Salah satu problem Departemen Agama yang selalu dijumpai setiap tahun adalah penyelenggaraan haji. Semenjak Pak Muhammad Maftuh Basyuni menjadi Menteri Agama, maka prioritas program yang diancangkannya adalah membenahi sistem haji. Hal itu disadari betul sebab penyelenggaraan haji selalu bermasalah dari tahun ke tahun. Problem kuota sampai pemondokan dan bahkan penyelenggaraan haji terus menuai kritik. Makanya, selama lima tahun menjabat menteri agama perhatian Pak Maftuh selalu terkait dengan perhajian. Dan sebagai wujud kongkrit perjuangan beliau untuk membenahi sistem haji telah memperoleh pengakuan dari lembaga akademik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa. Gelar akademik yang sangat bergengsi. (more..)
Dalam salah satu wawancara, Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Golkar menyatakan: “para menteri kabinet dituntut untuk mampu menciptakan birokrasi yang efisien dan berkualitas tinggi serta menjadikan departemen atau kementerian yang dipimpinnya bersih dari para birokrat yang korup” (Suara karya, 23/10/09).
Memang, salah satu di antara problem berat yang dihadapi oleh Menteri KIB II adalah mengenai good governance. Hal ini tentu saja terkait dengan problem utama birokrasi di Indonesia yang di masa lalu menjadi ladang KKN yang luar biasa. Dalam bidang KKN, maka birokrasi di Indonesia kira-kira menempati urutan pertama, artinya paling banyak terjadi penyimpangan. Sistem familialisme telah menjadi bagian penting di dalam sistem rekruitmen pegawai dalam rentang waktu yang sangat lama. Usianya kira-kira sama dengan lamanya pemerintahan Orde Baru. (more..)
Ketika Pak Boediono mencalonkan diri menjadi pendamping Pak SBY, maka lawan-lawan politiknya menyerang melalui pernyataan bahwa Pak Boed, demikian orang memanggilnya, akan kembali mengembangkan sistem ekonomi Neo Liberal, yang salah satunya ditandai dengan mengemukanya sistem kapitalisme dalam sistem perekonomian di Indonesia. Liberalisme atau Neo Liberalisme hakikatnya sama yaitu penguatan akumulasi modal untuk pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ekonomi pernah menjadi titik tekan dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi pernah mencapai angka ideal, sayangnya bahwa pertumbuhan itu menjadi hancur seirama dengan krisis ekonomi yang mendera dunia. Dampak krisis ekonomi tersebut hingga sekarang masih dirasakan oleh banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang. (more..)
Jawa Pos, 24/10/2009, dalam tajuknya menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa harus sama dengan Menlu sebelumnya, Ali Alatas. Dalam tajuk itu disebutkan bahwa Ali Alatas bisa melakukan mekanisme hubungan luar negeri dengan sangat memadai. Satu kakinya digunakan untuk mempertahankan identitas Indonesia sedemikian kuat, sementara satu kaki lainnya dapat bergerak lincah untuk menjalin komunikasi dan relasi dengan dunia luar secara efektif dan efisien. Di dunia yang berubah cepat sekarang ini, memang dibutuhkan kemampuan untuk tetap eksis dan kemudian berkembang cepat di tengah pusaran kepentingan yang sangat keras. Marty Natalegawa telah memiliki modal sebagai duta besar di Inggris dan juga PBB. Jadi dari sisi variabel pengalaman, kiranya sudah cukup. (more..)
Bersamaan dengan pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, maka sejumlah pemuda dan mahasiswa di Maluku melakukan demonstrasi untuk mengungkapkan kekecewaannya, karena tidak satupun menteri dalam KIB yang berasal dari daerah tersebut. Mereka mendatangi Kantor Gubernur Maluku. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi yang pernah dilakukan oleh pengurus DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di gedung DPRD Maluku, 20/10/09 lalu. Mereka sempat menyegel kantor DPRD. Target unjuk rasa pemuda dan mahasiswa tersebut, sebenarnya adalah memblokade penerbangan dari dan ke Ambon. Karena gagal demonstrasi di bandara, maka mereka pindah ke kantor Gubernur Maluku. Para pemuda dan mahasiswa tersebut berasal dari HMI, IMM, GMNI, GMKI, PMII, PMKRI, BEM IAN dan STAKPN. Yang ironis bahwa ada tuntutan agar Maluku melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (JP, 23/10/09). (more..)
