Sebagaimana saya tulis kemarin bahwa salah satu tipologi kerja organisasional yang mesti dikembangkan di era Kepemimpinan KH. Said Aqil Siraj adalah membangun ideologisasi NU. Hal ini tentu memiliki alasan rasional mengapa hal tersebut yang perlu dilakukan. Jika kepemimpinan NU di masa lalu lebih berorientasi pada tujuan internal dan eksternal untuk pemberdayaan jam’iyah, maka ke depan yang (more..)
Di dalam kerangka menyambut harlah NU tanggal 31 Januari 2011, maka Museum NU menyelenggarakan dua acara yang sangat menarik, yaitu launching foto Hasan Gipo, Presiden HBNO I, yang selama ini jarang dikenal orang tentang siapa tokoh tersebut dan acara launching buku karya Dr. H. Achmad Muhibin Zuhri, dosen IAIN Sunan Ampel, yang juga menjadi pimpinan di Museum NU. Buku yang (more..)
Di dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Ronggolawe Tuban (FKMRT) di Tuban, 30/01/2010, saya mengintrodusir terhadap factor-faktor yang menyebabkan korupsi. Ternyata ketika dilacak tentang factor penyebab korupsi tersebut, maka diketahui ada sejumlah factor. Tentu diantara factor-faktor tersebut, ada factor yang dianggap dominan dan ada (more..)
Hari ini, 30/01/2011, saya diundang oleh Ikatan Mahasiswa Ronggolawe Tuban untuk berbicara tentang Gerakan Anti Korupsi. Acara ini dilaksanakan di Gedung KSPKP Tuban dengan sejumlah pembicara lain. Meskipun acara serupa sudah dilaksanakan di banyak tempat, saya kira bahwa acara ini tetap penting (more..)
Ada banyak tema yang diusung di dalam acara Kongres Guru Besar Indonesia di Hotel Peninsula, Menado, 27-29 Januari 2011. Saya bertepatan mengikuti sesion sidang Komisi A yang membicarakan tentang Pendidikan Bermartabat, HAM dan Demokratisasi. Sidang Komisi ini merupakan ajang untuk mendiskusikan tentang pendidikan, HAM dan Demokratisasi terutama dalam kaitannya dengan bagaimana menghadapi modernisasi dan globalisasi.
Pendidikan memang diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen di dalam kerangka untuk menghadapi kehidupan global dan modernisasi. Pendidikan memang tetap dianggap sebagai instrumen untuk menjadikan atau mencetak manusia Indonesia yang tanggap dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus terjadi.
Saya kira semua sependapat bahwa pendidikan memang menjadi instrumen penting di dalam kerangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Tinggi atau rendahnya kualitas manusia Indonesia sesungguhnya ditentukan oleh kualitas pendidikan. Makanya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak seperti ini, maka dikhawatirkan bahwa kualitas manusia Indonesia juga tidak akan bergerak lebih baik.
Berdasarkan diskusi dan penggambaran para guru besar, bahwa ada dua problem struktural yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Problem aturan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, tentang problem kurikulum tentang Pancasila dan Kewarganegaraan dan juga pendidikan karakter bangsa.
Khusus tentang pendidikan karakter bangsa, maka ada problem mendasar tentang konsep dan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa tersebut. Seperti diketahui bahwa pendidikan karakter bangsa merupakan gambaran pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan nasionalisme, kebangsaan dan kemasyarakatan.
Yang perlu diparhatikan adalah tentang bagaimana pendidikan tetap bisa menjadi Instrumen untuk menumbuhkan semangat dan rasa kebangsaan, nasionalisme dan kemasyarakatan. Pendidikan yang tidak mengarah kepada tujuan tersebut, maka pendidikan tersebut akan gagal dalam proyeksi aksiologisnya.
Ada banyak problem yang terkait dengan pendidikan karakter dan tantangannya, misalnya adalah tentang tayangan televisi yang tidak mendidik. Ada banyak tayangan televisi yang tidak mendukung terhadap upaya membangun karakter tersebut, misalnya tayangan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak-anak dan sebagainya.
Semangat mengembangkan pendidikan karakter tentu saja harus didukung oleh banyak pihak. Keluarga, masyarakat dan pemerintah saja tidak cukup, akan tetapi dunia media juga memiliki peran penting. Jika masyarakat mengembangkan pendidikan karakter, sementara pemerintah dan media tidak mendukung, maka bisa dibayangkan bahwa pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat pun tidak akan berhasil.
Pendidikan memang tanggungjawab semuanya. Tidak bisa hanya dtumpukan kepada pemerintah saja akan tetapi adalah tanggungjawab bersama. Dengan memaknai tanggungjawab pendidikan sebagai milik bersama, maka akan dilakukan share tanggungjawab tersebut. Harus dipahami bahwa tanggung jawab pendidikan tidak bisa dibebankan kepada satu struktur tertentu, misalnya pemerintah.
Kedua problem cultural, bahwa masyarakat kita memiliki kecenderungan semakin permisif. Oleh karena itu, masyarakat juga menjadi semakin permisif di dalam berbagai tindakannya. Di tengah nuansa seperti ini, maka tantangan pendidikan menjadi semakin berat. Makanya, ketika berbicara demokratisasi maka juga bisa dipertanyakan ke mana pendidikan harus diarahkan terkait demokrasi yang permisif tersebut.
Pendidikan semestinya bisa menjawab tantangan demokratisasi yang permisif tersebut. Misalnya melalui upaya untuk mengedepankan pendidikan anti korupsi. Di dalam masyarakat yang permisif maka tindakan koruptif sangat mudah terjadi. Tindakan permisif memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tindakan koruptif.
Oleh karena itu, maka pendidikan anti korupsi harus memperoleh dukungan dari semua pihak agar tindakan koruptif yang sudah menggejala akan dapat dikurangi sedemikian rupa. Tanpa mendidik generasi muda dengan betapa jahatnya tindakan koruptif, maka ke depan juga akan dihasilkan generasi yang permisif di dalam berbagai perilakunya.
Makanya, sangat diperlukan keterlibatan semua pihak, terutama para guru besar, untuk mengedepankan solusi tantangan structural dan cultural dunia pendidikan kita, sehingga ke depan akan diperoleh generasi (more..)