BIROKRASI DAN MEJA
BIROKRASI DAN MEJA
Birokrasi sebenarnya adalah instrumen pemerintah untuk melayani masyarakat. Birokrasi merupakan tangan pemerintah agar program pemerintah dapat dilaksanakan dan berdaya guna bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Melalui birokrasi maka wajah pemerintah yang sebenarnya dapat dilihat. Jadi, baik buruknya pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan birokrasi tersebut tersajikan.
Di dalam Rapat Kerja Nasional (rakernas) Kementerian Agama Republik Indonesia, 27 September 2013, Menteri Agama RI, Dr. Suryadharma Ali menyatakan bahwa ada hubungan antara birokrasi dengan meja. Tentu saja gambaran ini mengarah kepada persoalan kultural yang dihadapi oleh birokrasi kita, yaitu tentang ironi birokrasi yang dikaitkan dengan kata meja itu.
Pertama, birokrasi bawah meja. Ada sejumlah pernyataan yang mengaitkan birokrasi kita dengan meja yang disebut sebagai bawah meja. Kata bawah meja menggambarkan bahwa di dalam birokrasi kita ada sesuatu yang dilakukan dalam relasi hubungan masyarakat yang berciri khas beda dengan prosedur dan standar pelayanan. Bawah meja atau kolong meja adalah suatu istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan ketidakberesan di dalam menyelesaikan masalah. Maka ketika ditunjuk atau diungkapkan agar diselesaikan di bawah meraja atau kolong meja berarti penyelesaian suatu masalah dengan cara yang tidak wajar atau di luar standar operasional.
Penyelesaian di bawah meja berarti juga penyelesaian pekerjaan atau apapun di luar cara yang lazim dan diluarkebiasaan. Bahkan yang lebih ironis lagi adalah penyelesaian persoalan melalui pemberian uang, janji pemberian uang atau cara yang disebut sebagai sogokan atau pemberian uang atau barang yang tidak diizinkan. Atau bahkan juga suap banyak diantaranya yang dikaitkan dengan tindakan bawah meja. Suap atau korupsi sebenarnya dapat dilacak melalui perumpamaan bawah meja atau kolong meja ini. Birokrasi bawah meja selalu memberikan kemudahan bagi siapa yang bisa melakukan negosiasi untuk melakukan pembayaran. Siapa yang ingin cepat selesai urusannya, maka dialah yang akan memperoleh pelayanan cepat dari meja birokrasi. Makanya, di sini tidak ada transparansi terkait dengan biaya pengurusan kebutuhan hidup jika tidak melakukannya dengan cara seperti ini. Jangan pernah berharap agar dapat memperoleh pelayanan prima atau pelayanan yang cepat jika tidak melakukannya dengan cara seperti itu.
Kedua, birokrasi banyak meja. Perumpamaan ini menarik untuk menggambarkan tentang bagaimana pelayanan birokrasi terhadap masyarakat itu harus berada di dalam suatu birokrasi yang rumit. Untuk menyelesaikan masalah administrasi sebagai warga negara, misalnya, dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan, antreannya tentu saja menjadi panjang dan melelahkan. Untuk suatu urusan maka harus melalui banyak meja untuk menyelesiaknnya. Sebuah surat harus diproses secara urut dan dari meja ke meja. Untuk memangkas meja-meja agar lebih cepat penyelesaian pekerjaannya, maka kita harus mengeluarkan sejumlah dana. Setiap meja kiranya juga ada harganya. Banyaknya meja dalam urusan birokrasi tentu juga terkait dengan lamanya penyelesaian pekerjaan. Dan sebagaimana diketahui bahwa banyaknya meja tentu juga terkait dengan banyaknya pegawai yang harus menghandel pekerjaan yang sesungguhnya bisa dikerjakan secara efektif dan efisien oleh beberapa orang saja.
Ketiga, birokrasi meja pingpong. Gambaran tentang birokrasi meja pingpong adalah suatu birokrasi yang di dalam pelayanan terhadap kepentingan masyarakat sering dilakukan dengan mengarahkan penyelesaian pekerjaan kepada yang lain. Di dalam hal ini maka tidak ada kejelasan kepada siapa dan bagaimana penyelesaian pekerjaan tersebut. Seringkali orang yang datang kada aparat pemerintah lalu diarahkan ke tempat lain, lalu diarahkan ke tempat lainnya pula, sehingga seseorang yang mengurus penyelesaian urusannya merasa dipingpong kesana kemari. Orang yang mengurus urusannya tidak memperoleh penyelesaian secepatnya, akan tetapi hanya berputar-putar dari satu meja ke meja lainnya.
Seharusnya setiap lembaga pemerintah memiliki Standart Operasion Prosedure (SOP) yang jelas sehingga setiap orang yang datang ke lembaga Pemerintah tersebut akan dapat memperoleh pelayanan yang prima. Yang bersangkutan akan merasakan kenikmatan dan kemudahan di dalam menyelesaikan urusan birokratisnya. Seringkali diungkapkan bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat, artinya bahwa para states aparatus adalah mereka yang akan melayani masyarakat di dalam urusan sebagai warga negara. Makanya, yang diharuskan bagi para aparat pemerintah adalah melayani masyarakat ini.
Namun demikian, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu, tentu ada harapan yang sangat kuat agar di dalam menjalankan roda pemerintahan melalui birokrasi dalam berbagai levelnya adalah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berbasis ada standart pelayanan minimal dan standart prosedur operasional yang telah dibakukan.
Jika banyak aparat Pemerintah yang menjalankan fungsinya seperti ini, maka masyarakat akan merasakan bahwa mereka telah memeroleh pelayanan yang memadai.
Wallahualam bisshawab.