Mahasiswa merupakan kelompok paling kritis di antara generasi muda lainnya. Tentu saja kritisisme tersebut diperoleh dari bangku kuliahnya. Bukankah mereka diajari agar memiliki kemampuan kritis dan analitis tentang masalah yang ada di sekitarnya. Melalui proses pembelajaran, diskusi dengan teman sejawat dan berbagai aktivitas yang dilakukannya baik melalui organisasi intra maupun ekstra kampus, maka mereka menjadi kelompok yang memiliki kesadaran kritis (critical awareness). (more..)
Ketika tiga orang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fajar Firdaus, Sony Djajadi dan Ahmad Ramadlan, dinyatakan terlibat di dalam menyembunyikan buron nomor wahid, Syaifuddin Zuhri, bagi khususnya Densus 88 dan juga masyarakat Indonesia umumnya, maka menjadikan kita semua yakin bahwa jaringan terorisme di Indonesia sudah memasuki kawasan yang variatif. Yang saya maksud di sini, bahwa jaringan terorisme atau sekurang-kurangnya tafsir agama yang mengandung kekerasan sudah memasuki kawasan paling sentral bagi bangsa Indonesia, yaitu para mahasiswa atau para pemuda. Noordin M Top dan berikutnya Syaifuddin Zuhri dkk., mengetahui betul bahwa para pemuda sebagai penerus bangsa ini dapat dijadikan sebagai sasaran utama dalam kerangka pengembangan ajaran agamanya yang bercorak kekerasan dimaksud. (more..)
Gerakan kekerasan agama menjadi mengedepan pasca reformasi. Pada waktu Orde Baru berkuasa, negara sangat represif terhadap kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai gerakan agama yang disebut sebagai fundamental. Begitu powerfullnya peran pemerintah dalam menghadapi gerakan Islam garis keras, maka begitu terdapat gejala mengenai hal itu, maka segera saja ditumpas habis. Makanya, berbagai gerakan Islam garis keras, seperti Komando Jihad, Teror Warman, dan sebagainya langsung bisa dipadamkan. Kasus yang paling heroik, peristiwa kekerasan Tanjung Priok yang melibatkan Amir Biki dan kawan-kawan pun dapat dipadamkan dengan kekuatan militer. Orde Baru memang tidak memberikan ruang sedikitpun untuk bernafas terhadap gerakan-gerakan Islam garis keras yang mengusung ideologi lain selain ideologi negara yang dianggap paling sah, Pancasila. (more..)
Saya memperoleh kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara penandatangan Memory of Understanding (MoU) tentang Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah, Selasa, 13 Oktober 2009 di Ruang Binaloka Adikara, Kantor Gubernur Jawa Timur. Tidak ada yang khusus dalam sambutan saya. Saya ungkapkan bahwa secara nyata di Indonesia telah terjadi silent revolution, yaitu melalui disahkannya UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP Guru dan Dosen, yang secara khusus menjadi titik tolak bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Khusus di Jawa Timur, maka silent revolution tersebut bisa dirasakan adanya program yang sangat inovatif tentang relasi antara pemberdayaan Madrasah Diniyah (madin) sebagai implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk rakyat. Konsep itu tentu saja adalah janji Pak De Karwo sewaktu kampanye pilgub beberapa bulan yang lalu. Di mana-mana terpampang tulisan APBD Untuk Rakyat. (more..)
Madrasah Diniyah (Madin) merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem pendidikan madrasi yang mulai berkembang di tahun 60-an. Sebelumnya, banyak pesantren yang melakukan pembelajaran melalui sistem tradisional seperti wetonan, sorogan dan bandongan. Sistem ini merupakan sistem asli dalam pembelajaran di pondok pesantren. Baru ketika pesantren menerimna sistem baru pembelajaran yang bercorak klasikal, maka sistem ini kemudian menjadi penting. Sistem klasikal yang memasuki dunia pesantren, sesungguhnya kemudian mereduksi tingkat pengetahuan keagamaan yang selama ini menjadi andalan pesantren. Makanya kemudian muncullah alternatif untuk melakukan penambahan sistem pendidikan baru yang kemudian disebut Madrasah Diniyah (Madin). (more..)
