• October 2026
    M T W T F S S
    « Sep    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

MENGEMBANGKAN UKM DI YOGYAKARTA

Beberapa hari yang lalu, kita mendiskusikan tentang pengembangan UKM di Yogyakarta. Mengapa hal ini diperlukan? Apa relevansinya dengan pemerintah di dalam pengembangan UKM ini?Adakah bahwa pengembangan UKM berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat?
Dari temuan lapangan, maka didapati adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi rumitnya pengembangan UKM, yaitu adanya kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendorong pengembangan UKM, adanya pola ekonomi yang berbasis rent seeking atau pola ekonomi rente, keterbatasan tentang pemasaran produk UKM, sumber daya UKM yang memang belum profesional dan juga kualitas produk yang belum memadai.
Memang harus diakui bahwa ada empat problem yang terkait dengan UKM yang ada semenjak dahulu hingga sekarang. Yaitu problem akses dana, problem kualitas produk, problem kualitas SDM dan problem pemasaran. Empat problem ini merupakan problem yang sistemik, artinya bahwa satu problem mempengaruhi terhadap yang lain. Misalnya problem SDM, maka akan berpengaruh terhadap problem kualitas produk dan berpengaruh terhadap pemasaran, demikian pula problem akses modal juga berpengaruh secara sistemik terhadap kualitas produk dan pemasaran. Demikian seterusnya.
Saya pernah melakukan pemetaan terhadap struktur home industry di Bojonegoro dan Ngawi di dalam kerangka Gerakan Kembali ke Desa (GKD) dengan konsep one village one product. Program ini sudah berlangsung pada waktu Gubernur Basofi Soedirman tahun 1990-an. Atau tepatnya tahun 1995-2000. Kala itu Pak Basofi hanya berkuasa selama satu periode yang diganti oleh pak Imam Oetomo. Problem home industry seperti ini sudah terlacak semenjak itu. Artinya, problem ini adalah problem akut yang hingga sekarang tetap menyejarah.
Akan tetapi hingga sekarang problem ini masih menjadi problem nasional. Berarti bahwa pengentasan kaum UMK tidak bergerak secara signifikan di tengah arus reformasi pembangunan. Menilik kenyataan ini, maka sebenarnya bisa dinyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap problem mendasar UKM belumlah maksimal.
Dalam kasus di Yogyakarta, ternyata bahwa problem utama ini juga belum secara maksimal disentuh oleh pemerintah. Berdasarkan pengakuan para responden yang sempat ditemui di Yogyakarta Fashion Week, ternyata mereka juga belum pernah memperoleh suntikan dana dari pemerintah. Sejauh yang diperoleh adalah sarana untuk mengikuti pameran saja dan pelatihan SDM untuk pengembangan kualitas produk UKM.
Memang sebagaimana yang diungkapkan oleh pejabat DIY, bahwa selama ini memang masih terbatas sentuhan program pada UKM. Memang ada kelompok-kelompok binaan yang disentuh melalui program yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian yang berupa dana pembinaan kepada UMK, akan tetapi jumlahnya masih sangat kecil.
Itulah sebabnya beberapa pelaku bisnis UKM juga mengusulkan agar anggaran untuk UKM bisa dinaikkan. Hal ini mengingat bahwa DIY tidak memiliki sumber daya alam yang kuat selain pariwisata dan ekonomi kreatif. Itulah sebabnya para pengusaha UKM menginginkan agar sentuhan program terutama permodalan dapat ditingkatkan oleh pemerintah.
Kita memang tidak mengingkari bahwa sudah ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi mungkin ke depan harus diperkuat lagi program pemberdayaan UKM. Untuk itu maka yang dibutuhkan adalah pemihakan pemerintah baik dari sisi payung regulasi atau program yang mengarah kepada sasaran langsung para pengusaha UKM.
Wallahu a’lam bi al shawab.

- Comments

MAKNA BERKORBAN DAN BERSYUKUR

Hari raya Idul Adha (1432 H) ini saya memperoleh kesempatan untuk memberikan khotbah di Masjid Maryam Kota Surabaya. Yayasan masjid ini tidak hanya mengelola masjid saja, akan tetapi juga mengelola lembaga pendidikan mulai dari play group sampai SLTA. Bahkan menurut pengurus yayasan bahwa SLTA yang dikelolanya sudah berstandar nasional. Menurut pengurus yayasan, bahwa jumlah muridnya juga semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Biasanya, saya selalu membuat naskah khotbah jika dimintai untuk menjadi khotib. Akan tetapi kali ini saya dengan sangat tepaksa tidak menyiapkan bahan tertulis untuk khotbah saya. Kesibukan observasi lapangan (OL) pada Diklatpim I di Yogyakarta menyebabkan saya tidak sempat untuk menulis naskah khotbah.
Akan tetapi berikut ini, saya ingin berbagi tentang konten khotbah yang saya sampaikan di Masjid Maryam tersebut. Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran dari khotbah yang saya sampaikan.
Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan, sebab kita bisa berkunpul di masjid ini dalam rangka pengabdian kita kepada Allah swt. Kedatangan kita di masjid ini menandakan betapa kita pasrah kepada Allah untuk melakukan ibadah. Selain itu, pada hari ini jutaan umat Islam sedang melakukan ibadah haji. Yaitu muktamar terbesar umat manusia di dalam sejarah kehidupan dunia ini. Ada kurang lebih 5 juta orang berkumpul untuk melakukan ibadah haji. Mereka berkumpul di Arafah lalu Mina untuk menuntaskan ibadah haji.
Melaksanakan ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang kelima dan hanya diberlakukan bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat dan rukun haji. Ibadah haji hanya diwajibkan untuk orang yang cukup kekayaannya. Maka yang tidak memiliki kekayaan ekonomi yang cukup, maka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga sanak keluarga, handai taulan dan keluarga yang berangkat haji semoga dijadikan oleh Allah sebagai haji yang mabrur.
Pada kesempatan seperti ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunianya. Tanpa kenikmatan dan karunia Allah, maka kita ini tidak ada apa-apanya.
Kita harus bersyukur, sebab kita telah diberi kenikmatan oleh Allah berupa nikmat Iman dan Islam. Melalui kenikmatan iman dan Islam itulah maka Nabi Ibrahim bisa melaksanakan kurban dengan menyembelih anaknya yang akhirnya diganti oleh Allah dengan domba besar dari surga. Kita bayangkan bahwa tanpa Iman atau keyakinan yang luar biasa kepada Allah dan juga keislaman atau kepasrahan yang sangat tinggi hanya kepada Allah, maka tidak akan mungkin ada orang yang berkorban sedemikan besar untuk Tuhannya. Jadi nikmat Allah yang berupa keimanan dan keislaman adalah nikmat yang tiada taranya.
Hidayah Allah itu sesungguhnya diberikan kepada siapa saja. Tidak ada yang terkecuali. Semua hamba Allah itu diberinya hidayah. Hanya saja ada yang mampu menerimanya dan ada yang tidak mampu menerimanya. Ia laksana sinar matahari yang bisa menyinari apa saja. Hanya saja ada orang yang menutup atau membuka rumahnya agar sinar matahari tersebut masuk ke rumahnya. Makanya, ada sinar yang masuk dan ada sinar yang tidak masuk ke dalam rumah. Jika jendela atau pintu kamar dibuka lebar-lebar, maka sinar matahati itu pasti akan menghampiri rumahnya. Akan tetapi jika jendela dan pintu rumah ditutup dengan rapat, maka akan dapat dipastikan bahwa akan ada kegelapan di dalam rumah itu.
Hidayah Tuhan yang berupa Iman dan Islam adalah laksana rumah tersebut. Jika kita mau membuka jendela hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan, maka akan dipastikan bahwa iman dan Islam itu akan masuk ke dalam dan terasa kuat di dalamnya. Akan tetapi jika kita menutup hati kita, maka cahaya iman itu juga tidak akan pernah masuk dan meresap di dalam hati kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur atas ni’mat al udzma ini dan semoga kita akan terus menerus memperoleh hidayahnya.
Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa lan kafartum inna adzabi lasyadid.
Wallahu a’lam bi al shawab.

- Comments

SURVEY TETAP PENTING

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai metode penelitian, maka survey dapat dijadikan sebagai metode untuk mendeskripsikan suatu fenomena secara akurat dan valid. Survey hanya dapat dipakai untuk menggambarkan suatu fenomena yang bercorak deskriptif.
Sebagai metode penelitian deskriptif, maka yang akan digambarkan adalah deskripsi tentang fenomena yang relevan untuk disurvey. Untuk kepentingan analisis biasanya digunakan analisis persentase atau sejauh-jauhnya analisis tabel silang.
Pertanyaannya adalah sejauh manakah perlunya survey untuk kepentingan politik, sosial, atau juga untuk pelayanan publik. Sesungguhnya survey memiliki urgensi yang mendasar di tengah minimnya informasi tentang sesuatu yang dibutuhkan. Misalnya, ketika ada seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati atau walikota atau bahkan gubernur atau presiden, maka survey akan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui popularitasnya.
Makanya banyak yang menggunakan jasa lembaga survey untuk memahami bagaimana tingkat popularitas dirinya di tengah calon lainnya dan juga bagaimana tingkat keterpilihan yang bersangkutan di dalam pemilu atau pemilukada. Berdasarkan survey tersebut, maka akan diketahui prediksi tentang apa dan bagaimana posisi diri seorang calon di dalam pertarungan politik.
Pada saat akan dilaksanakan Pilihan Gubernur Jawa Timur, saya dan kawan-kawan menyelenggarakan survey tentang calon gubernur Jawa Timur. Survey ini memang secara khusus dilakukan terhadap santri-santri di pesantren di Jawa Timur. Mulai dari Banyuwangi sampai Lirboyo. Ada sebanyak 10 pesantren yang diteliti. Di dalam survey ini ternyata menempatkan Pak De Karwo sebagai calon yang populer. Makanya, kemudian juga ada yang menduga bahwa survey itu didanai oleh calon gubernur. Padahal survey ini didanai sendiri dengan tujuan untuk memperoleh masukan tentang bagaimana pengetahuan santri tentang pilihan gubernur. Makanya ada seorang pendukung lawan politik Pak De Karwo yang menyatakan bahwa survey ini tidak valid atau santri di mana dan gang berapa, sehingga menghasilkan kesimpulan seperti itu.
Sebagai penelitian yang bercorak politik, maka kemudian didiskusikan di IAIN Sunan Ampel dan diblow up secara besar-besaran oleh media. Makanya kemudian menjadi berita yang eksklusif. Padahal sebenarnya survey tersebut hanya akan dijadikan sebagai input informasi tentang pilihan gubernur.
Akan tetapi bagi saya yang lebih penting adalah temuan penelitian yang menyatakan bahwa ketaatan santri pada kyai memudar dalam urusan politik. Hampir 50 persen santri tidak mematuhi pilihan politik kyainya. Namun demikian santri tetap mematuhi ajaran kyai dalam bidang keagamaan. Hampir 90 persen santri patuh ada aspek keagamaan kyai.
Akan tetapi sesungguhnya yang lebih mendasar adalah pentingnya survey untuk mengetahui pelayanan publik. Melalui survey ini, maka akan diketahui tingkat kepuasan masyarakat atau kepuasan pelanggan tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga swasta atau lembaga pemerintah. Misalnya dapat dilakukan survey tentang pelayanan pemerintah tentang pelaksanaan haji, pelayanan pemerintah tentang rumah sakit, pelayanan pemerintah tentang transportasi darat, laut atau udara dan sebagainya.
Melalui survey yang akurat, maka akan dapat diketahui secara obyektif tentang apa dan bagaimana respon pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pelayan publik. Instansi seperti dinas pelayanan pajak dalam berbagai jenis layanannya akan sangat perlu untuk menggunakan layanan jasa lembaga survey terutama untuk mengetahui kualitas pelayanannya dan bagaimana tingkat kepuasan pelanggannya.
Dengan memahami hasil survey yang dilakukan secara memadai dan bertanggung jawab, maka akan dihasilkan solusi dan kebijakan yang tepat. Melalui jasa survey yang benar tentu akan dihasilkan problem solving yang memadai. Jadi apapun kenyataannya, lembaga survey yang berintegritas akan sangat penting peranannya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

- Comments

PERLU INDEPENDENT SURVEY

Hari-hari ini dunia media diributkan oleh hasil survey tentang Calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Ada banyak survey yang dilakukan oleh Lembaga survey tentang siapa yang paling layak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Survey dengan bermacam-macam lembaga dengan hasil yang bermacam-macam pula.
Anehnya antara satu lembaga survey dengan lembaga survey yang lain hasilnya bukan hanya berbeda tetapi bertolak belakang. Masing-masing lembaga survey juga menghasilkan temuan yang berbeda tentang hasil surveynya itu. Dalam contoh, bahwa Lembaga Survey yang satu menempatkan Megawati di urutan teratas, akan tetapi lembaga survey yang lain menempatkan Megawati sebagai calon terbawah.
Tentu ada alasan mengapa terjadi perbedaan seperti itu. Bisa saja yang satu beralasan bahwa survey dilakukan di daerah basis PDIP sehingga menghasilkan temuan seperti itu, sementara yang lain menyatakan bahwa survey tersebut tidak berbasis daerah konstituen.
Kehadiran lembaga survey memang dibutuhkan. Artinya, bahwa melalui survey tersebut akan dapat diketahui seberapa kekuatan calon presiden tersebut memperoleh dukungan massa. Demikian pula seberapa tingkat popularaitas calon, aksesibilitas, akseptabilitas calon dan juga derajat keterpilihan calon dimaksud. Melalui survey, maka akan diketahui peluang yang bersangkutan.
Hanya saja bahwa lembaga survey di Indonesia kebanyakan merangkap tim sukses. Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Survey Indonesia, atau Pusdeham adalah lembaga survey yang sekaligus juga tim sukses calon yang akan bertarung di Pilkada atau Pilpres. Dalam banyak hal, maka lembaga-lembaga survey tersebut menjadi tim sukses dari calon yang akan bertarung di dalam pemilihan umum atau pemilukada.
Banyak tudingan tentang lembaga survey tersebut, misalnya bahwa lembaga survey lebih menyuarakan kepentingan pemberi dana dari pada obyektivitas pelaku survey. Di dalam hal ini, maka lembaga survey sama halnya dengan lembaga-lembaga lain yang juga berbalut dengan kepentingan yang membayarnya. Jika aksesibilitas Megawati lebih tinggi dari yang lain, maka hal itu dikaitkan dengan dana yang diterimanya dari parpol tertentu. Demikian pula ketika Abu Rizal Bakri yang bertengger di atas juga dikaitkan dengan partai yang dipimpinnya tersebut.
Lembaga survey sesungguhnya memiliki manfaat terkait dengan gambaran mikro tentang apa yang disurvey. Bahkan di dalam banyak hal, maka hasil survey bisa mempengaruhi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas policy maker. Hal ini menandakan bahwa survey memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam percaturan kebijakan publik. Bahkan juga ketika seseorang akan mencalonkan diri pada jabatan politik, maka terlebih dahulu juga mengukur popularitasnya dari survey yang dilakukan oleh lembaga survey. Survey tentang pelayanan publik tentu sangat powerfull di dalam mempengaruhi kebijakan yang akan ditentukan.
Oleh karena peran strategisnya ini, maka kehadiran lembaga survey menjadi sangat penting. Hanya saja yang dibutuhkan adalah lembaga survey yang independen dan mengedepankan kejujuran dan integritas yang tinggi. Di negara maju, maka kehadiran lembaga survey sangat dibutuhkan. Dan yang juga penting untuk dicatat bahwa lembaga-lembaga survey tersebut sangat mengedepankan profesionalisme. Mereka tidak larut dengan kepentingan yang mendanainya. Bahkan juga jangan sampai merugikan yang mendanainya dengan bersikap tidak obyektif.
Melalui survey yang independen ini, maka akan diketahui secara jelas apa dan bagaimana posisi seseorang di dalam kerangka peta politik nasional atau politik lokal. Maka tidak ada alasan untuk berkata yes saja tanpa memperdulikan obyektivitas data yang dihasilkannya.
Agar bisa menjadi independen, maka para peneliti atau surveyor-nya juga harus memiliki mentalitas independen. Dan saya yakin bahwa melalui mentalitas independen, maka akan dihasilkan produk survey yang akan membawa kemanfaatan bagi yang membutuhkannya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

- Comments

MENCERMATI PEMIHAKAN PEMERINTAH PADA UKM

Saya kira sudah banyak aturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur segala aspek kehidupan di negeri ini. Sebagaimana aturan, maka ia tentu dimaksudkan untuk menjadi pedoman di dalam mengatur tertib masyarakat. Di dalam kehidupan ini memang diperlukan aturan agar tertib sosial bisa berjalan sesuai dengan keinginan bersama.
Peraturan adalah pedoman yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat dalam kategori tertentu. Oleh karena itu setiap peraturan mestilah memiliki tema atau subyek tindakan yang akan dinilai. Jika kita menggunakan konsepsi Geertzian, maka aturan adalah pedoman untuk melakukan tindakan atau pattern for behavior.
Kali ini, saya ingin melihat aturan tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terhadap pembinaan pasar tradisional. Saya memang bukanlah ahli hukum, sehingga analisis yang saya lakukan bukanlah menggunakan analisis hukum yang mendasar, akan tetapi hanyalah analisis permukaan saja dan bersifat more or less.
Yang akan saya lihat adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan menteri ini terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
Sebagaimana peraturan yang lazim, maka peraturan menteri ini juga diawali dengan memperkenalkan definisi tentang pasar, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko, toko modern dan hal-hal lain yang terkait dengan keberadaannya. Akan tetapi terkait dengan UMKM, maka saya hanya akan menyoroti trntang pasar tradisional.
Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
Jadi sesungguhnya yang perlu untuk digarisbawahi dalam kaitannya dengan aturan ini adalah tentang pembinaan terhadap dan pemberian perlindungan kepada pasar tradisional, dan lainnya sebab disinilah sesungguhnya tempat untuk berusaha dan mencari nafkah tersebut sangat mengedepan. Di pasar tradisional inilah berkumpul sejumlah orang yang berusaha untuk mencari nafkah di dalam menghidupi keluarganya. Makanya, aturan pembinaan dan pengembangan mereka yang sesungguhnya penting untuk dikedepankan.
Secara umum, peraturan menteri ini sudah cukup komprehensif, artinya bahwa tentang bagaimana pendirian pasar tradisional, mart, hipermart, toko, toko modern dan sebagainya sudah diatur. Demikian pula dimana dan pada tempat macam apa hal tersebut bisa didirikan juga sudah diatur secara mendasar. Bahkan analisis sosial ekonomi juga sudah dirumuskan, misalnya tentang struktur penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan ekonomi rumah tangga, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan UKM lokal, penyerapan tenaga lokal, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM, keberadaan fasilitas sosial dan umum, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak hypermart dengan pasar tradisional, dan juga CSR. Semua ini perlu dilakukan sebelum seseorang atau perusahaan mendirikan jenis usaha tersebut.
Yang juga diatur dalam kaitannya dengan UMKM adalah program kemitraan usaha. Di dalam hal ini, maka toko modern haruslah memiliki kemitraan dengan UMKM dalam bentuk kemasan, pemasaran produk dan penyediaan lokasi usaha bagi UMKM. Hanya saja bahwa standar untuk menentukan kelayakan pasokan barang sangat ditentukan oleh pemiliki toko modern. Agar mekanisme kemitraan ini dapat berlangsung dengan sangat memadai, maka juga diatur mekanisme potongan harga, dengan berbagai macam variannya.
Dari aspek pengaturan usaha, bisa saja peraturan ini sudah konprehensif. Namun demikian dari sisi konseptual, bahwa perlindungan tehadap pasar tradisional belum kelihatan menonjol bahkan untuk pemberdayaan pasar tradisional juga hanya diatur di dalam dua pasal, tentang pengelolaam pasar tradisional oleh BUMN, BUMD, koperasi, swasta, pemerintah maupun pemerintah daerah, serta perlunya pemberdayaan bersama untuk pasar tradisional.
Jadi rasanya pemihakan terhadap pasar tradisional sebagai tempat dunia usaha kaum pedagang kecil dengan modal kecil dan unit usaha lokal belum memperolah tempat yang memadai di dalam peraturan menteri perdagangan ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.

- Comments