang kehidupan keagamaan dalam konteks pemahaman agama sebagaimana Islam ahl sunnah wa al jamaah atau NU. Maklum mereka mengartikan Islam ala ahl sunnah wa al jamaah itu ialah NU dan bukan lainnya. Makanya semenjak dari dahulu selalu terdapat acara-acara yang dikemas sebagai tradisi Islam, seperti Dzibaan, Tahlilan, Yasinan, Muludan, Rejeban, Suroan, riyayan, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, seirama dengan semakin kuatnya pengaruh Habib Syekh dalam bacaan shalawatan, maka juga berlangsung acara grup shalawatan. Jika bulan Rabi’ul awal, maka sebulan penuh ada acara “udukan” atau selamatan dengan nasi gurih untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. Nyaris setiap malam terdapat acara-acara seperti ini.

Nyaris tidak didapatkan pandangan yang berbeda tentang pengamalan Islam seperti ini. Masyarakat hidup dalam pola paguyuban dalam peribadahan. Didapati di pedesaan Jawa, misalnya kelompok NU dan Muhammadiyah, akan tetapi nyaris juga tidak didapati acara-acara pengajian yang saling menjelekkan, atau membidh’ahkan apalagi mengkafirkan antar penggolongan beragama itu. Hanya biasanya, yang Muhammadiyah beribadah di masjidnya jika jumlahnya cukup banyak, sementara yang NU beribadah di masjidnya atau mushallanya. Meskipun di dalam desa terdapat banyak tempat ibadah –masjid atau mushalla—akan tetapi kemesraan sebagai warga bangsa dan agama itu terjadi secara alami.

Meskipun di era menjelang pilpres 2019, kehidupan sosial nyaris tidak terpengaruh. Tidak ada greget untuk berbeda secara tajam dan saling menyatakan dukungan. Semua berjalan sebagaimana adanya. Jika waktu shalat Magrib, Isyak atau Shubuh, maka mereka datang ke masjid atau mushalla dan melakukan shalat secara berjamaah. Bahkan di dalam pembicaraan sebelum atau sesudah shalat juga sangat monoton, di seputar dunia pertanian atau pergadangan di desa.

Tidak ada perbincangan tentang siapa calon presiden atau wakil presiden. Saya yakin bahwa mereka pastilah mendengarkan berita di televisi atau lainnya, akan tetapi kehidupan mereka tidak terpengaruh dengan berita-berita di televisi. Hoax atau berita bohong juga didengarnya, tetapi hal itu tidak menjadi pokok pembicaraannya. Meskipun gambar-gambar atau baliho-baliho bertebaran di jalan-jalan utama antar kecamatan dan juga di desa-desa akan tetapi mereka tidak terusik untuk menilainya.

Sungguh saya merasakan denyut kehidupan masyarakat desa kita berada di dalam keteraturan sosial yang sesungguhnya. Di sinilah sebenarnya kehidupan yang harmonis dan rukun itu terjadi dengan sempurna. Dan kita merasa nyaman di dalamnya.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (4)

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (4)

Saya tentu merasakan bahwa upaya untuk menjaga tradisi berbangsa, bernegara dan berbudaya sebagai bangsa Indonesia itu terus menerus dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat yang mencintai keharmonisan, kerukunan dan perdamaian. Berdasarkan atas kajian yang mendalam akan dapat diketahui bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ialah masyarakat yang secara religious memahami agamanya dengan cara yang moderat atau wasathiyah.

Dalam beberapa hari terakhir saya berada di pedesaan, dan saya mengetahui bagaimana denyut nadi kehidupan masyarakat yang aman dan damai, jauh dari hiruk pikuk hoax dan berita palsu, berita bohong dan masalah-masalah yang membelit relasi hubungan antar agama dan sebagainya. Meskipun mereka sebenarnya memahami bahwa ada kelompok lain atau etnis dan suku lain di negeri ini, namun mereka menganggap bahwa semuanya adalah bagian dari warga masyarakat yang layak dan berhak hidup di negara ini. Jika ditanya, apa yang menjadi concern mereka di dalam kehidupan, maka akan dijawab “yang penting hasil pertaniannya baik dan laku pada saatnya”. Atau jawaban lain yang terakit dengan ekonomi subsistensi.

Perubahan yang terjadi tentu pada generasi muda. Di mana mereka telah mengalami desakan perubahan terutama di era teknologi informasi. Banyak anak-anak muda yang sudah mengakses internet dan lainnya. Selain juga pergaulan di ruang-ruang kerja dan pergaulan. Namun sejauh yang bisa diketahui bahwa mereka ternyata juga tidak tergerak untuk terlibat di dalam aktivitas yang secara umum bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Masyarakat di pedesaan jauh dari hiruk pikuk politik identitas, politik berbaju agama, politik pilpres dan sebagainya. Saya harus sampai pada kesimpulan bahwa yang ramai itu hanya pada masyarakat yang melek tehnologi informasi dan menjadikannya sebagai problem akut bangsa ini. Keramaian memang sedang berlangsung, tensi politik memang sedang meningkat, hanya saja bahwa hal ini hanya terasa pada segmen-segmen tertentu di masyarakat kita.

Di dalam bidang keagamaan, saya melihat betapa semangat beragama juga sedang meningkat. Mushalla dan masjid banyak dipenuhi oleh jamaah. Shalat magrib, isya’ dan shubuh ada banyak jamaah yang datang di tempat ibadah. Lalu suara adzan dan iqamah juga saling bersautan. Kemudian gema shalawatan untuk menandai peristiwa kelahiran Nabi Muhammad saw juga terus bergema di setiap desa. Ternyata pengaruh Habib Syekh di desa-desa juga sangat tinggi. Untuk memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad saw ternyata shalawatan ala Habib Syekh dikumandangkan.

Acara tahlilan dan yasinan yang merupakan ciri khas Islam ala Ahli Sunnah wa al Jamaah atau NU juga terus berlangsung. Di setiap desa dalam setiap bulan juga para ibu-ibu jam’iyah tahlil terus mengumandangkan tradisi ini. Hal ini menandai akan tetap lestarinya tradisi tersebut di dalam kancah kehidupan meskipun masyarakat semakin modern.

Jadi, meskipun masyarakat semakin modern ternyata aura religiositas dalam bentuk penguatan tradisi keagamaan tidaklah luntur. Berbeda dengan masyarakat modern di tempat lainnya, yang semakin modern suatu masyarakat semakin habis aura keagamaannya. Masyarakat Barat misalnya, dewasa ini sedang mengalami nuansa semakin berkurangnya minat beragama dengan indikasi semakin banyaknya tempat ibadah yang dijual atau dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya. Namun di Indonesia, semangat beragama tersebut tetap terjaga dan ekspressi beragama juga semakin kuat. Inilah yang membedakan masyarakat Indonesia dengan masyarakat dunia lainnya terkait dengan relasi modernitas dengan religiositas.

NU dan Muhammadiyah sebagai pilar keberagamaan di Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga consensus kebangsaan. Melalui komitmen 2 (dua) organisasi ini dan diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya akan menjadi basis bagi penguatan kebangsaan.

Oleh karena itu, saya tetap berkeyakinan jika umat Islam melalui pilar oganisasi yang mengusung Islam wasathiyah dan pemerintah juga memberikan support yang memadai untuk kepentingan ini, maka saya tetap berkeyakinan bahwa Indonesia akan tetap berada dalam nuansa kedamaian.

Hanya saja memang harus tetap diwaspadai sebab sebagaimana telah dan sering saya ungkapkan bahwa ideology eksternal macam apapun tidak akan pernah mati. Makanya, kewaspadaan dan penguatan jejaring untuk menjaga kebersamaan harus tetap dikembangkan.

Jadi, masih ada peluang yang tetap besar untuk menjaga Indonesia dari mara bahaya. Dan kata kuncinya ialah “menjaga tradisi agar bisa menuai kearifan” sebagai bangsa.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (3)

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (3)

Ada yang menggelitik di tengah perkembangan akhir-akhir ini ialah semakin kuatnya gerakan eksternal konservatisme-fundamental yang ditandai dengan semakin kuatnya keinginan untuk kembali ke salafisme dan menganggap bahwa pemahaman agama yang benar dan murni hanyalah dari kelompoknya sendiri. Seirama dengan semakin kuatnya penggunaan teknologi informasi, maka mereka juga menuai keuntungan, apalagi di era yang lalu banyak izin untuk mendirikan TV dan Radio atau media komunikasi lainnya yang berafiliasi dengan gerakan konservatisme-fundamental. Meskipun namanya berbeda-beda tetapi sesungguhnya mereka memiliki jaringan yang sangat kuat untuk menyebarkan gagasan tentang konservatisme-fundamental dimaksud.

Saya hanya ingin menyatakan bahwa ideology salafi yang ujungnya bertemu untuk mengganti Pancasila dan NKRI merupakan dagangan lama dengan kemasan baru, tetapi semuanya berasal dari keinginan mendirikan negara Islam. Sekarang ini, mereka tidak berada dan berjuang di luar, tetapi memasuki kawasan dalam, melalui berbagai system politik, pemerintahan, pendidikan dan bisnis yang diharapkan akan dapat menjadi instrument penting di dalam mencapai tujuan.

Gerakan mereka sesungguhnya sudah sangat massive dan yang lebih hebat lagi keanggoatannya yang tertutup dari inti keanggotaan, tetapi terbuka dari sisi performance dan mereka terdiri dari anak-anak muda, dalam kisaran usia 20-45 tahun dan terdiri dari kaum terdidik. Mereka merupakan kaum muda potensial dengan kedalaman dieologi yang tidak diragukan. Mereka merupakan agen-agen bagi penyemaian ideologi salafi, yang ujungnya ialah melakukan gerakan mendirikan Negara Islam dengan nama dan bentuk yang masih disimpan. Mereka tidak lagi menyuarakan gerakan khilafah, tetapi dengan nama lain atau bahkan tidak menyebutnya.

Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, gerakan berbasis eksternal seperti ini dipastikan akan memicu pro-kontra dan juga perlawanan dan bahkan konflik. Bangsa ini sebenarnya tidak menyukai pertarungan atau konflik, akan tetapi sering kali harus melakukannya karena desakan ideology eksternal yang memaksanya untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan diri. Melalui kerja sama yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah, tekanan dan keinginan untuk melakukan makar atau sejenisnya tersebut dapat dilenyapkan.

Namun demikian, keinginan atau ideologi itu tidak akan pernah mati. Dia akan terus hidup dan dikembangkan dengan cara-cara tersembunyi atau terbuka. Makanya, saya termasuk masih yakin bahwa ideology Komunisme itu masih eksis di Indonesia, demikian pula ideology untuk mendirikan Negara Islam dan sebagainya. Jadi jangan pernah berpikir “the end of ideology” sebab setiap ideology akan melahirkan anak-anak baru, baik yang sama seperti semula atau berbeda tetapi secara mendasar tetap sama. Kemasan boleh berbeda, akan tetapi substansi tetap sama. Atau dengan kata lain “the old wine in the new bottle”.

Berbasis pada pemikiran ini, maka saya tetap pada prinsip bahwa siapa yang menciptakan lagu akan abadi dari sisi teksnya, akan tetapi penyanyinya bisa dengan suara dan langgam yang berbeda. Ideology itu teksnya, tetapi tafsir atas teks atau symbol atau lambang atas teks bisa berbeda-beda. Jadi prinsip dasarnya ialah mendirikan khilafah atau negara Islam, tetapi nama dan simbolnya bisa berbeda-beda.

Di sinilah arti pentingnya kita memahami bahwa upaya untuk mengubah 4 (empat) consensus kebangsaan atau Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebinekaan itu akan terus eksis dan berkembang. Jadi tidak ada kata untuk menyatakan bahwa gerakan tersebut sudah punah. HTI misalnya memang sudah dibekukan oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi jangan pernah berpikir bahwa organisasi ini akan punah. Agen-agen intelektualnya dan aktivisnya masih bisa melakukan apa saja dengan cara sembunyi atau keluar bersamaan dengan kegiatan yang memiliki nuansa yang memungkinkan. Banyaknya bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid dalam acara Reuni 212 yang lalu adalah sekedar contoh bahwa mereka masih eksis di tengah masyarakat Indonesia.

Para intelektual, kyai, ulama dan tokoh agama Islam wasathiyah, harus tetap menjaga agar Pancasila dan NKRI tetap teguh di bumi Nusantara. Sekali ada keinginan akan mengubah hal ini, maka pastilah terjadi pertarungan bahkan konflik yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Masyarakat Indonesia saya kira akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah gempuran ideology eksternal yang memasuki kawasan Indonesia sekarang dan masa mendatang.

Jadi kita harus merawat tradisi yang telah mendarah daging itu dengan sekuat-kuatnya agar bangsa ini menjadi tetap lestari dalam kedamaian dan keselamatan.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (2)

MENJAGA TRADISI MENUAI KEARIFAN (2)

Akhir-akhir ini ada upaya untuk mengubah konsepsi “khilafah” dengan konsep baru “NKRI Bersyariah”. Meskipun secara konsepsional sangat berbeda, tetapi upaya ini dilakukan untuk mengakomodasi gagasan yang berseliweran di seputar bagaimana bentuk negara Indonesia di masa depan.

Gagasan NKRI Bersyariah adalah pikiran yang dilabelkan sebagai pemikiran Habib Rizieq dan kawan-kawan dan secara getol disuarakan oleh kawan saya, Dr. Egy Sudjana. NKRI Bersyariah dianggap oleh kelompok ini sebagai solusi atas keinginan untuk mendirikan khilafah sebagaimana diancangkan oleh HTI dan kawan-kawannya, dan yang mempertahankan NKRI sebagai bentuk negara. Jadi, dengan NKRI Bersyariah dianggaplah bahwa problem Khilafah versus Kebangsaan akan bisa diselesaikan. Jika NKRI adalah bentuk negara kesatuan yang berbasis pada system republic atau jumhuriyyah, maka system ini akan dipertahankan sebagaimana yang terjadi di Mesir. Artinya system pemerintahan republic hakikatnya adalah system yang islami. Sedangkan konsep bersyariah adalah system hukum atau negara yang menggunakan Islam sebagai dasarnya. Jika menggunakan kerangka ini, maka NKRI Bersyariat sesungguhnya adalah negara Islam juga. Hanya namanya saja yang diubah yaitu dari khilafah Islamiyah menjadi NKRI Bersyariah. Konsep ini akan banyak mempengaruhi terhadap sejumlah tokoh agama, sebab mungkin masih menggunakan konsep NKRI. Dianggapnya bahwa NKRI itu memang sudah final dan bersyariah adalah tuntunan bagi orang yang beragama Islam. Menerapkan syariah adalah bagian dari kewajiban umat Islam. Atau menerapkan syariah secara kaffah merupakan kewajiban bagi umat Islam.

Melalui dalih seperti ini, maka akan terdapat banyak tokoh agama yang akan mendukungnya. Meskipun dukungan tersebut hanya untuk dirinya saja. Tetapi satu hal mendasar bahwa tokoh agama apalagi yang kharismatis tentu akan memiliki banyak pengikut, sehingga di kala pikiran tokoh agamanya menyetujui gagasan NKRI Bersyariah, maka akan menjadi kekuatan yang cukup dahsyat. Inilah yang harus dipahami oleh para pengagum dan pendukung Islam wasathiyah, yang tidak akan mundur dari gelanggang untuk mempertahankan 4 (empat) pilar consensus kebangsaan.

Hakikat NKRI Bersyariah adalah penghalusan terhadap bentuk Negara Islam, yang diperjuangkan oleh sejumlah eksponen semenjak dahulu dan memperoleh momentumnya sekarang ini. Dan mengenai coraknya seperti apa, tentu sangat tergantung kepada apa kehendak dari para pemrakarsa tentang hal ini. Hanya saja yang berada di belakangnya ialah mereka-mereka yang bisa diidentifikasi sebagai pendukung model-model kehidupan Islam kaffah, yang secara politis mendukung digantinya Pancasila dengan ideology lain.

Saya menjadi teringat di kala pembahasan tentang Piagam Jakarta dengan salah satu silanya, menyatakan “Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” maka terdapat resistensi dari Indonesia Timur, sebab 7 (tujuh) kata itu dianggap sebagai sesuatu yang diskriminatif, sebab yang diwajibkan hanya umat Islam saja, sementara itu terdapat umat lain, misalnya Krsiten, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya yang juga eksis di dalam merencanakan berdirinya negara Indonesia.

Usulan keberatan ini yang memicu perdebatan yang lama dan akhirnya dengan keikhlasan dari para tokoh yang beragama Islam, maka 7 (tujuh) kata “dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” akhirnya diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan pencoretan terhadap 7 (tujuh) kata ini, maka awal perpecahan tersebut dapat dihindarkan, sehingga orang Bali, NTB, NTT, Ambon, Minahasa, dan sebagainya dapat menerimanya dan persatuan dan kesatuan Indonesia dapat dipertahankan.

Lalu, apakah kita akan mengeksperimenkan hal ini lagi dengan mengusung NKRI Bersyariah. Saya kira kita harus hati-hati di dalam urusan mendasar berbangsa dan bernegara. Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang bertebaran di seuruh persada Nusantara, hendaknya tidak dijadikan sebagai arena percobaan atau uji eksperimentasi.

Sungguh sangat mahal harganya jika hal ini dilakukan, sebab pastilah Bali, NTT, Maluku, Papua, Papua Barat, dan seterusnya akan memisahkan diri. Sebagaimana dahulu, Bali dan daerah lain juga akan memisahkan dari masyarakat Indonesia dengan kawasan anggotanya.

Agar tidak menimbulkan polarisasi bagi bangsa ini karena upaya-upaya inkonstitusional seperti mendirikan khilafah atau konsep lain, maka dipastikan akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, apapun namanya, NKRI adalah NKRI dan tidak diperlukan tambahan-tambahan yang bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

Wallahu a’lam bi al shawab.