Hasil survei yang dipublis oleh Kompas tentang kepercayaan public terhadap politisi sungguh membuat hati terasa perih, sebab ternyata kepercayaan public terhadap politisi semakin rendah dari masa ke masa. Dengan topic yang provokatif, Kompas, 03/10/2011, membuat judul “Citra Positif Politikus Makin Hancur” maka dipaparkan data sebagai berikut: berdasarkan hasil jajak (more..)
Ada secercah harapan tentang Indonesia di mata Pande Raja Silalahi dan Dr. Sri Adiningsih. Baginya negeri ini tidaklah sejelek informasi yang kita terima dari para analisis di televisi. Perkembangan ekonomi lumayan baik, sebab pernah memperoleh ranking 18 dunia di tahun 1980-an dan di tahun 2005-2010 ternyata grade ekonomi bangsa ini adalah di kisaran 30-an.
Melihat angka ini ternyata masih ada harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar. Sekarang Indonesia sudah masuk G 20. Artinya bahwa posisi Indonesia di dunia internasional masih cukup tinggi. Jika keunggulan ini bisa didongkrak lebih keras, maka akan terjadi lonjakan yang luar biasa.
Melalui analisis yang dilakukan oleh para ahli sepertinya bangsa Indonesia ini kehilangan dignity, kehilangan harga diri. Sebab yang dilihat hanyalah kekurangannya saja dan tidak pernah melihat aspek positifnya. Padahal dari sisi performance ekonomi dan perkembangan ekonomi Indonesia memberikan gambaran tentang posisi Indonesia yang sebenarnya.
Jika menggunakan ukuran rerata, maka memang ada trend positif, hanya saja jika menggunakan satuan-satuan keluarga memang masih ada yang kurang tingkat kesejahteraannya itu. Berdasarkan data tentang kemiskinan warga Indonesia masih tinggi. Angka kemiskinan tersebut masih sebesar 13,3 persen pada tahun 2010. Tentu saja angka ini merupakan angka kurang lebih.
Ekonomi tersebut dalam banyak hal dipengaruhi oleh faktor di luar ekonomi. Ada sesuatu yang sistemik, misalnya jika ekonomi memburuk maka polisi juga repot sebab harus tambah pekerjaan, yaitu memanej dunia pekerjaan yang diemban. Persoalan politik juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Carut marut politik akan membawa pengaruh terhadap stabilitas ekonomi.
Di dunia ini ada perbedaan tentang perencanaan pembangunan. Di Korea, Cuba dan Burma menggunakan central planning, market economy terjadi di Amerika dan Jepang. Sedangkan Indonesia, India dan China menggunakan sistem socialist market eonomy.
Di dalam kenyataan bahwa yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia ternyata baik itu hanya sedikit orang, sedangkan yang mayoritas masyarakat menyatakan tidak baik. Mengapa ada gap antara pendapat masyarakat yang mayoritas dan pendapat yang minoritas. Yang menyatakan bahwa Indonesia sudah berada pada track pembangunan yang benar hanya sedikit, sedangkan yang mayoritas menyatakan bahwa pembangunan Indonesia tidak berada di track yang benar.
Berdasarkan kenyataan ini, maka cita-cita kemerdekaan masih jauh, sementara itu negara semakin maju dan kompleks, masyarakat semakin demanding, peranan pemerintah daerah semakin besar. Memang kita masih menghadapi kenyataan bahwa masyarakat Indonesia belum secara hakiki sejahtera. Selain itu masyarakat juga semakin banyak menuntut kepada pemerintah agar semakin banyak bantuan konsumtif yang diberikan kepada mereka. Di sisi lain, melalui desentralisasi juga kemudian menghadirkan perpolitikan yang kurang kondusif bagi pembangunan bangsa. Ada banyak gerakan massa yang anarkhis terkait dengan keadaan politik desentralisasi.
Singapura adalah negara yang luar biasa dan bahkan pendapatannya sudah melebihi Amerika Serikat. Ketika ditanya kenapa Singapura maju seperti itu. Ternyata bukan karena perencanaannya yang berjangka panjang akan tetapi yang penting adalah bagaimana membuat perencanaan yang sudah dikontekstualisasikan dengan apa yang diprediksi untuk 50 tahun. Indonesia memiliki kehebatan di dalam merumuskan perencanaan, akan tetapi lemah di dalam implementasinya. Hal ini misalnya disebabkan oleh budaya birokrasi yang belum mapan. Hal ini agak berbeda dengan Singapura yang budaya birokrasinya sudah mapan.
Di masa lalu, membangun ekonomi Indonesia tidak sesulit sekarang. Sebab di masa lalu masyarakat tidak berlaku anarkhis seperti sekarang. Di masa sekarang masyarakat lebih konsumtif. Ada BLT dan sebagainya yang bercorak konsumtif. Dan ini menyandera kita, sebab mestinya bantuan konsumtif tersebut dapat digunakan untuk subsidi yang produktif. Misalnya membangun prasarana jalan, memberikan subsidi pupuk dan hal-hal lain yang lebih produktif. Coba dengan 30 trilyun saja sudah cukup untuk membangun trans-Sumatra, trans-Kalimantan dan sebagainya. Sehingga akan bisa menjadi pengungkit perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.
Jadi, memang dibutuhkan pimpinan yang kuat untuk melaksanakan perencanaan yang sudah dicanangkan. Melalui instrumen perencanaan yang baik dan implementasinya yang baik dan dipandu oleh kepemimpinan yang baik, maka dipastikan bahwa akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kesejahteraan masyarakat.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Pagi ini, 03/10/2011, saya memperoleh tambahan wawasan tentang kepegawaian dari Dr. Sulardi, Deputi Bidang Bina Dakatsi BKN. Visi Kepegawaian adalah mewujudkan PNS yang profesional, netral dan sejahtera. Ternyata ada kesenjangan antara visi yang baik ini dengan kenyataan empirisnya. Kesalahannya adalah karena pejabat penentunya adalah pejabat politik. Pejabat tertinggi di (more..)
Pagi kemarin, 30/09/2011, kami mendapatkan satu materi yang sangat menarik terkait dengan bagaimana menuju sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang baik oleh Prof. Dr. Yeremias Torontuan Keban, dosen UGM yang memiliki keahlian di bidang administrasi negara. Secara umum, bahwa tatalaksana adalah serangkaian proses yang diberlakukan dalam organisasi agar (more..)
Ketika kita mendengar lagi bom bunuh diri yang dilakukan di Gereja Bethel Injil Sepenuh di Solo, sesungguhnya hati kita bertanya: ada apa dengan keberagamaan kita. Apakan agama mengajarkan kebencian sedemikian rupa terhadap sesama umat manusia.
Pertanyaan ini tentu layak dikemukakan di tengah semakin menguatnya semangat keberagamaan dengan mainstream fundamantalisme di era akhir-akhir ini. Kaum fundamantalis memang juga berfaksi-faksi. Ada yang keras dengan semangat jihad ofensifnya dan ada juga yang tidak mengusung tema jihad kekerasan. Meskipun mereka memiliki kesamaan dalam tujuan mendirikan negara Islam, akan tetapi strategi dan aksi yang digunakan berbeda.
Perbedaan dalam tafsir beragama tentu tidak dilarang oleh ajaran agama. Teks ajaran agama meniscayakan adanya perbedaan tersebut. Hanya problemnya adalah ketika perbedaan itu dijadikan sebagai sarana untuk saling membenci. Bahkan di dalam memeluk agama, Tuhan meniscayakan varian-varian itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama.
Implikasi ayat ini tentu saja adalah menyeruaknya keyakinan dan ritual agama yang berbeda-beda. Islam dengan seluruh sistem ajarannya, Katolik dengan seperangkat ajarannya, demikian pula Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.
Islam memberikan jaminan hidup yang rukun dan damai. Di dalam sebuah teks diceritakan bahwa selain kita harus menjaga tali hubungan dengan Allah juga harus membangun tali hubungan dengan sesama umat manusia. Hablum minan nas dan bukan sekedar hablum minal muslim atau hablum minal mukmin.
Konteks ayat ini berarti bahwa manusia harus memiliki dan membangun mindset untuk terus melakukan perdamaian dan ketentraman. Dan kemudian mengaplikasikannya di dalam hubungan antar sesama. Jadi, agama Islam sesungguhnya sangat menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Jika ada yang tidak seperti itu, maka sebenarnya telah terjadi deviasi perilaku yang mengarah kepada kebencian dan berujung pada kekerasan.
Sekali lagi bahwa Islam adalah agama perdamaian dan bukan agama kekerasan. Islam sangat mendorong kerukunan dan bukan menghasung pada konflik agama. Melalui visi yang sama bahwa Islam adalah agama perdamain sebagaimana namanya “al Islam”‘, maka jika ada penafsiran yang berbeda dengan makna aslinya, maka jelas-jelas hal ini adalah penyelewengan makna Islam.
Islam hanya akan jaya jika dimaknai dengan kedamaian dan bukan kebencian serta kekerasan. Sebagaimana hukum siklus kekerasan, maka setiap kekerasan akan menghasilkan kekerasan baru. Agar tidak terjadi siklus kekerasan, maka harus ditanamkan ajaran agama yang menyelamatkan kita semua.
Terhadap kenyataan ini, maka sudah selayaknya jika para tokoh agama kembali merajut kebersamaan untuk mengeliminir terhadap tindakan beragama yang keras ini. Kekerasan beragama ini tidak hanya bisa ditangani oleh negara akan tetapi juga memerlukan uluran tangan masyarakat. Jadi para ulama melalui pendekatan kultural juga harus terlibat mendorong kerukunan umat beragama itu.
Wallahu a’lam bi al shawab.