• December 2025
    M T W T F S S
    « Nov    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

BIROKRASI DAN MEJA

BIROKRASI DAN MEJA
Birokrasi sebenarnya adalah instrumen pemerintah untuk melayani masyarakat. Birokrasi merupakan tangan pemerintah agar program pemerintah dapat dilaksanakan dan berdaya guna bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Melalui birokrasi maka wajah pemerintah yang sebenarnya dapat dilihat. Jadi, baik buruknya pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan birokrasi tersebut tersajikan.
Di dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) Kementerian Agama Republik Indonesia, 27 September 2013, Menteri Agama RI, Dr. Suryadharma Ali menyatakan bahwa ada hubungan antara birokrasi dengan meja. Tentu saja gambaran ini mengarah kepada persoalan kultural yang dihadapi oleh birokrasi kita, yaitu tentang ironi birokrasi yang dikaitkan dengan kata meja itu.
Pertama, birokrasi bawah meja. Ada sejumlah pernyataan yang mengaitkan birokrasi kita dengan meja yang disebut sebagai bawah meja. Kata bawah meja menggambarkan bahwa di dalam birokrasi kita ada sesuatu yang dilakukan dalam relasi hubungan masyarakat yang berciri khas beda dengan prosedur dan standar pelayanan. Bawah meja atau kolong meja adalah suatu istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan ketidakberesan di dalam menyelesaikan masalah. Maka ketika ditunjuk atau diungkapkan agar diselesaikan di bawah meraja atau kolong meja berarti penyelesaian suatu masalah dengan cara yang tidak wajar atau di luar standar operasional.
Penyelesaian di bawah meja berarti juga penyelesaian pekerjaan atau apapun di luar cara yang lazim dan diluarkebiasaan. Bahkan yang lebih ironis lagi adalah penyelesaian persoalan melalui pemberian uang, janji pemberian uang atau cara yang disebut sebagai sogokan atau pemberian uang atau barang yang tidak diizinkan. Atau bahkan juga suap banyak diantaranya yang dikaitkan dengan tindakan bawah meja. Suap atau korupsi sebenarnya dapat dilacak melalui perumpamaan bawah meja atau kolong meja ini. Birokrasi bawah meja selalu memberikan kemudahan bagi siapa yang bisa melakukan negosiasi untuk melakukan pembayaran. Siapa yang ingin cepat selesai urusannya, maka dialah yang akan memperoleh pelayanan cepat dari meja birokrasi. Makanya, di sini tidak ada transparansi terkait dengan biaya pengurusan kebutuhan hidup jika tidak melakukannya dengan cara seperti ini. Jangan pernah berharap agar dapat memperoleh pelayanan prima atau pelayanan yang cepat jika tidak melakukannya dengan cara seperti itu.
Kedua, birokrasi banyak meja. Perumpamaan ini menarik untuk menggambarkan tentang bagaimana pelayanan birokrasi terhadap masyarakat itu harus berada di dalam suatu birokrasi yang rumit. Untuk menyelesaikan masalah administrasi sebagai warga negara, misalnya, dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan, antreannya tentu saja menjadi panjang dan melelahkan. Untuk suatu urusan maka harus melalui banyak meja untuk menyelesiaknnya. Sebuah surat harus diproses secara urut dan dari meja ke meja. Untuk memangkas meja-meja agar lebih cepat penyelesaian pekerjaannya, maka kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Setiap meja kiranya juga ada harganya. Banyaknya meja dalam urusan birokrasi tentu juga terkait dengan lamanya penyelesaian pekerjaan. Dan sebagaimana diketahui bahwa banyaknya meja tentu juga terkait dengan banyaknya pegawai yang harus menghandel pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan secara efektif dan efisien oleh beberapa orang saja.
Ketiga, birokrasi meja pingpong. Gambaran tentang birokrasi meja pingpong adalah suatu birokrasi yang di dalam pelayanan terhadap kepentingan masyarakat sering dilakukan dengan mengarahkan penyelesaian pekerjaan kepada yang lain. Di dalam hal ini maka tidak ada kejelasan kepada siapa dan bagaimana penyelesaian pekerjaan tersebut. Seringkali orang yang datang kada aparat pemerintah lalu diarahkan ke tempat lain, lalu diarahkan ke tempat lainnya pula, sehingga seseorang yang mengurus penyelesaian urusannya merasa dipingpong kesana kemari. Orang yang mengurus urusannya tidak memperoleh penyelesaian secepatnya, akan tetapi hanya berputar-putar dari satu meja ke meja lainnya.
Seharusnya setiap lembaga pemerintah memiliki Standart Operasion Prosedure (SOP) yang jelas sehingga setiap orang yang datang ke lembaga Pemerintah tersebut akan dapat memperoleh pelayanan yang prima. Yang bersangkutan akan merasakan kenikmatan dan kemudahan di dalam menyelesaikan urusan birokratisnya. Seringkali diungkapkan bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat, artinya bahwa para states aparatus adalah mereka yang akan melayani masyarakat di dalam urusan sebagai warga negara. Makanya, yang diharuskan bagi para aparat pemerintah adalah melayani masyarakat ini.
Namun demikian, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu, tentu ada harapan yang sangat kuat agar di dalam menjalankan roda pemerintahan melalui birokrasi dalam berbagai levelnya adalah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berbasis ada standart pelayanan minimal dan standart prosedur operasional yang telah dibakukan.
Jika banyak aparat Pemerintah yang menjalankan fungsinya seperti ini, maka masyarakat akan merasakan bahwa mereka telah memeroleh pelayanan yang memadai.
Wallahualam bisshawab.

- Comments

MEMBANGUN KERJA SAMA PENDIDIKAN INDONESIA DAN THAILAND

MEMBANGUN KERJA SAMA PENDIDIKAN INDONESIA DAN THAILAND
Dalam lawatan ke Thailand bersama Menteri Agama Republik Indonesia, sesungguhnya tidak hanya untuk urusan penganugerahan Doktor Honoris Causa dari Princess of Naradhiwas University, akan tetapi juga terdapat kegiatan lain yang tentu akan bermanfaat di dalam pengembangan pendidikan di Indonesia maupun di Thailand.
Pada hari Senin, 23 September 2013, di ruang Pertemuan Rektorat Universitas Princess of Naradhiwas dilakukan pertemuan antara delegasi Indonesia dan delegasi Thailand. Hadir di dalam pertemuan itu adalah Menteri Agama RI, Dr. Suryadharma Ali, dan Col. Pol. Tawee Sodsong Secretary General of Southern Bourder of Province Adminstrations Center (SBPAC). Pertemuan ini tentu untuk membahas berbagai hal terkait dengan kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang di dalam hal ini diwakili oleh Kementeian Agama dan Pemerintah Thailand yang diwakili oleh SBPAC. Namun, Menteri Agama dan Col. Pol. Tawee Sodsong memiliki agenda lain yang juga penting, sehingga keduanya hanya memberikan pengarahan dan kemudian meninggalkan acara itu. Oleh Menteri Agama, maka saya diminta untuk mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan lanjutan dan juga perwakilan BPAC diwakili oleh Maroning Salaming, PhD.
Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari berbagai pertemuan yang dilakukan di Indonesia maupun di Thailand. Ada lima agenda utama yang dibahas di dalam pertemuan ini, yaitu evaluasi mengenai pengiriman mahasiswa Thailand sebanyak 50 orang ke berbagai UIN di Indonesia, pengiriman santri Thailand ke beberapa pesantren di Indonesia, pengiriman santri Indonesia untuk belajar pertanian di Thailand, pengiriman dai ke Thailand, pengembangan bahasa melayu atau bahasa Indonesia dan beberapa isu lain yang penting.
Pertemuan ini tentu sangat penting mengingat bahwa kerjasama Indonesia dan Thailand ke depan harus lebih baik. Makanya evaluasi tentang program yang sedang berjalan menjadi bagian penting dari perbincangan di dalam pertemuan ini. Perbincangan yang hangat tentu terkait dengan pengiriman mahasiswa Thailand ke UIN di Indonesia. Ada sementara informasi yang menyatakan bahwa mahasiswa Thailand di Indonesia sedang memiliki problem tentang registrasi di UIN. Namun demikian berdasarkan penjelasan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, bahwa keadaan mahasiswa Thailand di Indonesia tidak ada masalah yang berarti. Memang sekarang mereka sedang mengikuti matrikulasi bahasa Indonesia di masing-masing UIN. Adapun mengenai perkuliahan, sebagaimana penjelasan Rektor UIN Malang, bahwa mereka sudah memasuki bangku kuliah.
Perbincangan hangat lainnya adalah tentang kerjasama pengembangan Bahasa Indonesia di Thailand. Sesuai dengan meeting antara Delegasi Indonesia dengan Thailand sebelumnya bahwa memang disepakati untuk membangun kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand. Oleh karena itu, di dalam pertemuan lanjutan ini, maka sudah memasuki perbincangan tentang bagaimana program tersebut dilaksanakan. Makanya, yang diperbincangkan adalah tentang Letter of Inplementation (LoI) yang nanti akan dilaksanakan oleh beberapa PTAIN dengan Universitas di Thailand dan berlaku sebagai focal poinnya adalah Princess of Naradhiwas University Thailand. Di dalam kerangka ini, maka UIN Malang diharapkan dapat menjadi focal point untuk Kementerian Agama. Oleh karena itu melalui LoI tersebut akan dapat dijalin kerja sama yang lebih luas dan bukan hanya tentang pengembangan bahasa Indonesia di Thailand. Kerjasama pendidikan tentu saja bisa dilakukan secara lebih luas, misalnya tentang kerjasama penelitian, pengiriman dan tukar menukar dosen, tukar menukar mahasiswa dan bahkan juga tentang dual degree dan sebagainya. Tentang dual degree misalnya bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan dewasa ini. Mahasiswa Indonesia bisa mengambil kuliah di Thailand dalam satu atau dua tahun dan sebaliknya mahasiswa Thailand bisa mengambil kuliah di Indonesia dalam satu atau dua tahun. Tentu saja yang pertama harus dilakukan adalah penyamaan kurikulum di antara dua universitas. Rekonstruksi kurikulum dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga tujuan untuk memperoleh gelar ganda dari dua universitas akan dapat dilaksanakan.
Selain itu juga disepakati tentang pengiriman 20 orang santri dari Thailand untuk belajar di Indonesia. Di dalam hal ini, maka pesantren Ash Shiddiqiyah diminta untuk menjadi tempat belajar bagi para santri Thailand tersebut. Kiranya tahun ini sudah bisa dilaksanakan pengiriman para santri untuk belajar agama Islam di pesantren dimaksud. Tujuan pengiriman para santri ini adalah untuk memahami agama atau tafaqqun fiddin. Sementara itu juga diharapkan agar ada sejumlah santri yang akan belajar di Thailand terutama belajar tentang pertanian atau agroindustri. Pengiriman para santri Indonesia ini bisa saja dalam bentuk short course atau lainnya. Selain program ini, maka juga diperlukan kesamaan pandangan tentang makanan halal atau halal food. Di dalam kerangka ini, maka Kementrian Agama yang tentu saja diwakili oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam akan dapat memfasilitasi pertemuan antara Majelis Ulama Thailand dengan Majelis Ulama Indonesia. Program ini tentu saja bermanfaat di dalam kerangka agar tentang makanan halal tersebut tidak menjadi masalah dalam relasi antar dua negara. Makanan yang datang ke Indonesia via import tentu tidak usah diteliti lagi halal haramnya, asalkan sudah ada label halal dari negara setempat. Demikian sebaliknya.
Dari pertemuan dua delegasi ini, maka ada beberapa rekomendasi, yaitu: akan dilakukan penandatangan LoI antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan SBPAC, kemudian juga penandatangan LoI antara PTAIN dengan beberapa universitas di Thailand Selatan dalam kerangka pengembangan bahasa Indonesia dan program lainnya yang terkait. Lalu, LoI setidaknya akan ditandangani pada akhir bulan Oktober 2013.
Melalui kerjasama antara dua negara ini, tentu ke depan akan dihasilkan pemahaman yang semakin baik antar dua negara dan semuanya tentu ditujukan untuk membangun
kesamaan pandangan dalam rangka perbaikan kehidupan umat Islam di dua negara.
Wallahualam bisshawab.

 

- Comments

PENGALAMAN INDONESIA TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA (2)

PENGALAMAN INDONESIA TENTANG RELASI AGAMA DAN NEGARA (2)
Di dalam kesempatan memberikan orasi ilmiahnya, Dr. Suryadharma Ali juga menyatakan tentang pentingnya common platdorm bagi sebuah bangsa. Baginya, pengalaman Indonesia kiranya dapat dijadikan model bagi penyelesaian konflik antar umat beragama dan juga relasi antara negara dan agama. Indonesia memiliki kesamaan dengan Thailand, yaitu negara yang penduduknya multikultural dan plural. Sebagai negara yang sesungguhnya memiliki kesamaan-kesamaan, maka eksperimen Indonesia kiranya dapat dijadikan sebagai role model bagi penyelesaian yang baik bagi relasi antara negara dan agama dan antara umat beragama.
Indonesia memiliki dasar negara yang tentu saja patut disyukuri sebab Pancasila telah diterima oleh semua pemeluk dan masyarakat Indonesia. Dengan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, maka berarti bahwa semua masyarakat Indonesia mengakui adanya dasar agama yang sama di antara berbagi suku dan etnis di Indonesia.
Pancasila yang berarti lima dasar atau lima asas tersebut terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Indonesia bukan negara agama, akan tetapi adalah negara yang menjadikan agama sebagai basis moralitas bagi kehidupan pemerintahan dan masyarakatnya. Indonesia menjadikan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa memberikan bukti bahwa Indonesia memang bukan negara agama akan tetapi menjadikan agama sebagai basis penyelenggaraan negara. Hubungan yang diambil adalah hubungan timbal balik dan saling memerlukan.
Bagi umat Islam Indonesia, bahwa tidak perlu mempertentangkan antara Pancasila dengan negara atau pemerintahan. Sebab menjadi pedoman atau basis etika penyelenggaraan negara jauh lebih penting dibandingkan menjadi bagan formalitas dasar negara. Di dalam hal ini, maka perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan relasi antara umat Islam dengan Pemerintah, ternyata menjadi bagian penting di dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Formalitas agama sebagai dasar besar negara hanya akan menjadi penyebab konflik antar warga negara. Dan hal ini tentu tidak baik untuk mengembangkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Yang diperlukan bagi kita adalah menjadikan Islam sebagai substansi bagi kehidupan negara dan masyarakat. Maka yang diperlukan adalah bagaimana ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan sebagainya yang menjadi tujuan bagi kehidupan masyarakat. Jika dengan dasar negara yang secara formal bukan agama akan tetapi dasar agama tersebut telah ada secara substansial di dalamnya, maka hal tersebut telah mencukupi kebutuhan masyarakat di dalam suatu negara.
Indonesia telah mengalami masa yang baik dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebab Pancasila bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat dengan pluralitas dan multikulturalitasnya, sehingga Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat indonesia untuk memilihnya.
Sebagai negara bukan agama, maka negara sangat menghormati agama-agama. Di dalamnya terdapat menteri agama dengan berbagai direktur Jenderal yang terkait dengan agama. Ada direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, ada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Direktur Jendersl Bimbingan Madyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan bahkan juga ada yang mengurusi Agama Konghucu. Di negeri ini juga ada hari libur agama-agama, yang semuanya memperoleh pengakuan yang nyata dari negara. Dijadikannya sebagai hari libur nasional dan semua menghormati terhadap keberadaan hari-hari agama tersebut. Makanya, meskipun indonesia terdiri dari berbagai macam agama dan suku bangsa makanya selalu terjadi ketentraman dan keamanan. hal ini sebagai perwujudan akan penghormatan terhadap agama-agama tersebut yang dilakukan oleh negara dan masyarakatnya. Coba kita bayangkan bahwa penganut agama Konghucu, dengan jumlah yang sangat sedikit. Kurang dari 0,05 persen. Akan tetapi meskipun jumlahnya sangat kecil akan tetapi negara dan masyarakat mengakui keberadaannya dan menghormatinya. Dengan cara seperti ini, maka kelihatan bagaimana relasinya antara agama dan negara sudah dilakukan dengan sangat baik. Dan melalui cara seperti ini, maka masing-masing agama akan merasa memperoleh perlindungan dan pengakuan yang sama di dalam negara.
Oleh karena itu, masyarakat Thailand yang memiliki basis sosial dan agama yang mirip dengan masyarakat Indonesia, kiranya dapat menjadikan pengalaman Indonesia di dalam mengelola relasi antara negara dan agama. Melalui pengalaman Indonesia ini, maka kiranya perlu ditegaskan bahwa model relasi antara agama dan negara dan melalui model ini kiranya akan dapat dijadikan sebagai pola penyelesaian bagi konflik dan ketegangan antar agama dan negara.
Wallahualam bisshawab.

 

- Comments

PENGALAMAN INDONESIA TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA (1)

PENGALAMAN INDONESIA TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA (1)
Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Suryadharma Ali memperoleh kesempatan untuk memberikan ceramah umum di depan civitas akademika Princess of Naradhiwas University, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Agama dan juga pejabat di universitas tersebut. Acara ini berlangsung di ruang auditorium universitas, pada tanggal 23 September 2013.
Dinbrbrpa wilayah Thailand Selatan, memang ada beberapa perguruan tinggi. di antaranya, ada beberapa perguruan tinggi di Thailand yang menyelenggarakan program studi keislaman, yaitu Princess of Songkla University, Princess of Naradhiwas University, lalu Ya’la University dan Rajapat Ya’la University. Melalui keberadaan kajian Islam ini, tentu kajian secara akademis tentang Islam akan semakin baik di masa yang akan datang.
Dr. Abdur Rasyid, Direktur Akademi Pengajian Islam dan Bahasa Arab di dalam seminar tentang “kajian atau Studi Islam di Selatan Thailand dan Komunitas Asean” menyatakan bahwa Kajian Islam telah memulai mendapatkan tempat di Thailand. Perkembangan yang menarik tentu saja, mengingat bahwa Islam di Thailand adalah minoritas. Akan tetapi perkembangan akhir-akhir ini sangat menarik sebab Pemerintah memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi Islam untuk mengkaji Islam pada level pendidikan tinggi.
Semula pengkajian Islam dilakukan di mushallah atau masjid saja. Kajian Islam tersebut tentu terkait dengan kajian agama saja. Selain itu juga ada pengajian Islam yang dilakukan oleh madrasah-madrasah. Jika di mushallah atau masjid hanya mengkaji ilmu Islam saja, akan tetapi di madrasah kemudian berkembang pendidikan Islam yang terkait dengan ilmu-ilmu lain.
Di dalam kesempatan ini, President Princess of Naradhiwas University, Dr. Chonrak Palasai menyatakan bahwa beliau sangat menghargai terhadap kedatangan yang Mulia, HE. Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa Thailand untuk belajar di universitas-universitas di Indonesia dalam berbagai jurusan. Selain itu, maka universitas ini juga akan memberikan penghargaan Doktor Honoris Causa kepada yang terhormat Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia.
Di dalam acara ini, Menteri Agama RI juga menyampaikan terima kasih atas undangan Presiden Prince of Naradhiwas University atas semua kebaikannya, dan terutama juga keinginan untuk memberikan anugerah Doktor Honoris Causa. Menteri Agama juga menegaskan bahwa melalui MoU antara Kementerian Agama dengan pemerintahan Thailand yang diwakili oleh Southern Border Province of Administrative Center (SBPAC) sekarang sudah dilakukan implementasinya yaitu dengan memberikan beasiswa kepada 50 orang, yaitu 25 orang untuk program strata satu, 15 orang untuk program strata dua dan 10 orang untuk mahasiswa program strata tiga. Selain itu, juga ada peluang untuk mengirimkan para santri di Indonesia, khususnya di pesantren Assiddqiyah di Jakarta, yang sekarang dipimpin oleh Kyai Nur Muhammad Iskandar yang bertepatan Beliau juga hadir di tempat ini.
Selain itu, juga sebagai kelanjutan dari MoU antara Kementerian Agama dengan SBPAC, maka juga akan dilakukan kerja sama untuk pengajaran dan kajian Bahasa Indonesia yang nanti akan dilakukan perjanjian kerjasamanya dengan universitas Islam di Indonesia dengan Universitas Prince of Naradhiwas. Kerja sama ini akan dilakukan dalam waktu secepatnya.
Di dalam kesempatan ini, Menteri Agama akan menyampaikan bahasan tentang Kajian Islam di Asia tenggara, dengan sub topik yaitu Islam dan Negara, Pengalaman Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Tentu saja sebagai sebuah negara yang di dalamnya terdapat banyak agama, pulau, bahasa dan kebudayaan akan memiliki problem terkait dengan bagaimana relasi antara Islam dan negara. Pergumulan antara Islam dan negara tersebut tidak dapat dihindarkan sebab ada banyak keinginan untuk membangun Indonesia dengan keinginannya masing-masing. Akan tetapi Indonesia dan masyarakat Islam Indonesia sudah memilih Pancasila.
Pancasila di Indonesia sudah diterima oleh umat Islam, umat Hindu, umat Budha, Umat Kristen, umat Protestan dan juga umat Konghucu. Semua menerima Pancasila sebagai dasar negara yang sudah tidak lagi dipertentangkan. Semua menerima Pancasila setelah melalui perjuangan panjang yang menghabiskan segenap usaha dan tenaga agar Pancasila tersebut menjadi dasar negara.
Jika kita lakukan flashback, maka akan diketahui bahwa pergumulan antara Islam dan negara telah memiliki sejarah yang panjang. Sejarah Islam menegaskan bahwa pergumulan antara Islam dan negara juga sudah menjadi kajian dan praktik di dalam berbagai eksperimentasi di negara-negara Islam. Misalnya, kala pemerintahan Umayah, Abbasiyah dan negara-negara Islam lainnya yang menggambarkan bahwa Islam sesungguhnya pernah menjadi basis bagi proses penyelenggaraan negara.
Institusionalisasi politik Islam, sebenarnya terjadi secara naik turun. Ada saatnya menjadi sangat kuat dan di sisi lain juga mengalami kemunduran. Ada yang menyatakan bahwa tidak ada teori politik tentang Islam, misalnya yang dikemukakan oleh Ali Abdur Razig dan sebagainya. Ada banyak alasan tentang mengapa tidak ada politik Islam. Pandangan sekuler ini, tentu tidak sesuai dengan kenyataan teks, bahwa Islam mengintrodusir bahwa ada kata musyawarah, khilafah, keadilan, dan sebagainya yang dapat diinterpretasi sebagai konsep general tentang negara Islam.
Selain itu pandangan Ali Abdur Raziq ini juga bertentangan dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad telah membuat perjanjian. Yang sangat terkenal yaitu perjanjian Madinah atau piagam Madinah yang merupakan bentuk perjanjian antara negara Madinah dengan masyarakat suku di sekitar Madinah.
Konsep politik Islam sesungguhnya bukan hanya didasarkan atas teks AL Quran, akan tetapi juga berbasis pada pengalaman empirik lokalitas, sebagaimana dikembangkan oleh Rasulullah ketika beliau memimpin masyarakat Madinah dan juga pengalaman tentang bagaimana Nabi Muhammad membangun relasi dengan masyarakat sekitarnya.
Sesungguhnya pengalaman menyelenggarakan pemerintahan Islam juga mengalami pasang surut. Ada eksperimen yang dilakukan para penerus pemerintahan Islam yang mengadaptasi pengalaman lokal Islam di timur tengah yang menghasilkan pengalaman tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan di satu sisi juga terjadi pengalaman ketika Islam dipisahkan dari pemerintahan, maka terjadilah kemundruan umat Islam. Jadi ketika Islam dikaitkan dengan pemerintahan, maka bisa terjadi kesejahteraan masyarakat dan juga sebaliknya terjadi kemunduran kala Islam ditinggalkan.
Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu: pertama, kala Islam ditinggalkan maka akan terjadi kemunduran dan kala Islam diimplementasikan maka akan terjadi kesejahteraan. Makanya, kala ada yang menyebut bahwa Islam tidak terkait dengan politik, maka sesungguhnya adalah pernyataan yang keliru. Ada sejumlah alasan tentang pentingnya relasi antara Islam dan negara atau politik yaitu bahwa Islam sesungguhnya adalah agama yang kaffah, agama yang di dalamnya juga terdapat pengaturan negara atau pemerintahan.
Sebagaimana dipahami bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, maka pilihan kepada Pancasila sebagai dasar negara di mana agama menjadi salah satu basis implementasinya, maka ternyata hal itu menjadi pilihan yang sangat baik. Berdasar atas pengalaman sejarah negara-negara yang pernah hidup di Indonesia, di mana masing-masing memiliki basis aturan dan dasar pemerintahan yang berbeda, maka dengan mudah dapat dipengaruhi bahkan dikalahkan oleh negara lain, makanya fakta sejarah tersebut menjadi dasar bahwa perlu ada commont platform untuk menjamin kebersamaan di dalam suatu negara, yaitu Pancasila.
Islam memang pernah mengalami masa pahit, misalnya di awal pemerintahan Presiden Soeharto, akan tetapi di masa akhir Pemerintahannya maka beliau melakukan perubahan politik yang lebih akomodatif, yaitu dengan mendirikan organisasi-organisasi yang berwatak keislaman, misalnya ICMI, Bank Islam, dan organisasi Islam lainnya, maka berarti terdapat era baru di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akomodatif terhadap Islam.
Kita memang melihat bahwa pada akhirnya Presiden Soeharto memang jatuh dan digantikan oleh Presiden selanjutnya, akan tetapi yang dapat diapresiasi adalah semakin kokohnya Islam dalam kawasan politik yang kiranya kemudian menjadi pengalaman yang sangat menarik untuk dikaji dan bahkan mungkin diteladani. Islam yang berkorelasi dengan pemerintahan ternyata justru menjadi kekuatan baru bagi penyelesaian berbagai problem yang terjadi, misalnya di Aceh dan juga relasi antara umat islam dengan pemerintahan.
Wallahualam bisshawab.

- Comments

INDONESIA CHANNEL 2013 (1)

INDONESIA CHANNEL 2013 (1)
Saya sungguh terharu melihat dan mendengarkan orang-orang luar negeri menari dan menyanyikan tentang kehebatan kesenian Indonesia dengan tari dan musik tradisionalnya. Perhelatan di dalam Indonesia Channel 2013 yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Airlangga sungguh membuat kita semua seakan merasakan betapa kehebatan Indonesia dengan dunia seni dan tarinya yang tak terperikan.
Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk menandai beasiswa bagi para duta seni luar negeri untuk memelajari tari dan seni Indonesia. Sungguh saya melihat betapa keindahan dan kemajemukan budaya Indonesia itu terasa di malam yang mengagumkan itu.
Acara yang dihadiri oleh M. Fachir, direktur Jenderal Diplomasi Publik, Prof. Dr. Kacung Marijan, Dirjen Kebudayaan, Al Busyro Basnur, direktur diplomasi publik, walikota Surabaya, dan sejumlah tokoh budaya dan masyarakat kampus ini memang didesain dengan sangat baik. Kerinduan saya untuk melihat opera Thailand yang pernah saya lihat beberapa tahun yang lalu terasa terobati dengan penampilan orang barat untuk menyanyi dan menari tarian Nusantara ini.
Pagelaran seni dengan latar kerajaan Majapahit ini tentu membuat kita semua bangga akan keanekaragaman budaya Indonesia. Desain panggung yang bagus, disertai dengan tata tari dan koreografi yang bagus ternyata bisa memberikan gambaran utuh tentang budaya Nusantara kita yang adiluhung. Tidak ada keraguan akan kebesaran Nusantara baik di masa lalu maupun di masa depan. Dengan sumpah Amukti Palapa yang dicetuskan oleh Maha Patih Gajah Mada, yang menjadi latar dan sekaligus pesan moral pagelaran tari ini, maka kita semua memperoleh sajian hiburan yang sangat indah dan sekaligus membangun wawasan kebangsaan yang sangat tinggi.
Jika kita melihat keanekaragaman tari Nusantara yang dilakoni oleh para pecinta seni budaya Nusantara tersebut lalu kita tidak mengaguminya, maka tentu ada yang salah di dalam diri kita. Kita lihat bagaimana tari dan seni Bali ditarikan, bagaimana tarian Jawa dilakukan, bagaimana tarian dan musik Jawa Barat dimainkan dan bagaimana musik dan tarian Sulawesi selatan digerakkan. Kita semua akan merasa bahwa ada roh seni yang sangat mengedepan,
Tarian Jawa yang dipadu dengan musik Jawa yang adiluhung tampak gemulai dimainkan. Akan tetapi ketika olah rasa dilibatkan di dalam penglihatan terhadap tarian itu, maka betapa terasa bahwa ada senyawa kimia yang bercampur antara keindahan dan kerohanian, ada perpaduan antara jagat kecil manusia dengan jagat besar Tuhan yang bersenyawa di dalamnya. Kita merasakan desiran bunyi musik Jawa yang mendayu-dayu dengan tarian Jawa yang gemulai.
Kala kita menyaksikan tarian dan musik Sunda, maka akan kita rasakan bahwa ada kekuatan gerak yang diperankan di dalam tarian tersebut. Hampir seluruh tarian tersebut memiliki watak dasar silat yang menjadi kekuatannya. Bukan tarian yang menggambarkan kekerasan akan tetapi memberikan pesan bahwa kekuatan fisik yang prima yang dipadukan dengan gerak tari yang indah akan membangun keserasian antara dunia fisik dengan yang non fisik dalam gerak para penarinya.
Yang juga menarik adalah tarian Bali. Kita tentu familier dengan tarian Bali. Meskipun tidak tahu namanya, akan tetapi ada karakter musik khas Bali yang dengan mudah diduga. Hentakan-hentakan musiknya yang berpadu dengan alunan musik yang rancak tentu menggambarkan bagaimana keriangan musik dan juga sekaligus keheningan musiknya dipertontonkan. Gerak tari yang ditandai dengan gerakan mata yang lincah dan juga gerakan tangan dan kaki dan seluruh tubuh yang serasi memberikan gambaran tentang keserasian antara gerak fisik dan batin yang menggelegar. Topeng yang menghiasi para penari dan juga balutan pakaian yang gemerlap juga menandakan bahwa tarian ini memberikan kesegaran, keindahan dan juga kehalusan Budi sekaligus.
Saya bukanlah orang yang tahu dunia tari dan kesenian. Akan tetapi saya sungguh merasakan bahwa tarian yang dibawakan oleh orang luar Negeri dari berbagai bangsa di dunia tersebut memberikan gambaran keindahan dan kekayaan budaya Indonesia. Dalam episode tari yang menggambarkan perang antara Buta Cakil dengan Arjuna, saya melihat betapa keindahan tari tersebut dipagelarkan. Penari dari Vietnam yang memerankan Buta Cakil menari dengan indahnya. Hanya ada satu kata: “luar biasa”.
Ada banyak anak muda kita yang menyukai gaya menari almarhum Michael Jackson, atau mengagumi boy band dari Korea Selatan dan juga lainnya, akan tetapi sungguh kita harus mengapresiasi dan merasa bangga bahwa tarian Jawa, Sunda, Bali dan Makasar ternyata tidak kalah dengan semua itu. Jika orang luar negeri saja mengagumi dan kemudian mempelajari kesenian Nusantara dengan sangat serius, maka kiranya menjadi tidak arif jika kemudian kita meninggalkannya.
Jangan sampai kita belajar tarian Jaran Kepang atau lainnya justru di luar negeri karena mereka yang mempelajari dan mengembangkannya. Tentu sesuatu yang sangat ironis.
Wallahualam bisshawab.

- Comments