Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

PAHLAWAN DAN PEMIMPIN

Peringatan Hari Pahlawan memang sudah berlalu. Tanggal 10 Nopember adalah Hari Pahlawan yang hingga sekarang dan bahkan sampai kapanpun akan tetap diperingati oleh bangsa Indonesia. Di seluruh pelosok negeri juga dilaksanakan upacara penting ini. Suasana heroik biasanya juga mewarnai upacara yang dianggap sebagai hari monumental bagi bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pahlawan adalah orang yang dianggap memiliki sumbangsih bagi perjalanan republik ini dalam berbagai bidangnya. Makanya dikenal ada pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan pembangunan, bahkan juga ada pahlawan devisa dan palawan tanpa tanda jasa. Dua yang terakhir tentu saja adalah gelar yang diberikan kepada sekelompok orang atau individu yang melakukan perbuatan untuk membantu atau melakukan sesuatu yang dianggap menguntungkan. Guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan TKI yang bekerja di luar negeri dianggap sebagai pahlawan devisa.
Apa pun sebutannya, yang penting seorang pahlawan adalah orang yang pernah memberikan jasa yang besar bagi bangsa dan negara. Di antara yang jelas kriterianya adalah mengenai pahlawan kemerdekaan dan pahlawan revolusi. Pahlawan kemerdekaan tentu saja adalah orang yang mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan memerdekakan bangsa Indonesia. Meskipun tetap ada kontroversi, akan tetapi indikator dan ukurannya relatif jelas. Demikian pula pahlawan revolusi juga jelas siapa orangnya dan apa kontribusinya bagi bangsa dan negara Indonesia.
Yang agak rumit adalah tentang pahlawan pembangunan. Kerumitannya adalah untuk menentukan indikator dan kontribusinya bagi bangsa dan negara. Apakah yang akan dianggap sebagai pahlawan adalah presiden, menteri, kepala lembaga atau lainnya. Aau bahkan masyarakat yang mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Makanya sejauh yang sudah dilakukan adalah menyebut Bapak Pembangunan dan hal itu disematkan kepada Presiden Soeharto.
Di dalam banyak hal, pahlawan identik dengan heroisme. Pahlawan adalah hero. Makanya pahlawan haruslah orang yang hidup dalam nuansa heroisme. Seperti dalam perebutan kemerdekaan, perebutan kekuasaan yang dimenangkan. Orang yang memiliki peran besar lalu bisa disebut sebagai pahlawan. Itulah sebabnya pengakuan terhadap kepahlawanan Soeharto dan Gus Dur masih tertunda sebab memang ukurannya yang belum jelas benar.
Jika di era Orde Lama, maka pemberian gelar pahlawan tentu lebih banyak dikaitkan dengan gelar kepahlawanan kemerdekaan. Artinya orang yang diberi gelar pahlawan adalah orang yang berjasa bagi kemerdekaan bangsanya. Kemudian di era Orde Baru juga dikaitkan dengan sumbangannya bagi nusa dan bangsa.
Pemberian gelar pahlawan adalah merupakan sebuah pengakuan tentang peran seseorang dalam kaitannya dengan negara bangsa. Jadi pengakuan kepahlawanan bukan hanya kebanggaan bagi keluarga, akan tetapi juga bagi masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya gelar kepahlawanan merupakan gelar tentang pengakuan masyarakat dan bangsa untuk orang yang memiliki peran besar bagi bangsanya.
Hanya saja terkadang kepahlawanan juga dikaitkan dengan persoalan politik. Artinya bahwa dimensi politiknya juga menonjol. Seseorang akan bisa memperoleh pengakuan sebagai pahlawan jika secara politik menguntungkan terhadap rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, orang yang menjadi lawan politik jangan pernah berharap untuk memperoleh pengakuan sebagai pahlawan.
Akan tetapi yang sesungguhnya diperlukan oleh bangsa ini adalah pemimpin bangsa yang memiliki empat sifat utama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, yaitu siddiq, amanah, tablig dan fathonah. Bangsa yang sedang membangun butuh kepemimpinan yang memang memiliki sifat seperti itu. Hanya melalui kepemimpinan yang memiliki sifat jujur, terpercaya, transparan dan berkecerdasan yang komprehensif saja, maka bangsa ini akan menapaki jalan yang benar di dalam membangun bangsanya.
Kita butuh pemimpin yang berjiwa pahlawan yaitu pemimpin yang merelakan jiwa dan raganya untuk kemajuan Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.

PEMERINTAHAN YANG KUAT

Di dalam diskusi kelas yang diselenggarakan oleh peserta Diklatpim Tingkat I, maka ada pemikiran tentang bagaimana peran pemerintah yang kuat dalam membangun bangsa yang berkeadilan. Pembangunan berkeadilan sesungguhnya adalah impian semua orang di Indonesia. Dan meskipun untuk membangun yang berkeadilan tersebut adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, akan tetapi pemerintah tentu memiliki peran yang menentukan. Peran tersebut tentu terkait dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan.
Secara konseptual, maka pemerintah dibentuk adalah untuk menjadi instrumen untuk pembangunan berkeadilan. Makanya, secara kontraktual, bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan melalui dukungan dan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha. Dukungan masyarakat dan dunia usaha sangat penting sebab pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan tersebut tanpa peran serta keduanya.
Di dalam konsepsi pembangunan disebut sebagai pembangunan partisipatoris, yaitu pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Di dalam literatur pembangunan juga dikenal istilah perencanaan partisipatif yaitu perencanaan yang melibatkan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Melalui perencanaan partisipatif, maka diharapkan bahwa perencanaan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat. Asumsinya adalah semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, maka akan semakin besar peran masyarakat di dalam implementasi pembangunan tersebut.
Dalam kasus pemberdayaan UMK, maka sesungguhnya peran pemerintah sangat besar. Pemerintahlah yang menyediakan payung regulasi tentang pemberdayaan UMK, demikian pula yang memutuskan kebijakan bagi pengembangan UMK. Pemerintah juga yang merencanakan dan menganggarkan kebutuhan pengembangan UMK. Itulah sebabnya maka pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan di dalam pemberdayaan UMK dimaksud.
Sebagaimana diketahui bahwa sudah banyak regulasi yang mengatur tentang UMK dalam kaitannya dengan dunia usaha lainnya. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai Perda sudah ada. Akan tetapi problemnya adalah bagaimana payung regulasi tersebut memihak atau pro kepada pemberdayaan UMK. Banyaknya aturan belum tentu menjadi indikator tingginya peran pemerintah untuk pemberdayaann UMK.
Oleh karena itu, yang sesungguhnya dibutuhkan adalah keberpihakan pemerintah untuk membangun UMK. Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan dalam observasi lapangan di Yogyakarta, bahwa masyarakat UKM belum secara memadai untuk memperoleh sentuhan program pemerintah. Tata niaga ekspor produk UMK juga masih mengalami kendala yang serius. Kebanyakan produk UMK diekspor melalui pihak broker, sehingga keuntungan bagi UMK sangat rendah. Mereka tidak mampu melakukan direct selling sebab ada kendala pasar, modal dan jaringan internasional. Dalam banyak hal, jaringan perdagangan internasional sudah dikuasai oleh badan-badan eksporter yang telah menancapkan pengaruhnya semenjak lama. Makanya, ketika para pengusaha UMK akan melalukan perdagangan internasional maka akan selalu terkendala oleh kenyataan tersebut. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan.
Pemerintah harus mengatur agar produk UMK dapat memiliki pasar yang baik dan tidak selalu menjadi makanan empuk para eksporter yang sering tidak berpihak kepada nasib pengusaha UMK.
Jadi pemerintah harus selalu hadir di tengah keinginan untuk membangun bangsa dalam koridor keadilan.
Wallahu a’lam bi a shawab.

DIKLATPIM DAN PEMBELAJARAN KEPEMIMPINAN

Sudah menjadi pemimpin ternyata masih harus belajar kepemimpinan. Itulah yang kira-kira pertama kali dirasakan oleh beberapa kawan yang mengikuti Diklatpim Tingkat I di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Pertanyaan ini tentunya layak dikemukakan sebab di antara peserta ini ternyata sudah ada yang memiliki pengalaman sebagai pejabat eselon I dalam varian instansinya.
Melalui proses panjang selama mengikuti pendidikan ini, maka akhirnya diketahui bahwa selalu ada manfaat dari proses belajar. Saya lalu menjadi ingat Sabda Nabi Muhammad saw yang menyatakan “carilah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat.” Jadi pendidikan adalah long life education atau pendidikan sepanjang masa atau juga disebut sebagai life long education atau pendidikan sepanjang hayat. Jadi sebelum muncul konsep baru tentang pendidikan sepanjang hayat, maka Nabi Muhammad saw sudah mengajarkannya.
Pendidikan apapun, di manapun dan bagaimanapun selalu memiliki peran penting di dalam kehidupan ini. Sejarah telah membuktikannya. Bangsa yang pendidikan masyarakatnya maju adalah bangsa yang maju. Kemajuan pendidikan menjadi salah satu aspek penting di dalam indikator pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Pendidikan dan Latihan yang diselenggarakan oleh LAN adalah pendidikan khusus kepemimpinan. Maka sesungguhnya yang ditransferkan di dalam proses pembelajaran adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin. Saya memang sependapat dengan teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan memang dilahirkan. Bisa saja lahir dari situasi sosial yang memang menghendaki kelahirannya atau yang memang didesain untuk menjadi pemimpin.
Di dalam situasi krisis biasanya akan melahirkan pemimpin. Masa krisis akan menjadi faktor eksternal lahirnya pemimpin. Di era penjajah, dimana tekanan eksternal sangat kuat, maka akan menghasilkan banyak pemimpin nasional. Mereka tidak lahir secara instan, akan tetapi lahir karena tekanan situasi yang sangat kuat. Di dalam hal ini, maka mereka akan menjadi pemimpin ideologis yang sangat kuat. Itulah sebabnya di era penjajahan akan selalu lahir pemimpin dengan tingkat ideologis yang sangat tinggi.
Berbeda dengan pemimpin yang dilahirkan oleh era keteraturan sosial yang kuat, maka yang lahir adalah pemimpin yang lebih fragmatis. Apalagi jika pemimpin tersebut tidak lagi mengenal atau merasakan masa-masa yang sulit, sehingga tidak merasakan pahit getirnya perjuangan. Itulah sebabnya, pesan Bung Karno adalah “jangan lupakan sejarah”.
Diklatpim tentu tidak akan melahirkan pemimpin heroik. Diklatpim akan melahirkan pemimpin yang secara struktural akan membangun komitmen untuk menjalankan yugas dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh institusinya. Dia akan membangun dan mengimplementasikan ide atau visinya di dalam permanent system yang digelutinya. Oleh karena itu, yang bersangkutan akan mengembangkan idenya untuk perbaikan dan pengembangan program yang terkait dengan tupoksinya.
Di dalam acara Pembukaan secara resmi Kantor Administrasi Negara, maka Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AE Mangindaan, menyatakan bahwa untuk memangku jabatan eselon I, maka dipersyaratkan “didik duduk”. Artinya, bahwa seorang pejabat akan dapat menduduki jabatan eselon I selama yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan eselonisasinya.
Jika di masa lalu bisa saja seseorang menduduki jabatan tertentu tanpa pendidikan yang setara, maka sekarang tidak bisa lagi. Itulah sebabnya Diklatpim Tingkat I ini sangat penting sebab memang merupakan persyaratan bagi pejabat atau yang sudah menjabat untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tugasnya.
Jadi, diklatpim memang akan menghasilkan pemimpin dalam kapabilitasnya sebagai pemimpin struktural yang akan menyangga kepemimpinan administratif dan pengambil kebijakan yang relevan dengan tupoksinya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

KETELADANAN PEMIMPIN

Sebagai agama yang mengajarkan tentang arti pentingnya kepemimpinan, maka Al Qur’an menyatakan bahwa pada diri Nabi Muhammad saw adalah contoh yang baik atau uswah hasanah khususnya bagi orang yang menginginkan adanya keteraturan kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah apakah ada relevansi antara kepemimpinan dengan keteraturan dunia?  Sebagai jawabannya, maka dapat dipastikan bahwa ada relevansi yang signifikan antara keduanya.  Keterkaitan tersebut dapat dilihat di dalam berbagai praksis kehidupan yang menyejarah di dalam dunia ini.

Di dalam sejarah agama-agama, maka berbagai konflik yang terjadi sesungguhnya dipicu oleh bagaimana para pemimpin mereka menafsirkan tentang relasi antar agama-agama. Di dalam konflik antara suku-suku di India dengan etnis Arya di India, maka mempertemukan antara Rahwana atau Dasamuka yang merupkan representasi kulit berwarna di India atau masyarakat asli India dengan etnis Arya yang datang dari utara berkulit putih dan berbeda kepercayaan dengan kelompok lainnya. Jika Rahwana dan bangsanya menyembah Dewa  Syiwa, maka kelompok bangsa Arya menyembah Dewa Indra yang keduanya kemudian bertempur di dalam episode Epos Ramayana. Jadi pemimpin kedua bangsa berperang untuk kepentingan masing-masing bangsanya. Konflik atau ketidakteraturan di India tersebut terjadi karena pimpinannya berpegang pada prinsip kebenaran masing-masing.

Perang paling monumental adalah Perang Salib yang melibatkan tentara Islam dan Kristen di zaman pertengahan.  Pimpinan tertinggi atau Panglima Perang Islam adalah Salahuddin al Ayyubi dan Pimpinan tertinggi tentara Kristen atau Panglima Perangnya adalah Richard Berhati Singa. Keduanya adalah pimpinan bangsa yang ditangannya segala keputusan berperang atau tidak berperang ditetapkan. Perang seratus tahun tersebut menjadi tonggak bagi pembagian dunia Islam dan Kristen yang batas-batasnya sangat jelas. Perang ini tentu mengakibatkan banyak kerusakan, baik harta maupun nyawa. Dan tentu saja masing-masing ingin menjadi pemenang. Jadi, pimpinan juga menentukan terhadap adanya ketidakteraturan di  dunia ini.

Sejarah tentu bukan peristiwa ideal. Di dalam sejarah selalu ada bercak-bercak darah yang menetes karena sabetan pedang atau tembakan senapan bahkan meletusnya bom yang meluluhlantakkan dunia dan manusia di dalamnya. Sejarah apapun menggambarkan tentang jatuhnya air mata kesedihan karena ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Di dalam sejarah Islam, misalnya diketahui bagaimana Sayyidina Usman dan Sayyidina Ali meninggal karena keculasan lawan-lawan politiknya. Demikian pula meninggalnya Sayyidina Hussein di Padang Karbala.

Ketika Sayyidina Hussein akan pergi dengan keluarganya untuk mendatangi Padang Karbala, maka beliau dilarang pergi. Ada semacam firasat yang menggambarkan bahwa Sayyidina Hussein dan keluarganya akan dibantai habis oleh lawan politiknya. Ternyata betul bahwa Sayyidina Hussein dan keluarganya dihabisi di Padang Karbala. Kepalanya ditebas dari depan dan lepas dari tubuhnya. Cucu Nabi Muhammad saw yang suci ini harus berkalang tanah dalam sejarah Islam politik yang terjadi kala itu. Muawiyah menang di dalam percaturan kekuasaan politik,  sedangkan Sayyidina Hussein menang di dalam percaturan kultural berbasis moralitas. Sayyidina Hussein dikenang sebagai syahid yang luar biasa dalam membela kebenaran yang berbasis moralitas keislaman di kala itu. Ia dikenang oleh umat manusia sebagai orang suci sampai akhir zaman. Kenyataan historis ini juga menyiratkan suatu gambaran bahwa pemimpinlah yang menentukan apakah dunia ini akan teratur atau tidak.

Dengan demikian, sebenarnya dunia ini akan menjadi aman atau tidak sangat tergantung kepada para pemimpinnya. Itulah sebabnya  kedudukan pemimpin sangat menentukan terhadap bagaimana keteraturan sosial atau konflik sosial itu akan terjadi. Secara konseptual, maka dua fenomena ini menghasilkan teori sosial yang menjadi grand theory, yaitu teori konflik dan teori keteraturan sosial.

Bagi umat manusia, sebenarnya yang dibutuhkan adalah keteraturan sosial. Siapapun orangnya tentu tidak ingin ada suasana seperti di Afghanistan, Irak, dan dan negara lain  yang berada di dalam nuansa konfliktual. Bagi orang yang memiliki nurani tentang kerukunan, keharmonisan dan keselamatan berbasis pada etos keagamaan dan kedamaian.

Untuk meraih keadaan seperti ini, maka peran pemimpin menjadi sangat besar. Secara historis dapat diketahui tentang bagaimana contoh Nabi Muhammad saw membuat Piagam Madinah, yang merupakan contoh kongkrit tentang bagaimana membangun kehidupan masyarakat yang plural dan multikultural dalam satu ikatan kepemimpinan yang memberi keteladanan dan perdamaian. Ada hak dan kewajiban dari masing-masing kabilah atau suku yang berbeda tersebut dalam koridor kesepahaman di antara mereka.

Dalam lingkup Indonesia, kita juga memiliki contoh tentang pemimpin bangsa yang berhasil merumuskan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Keberagaman sebagai pilar kebangsaan. Melalui pilar kebangsaan sebagaimana yang dirumuskan para pemimpin bangsa tersebut, maka kita sekarang menikmati kehidupan bernegara yang aman, tertib dan damai. Makanya, sudah saatnya jika kita bersyukur atas nikmat kebangsaan yang kita raih sekarang. Tanpa usaha untuk mepersatukan bangsa sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, mungkin kita sekarang sudah tercerai berai. Jadi, kiranya memang ada relevansi antara keteladanan pemimpin dengan keteraturan sosial di dalam suatu negara.

Wallahu a’lam bi al shawab.

KENDALA DAN SOLUSI PENGEMBANGAN UMK

Di kota Yogyakarta terdapat sebuah organisasi yang kemudian dikenal sebagai Forum Komunikasi UMKM yang didirikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  Organisasi ini  sekarang memiliki sebanyak 14 kelompok dengan anggota sebanyak 30-60 orang. Menurut Forkom, bahwa perlu ada kebijakan yang memihak atau pro UMK.  Sebagai contoh, dalam hal pemasaran, maka UMK juga tidak memiliki daya tawar yang kuat, misalnya untuk masuk ke Mall, maka Mall memiliki otoritas penuh untuk menerima atau menolak. Hal ini tentu saja terkait dengan standar yang ditetapkan oleh Mall itu. UMK yang belum memiliki brand yang kuat dengan desain dan produk yang sangat bagus, tentu  tidak akan pernah bisa bersaing untuk masuk ke Mall. Standarnya sangat tinggi, sementara itu banyak UMK yang tidak bisa memenuhi. Melalui kesulitan pemasaran lewat jalur formal ini, maka pengusaha UMK lalu harus mencari pasar sendiri.

Di dalam hal bahan baku, maka juga sering para pengusaha UMK berhadapan dengan para pengusaha besar. Contohnya bahan baku kulit, maka sering para pengusaha besar dari luar daerah mempermainkan harga kulit tersebut. Belum lagi ketika mendapatkan order yang diperoleh lewat pengusaha, maka biasanya  bahan baku juga mereka yang menyediakan. Akibatnya, pengusaha UMK hanya menjadi pekerja untuk para pengusaha perantaranya. Mereka yang lebih berkuasa menentukan harga bahan baku, harga jual dan yang memasarkannya. Jadi dalam banyak hal, pengusaha UMK hanya menjadi pekerja saja.

Problem yang paling berat adalah terkait dengan ekspor produk UMK. Di dalam hal ini, para pengusaha UMK benar-benar menjadi kelompok pengusaha yang sangat tergantung kepada pemberi kerja. Belum lagi problem di jalanan yang sering juga mengganggu, misalnya ketika pengiriman barang ke Semarang –harus melalui transportasi laut—maka di jalan juga banyak tarikan yang harus ditanggung oleh pengusaha. Meskipun jumlahnya kecil-kecil, akan  tetapi jumlah  banyak, sehingga jika dikalkulasi juga bisa memberatkan terhadap pengusaha UMK. Selain itu juga kualitas teknologi terapan yang dimiliki oleh pengusaha juga sering ketinggalan zaman, sehingga kualitas produk juga kurang memadai. Akibat lebih jauh adalah ketidaksiapan produk UMK untuk bersaing dengan pasar dalam negeri sendiri maupun pasar internasional.

Seorang pengusaha UMK juga menyatakan tentang  problem yang menyangkut CSR. Kebanyakan  BUMN/BUMD juga mengalokasikan CSR-nya hanya untuk kepentingan ke dalam. Misalnya untuk kepentingan koperasi karyawan. Jadi yang dialokasikan untuk masyarakat, misalnya untuk UMK nyaris tidak ada. Jika kita meminta kepada BUMN untuk membantu terhadap kepentingan UMK, maka juga nyaris tidak memperoleh jawaban yang memadai. Jadi CSR hanya untuk kepentingan internal perusahaan.

Ke depan kita juga akan menghadapi AFTA. Namun demikian respon terhadap hal ini juga belum nampak mengedepan. Dengan adanya AFTA,  maka akan semakin banyak pengusaha UMK yang akan mati. Persaingan dengan barang-barang dari luar negeri misalnya Cina, Taiwan dan sebagainya yang secara bebas akan memasuki Indonesia, maka jelas akan mematikan usaha-usaha kecil dan mikro. Selain karena faktor harga yang lebih murah, juga barang dari luar negeri tersebut  diproduksi secara masal dan menggunakan teknologi modern, sehingga kualitas produknya jauh lebih baik. Jadi kita menghadapi persaingan harga, persaingan kualitas dan persaingan massal dengan produk luar negeri. Jika tidak diperhatikan tantangan AFTA ini, maka ke depan akan semakin banyak pengusaha UMK yang gulung tikar.

Menurut Triharso Wibowo, bahwa sekarang ini kondisi pengusaha UMK itu membuat produk sendiri dan menjual sendiri. Harus bisa buat,  bisa jual. Padahal problem utama dari UMK adalah mengenai bahan baku. Bahan baku menjadi sangat langka karena dikuasai oleh pedagang besar dan mereka menetapkan standart harga yang tinggi, akibatnya tidak mampu terjangkau oleh kemampuan pengusaha UMK. Kotagede dahulunya dikenal sebagai daerah pengrajin perak, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah mati.

Itulah sebabnya ada yang semula pengusaha menjadi pekerja. Dalam kasus perdagangan ekspor dengan luar negeri, maka seharusnya pembayaran itu dilakukan dengan skema 50 persen dan 50 persen. Jadi down payment-nya mestinya 50 persen dari total pesanan. Akan tetapi yang terjadi hanya 30 persen dan kemudian ketika barang dikirim maka dibayar 20 persen lagi, dan sisanya menunggu sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan pembayaran sampai 100 persen. Di sinilah akan berakibat para pengusaha UMK akan kesulitan modal, sebab uang yang seharusnya bisa ditanam kembali untuk berusaha ternyata nyantol di luar negeri.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Heru, bahwa memang ada dua pola perdagangan dengan luar negeri atau ekspor, yaitu direct selling dan agency selling. Jika pengusaha UMK bisa melakukan jual beli langsung dengan pengusaha luar negeri melalui skema ekspor produk, maka pengusaha akan untung sebab akan bisa menikmati harga yang jauh lebih baik, akan tetapi jika melalui broker atau agensi, maka labanya menjadi mengecil bahkan nyaris  tidak ada. Satu kasus terkadang barang yang dikirim itu dianggap tidak memenuhi kualifikasi atau standar ekspor dan sudah dikirim, maka barang itu akan dikembalikan. Jika terjadi yang seperti ini, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pengusaha. Jadi untuk ekspor produk memang mengalami banyak hambatan yang dialami oleh pengusaha UMK.

Suyadi,  pengusaha UMK juga menyatakan bahwa kenaikan harga terkadang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha lainnya. Dalam kasus bahan baku, terkadang kenaikan harga barang itu dilakukan di tengah produksi sedang berlangsung. Padahal harga jual sudah disepakati, sehingga ketika terjadi kenaikan bahan baku secara mendadak, maka pasti pengusaha UMK akan kalang kabut.

Di dalam menghadapai kenyataan ini, maka mereka mengajukan beberapa Solusi, antara lain:

1. 1.       Pemerintah memang harus hadir di tengah kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha UMK ini. Misalnya melalui payung regulasi yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada mereka. Payung regulasi ini penting agar  mereka  bisa berusaha dengan nyaman dan tenang,  sebab pemerintah memberikan jaminan keamanaan untuk berusaha.
2. 2.       Pemerintah juga harus memperdulikan terhadap pengusaha UMK terkait dengan anggaran yang memihak kepada pemberdayaan UMK. Selama ini para pengusaha bermodalkan dengan kemampuan sendiri, menjual sendiri dan berusaha sendiri. Ke depan diperlukan program yang lebih menukik kepada kepentingan pengusaha UMK dan pemberdayaannya.
3. 3.       Pemerintah juga harus memberikan proteksi terhadap bahan baku dan produk UKM. Jangan dibiarkan bersaing bebas, sebab dengan persaingan bebas, maka akan banyak pengusaha UMK yang gulung tikar.
4. 4.       Untuk perdagangan ekspor produk UMK, maka sudah saatnya pemerintah terlibat di dalam  fasilitasinya. Misalnya dengan membuat jaringan dan kerjasama antar negara atau antar perusahaan dengan tujuan untuk  memberikan perlindungan kepada para pengusaha UMK.
5. 5.       Aparat pemerintah juga harus diubah mindsetnya agar jangan menjadikan pengusaha UMK sebagai sapi perah di dalam  proses produksi dan pemasarannya. Banyaknya biaya tidak resmi atau biaya diluar ongkos produksi akan sangat membebani terhadap para pengusaha UMK, sehingga akan membuat harga barang tidak lagi bisa bersaing.