Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

BLIMBINGSARI CREATIVE CRAFT: KREATIVITAS SEBAGAI MODAL EKONOMI

BLIMBINGSARI CREATIVE CRAFT: KREATIVITAS SEBAGAI MODAL EKONOMI

Di dalam acara saya untuk memberikan training mengenai kepemimpinan spiritual, saya diajak untuk melihat kerajinan yang diinisiasi oleh alumi STAIN Jember dan sekarang menjadi pengusaha kerajinan yang cukup berhasil. Usaha ini sudah digeluti semenjak tahun 2002 dan telah menuai “keberhasilan” yang memadai di tengah gerakan ekonomi kreatif yang ternyata justru mampu bertahan di era disrupsi ekonomi sekarang ini.

Saya diminta oleh Prof. Babun Suharto untuk menjadi salah seorang narasumber di dalam acara pembekalan kepemimpinan bagi para pejabat di IAIN Jember, dan acara ini ditempatkan di Hotel El Royal Banyuwangi, 03/05/2019. Saya menyampaikan presentasi tentang “Emotional dan spiritual intelligent sebagai Modal Pembangunan Manusia Indonesia”. Saya sekaligus juga memperkenalkan buku saya tentang kepemimpinan yang berjudul “Friendly Leadership, Kepemimpinan Sebagai Ruh Manajemen”, yang terbit tahun 2018 yang lalu.

Ketika saya ke Banyuwangi ini, maka oleh Pak Syakur, Kabiro IAIN Jember diajaknya ke Pusat Kerajinan di dekat Bandara, yang ternyata adalah milik alumni IAIN Jember. Dia bernama Taufiq Ismail, SAg, dan isterinya Nur Fitriyah, SAg, SPd., yang mengelola kerajinan: Accessories, Handicraft, Glassbeads Jewelry, yang seluruhnya handmade dan product asli Indonesia. Di gerai Blimbingsari Creative Craft (BCC) tersebut dipajang berbagai produk local dari berbagai jenis, dan telah memasuki pasar Eropa dan Timur Tengah. Meskipun berada di wilayah yang sepi, namun tempat gerainya cukup strategis, sebab berada di depan Sekolah Penerbangan Negeri Banyuwangi, di Jalan Agung Wilis, Kecamatan Blimbingsari Banyuwangi dengan alamat www.blimbingsaricreativecraft.com.

Menurut Taufiq Ismail bahwa produk yang dibikin tersebut harus melalui pemasaran di Bali dan baru dikirim ke Eropa dan juga Timur Tengah. Sampai saat ini masih tergantung dengan pengusaha di Bali untuk pemasaran produknya. Namun demikian, setelah kedatangan Bu Iriana Jokowi dan juga Menteri Pariwisata, Pak Puspayoga, maka dijanjikan akan dibantu pemasaran ke Eropa dan juga ke negara-negara lain. “Semoga bisa direalisasi, Prof.” begitu katanya.

Sementara ini, mereka memperkerjakan tenaga-tenaga kerja dari daerah, misalnya Banyuwangi, Situbondo, Jember, dan sebagainya. Mereka mengerjakannya di rumah (home industry) sesuai dengan pesanannya. Desain dan bahan-bahan dipasok dan dipenuhi oleh BCC dan hasil kerjaan rumahan tersebut dikembalikan ke BCC. Hanya sayangnya tenaga kerja ini terkadang tidak bisa full bekerja untuk BCC, sebab di saat tertentu misalnya sedang panen pertanian, atau produk perkebunan mereka beralih pekerjaan ke sector tersebut. Di antara upaya yang dilakukan oleh Taufiq Ismail ialah dengan melakukan program bimbingan dan pelatihan tenaga kerja di beberapa daerah. “Melalui bimbingan dan pelatihan ini, saya berharap mereka akan tetap bekerja kapan saja order barang datang dan tidak terpengaruh untuk bekerja di sector lain, demikian penjelasan Taufiq.

Ternyata bahwa ekonomi kreatif jauh lebih tahan dari pengaruh perkembangan ekonomi global. Jika ekonomi berbasis industry mengalami pasang surut, namun industry kreatif ternyata tidak terpengaruh. Bahkan perkembangan akhir-akhir ini justru meningkat. Industry berbasis handmade, sama sekali tidak terpengaruh oleh disrupsi ekonomi. Produk handmade tidak dibuat dalam jumlah yang massif sehingga antara permintaan pasar (demand) dan besaran produk (supply) akan tetap terjaga.

Indonesia memang negeri yang sangat kaya dengan bahan-bahan kerajinan handmade. Hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur memiliki potensi usaha kreatif ini. Ada bahan baku yang diusahakan di Tuban, Probolinggo, Situbondo hingga Ngawi dan Pacitan. Sebagai produk kreatif, maka inovasi harus terus dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha kreatif. Memang harus diakui bahwa dunia kewirausahaan adalah dunia dinamis yang menuntut pelaku usahanya untuk tidak berhenti berkreasi. Dan sejauh ini, BCC dapat memenuhi order dari luar negeri yang terus berkembang.

Saya sungguh mengapreasi pasangan suami istri ini, sebab hardskillnya adalah ahli pendidikan Islam. Seharusnya mereka berdua mengabdi sebagai guru agama dengan konsentrasi full waktu. Akan tetapi mereka berdua justru mengembangkan usaha kreatif yang menuntut untuk bergelut dengan pasar domestic maupun manca negara.

Semua ini tentu terjadi karena kreativitas yang cerdas dalam menghadapi kehidupan. Rupanya, hardskill saja tidak cukup lalu dibutuhkan soft skills yang bisa mengantarkannya ke dunia usaha kreatif. Orang semacam ini yang menurut saya bisa menjadi teladan bagi generasi milenial, bahwa tantangan ke depan ialah harus memiliki kompetensi, profesionalitas, kemampuan komunikasi dan kolaborasi dan ditambah kemampuan kreatif.

Pasangan suami-isteri, Pak Taufiq Ismail dan Bu Nur Fitriyah, adalah contoh kecil dari orang-orang kreatif yang bisa dijadikan sebagai “teladan” bagi generasi milenial sekarang dan akan datang.

Wallahu a’lam bi al shawab.

PILPRES 2019: YANG ABADI ADALAH KEPENTINGAN

PILPRES 2019: YANG ABADI ADALAH KEPENTINGAN

Pilpres memang sudah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Artinya pilpres sudah selesai. Namun demikian gaung pertarungannya masih nyaring di media sosial hingga sekarang ini. Pertempuran di medsos masih sengit antara dua kubu, pasangan capres 01 dan 02. Terutama para pendukungnya masih saling “menyerang” di media sosial sebagai arena pertarungan baru di jagat maya.

Pada pilpres kali ini juga mempertontonkan sesuatu yang “rasanya” terus berlangsung sepanjang hayat kehidupan dunia ini, yaitu kesamaan kepentingan dan benturan kepentingan. Jika kita cermati adagium yang paling tua ialah “kepentingan atau kebutuhan” adalah “kawan abadi”. Orang akan bisa bersama-sama jika memiliki kepentingan yang sama, dan orang akan berseteru jika kepentingannya berbeda di dalam konteks perebutan sumber daya kehidupan.

Ada satu hal yang menjadi kepentingan abadi, yaitu kekuasaan. Yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan SDM. Ketiganya ini bertali temali antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut saya, perang yang paling lama di dunia pun disebabkan oleh factor kekuasaan dengan perebutan tiga hal di atas. Sejarah kehidupan manusia yang secara kuantitatif lebih banyak masa perangnya dibandingkan dengan masa damainya, tentu juga disebabkan oleh factor-faktor ini. Perang terbaru di dunia, misalnya ISIS juga difasilitasi oleh tiga factor tersebut. Bukan karena factor agama yang sering dianggap sebagai pemicunya, sebab agama hanya dijadikan sebagai factor penguat peperangan atau konflik dimaksud.

Di Indonesia, memang tidak seperti di negara lain, pertarungan berada di dalam konteks pemilihan presiden. Mereka yang di dalam pilpres ini saling bertempur adalah orang-orang yang di masa lalu juga pernah bersahabat atau orang yang bersahabat juga di masa lalu pernah bertempur. Sebutlah misalnya Amin Rais dengan Prabowo di masa lalu adalah rival yang saling berseteru. Demikian pula Anies Baswedan dan Jokowi dulu adalah sekoci yang kemudian bersimpang jalan. Lalu, Ruhut Sitompul dulu adalah lawan politik yang keras dengan Jokowi, namun sekarang menjadi pendukung yang loyal. Jadi, sebenarnya tidak ada kawan abadi dan lawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi.

Di Indonesia memang tidak mengenal ideology jarak partai. Inilah kehebatan Orde Baru yang berhasil mendekatkan jarak ideology partai. Berbeda dengan Orde Lama yang memeilihara jarak ideology partai secara kuat. Jarak Masyumi dengan PKI sangat jauh, demikian pula NU dengan PKI. Satu dengan yang lain memiliki jarak ideology partai yang secara tegas membedakannya. Makanya, partai membelah dengan tegas batas dukungan kepada partai. Yang Komunis begitu anti Islam dan yang Islam begitu anti terhadap komunisme. Partai dengan nasionalis sekuler juga menjadi jelas bedanya dengan lainnya. Oleh karena itu sampai di pedesaan-pedesaan dikenal dengan tegas siapa partai apa dan siapa memilih siapa.

Orde baru lain ceritanya. Pasca menghasilkan konsep dan aplikasinya mengenai massa mengambang atau floating mass, maka kemudian menghilangkan jarak ideology partai dengan melakukan fusi partai ( 1971) dan kemudian menetapkan Pancasila sebagai asas partai politik (1983). Dan sebagai konsekuensi penerimaan asas ini, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi “jarak ideology”partai politik. Yang terjadi hanyalah pengelompokan parpol dalam wadah yang berkontestasi “semu”dalam lima tahunan. Disebutlah pemilu adalah “pesta demokrasi” dan bukan rivalitas dan riil kontestasi dalam demokrasi.

Di era reformasi memang ada upaya sedikit untuk mengubah haluan jarak ideology partai. Tetapi juga tidak tampak nyata benar. Misalnya Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (NASDEM), GERINDRA dengan ideology nasionalisme-demokrasi, Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, berbasis Nasionalisme-religius, sedangkan PKS, PBB dan lainnya berbasis Islam. Yang lainnya saya kira bisa digolongkan ke dalam tiga label ini.

Namun demikian sebagai konsekuensi partai terbuka dan asas yang “kurang lebih” sama, dan hanya common platform-nya yang berbeda tentu dapat menjadi alasan mengapa PDIP bisa berkoalisi dengan PKS, atau PD berkoalisi dengan PKB atau PAN. Nyaris tidak ada yang tabu untuk saling berkoalisi di negeri ini. Semua kawan dan semua lawan. Hanya pada saat kapan mereka menjadi kawan dan kapan menjadi lawan.

Dan inilah yang saya konsepsikan sebagai bertemunya kepentingan. Dalam kasus pilpres 2019, maka PKS dengan ideology keislamannya yang kaffah bisa bertemu dengan Prabowo yang nasionalis minded. Di kasus lain, misalnya pilgub atau pilbub, maka bisa saja seorang tokoh PKS bisa menjadi Gubernur di wilayah yang secara paham keagamaannya tidak sama. Misalnya di Jawa Barat di era Ahmad Heriyawan dan di NTB yang dipimpin oleh Zulkiflimansyah dan sebagainya.

Inilah keunikannya berbagai pilihan politik di Indonesia yang tidak memilah secara ketat tentang siapa berada di mana di dalam afiliasi politiknya. Tentu tidak sama dengan di US yang terpilah secara jelas, dalam Partai Republik dan Partai Demokrat dengan jarak ideology yang jelas. Makanya, yang penting jika ada kesamaan kepentingan, maka siapapun bisa berkawan, dan siapa yang berbeda bisa menjadi lawan. Dan ini bukan hal yang abadi.

Wallahu a’lam bi al shawab.

PEMILU 2019; KONTESTASI BELUM USAI

PEMILU 2019; KONTESTASI BELUM USAI

Ada yang menarik pasca pengumuman hasil Quick Count oleh lembaga-lembaga independent terkait dengan perolehan suara oleh masing-masing paslon cawapres 2019 atau antara Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi. Hasil QC ini ternyata memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf dengan perhitungan yang nyaris sama, yaitu bergerak antara 54 persen sampai 56 persen untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf dan antara 44 persen sampai 46 persen untuk pasangan Prabowo-Sandi. Tentu bukan kebetulan, jika mereka seakan dengan suara yang hampir sama menyatakan kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf dan kekalahan pasangan Prabowo-Sandi.

Reaksi pun bermunculan, baik dari Kubu Jokowi-Ma’ruf maupun Probowo-Sandi. Yang merasa menang dengan hasil QC juga langsung bereaksi dan yang kalah juga bereaksi sedemikian rupa. Biasa saja, yang menang merasa senang dan yang kalah merasa harus juga menjadi pemenang. Di dalam kehidupan ini, memang hanya ada dua sisi, menang dan kalah, senang dan sedih dan lainnya. Yang menang harus bertahan dengan kemenangannya dan yang kalah harus berupaya untuk membalik kekalahan menjadi kemenangan dengan sekuat tenaga. Ini bukanlah paradoks di dalam kehidupan, akan tetapi merupakan “kewajaran” saja di dalam kehidupan yang memang bercorak “patembayan”, “kontestasi” atau “pertarungan”.

Kontestasi tidak hanya khas era zaman sekarang, akan tetapi merupakan tradisi di dalam kehidupan. Di Yunani kuno juga sudah ada, misalnya kontestasi dengan berlari marathon antara Orang Sparta dan lainnya. Di dalam cerita pewayangan juga didapatkan sayembara untuk memperebutkan puteri keraton. Yang sangat tragis adalah ketika Pandita Wisrawa harus membantu puteranya Raja Danaraja untuk membeberkan permohonan Puteri Sukeksi tentang “Sastra Jendra Hayuningrat Panglebur Diyu”. Sebagai Bagawan yang sakti dan ahli ilmu pengetahuan, maka Resi Wisrawa dengan mudah membeber sastra itu, akan tetapi Dewi Sukeksi ternyata hanya mau dinikahi oleh Sang Resi dan bukan putranya Raja Danaraja. Kelak putra dan putri Wisrawa dari isterinya Dewi Sukeksi berperang melawan saudara tirinya, Raja Danaraja, dan Danaraja tewas di dalam pertempuran. Jadi, kontestasi ternyata sudah menjadi kelaziman di dalam kehidupan ini, baik secara simbolik seperti di dalam dunia pewayangan atau realitas sebagai di dunia empiris ini.

Saya kira, kontestasi sekarang juga sama polanya dengan di masa lalu. Yang membedakan adalah solusinya. Jika di masa lalu, banyak kontestasi yang berakibat pada perang fisik, maka sekarang bukan lagi dalam perang fisik tetapi perang media. Jadi yang membedakan adalah gaya dan pola yang digunakannya. Di masa lalu, kontestasi berujung perang antar individu, golongan, masyarakat dan bangsa. Di dalam Novel “Sutasoma” dijelaskan bagaimana Raja Sutasoma bernadzar untuk mempersembahkan kepala 100 raja di sekitar kerajaannya dan dipersembahkan kepada Batara Syiwa yang dipujanya. Supata atau nadzar ini tentu memantik kemarahan raja-raja sekitar dan akhirnya terjadilah peperangan yang tidak bisa dihindarkan.

Beda tentu saja dengan situasi pada era teknologi informasi. Di era proxy war, maka bukan perang fisik sebagaimana masa lalu, akan tetapi perang dengan menggunakan media dengan tujuan yang sama untuk membunuh. Jika perang fisik untuk membunuh jiwa, maka perang sekarang untuk membunuh karakter, menyebarkan kebencian, melakukan kebohongan (berita hoaks) dan sebagainya. Di pilpres 2019 semuanya sudah dimainkan. Antar kubu saling me

PILPRES 2019: PERTARUNGAN PENGGOLONGAN AGAMA

PILPRES 2019: PERTARUNGAN PENGGOLONGAN AGAMA

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara simbolik terdapat pertarungan politik berbasis pada penggolongan agama, khususnya di dalam penganut Islam. Jika ditelisik lebih mendalam, maka akan dijumpai betapa pertarungan itu bukan sekedar ketepatan belaka akan tetapi memang didesain untuk peraihan kekuasaan politik. Saya melihat ada 4 (empat) penggolongan kepentingan politik dalam pilpres 2019, yang masing-masing berkontestasi untuk memperoleh kekuasaan politik melalui capres dan cawapres dalam pilpres 2019.

Di antara penggolongan tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, kelompok kanan Islam, yang direpresentasikan oleh oleh FPI dengan agenda memenangkan kekuasaan politik untuk memuluskan keinginannya mengganti presiden dalam tujuan mencapai ambisi politik untuk menegakkan “NKRI Bersyariah”. Begitu banyaknya kritikan bahwa mereka adalah orang yang anti NKRI dan akan mengganti dasar negara, Pancasila, maka digagaslah konsepsi yang semula dilansir oleh Habieb Rizieq Syihab dengan sebutan “NKRI Bersyariah”. Konsepsi ini memang merupakan upaya untuk menolak tuduhan kelompok FPI akan mendirikan negara Islam. Melalui konsepsi NKRI Bersyariah, maka mereka menerima konsepsi NKRI sebagai bentuk negara, tetapi dengan menegaskan bahwa yang dimaksud ialah berbasis syariah.

Mereka meyakini bahwa dengan konsepsi ini, maka Indonesia akan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negeri ini, tetapi dengan ciri menerapkan hokum Islam secara kaffah. Ada semacam upaya negosiasi antara negara khilafah dengan NKRI dan bentuk yang ideal ialah NKRI Bersyariah tersebut. Ia merupakan sintesis dari khilafah dan NKRI. Sayangnya tidak didapatkan oenjelasan gambling tentang bagaimana posisi Pancasila di dalam NKRI bersyariah ini. Posisinya masih samar-samar apakah diterima ataukah ditolak ataukah akan menjadikan Piagam Jakarta, sebagai pengganti bunyi Sila Pertama Pancasila.

Konsep ini nampak sangat islami, akan tetapi tidak berbasis pada pluralitas bangsa Indonesia, misalnya bagaimana perlakuan terhadap Bali yang mayoritas Hindu, atau Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen, NTT yang mayoritas Katolik, Papua yang mayoritas Kristen dan Ambon yang seimbang antara Muslim dan Kristen. Oleh karena itu, akan terjadi pemaksaan atas realitas sosial dan memungkinkan terjadinya “perpecahan” karena konsep yang dipaksakan itu.

Kedua, kelompok yang secara tegas menyatakan ganti presiden dengan konsepsi akan mengganti negeri ini dengan Negara Khilafah. Dianggapnya bahwa negara ini adalah negara secular yang kafir karena tidak menjadikan khilafah sebagai praktik penyelenggaraan negara. Baginya, negara paripurna ialah negara yang bentuknya ialah penerapan syariah secara kaffah dan menjadikan khilafah sebagai system kenegaraannya. Eksponen HTI yang berada di dalam kelompok ini. Mereka tidak menerima atas pembubaran organisasinya yang dianggap sebagai kelompok yang anti Pancasila dan NKRI. Makanya mereka berusaha secara keras agar memenangkan pilihan politiknya dengan harapan jika menang maka mereka akan dapat diputihkan kembali posisinya dan organisasinya akan menjadi legal dan formal. Kelompok ini sangat militant sebab sudah terjangkit virus ideology “radikal” dalam pemahaman agamanya. Mereka sekarang sedang tiarap secara organisasional, akan tetapi tetap berkiprah dengan gegap gempita melalui organisasi lain yang dianggapnya memiliki common platform perjuangan yang kurang lebih sama.

Ketiga, personal Muhammadiyah juga terlibat di dalam pertarungan politik ini. Memang secara organisatoris Muhammadiyah –terutama para pimpinan pusatnya—tidak secara terus terang mendukung terhadap pasangan capres, akan tetapi secara individual memberikan peluang sebesar-besarnya untuk bergabung dengan pasangan capres 02. Muhammadiyah memang selama ini menggunakan prinsip alokasi politik. Siapa berkhidmah di Muhammadiyah dan siapa bergabung dengan politik. Tetapi sesungguhnya memiliki tujuan yang sama dalam berbagi peran untuk kepentingan yang sama.

Keempat, NU secara terang-terangan mendukung pasangan capres 01 disebabkan oleh keberadaan Kyai Ma’ruf Amin sebagai tokoh NU yang harus diperjuangkan. Jika Muhammadiyah terlibat di dalam perpolitikan secara malu-malu, maka NU secara jelas memberikan dukungan kepada pasangan capres 01. Mulai dari pimpinan pusat (baik Pengurus Syuriyah maupun tanfidziyah) menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma’ruf. Di berbagai kesempatan dan peluang, Kyai Said Aqil Siraj menjelaskan sikap NU di dalam pilpres. Demikian pula beberapa pengurus wilayah NU, seperti Jawa Timur juga secara terang-terangan memberikan dukungan dan mengajak warga NU untuk memenangkan pasangan capres 01.

Baik NU dan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang mengusung “Islam Wasathiyah”, yaitu Islam dan umat Islam yang mengedepankan pada kerahmatan Islam, tidak hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada umat agama lain. Keduanya juga pengusung terhadap dukungan pada 4 (empat) pilar kebangsaan. Selain itu juga ada organisasi lain seperti Jam’iyatul Washliyah, PERTI, Nahdlatul Wathan dan sebagainya yang memiliki sikap sama dengan NU dan Muhammadiyah. Hanya saja sikapnya di dalam pilpres tidak sekuat NU dan warga Muhammadiyah.

Jika NU mendukung pasangan capres 01 dan warga Muhammadiyah mendukung pasangan capres 02. Apakah ini bisa diartikan ada kontestasi simbolik perebutan kekuasaan politik di antara keduanya. Saya kira menarik juga untuk dibahas.

Wallahu a’lam bi al shawab.

PILPRES 2019: PERTARUNGAN IDEOLOGI KEAGAMAAN

PILPRES 2019: PERTARUNGAN IDEOLOGI KEAGAMAAN

Saya sungguh merasakan bahwa di dalam Pilpres 2019 ini ada yang sangat menonjol dibandingkan dengan pilpres tahun 2014 yang lalu, yaitu semakin menguatnya ideology keagamaan sebagai basis untuk pengerahan massa. Ada banyak simbol-simbol keagamaan yang dijadikan sebagai “penguat” pilihan politik di pilpres 2019.

Memang semenjak pilkada DKI yang mempertontonkan pertarungan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis-sekuler tampak terus mengerucut. Kelompok Islam digawangi oleh para penganut Islam fundamentalis, yang menginginkan perubahan dan diwakili oleh FPI dan sebagian para habaib yang tergolong di dalam jejaring lainnya, misalnya PKS dan kelompok Islam fundamentalis lain, yang diwakili oleh loyalis Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF-MUI) dengan corongnya,Bachtiar Nashir, dan lain-lain, serta eksponen Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan corongnya, Al Khottot, dan lain-lainnya.

Mereka kemudian menyatukan diri di dalam berbagai Aksi Damai, 212 yang hingga sekarang masih eksis, dan membentuk kelompok Alumni 212, yang kurang lebih anggotanya sama, sebagaimana yang pernah berkiprah di dalam pilkada DKI Jakarta. Mereka memang berhasil memenangkan pilkada di DKI dan menjadikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Euphoria kemenangan ini yang kemudian menjadikannya untuk mengusung pasangan 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk memenangi pilpres 2019.

Di antara dukungan politik yang cukup solid ialah Gerindra, PKS, dan PAN, sementara Demokrat “kurang” menunjukkan semangat yang menggebu. Gerindra tentu dipersonifikasikan oleh Prabowo dan Fadly Zon, PKS oleh Shohibul Iman dan Salim Al Jufri, dan PAN oleh Amin Rais dan Dahniel Anzar Simanjuntak. Sementara itu, Demokrat direpresentasikan oleh Agus Yudhoyono, sebab Pak SBY harus menunggui Bu Ani yang sedang sakit dirawat di R.S. Mount Elizabeth Singapura. Meskipun terlibat di dalam berbagai kampanye untuk memenangkan pasangan capres 02, tetapi yang lebih penting sebenarnya ialah memperjuangkan Partai Demokrat di pileg 2019. Kritikan-kritikan Pak SBY terhadap kampanye pasangan 02 dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno bisa ditafsirkan sebagai dukungan yang setengah hati.

Dukungan dari kyai-kyai dan habaib juga sangat dominan di kubu pasangan capres 02. Jika di lihat di dalam berbagai maneuver kelompok ini, maka sangat kelihatan bagaimana peran para habaib dan kyai dalam memenangkan pasangan 02. Di antara kyai tersebut misalnya dari NU adalah Ra Cholil dari Situbondo dan Kyai Hasib Wahab, dan lainnya, serta dari para habaib ialah yang selama ini mendukung terhadap Habib Rizieq sebagai “Imam Besar” bagi masyarakat Indonesia.

Saya yakin bahwa variasi tujuan pendukung pasangan capres 02 tentu sangat banyak. Jika dicermati tentu ada yang berkeinginan mendirikan gerakan khilafah Islam, sebagaimana ditampilkan oleh dukugan eksponen HTI, lalu yang mengusung konsep NKRI Bersyariah sebagaimana yang diusung oleh FPI dan eksponen 212 dan PKS serta lainnya, serta tidak dinafikan adalah dukungan dari kelompok nasionalisme, seperti Gerindra dan PAN, meskipun di dalam PAN sendiri juga terdapat vatian-varian yang mendukung NKRI bersyariah atau NKRI saja. Varian ini yang pasti akan membebani pasangan capres 02 seandainya mereka memenangkan pertarungan di dalam pilpres 2019.

Agak berbeda dengan pasangan capres 01 yang relative homogeen meskipun juga memungkinkan adanya varian lain. Seluruh pendukung pasangan capres 01 adalah penegak NKRI. PDI, PKB, dan lain-lainnya adalah secara umum mengedepankan Pancasila dan NKRI sebagai bagian tidak bisa dipisahkan dari perjuangannya. Hanya saja, PKB misalnya tetap berada di dalam konsepsi Nasionalis-religius. PDI-P rasanya bisa dikategorikan sebagai nasionalis-sekular, akan tetapi tidak menolak terhadap nasionalisme-religius, yang selama ini menjadi platform beberapa partai Islam, seperti Partai Bulan Bintang, namun demikian secara umum, pasangan capres 01 tidak terbebani dengan isu-isu yang membelah mereka di dalam arus kiri dan kanan secara ekstrim. Semuanya welcome dengan 4 (empat) pilar consensus kebangsaan.

Sebelum penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, memang sangat kuat dugaan bahwa pilpres 2019 akan sarat dengan isu-isu keagamaan atau identitas keagamaan. Namun dengan terpilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, maka isu atau identitas keagamaan tersebut seakan sirna, sebab yang menjadi wakil presiden adalah kyai dan berkatar belakang NU dan selama ini dikenal sebagai ulama yang memiliki komitmen kuat terhadap dunia kaun santri.

Namun demikian, ternyata bahwa politik identitas itu kembali menguat menjelang pelaksaan pilpres 17 April 2019 dengan digelarnya berbagai event yang memberikan gambaran politik identitas dimaksud. Selain itu juga munculnya kampanye-kampanye di media sosial yang menggambarkan bahwa pilpres kali ini adalah “medan jihad” untuk memenangkan ideology keagamaan. Jadi, rasanya memang tensi politik identitas kita akan semakin menguat di era yang akan datang.

Wallahu a’lam bi al shawab.