Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

MEMBANGUN PARTAI POLITIK IDEOLOGIS

Salah satu keberhasilan orde baru adalah menjadikan partai politik tidak memiliki ideologi yang sangat kuat. Hal itu terbukti dari ketiadaan ideologi partai yang bertentangan satu dengan lainnya. Bahkan kemudian juga diciptakan kondisi floating mass di mana masyarakat tidak lagi berideologi partai tertentu, akan tetapi masyarakat menjadi massa mengambang yang pilihan politiknya tumbuh sesaat. Mayoritas masyarakat tidak memiliki pilihan politik berbasis ideologis tersebut.
Disebabkan oleh ketiadaan ideologis yang mendarah daging tersebut, maka masyarakat juga tidak memiliki pilihan politik berbasis ideologis. Ada gurauan di kalangan masyarakat, bahwa “saya patuh pada bapak, akan tetapi izinkan saya untuk berbeda dalam beberapa menit di dalam bilik pilihan.” Mengapa berbeda pilihan politik tentu karena ada faktor yang menyebabkannya berbeda. Jadi bisa saja terjadi perubahan konstelasi politik yang sangat cepat tergantung kekuatan faktor eksternal.
Sesungguhnya, di Indonesia terutama pada zaman orde lama, maka partai ideologis tersebut dipupuk dengan sangat kuat. Marhaenisme bisa menjadi ideologi partai yang luar biasa. Melalui proses indoktrinasi yang sangat kuat di berbagai lapisan, maka marhaenisme bisa menjadi common platform yang sangat kuat. Demikian pula komunisme juga bisa menjadi ideologi yang sangat kuat, sehingga masing-masing bisa menjadi kekuatan partai politik tersebut.
Mengikuti cara berpikir Zubaidah Yusuf, maka ada empat ideologi yang begitu mewarnai terhadap perjalanan politik di Indonesia, yaitu: Masyumi dengan ideologi Islam modern berbasis purifikasi, kemudian NU dengan ideologi Islam tradisional berbasis moderatisme, PKI dengan ideologi Komunisme Internasional dan PNI dengan ideologi Marhaenisme. Masing-masing menjadikan ideologinya tersebut sebagai bahan indoktrinasi yang mengarah kepada pilihan politik pasti dan bukan massa mengambang. Orang NU pasti akan memilih Partai NU, orang komunis pasti akan memilih PKI, orang Marhaen pasti akan memilih PNI dan orang Islam modern pasti akan memilih Masyumi. Jadi ada kepastian pilihan politik tersebut.
Keadaan seperti ini yang tidak terjadi sekarang. Orang bisa pindah-pindah partai politik sekenanya. Bisa loncat sana loncat sini. Maka ada yang disebut sebagai kutu loncat. Orang yang suka meloncat-loncat seperti ini tentu bukan seorang kader. Kader yang baik adalah kader yang komitmen dan konsisten di dalam memperjuangkan ideologi partainya. Jadi yang seperti ini tentu bukan kader yang baik. Orang seperti Muso dan Amir Syarifuddin yang berideologi komunis adalah orang yang rela mempertahankan ideologinya meskipun berhadapan dengan kekuatan dahsyat di sekitarnya. Demikian pula Soekarno dengan ideologi Marhaenisme, Natsir dengan Islam
purifikatifnya dan sebagainya.
Partai politik dewasa ini tidak mengusung ideologi. Makanya, kader partai politik juga bisa saja pindah dari satu partai ke partai lainnya. Ada seorang kader partai yang periode kemarin menjadi wakil rakyat dari partai X dan sekarang menjadi kader partai Y. Bukankah di hadapan kita banyak terbentang perpindahan dari satu partai ke partai lain dengan gampangnya. Bahkan orang yang dianggap sangat ideologis ternyata juga bisa pindah ke partai politik lain.
Jadi sesungguhnya di Indonesia sekarang ini tidak ada partai politik dengan platform yang jelas. Semuanya sama hanya beda nama saja. Disebabkan oleh floating mass ini, maka semua partai berebut dalam wilayah dan konstituen yang sama. Tidak ada perbedaan antara yang diperjuangkan oleh partai Golkar dan PDIP. Demikian pula tidak ada perbedaan antara partai Demokrat dengan PKB dan seterusnya.
Kemudian, keadaan semakin diperparah dengan fragmatisme yang menjadi pandangan hidup kader partai, sehingga kemudian partai politik juga hanya menjadi kendaraan. Dipakai jika diperlukan dan ditinggalkan ketika sudah tidak bisa menjadi kendaraan lagi atau sudah tidak nyaman dikendarai.
Makanya, ke depan harus dibangun ciri khas kepartaian dalam rangka untuk memberi platform partai tersebut di mata pendukungnya. Tentu saja hal ini membutuhkan revitalisasi partai politik dalam relasinya dengan masyarakat dan juga masa depan.
Wallahu a’lam bi al shawab.

PERLU KEBIJAKAN PEMERINTAH PRO UKM

Saya memperoleh tambahan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya peran pemerintah di dalam mengembangkan UKM dari Sri Wahyuni, SE, MP seorang pengusaha yang telah mengabdikan dirinya untuk pengembangan UKM. Beliau dahulunya adalah dosen IPB dan PNS,  akan tetapi kemudian keluar untuk menekuni dunia usaha.

Mengapa kebijakan untuk pemerintah yang pro UKM. Kebijakan pemertintah sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting di dalam kerangka uintuk mewujudkan implementasi UKM yang relevan dengan  tuntutan kehidupan masyarakat. Jadi tanpa kebijakan pemerintah yang memihak kepada UKM maka perkembangan UKM akan mengalami hambatan.

Suatu contoh yang sangat bagus adalah Thailand. Di sana, kebijakan pemerintah tentang UKM sangat mendukung terhadap pengembangan UKM. Misalnya, pengusaha UKM diberikan pelatihan internet sehingga dapat menjelajah pasar dunia. Mereka yang sebenarnya tidak menguasai teknologi informasi, maka dilatih sampai dapat membuat website dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pemasaran usahanya lewat teknologi informasi.

Di Jawa Barat, banyak berkembang industri rumah tangga, seperti manisan. Akan tetapi tidak diproses dengan benar. Tidak diketahui apakah proses produksinya tersebut sehat atau tidak. Akan tetapi di Thailand ternyata usaha-usaha seperti ini didukung sepenuhnya untuk berkembang. Makanya, ketika kita ke Thailand,  maka kita bisa membeli produk Thailand tentang manisan tersebut karena kita tidak ragu tentang kualitasnya.

Di Indonesia, sebenarnya sangat banyak usaha  yang bisa didorong secara kuat agar bisa menjadi produk yang bisa bersaing di tataran internasional. Banyak usaha ekonomi yang sebenarnya bersumber dari barang limbah. Misalnya ceker ayam yang bisa dimanfaatkan untuk kripik, tulang ayam bisa juga digunakan untuk krupuk yang menarik. Bahkan juga banyak usaha yang berasal dari bahan-bahan bulu kambing atau bahkan darah yang bisa didayagunakan untuk kepentingan usaha.

Dukungan pemerintah memang menjadi sesuatu yang mutlak. Tanpa dukungan baik aturan maupun implementasi yang mendukung UKM,  maka tidak akan pernah didapatkan pengembangan UKM. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi sayangnya belum memperoleh sentuhan dari pemerintah untuk dikembangkan.

Saya teringat di masa Gubernur Jawa Timur, Basofi Sudirman, maka ada sebuah konsep yang sangat baik, yaitu Gerakan Kembali Ke Desa (GKD) dengan visi One Village One Product.  Akan tetapi sayangnya bahwa program tersebut tidak dilanjutkan oleh penerusnya, sehingga program yang sangat baik tersebut tidak diapresiasi secara memadai.

Di dalam realitas yang sudah dikembangkannya, maka satu contoh yang dikembangkannya adalah melalui pengembangan teknologi biogas. Melalui teknologi biogas ini,  maka petani terbantu untuk memanfaatkan limbah pertanian dan peternakannya untuk kepentingan listrik.

Sekarang juga sedang dikembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri.  Melalui program ini, maka petani akan terbantu dengan pertanian terpadu. Program  ini akan bermanfaat bagi Keluarga Kelompok Pertanian (Gapoktan) untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dengan sapi berjumlah 200 ekor, maka bisa memberi penerangan terhadap 30 keluarga.

Untuk pengembangan produk UKM, maka bisa dikembangkan dari agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, misalnya produk minuman dan buah-buahan, produk olah biji-bijian, produk pangan kaleng, kering dan beku, produk-produk roti dan kue dan sebagainya. Termasuk juga produk olahan daging dan produk susu.

Sesungguhnya jika dipikirkan lebih mendalam bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam kerangka pengembangan  kesejahteraan  masyarakat. Di dalam hal ini memang dibutuhkan expert untuk melihat potensi dan peluang pengembangan bagi kesejehteraan masyarakat.

Wallahu a’lam bi al shawab.

PENELITI

Koran hari-hari ini ribut tentang peneliti (Kompas, 27/10/2011). Kenapa? Jawabannya adalah karena anggaran penelitian di Indonesia sangat minim. Demikian pula anggaran untuk gaji peneliti juga sangat sedikit. Jika dibandingkan dengan Malaysia, ternyata gaji dan anggaran penelitian di Indonesia sangat sedikit. Itulah sebabnya banyak yang berteriak, bahwa nantinya akan banyak peneliti yang hijrah ke Malaysia. Memang seironis itukah? Jawabannya tentu saja ya.
Anggaran penelitian memang seharusnya besar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa riset merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua bentuk dan pola pengembangan pembangunan. Tanpa riset yang kuat, maka jangan berharap akan memunculkan ketepatan pembangunan bagi masyarakat. Negara yang tanpa riset akan berjalan tanpa arah.
Sesungguhnya lembaga pemerintah yang berfokus pada riset sudah sangat banyak. Ada kementerian khusus yang membidangi mengenai riset, yaitu Kementerian riset dan teknologi. Kementerian ini menjadi sangat berwibawa di tangan BJ Habibie. Ketika beliau menjadi menteri di kementerian ini, maka profil kementerian ini menjadi luar biasa karena bisa menyelenggarakan riset untuk kepentingan teknologi tinggi. Eksperimen tentang pembuatan pesawat terbang, dan rekayasa teknologi di dalam berbagai bidang yang sangat menonjol.
Tentu bukannya sekarang profile kementerian ini menurun, akan tetapi karena fokusnya yang lebih luas sehingga terkesan kurang menukik pada persoalan khusus yang membawa imaje yang mengagumkan. Kesan ini tentu saja muncul sebab kementerian ini memang tidak tampak menonjol di dalam percaturan riset nasional maupun internasional.
Dan di masing-masing kementerian juga terdapat research and development dengan tugasnya adalah untuk memberikan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah di dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Kemudian di setiap provinsi juga terdapat Dewan Riset Daerah, selain juga Dewan Riset Nasional. Jika dikalkulasi, maka cukup banyak institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penelitian.
Banyak yang menduga bahwa rendahnya minat untuk melakukan penelitian di Indonesia meskipun lembaganya banyak adalah karena persoalan anggaran. Banyaknya anggaran di dalam perspektif ini ternyata memiliki korelasi dengan kualitas dan kuantitas penelitian. Di Malaysia sebagaimana yang banyak diungkap di media, memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan penelitian.
Menurut informasi bahwa melalui anggaran yang berjibun di Malaysia ini, maka dikhawatirkan bahwa kelak akan banyak peneliti Indonesia yang akan hijrah ke Malaysia. Bukan sesuatu yang mustahil. Penelitian yang baik tentu harus terkait dengan kekuatan anggaran yang memadai. Sayangnya bahwa gaji dan biaya penelitian di Indonesia ternyata tidak relevan dengan kebutuhan yang mendasar.
Gaji profesor riset ternyata tidak lebih dari lima juta rupiah perbulan. Bandingkan dengan menjadi profesor riset di Malaysia yang mencapai angka 40,2 juta rupiah perbulan. Makanya, banyak profesor riset yang mengeluh tentang kecilnya gaji yang mereka terima. Tidak cukup untuk menyekolahkan anak, begitulah kira-kira ungkapan dan jeritan peneliti yang memang bergaji kecil tersebut.
Jika kondisi ini akan terus terjadi, maka dikhawatirkan bahwa ke depan akan banyak peneliti yang pindah ke negara tetangga dengan alasan ekonomi. Makanya, sudah saatnya jika pemerintah memberikan perhatian kepada para peneliti, baik dari sisi gaji maupun anggaran penelitian. Negara yang maju dipastikan karena research and development di negara tersebut maju pesat. Jadi, Indonesia juga harus belajar dalam hal ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.

KEKUATAN RAKYAT DALAM PEMBANGUNAN

Sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka saya harus membaca buku yang diwajibkan oleh para Widya Iswara untuk dipelajari dan dipahami maknanya. Buku yang harus dibaca adalah karya Niranjan Rajadhyaksha dengan judul The Rise of India, yang kemudian diterjemahkan ke dalam edisi Bahasa Indonesia dengan judul Transformasi Dari Kemiskinan Menuju Kemakmuran dan diterbitkan oleh Gramedia, tahun 2008. Saya beruntung karena memiliki versi aslinya dan juga terjemahannya.

Buku ini memang menarik sebab dituturkan dengan gaya yang lugas tanpa menggurui dan mengalir apa adanya. Jika dibaca rasanya seperti membaca novel tetapi akademis. Saya menyukai buku-buku seperti ini karena bisa dibaca kapan saja di saat waktu kosong dan tanpa referensi-referensi yang jlimet-jlimet. Sebagai buku bacaan, maka buku ini memang menghadirkan sesuatu yang berbeda dengan karya akademis yang tebal, berat dan rumit.

Buku ini terdiri dari Sembilan bab plus Pendahuluan dan Epilog. Di antara babnya tersebut adalah tentang “Ketakutan Valley”, “Abad kesempatan yang Hilang”, “Kekuatan Rakyat yang Hilang”, “Teknologi India”, “Agenda Global”, “Revolusi Keuangan”, “Sang Yogi dan Konsumen”, “Reformasi bagi Kaum Miskin: Uji Keasaman” dan “Sisi Bulan Yang Gelap”.

Sisi menarik sudah terlihat ketika penulis membahas isu tentang Enam Revolusi Besar, yaitu revolusi demografi, revolusi globalisasi, revolusi pengalihdayaan, revolusi pendanaan, revolusi aspirasi dan revolusi kebijakan. Enam revolusi inilah yang menjadi pokok bahasan di dalam buku ini. Dari sisi demografi, maka India adalah negara muda di tengah dunia yang semakin renta. Dari sisi globalisasi, India telah memasuki kawasan teknologi dan organisasi yang kuat. Dari  aspek outsourching, ada banyak pengalihan program luar negeri ke India, sehingga banyak tenaga kerja India yang bisa memasuki kawasan teknologi dimaksud. Dari sisi revolusi pendanaan, maka investasi India semakin meningkat yang disebabkan sebagian besar penduduknya adalah kaum muda produktif. Dari aspek revolusi aspirasi, maka India memperoleh keuntungan melalui gelombang perdagangan, pariwisata, atau televisi kabel. Dari sisi kebijakan, maka kebijakan India mengarah kepada gerakan pro rakyat.

India memang menjadi negara dengan jumlah penduduk lebih dari satu milyar. Jumlah penduduk yang besar tentu menjadi berkah tetapi sekaligus juga menjadi musibah. Hanya untungnya adalah komposisi penduduk India berada di usia produktif. Ketika Eropa semakin tua, maka India semakin muda. Komposisi penduduk yang tidak seimbang, misalnya terlalu banyak yang tua dan anak-anak, maka akan memberatkan negara, sebab banyak anggaran yang dikonsumsi untuk pengeluaran yang tidak produktif.

Selain problem konsumsi, maka problem lainnya adalah tekanan struktural yang menyertai banyaknya penduduk itu. Bahkan kemudian juga menumbuhkan pesimisme yang luar biasa, bahwa India memang dikutuk sebagai negara yang rakyatnya harus hidup di dalam kelaparan dan kemiskinan. Dan kebanyakan analisis menyatakan bahwa problem India adalah problem banyaknya penduduk. Akan tetapi ternyata Jepang berbicara lain, artinya bahwa keterbatasan wilayah dan jumlah penduduk yang banyak bukan penyebab kemiskinan dan kelaparan tersebut.

India sesungguhnya memperoleh manfaat besar terkait dengan jumlah penduduk dengan komposisi usia muda ini. Bahkan selama 15 tahun ke depan, maka India akan diuntungkan dengan komposisi ini. Jika Eropa bertambah sulit karena komposisi penduduknya, maka India bertambah beruntung karena proporsi penduduknya itu. Ada tonjolan sehat di tengahnya. Jumlah usia muda tentu sangat membantu negara itu untuk membangun dengan usia mudanya. Dengan demikian, maka tanggungan ekonomi juga akan menjadi menurun dan sebaliknya akan memperkuat tabungan pemerintah dan akan berpengaruh terhadap investasi yang lebih tinggi. Jadi transisi demografi akan berdampak dua hal, yaitu meningkatnya tabungan dan investasi.

Namun demikian yang paling menarik adalah mengenai revolusi diam yang dilakukan oleh masyarakat India. Revolusi diam tersebut adalah melalui pendidikan. Ada usaha untuk memberdayakan perempuan di dalam proses pembalajaran, dan untuk mengentaskan buta huruf. Untuk merespon keinginan masyarakatnya  ini, maka dilakukanlah Amandemen UU yang terkait dengan pendidikan. Melalui hal ini, maka banyak sekolah yang didirikan dan melibatkan sektor swasta. Amandemen tersebut menyatakan “Negara akan berusaha keras untuk memberikan, dalam periode sepuluh tahun…pendidikan wajib dan gratis untuk semua anak sampai mereka mencapai usia 14 tahun”.

Melalui kebijakan ini, maka guru yang malas, anak yang tidak sekolah dan orang tua yang tidak sadar akan arti pentingnya pendidikan menjadi terbangun dari tidur panjangnya. Bahkan juga dilakukan kebijakan untuk memberikan makanan pada siang hari bagi siswa. Prinsipnya pada perut yang lapar tidak akan bisa belajar dengan tenang.

Transisi demografi akan menjadi faktor dominan bagi pembangunan bangsa. India memiliki potensi untuk membangun lebih besar karena dividen demografinya ini. Jumlah penduduk besar dengan komposisi usia produktif yang lebih banyak dan ditunjang dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, sementara upah kerja murah merupakan faktor keberuntungan India di dalam pembangunan bangsanya. Dan melalui hal ini maka India bergerak menuju kepada kesejahteraannya.

Wallahu a’lam bi al shawab.

KEPENTINGAN BARAT DI TIMUR TENGAH

Memang sudah menjadi takdir Tuhan, bahwa di daerah tandus pandang pasir, ternyata di bawahnya terdapat sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, yaitu minyak dan gas bumi. Melalui keberadaan SDA seperti itu, maka negara-negara Timur Tengah bisa menjadi negara dengan tingkat kemakmuran yang memadai. Sebutlah misalnya. Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar dan sebagainya adalah contoh beberapa negara yang memperoleh berkah minyak di dalam kehidupan masyarakatnya.
Sesungguhnya negara-negara ini bisa menjadi negara yang sangat kuat disebabkan oleh kenyataan SDA alam yang sangat prospektif tersebut. SDA seperti ini memang tidak bisa diperbaharui, sehingga jika tidak dimanej dengan pertimbangan yang sangat matang, maka dalam suatu kesempatan akan habis juga. Itulah sebabnya negara-negara teluk ini menjadi rebutan secara ekonomik oleh negara-negara barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguasaan ekonomi dunia oleh barat dan kroninya.
Penjajahan di era modern seperti sekarang memang tidak seperti di masa lalu, abad ke 18 dan 19 awal, akan tetapi penjajahan tersebut berupa penguasaan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan internasional yang melakukan penguasaan secara sistematis yang dibantu oleh negara adi daya. Jika di masa lalu penjajahan tersebut berupa penguasaan wilayah dan mendudukinya, maka sekarang menggunakan pola lain, yaitu penguasaan ekonomi internasional.
Negara-negara barat memang sangat tergantung kepada produk minyak dari negeri-negeri teluk ini. Berjuta-juta barel dibutuhkan untuk menghidupkan roda ekonomi dan seluruh jaringan yang menopangnya. Makanya kepentingan barat terhadap negara-negara timur tengah juga luar biasa. Di sinilah arti pentingnya pemimpin negara teluk bagi kepentingan barat. Berbagai invasi yang dilakukan oleh barat terhadap negara-negara teluk hakikatnya adalah penyelamatan kepentingan ekonomi ini.
Memang harus diakui bahwa beberapa rezim yang jatuh, misalnya Irak dengan Saddam Husein, Libya dengan Moammar Khadafy, dan lainnya adalah pemimpin negara yang otoriter dan menggunakan kekuasaan militer untuk mempertahankan kekuasaannya. Semua lawan politiknya dibabat habis sebagai konsekuensi keberaniannya untuk melakukan pembangkangan politik. Makanya di dalam perspektif barat, negara-negara ini pantas dihajar agar dapat menerapkan demokrasi.
Akan tetapi demokrasi itu juga harus dikawal dengan senapan senjata oleh pasukan internasional dengan dalih pemulihan keamanan. Maka di Irak hingga sekarang juga masih bercokol kekuatan militer internasional. Salah satu kelemahan masyarakat di timur tengah adalah kesukuannya yang sangat kuat dan sulit bersatu dalam konsep demokrasi yang dipahami oleh masyarakat modern. Makanya, pertempuran antar suku dan faksi di sana juga sangat tinggi. Untuk mengaturnya maka dibutuhkan pemimpin yang kuat yang cenderung otoriter tersebut. Beberapa pemimpin negara bisa memimpin dalam waktu yang lama sebab menggunakan konsep kepemimpinan yang otoriter dimakud.
Oleh karena itulah maka yang dijadikan sebagai pintu masuk di dalam berbagai intervensi asing di negara-negara teluk adalah demokratisasi dan HAM. Di sinilah memang kelemahan utama negara di teluk tersebut dalam pandangan negara-negara yang menganggap dirinya paling demokratis. Ada keinginan untuk menjadikan negara-negara otoriter di teluk tersebut sebagai negara demokratis sebagaimana pandangan demokrasi barat.
Bisa saja demokrasi dalam pandangan barat tersebut tidak sama dan sebangun dengan pengalaman sejarah negara-negara yang memang terdiri dari suku-suku yang dalam banyak hal sering berseteru di dalam penguasaan negara. Oleh karena itu, demokrasi adalah pengalaman baru yang bisa saja akan mengalami stagnasi di masa depan.
Sebagai eksperimen tentang pengelolaan negara, maka tetap ada dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Akan tetapi yang untung tetap saja adalah negara adi daya yang memiliki kepentingan ekonomi politik dalam kerangka penguasaan ladang minyak yang memang sangat dibutuhkan.
Wallahu a’lam bi al shawab.