MEMAHAMI KEMENANGAN SEMENTARA AHOK DI PILKADA DKI (2)
Kemenangan Pak Ahok dalam putaran pertama pilkada DKI tentu tidak diprediksi oleh banyak kalangan. Berbagai maneuver untuk menghadang Ahok ternyata tidak mempan. Bahkan kasus yang dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkannya justru menjadi sarana untuk menghembuskan isu sara di media sosial.
Kasus penghinaan terhadap Al Qur’an ternyata memang bukanlah isu yang bisa mengantarkannya untuk jatuh tertelungkup. Alih-alih jatuh akan tetapi justru berkibar setinggi-tingginya. Dengan dukungan masyarakat pemilih DKI sebesar 42 persen lebih tentu menggambarkan betapa antusiasme masyarakat DKI untuk memenangkannya.
Jebakan dengan menggunakan dalih penistaan atau penghinaan Al Qur’an, surat Al Maidah ayat 51 ternyata tidak cukup ampuh untuk menghentikan langkah Pak Ahok kembali bertarung di pilkada DKI. Status tersangka baginya untuk menghentikan derap langkahnya juga nyaris tidak berdampak apapun. Bahkan dugaan korupsi pada Rumah Sakit Sumber Waras juga tidak memiliki sedikitpun dampak baginya untuk terus bermanuver memenangkan pilkada DKI.
Bagi saya, Pak Ahok itu ibarat ikan belut. Licin dan sulit untuk ditangkap. Dia selalu memiliki energi untuk membalikkan berbagai prediksi para pengamat dan juga para penentangnya tentang peluang memenangkan pilkada DKI. Jika orang lain, tentu sudah menyerah kalah dengan berbagai maneuver dewasa ini, seperti aksi damai yang diselenggarakan oleh umat Islam, 411, 212, dan 112.
Adakah yang lebih hebat dari berkumpulnya jutaan orang untuk melakukan aksi damai dalam kerangka politik keagamaan seperti yang kita lihat dewasa ini. Saya kira aksi damai itu adalah yang sangat monumental dalam kerangka untuk menyuarakan penolakan terhadap seseorang yang akan menjadi pemimpin daerah. Jadi, saya kira upaya untuk melakukan penghentian terhadap Ahok sudah mencapai puncaknya.
Kemenangan sementara Ahok tentu menyisakan pertanyaan yang sangat mendasar, apakah umat Islam masih akan melakukan maneuver-maneuver penting? Jawabannya tentu iya. Hanya persoalannya ialah apakah aksi-aksi tersebut akan bisa memenangkan paslon Anies-Sandiaga untuk pertarungan pilkada DKI. Di dalam pemikiran saya, bahwa setelah terjadi pertarungan head to head sekarang ini, maka pertarungan sebenarnya akan segera terjadi.
PDI-P sebagai partai dengan jam terbang tinggi dan terbukti bisa memenangkan Pilpres, tentu memiliki strategi yang sangat jitu untuk memenangkan pertarungan ini. Lalu jika Anies-Sandiaga hanya didukung lewat aksi-aksi damai di jalanan, saya kira akan menemui kesulitan yang signifikan. Menurut saya, aksi damai itu hanya akan “mewarnai” pilkada dan bukan menentukan “pemenangan” pilkada. Aksi damai hanya menjadi perekat moralitas dan bukan menjadi penentu kemenangan. Jika team Anies-Sandiaga tidak mampu untuk mengelola umatnya, bisa jadi perolehan suaranya akan justru menurun.
Masyarakat Jakarta ini sungguh-sungguh fragmatis. Artinya, pilihan politik itu sangat ditentukan oleh bagaimana paslon itu dapat memberikan harapan yang kongkrit dan didukung oleh team yang hebat untuk memenangkannya. Team PDI-P saya kira sudah sangat berpengalaman memenangkan Jokowi-Ahok dalam pilkada di DKI dan kemudian memenangkan Pak Jokowi untuk menjadi presiden RI mengalahkan Pak Prabowo Subianto. Saya kira ini merupakan pertarungan jilid II, di mana Bu Mega melawan Pak Prabowo. Adakah Bu Mega yang akan memenangkan pertarungan ataukah Pak Prabowo yang akan memenangkannya. Yang pasti salah satu akan menang dan satu lainnya akan kalah.
Jadi, saya kira peran team pemenangan partai akan sangat menentukan terhadap kemenangan paslon ini. Melihat rekam jejak team Ahok yang didukung oleh PDI-P dan Golkar, saya kira pertarungan ini akan menjadi sangat seimbang. Dan pada akhirnya, siapa yang memiliki sumber daya yang hebat: modalitas uang, modalitas pendukung ideologis, modalitas team yang hebat, modalitas agama dan modalitas etnis yang baik akan memperoleh keuntungan dan potensi untuk memenangkan pilkada DKI.
Dan yang terakhir tentu takdir Tuhan yang bisa menentukan siapa yang sesungguhnya akan memenangkan pertarungan di dalam pilkada DKI. Sebagai pengamat tentu bisa berkomentar dengan berbagai caranya, bisa di TV, Radio, medsos dab bahkan blog seperti yang saya lakukan ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.
PERKUAT KINERJA DENGAN EMOTIONAL INTELLIGENT (2)
Saya bersyukur bahwa di sela-sela kesibukan masih bisa menulis. Di dalam hal ini tentu ketika saya kembali dari perjalanan Denpasar ke Jakarta. Saya akan melanjutkan tulisan saya dengan tema yang sama, yaitu “Perkuat Kinerja dengan Emotional Intelligent”. Sebagaimana yang sudah saya tuliskan bahwa ada tiga hal mendasar terkait dengan emotional intelligent, yaitu: adaptability, collaboration dan empathy.
Saya akan membahas tentang kolaborasi. Di dalam kolaborasi tentu ada beberapa kata kunci misalnya ialah kesepahaman, kesamaan visi dan misi, kerja sama dan kerja keras. Organanisasi modern tentu ditandai dengan pemilahan tugas dan fungsi serta SDM yang terdapat di dalam struktur. Ia ditandai dengan spesifikasi fungsi di dalam struktur birokrasi tersebut. Semuanya dijalankan berbasis pada regulasi yang dipahami bersama oleh SDM yang menjalankan fungsi dimaksud.
Kolaborasi merupakan kunci sukses di dalam menjalankan roda birokrasi. Di dalam birokrasi modern, maka diniscayakan bahwa terdapat SDM dengan berbagai keahlian yang akan menjalankan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Melalui pembagian peran dan fungsi itu, maka semuanya akan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya tetapi membentuk perilaku sistemik di dalam birokrasi untuk mencapai tujuan bersama.
Birokrasi itu ibarat pagelaran orchestra yang memungkinkan seorang pemusik melakukan dinamika dan improvisasi untuk mengotimalkan perannya, akan tetapi berada di dalam harmoni dengan pemusik lainnya. Ada perkusi, ada drum, ada melodi, ada bass, dan sebagainya yang masing-masing berdinamika dan berimprovisasi secara optimal di bawah komando dirijen yang menjadi pengarah dan pemandu semua pelaku untuk menghasilkan irama music yang indah dan nyaman untuk diperdengarkan.
Ibaratnya, seorang dirijen adalah seorang pemimpin dalam institusi, yang dia mengarahkan dengan komandonya itu dan semua pemusik atau staff memahaminya dengan bahasanya masing-masing, akan tetapi semua terarah kepada satu misi menghadirkan suara music yang indah dan nyaman atau menghadirkan pelayanan yang optimal. Agar semua memahami bahasa yang digunakan oleh dirijen atau pemimpinnya, maka tentu ada gelombang yang sama sehingga semua tune in dengan apa yang diperbuat oleh dirijen atau pemimpinnya. Kegagalan pemimpin adakalanya dipicu oleh ketidakmengertain staf terhadap perintah atau tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya itu.
Jadi agar seorang pemimpin dapat memperoleh kesuksesan, maka diperlukan di dalam dirinya kemampuan untuk melakukan kolaborasi antara dia dengan staffnya dan juga antara staf dengan staf lainnya. Jadi diperlukan kolaborasi ke atas dan juga ke samping atau kolaborasi vertical dan horizontal. Kolaborasi vertical harus dibangun di atas kesepahaman, kerelaan dan kebersamaan. Kolaborasi tidak dibangun di atas perintah saja sehingga akan menyebabkan terjadinya tekanan di dalam pekerjaan.
Lalu yang tidak kalah penting ialah empati atau menempatkan diri di dalam posisi dan diri orang lain. Seorang pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan oleh stafnya. Merasakan itu tidak dalam konteks mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh staf akan tetapi merasakan bagaimana seandainya berada di dalam posisi itu. Orang yang memiliki empati tentu akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dengan tanpa berada di dalam posisi tersebut. Dia memiliki kepekaan yang sangat baik untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kepekaan atas posisi orang lain itu bukan sesuatu yang given semata, akan tetapi tentu dapat dipelajari. Siapa pun akan bisa melakukannya jika ada keinginan untuk memahaminya.
Di dalam dunia birokrasi janganlah selalu mengukur apa yang dilakukan oleh orang lain dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan jadikan ukuran kemampuan kita untuk menggeneralisasi kemampuan yang lain. Makanya, memahami kapasitas dan kemampuan orang lain lalu menjadi penting di dalam kepemimpinan. Melalui pemahaman atas hal itu, maka kita akan bisa mengajaknya bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya dan menempatkannya pada posisi yang relevan dengannya.
Di dalam konteks ajaran agama Islam, maka kita diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan kemampuan orang lain yang kita ajak bicara. Saya kira berbicara di dalam konteks ini tidak hanya dapat diterapkan dalam ungkapan lesan saja akan tetapi juga bisa dimaknai sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, jika kita melakukan pembicaraan dan pekerjaan hendaknya dengan menempatkan diri kita itu di dalam konteks orang lain yang berada di sekeliling kita. Artinya, kita harus mengukur kemampuan orang sesuai dengan kemampuannya dan bukan dengan ukuran kemampuan diri kita saja.
Saya ingin menjelaskan bahwa ada varian-varian kemampuan dan kapasitas individu yang harus dipertimbangkan di dalam mengambil keputusan. Dengan cara ini, maka kita tidak akan jatuh kepada pemberian beban yang berlebihan kepada staf kita di tengah ketidakmampuannya untuk menyangga beban berlebih yang dipercayakan kepadanya.
Hanya saja yang diperlukan tentu saja adalah bagaimana sebagai pemimpin kita harus membangun kerja keras dalam business process yang lazim untuk mencapai target optimal yang menjadi visi dan misi kita. Dengan adaptasi yang benar, kolaboras yang tepat dan empati yang membangun, maka tentu akan dihasilkan outcome yang lebih baik.
Wallahu a’lam bi al shawab.
PERKUAT KINERJA DENGAN EMOTIONAL INTELLIGENT (1)
Dewasa ini kita sedang dituntut untuk membangun kinerja secara lebih baik dan berdaya guna. Tidak hanya prosesnya yang baik akan tetapi juga produknya yang bisa berhasil guna. Peningkatan kinerja diharapkan akan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan bahkan bisa mengikat masyarakat untuk terus menggunakan produk kita dan juga mempromosikan produk kita.
Makanya, ada dua konsep penting di era peningkatan kinerja, yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.
Sesungguhnya, jika kita menggunakan ukuran kapasitas intelektual untuk menjelaskan mengenai kinerja, maka dapat diketahui bahwa sudah banyak di antara para pekerja kita yang cukup dari sisi pendidikannya. Bahkan jika dikaitkan dengan Aparat Sipil Negara (ASN), maka sebenarnya sudah banyak team kita itu yang memiliki pendidikan memadai. Mayoritas ASN kita sudah berpendidikan setara Strata satu dalam berbagai latar pendidikannya. Artinya, dari sisi pendidikan tentu sudah sangat memadai.
Namun demikian, kemampuan intelektual saja tentu belum cukup untuk menjadikan ASN kita itu bisa bekerja keras dan menghasilkan out put dan outcome yang memadai. Bukan berarti bahwa tidak ada korelasi antara pendidikan dengan kualitas pekerjaan, akan tetapi ada satu hal penting juga untuk dimiliki yaitu yang disebut sebagai emotional intelligent.
Emotional Inteligent diartikan sebagai adaptability, collaboration dan emphaty (ACE). Saya bersyukur bisa membaca resensi tulisan James A. Rande dalam judul bukunya “Unequaled, Tips for Building a Successful Career through Emotional Intelligent” di Majalah Swa (XXXIII, 02-15 Pebruari 2017), yang sempat saya baca di dalam perjalanan dari Jakarta ke Denpasar. Sungguh suatu resensi yang sangat baik di dalam kerangka untuk memahami apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pimpinan lembaga, baik institusi birokrasi, pendidikan maupun perusahaan.
Di dalam pengamatan saya, bahwa menjadi pimpinan perusahaan itu tidak cukup orang pintar, tetapi harus orang yang pintar dan benar. Jika pintar disumbangkan oleh kemampuan intelektual, maka benar disumbangkan oleh emotional intelligent. Makanya sering kita dengar bahwa kepintaran saja tidak menjamin seseorang sukses untuk memimpin tetapi harus dibarengi dengan kemampuan emotional yang memadai.
Kepintaran tentu akan menyumbangkan hadirnya inovasi dan kebaruan konsep untuk mengembangkan lembaga, tetapi inovasi yang tidak dibarengi dengan kemampuan untuk mengajak menuju kepada kebersamaan untuk mencapainya tentu juga tidak ada manfaatnya. Kita sering mendengar celotehan “pemimpin yang kesepian” atau lonely leader, karena dia merupakan pemimpin yang berjalan sendiri menelusuri rimba institusi tanpa memperoleh dukungan dari segenap koleganya.
Itulah sebabnya tiga kata: “adaptasi, kolaborasi dan emphati” menjadi penting agar “kepintaran” yang menghasilkan inovasi itu bisa dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan di dalam mencapai visi dan misi institusi.
Kita memimpin banyak orang dengan ragam latar belakang kehidupannya: ada kepentingan, orientasi kehidupan, sejarah kehidupan, ambisi, dan seabrek masalah yang dihadapi masing-masing. Kita juga menghadapi manusia dan kebutuhannya yang terus berubah. Kita juga menghadapi zaman yang terus berubah. Maka pimpinan institusi harus selalu melakukan adaptasi kepada lingkungan kita itu. Coba bayangkan bahwa kita menghadapi sejumlah staf yang beraneka latar kehidupannya. Bahkan juga etnik dan agamanya. Ada varian penggolongan sosial dan budayanya dan sebagainya. Itulah sebabnya keberhasilan seorang pemimpin akan sangat ditentukan pada sejauh mana, pemimpin tersebut dapat melakukan adaptasi minimal terhadap mereka itu.
Saya menyatakannya sebagai adaptasi minimal sebab tidak mungkin juga rasanya kita akan melakukan adaptasi maksimal terhadap latar kehidupan seluruh staf yang beraneka ragam. Adaptasi minimal itu saya lihat dari bagaimana kita bisa tersenyum kepada semuanya, bisa berbicara dengan semuanya dan juga mengajaknya untuk membicarakan dirinya di dalam mencapai tujuan kebersamaan. Di dalam Islam, misalnya kita memiliki konsep yang sangat bagus seperti menyebarkan keselamatan, menyenangkan hati orang dan juga menjaga lesan kita kepada orang lain serta saling menolong di dalam kebaikan. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata yang baik, memberikan ucapan selamat kepada mereka dan juga membuat mereka merasa senang dan nyaman merupakan suatu sistem adaptasi minimal di dalam kompleksitas kehidupan staf kita. Jadi harus dikembangkan “friendly management”. Jangan sampai sebagai seorang pemimpin kita menanamkan nuansa yang tidak bersahabat. Jangan sampai staf kita merasa tertekan di dalam pekerjaannya.
Jika kita sebagai seorang pemimpin bisa mengembangkan sikap “menyenangkan kepada staff kita”, maka saya berkeyakinan bahwa kehadiran kita itu akan dianggap ada oleh staf kita. Makanya, perkuat emotional intelligent di dalam memimpin institusi kita agar kebersaman untuk bekerja keras dan cerdas akan dapat diperoleh.
Wallahu a’lam bi al shawab.
MEMILIH PEMIMPIN DI ERA PERUBAHAN (2)
Drama pilkada DKI Jakarta untuk putaran pertama usai sudah, 15/02/2017. Hiruk pikuk kampanye sudah diketahui hasilnya melalui quick count atau hitungan cepat oleh berbagai lembaga survey pilkada. Tulisan ini tidak akan mengomentari tentang hasil quick count tersebut, siapa mendapatkan persentase berapa, akan tetapi lebih menukik kepada pandangan sosiologis tentang pilkada itu.
Secara sosiologis, masyatakat Jakarta bisa digolongkan sebagai masyarakat metropolitan dengan kehadiran seluruh etnis di dalamnya. Mereka ini telah membentuk suatu system masyarakat perkotaan dengan segala cirinya. Hampir di seluruh dunia, bahwa masyarakat ibukota adalah masyarakat yang plural dan multicultural.
Di dalam penggolongan agama tentu mayoritas adalah muslim dengan varian pengamalan agama yang sangat kentara. Ada sebagian kecil yang sangat taat kepada agamanya dan ada sebagian besar yang sangat permisif dengan agamanya. Mereka bisa disebut sebagai kaum abangan –sebagaimana konsepsi Geertz—sebab mereka beragama Islam tetapi tidak menjalankan ritual prinsipil di dalam Islam, misalnya shalat.
Sebagian kecil lainnya beragama Kristen dan Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mereka ini terdiri dari kebanyakan adalah kelas menengah ke atas ataupun mungkin ada yang kelas bawah tetapi jumlahnya tentu jauh lebih kecil dibanding yang kelas menengah. Mereka kebanyakan adalah orang yang sadar akan agamanya dan apa kewajibannya sebagai pemeluk agama. Misalnya memberikan berbagai donasi untuk agamanya.
Secara tipologis, maka para pemilih tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Pertama, massa ideologis. Mereka tersegmentasi dalam garis demarkasi yang jelas. Ideology ini yang saya maksudkan bukan ideology partai politik—sebagaimana pandangan politik—akan tetapi lebih kepada pandangan agama, etnis dan latar kesukuan. Ketiganya menyatu dalam suatu system pengetahuan yang menghasilkan pilihan politik di dalam pilkada. Segmentasi rigid tersebut misalnya bisa dinyatakan bahwa pemilih Ahok-Jarot pastilah mereka yang beragama Kristen atau Katolik, baik yang berlatar social etnis dalam berbagai variannya dan juga latar kesukuan dalam berbagai variannya. Jika ditelusur lebih jauh, maka perekatnya bukan etnis atau kesukuan akan tetapi agama. Jadi, agama menjadi penjelas paling rasional untuk menentukan pilihan politik.
Kemudian, segmentasi rigid untuk pemilih Anis dan Agus juga dapat dilihat dari penjelasan agama. Dengan dukungan PKS, maka jelas bahwa pemilih Anis-Sandiaga adalah mereka yang memiliki kesadaran agama luar biasa tersebut. Sementara para pemilih Agus-Selvi adalah kaum massa mengambang yang masih menjadikan SBY sebagai patronnya. Namun demikian, kharisma SBY belum bisa dijadikan sebagai ukuran keterpilihan Agus-Selvi. Para pemilih NU dan Muhammadiyah bisa jadi terpilah menjadi dua, ada yang memilih kepada Anis dan juga Agus. Tetapi kiranya Orang Muhammadiyah lebih memilih ke Anis dibandingkan memilih ke Agus.
Kedua, massa non ideologis. Massa non ideologis sering disebut sebagai massa mengambang atau floating mass. Mereka tidak memiliki pilihan khusus. Yang ada adalah pilihan mengambang tergantung kepada siapa yang mengajaknya. Mereka memilih bisa karena perkawanan, persahabatan dan kekeluargaan. Sebagai floating mass maka pilihannya tidak ditentukan oleh ideology apapun. Bahkan mereka juga berkecenderungan untuk menjadi golput. Tingginya angka golput di pilkada ditentukan oleh besar atau kecilnya mereka yang digolongkan sebagai floating mass ini.
Dalam kasus pilkada DKI, saya kira floating mass ini berada di belakang Ahok-Jarot dan Agus-Silvi. Besarnya suara Ahok-Jarot dan suara Agus-Silvi tentu didukung oleh kelompok floating mass. Jika suara Ahok-Jarot menjadi lebih tinggi disebabkan kenyataan bahwa Ahok-Jarot memiliki massa pendukung fanatic atau kelompok ideologis, sementara Agus-Silvi tidak memilikinya.
Dengan demikian, di dalam pilkada atau pilpres sekalipun maka kelompok ideologis itu harus eksis. Keberadaannya tentu sangat menentukan terhadap pilihan politik. Berdasarkan pilkada di beberapa tempat, misalnya di Kota Surabaya, maka kemenangan Risma tentu didasarkan oleh adanya kelompok fanatic atau ideologis PDI-P di Surabaya dan kelompok massa mengambang yang memilihnya. Lalu kasus pilkada di DKI juga menggambarkan hal yang sama. Anis-Sandi dan Ahok-Jarot memiliki massa ideologis berbasis agama dan bukan semata-mata politik, sedangkan Agus-Silvi tidak memilikinya.
Jadi, membangun massa ideologis untuk daerah tertentu ternyata penting di dalam pilkada. Kita harus menunggu siapa yang strateginya lebih unggul dalam memainkan simpati massa dan kemudian memenangkan pertarungan politik di DKI.
Wallahu a’lam bi al shawab.
MEMILIH PEMIMPIN DI ERA PERUBAHAN (1)
Saya tidak akan menggunakan dalil agama untuk memberikan penegasan tentang bagaimana seharusnya memilih pemimpin di era ini. Akan tetapi saya akan menggunakan logika murni saja. Biarlah urusan memilih pemimpin dari perspektif agama dilakukan oleh para ulama, para kyai, pendeta atau lainnya. Saya akan memberikan komentar tentang pilihan kepala daerah dalam kaitannya dengan dimensi sosial religious yang saya sedikit memahaminya.
Hari ini, 15/02/2017, diselenggarakan pilihan kepala daerah (pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan juga secara serentak diselenggarakan pilkada di seluruh Indonesia. Begitu pentingnya pilkada ini, maka Presiden pun menjadikannya sebagai hari libur nasional di luar hari libur nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Saya tidak ikut memilih Gubernur DKI sebab KTP saya masih menjadi penduduk Jawa Timur. Makanya, hari ini saya bisa pergi ke Bali untuk memberikan ceramah pada acara Rapat Kerja (raker) Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Tetapi sebagaimana biasanya tentu tidak bisa menginap di Denpasar untuk menikmati Bali yang crowded karena harus segera kembali ke Jakarta.
Sebagaimana pilkada di seluruh Indonesia, maka semua pilkada tentu terdapat hiruk pikuk sosial yang luar biasa. Ada rivalitas, pertentangan, konflik yang disebabkan oleh pilkada. Ada yang melibatkan aspek hukum, etnis dan juga agama. Semuanya menyatu menjadi bumbu sedap pilkada. Bahkan terkadang juga terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh pilkada. Banyak kantor Pemda, Kantor DPRD dan fasilitas umum yang kemudian dirusak disebabkan oleh mereka yang tidak puas terhadap proses dan hasil pilkada. Ada peristiwa yang terus saya ingat, sebab terkait dengan tempat kelahiran saya di Tuban. Dan juga peristiwa pilkada di Mojokerto. Kerusuhan di Tuban yang terjadi pasca pilihan bupati dengan membakar Gedung Pendopo Kabupaten yang megah 17 tahun yang lalu, dan juga kerusuhan pasca pilkada di Mojokerto yang selain merusak gedung kabupaten juga merusak 55 mobil di tempat itu.
Saya kira pilkada dengan dinamika yang sangat kuat ialah pilkada DKI Jakarta. Pilkada di DKI tidak hanya melibatkan rivalitas antar calon, tetapi juga melibatkan aspek agama, etnis dan tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pilkada ini diikuti oleh Basuki Cahaya Purnama (yang dipanggila Ahok) yang beragama Kristen dan beretnis Cina berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat melawan pasangan Dr. Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno serta Agus Harimuri Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni.
Ahok-Djarot didukung oleh PDI-P dengan Ibu Megawati dan Presiden Jokowi, Agus-Silvi didukung oleh Demokrat tentu dengan Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, dan Anis-Sandiaga didukung oleh Gerindra dengan back up dari Prabowo Subiyanto. Itulah sebabnya pertarungan politik tersebut melibatkan tokoh-tokoh besar negeri ini dengan segala kekuatannya.
Bahkan juga didapatkan sentiment etnis dan agama yang sangat kuat. Di dalam hal ini maka kemudian dikenal gerakan aksi damai 411, 212 dan 112 yang melibatkan jutaan orang untuk melakukan unjuk rasa damai dimulai dari Masjid Istiqlal ke bundaran Monas dan seterusnya. Sentiment keagamaan dan etnis ini muncul sebagai reaksi atas beberapa ucapan Pak Ahok yang ditafsirkan sebagai “penodaan” terhadap ajaran agama. Bahkan juga sudah memasuki ruang pengadilan di dalam kasus penodaan agama tersebut.
Pilkada di DKI memang sangat kompleks. Berbeda dengan pilkada di daerah lain yang tidak menjadi barometer Indonesia dan sekaligus wajah Indonesia, akan tetapi pilkada DKI benar-benar menjadi taruhan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai ibukota negara, maka DKI menjadi barometer tentang bagaimana demokrasi berlangsung dan juga masa depan para pemimpinnya untuk “berkuasa” di Indonesia. Orang seringkali menjadikan Pak Jokowi sebagai contoh bagaimana produk pilkada di DKI dapat meneruskan kepemimpinnannya di tingkat Nasional, menjadi presiden.
Sentiment keagamaan dan etnis saya kira menjadi sangat menonjol di pilkada DKI. Di tempat lain tidak sesensitif di DKI dalam urusan etnis dan agama dalam pilkada. Penolakan terhadap pasangan Ahok-Jarot sebenarnya bukan disebabkan oleh ketidakberhasilan pandangan incumbent ini di dalam memimpin Jakarta, akan tetapi karena sentiment agama. Mereka yang menggunakan sentiment agama tentu saja berpandangan bahwa keyakinan seseorang tentang agama akan sangat menentukan terhadap tindakan, perilaku atau kebijakan-kebijakannya.
Jika saya mengamati terhadap berbagai informasi yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, maka kekhawatiran itu sangatlah menonjol. Ada semacam phobia yang tinggi tentang keterpilihan Ahok-Jarot di dalam pilkada DKI. Kekhawatiran ini tentu menjadi rasional di kalangan sebagian umat Islam, sebab dipahami bahwa Ahok-Jarot tentu didukung oleh para pengusaha yang luar biasa kekuasaannya.
Semua upaya itu dilakukan sebab sangat dipahami bahwa sebagian masyarakat Islam itu permisif di dalam menentukan para pemimpinnya. Nyaris tidak ada dimensi keyakinan yang digunakan sebagai referensi memilih pemimpin. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat agama lain, yang kebanyakan adalah kelas menengah, maka kesadaran memilih pemimpin itu sudah mendarah daging. Dengan kata lain, bahwa nyaris tidak ada umat Kristen atau Katolik yang tidak memilih Ahok-Jarot di dalam demokrasi pilkada ini.
Dengan demikian, maka menggunakan dalil agama –khususnya Islam—untuk menjadi referensi di dalam pilkada belumlah sangat signifikan untuk menggerakkan umat Islam di dalam memilih pemimpin. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam tentu juga harus diapresiasi sebab dari merekalah sesungguhnya kesadaran tentang Islam dan kepemimpinan itu terjadi.
Wallahu a’lam bi al shawab.
