Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

NIKMAT HIDAYAH ALLAH SWT.

NIKMAT HIDAYAH ALLAH SWT.

Pada hari Ahad, 18 Agustus 2019, saya diundang oleh Takmir Masjid Agung Kota Blitar untuk memberikan pengajian Ahad pagi ba’da Shalat Subuh Berjamaah. Kehadiran saya di Masjid Agung ini difasilitasi oleh Sdr. Drs. Abdul Basyid Ismail, MM, Sekretaris LP3M UIN Sunan Ampel dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Blitar.

Pada kesempatan ini, saya memberikan pemahaman tentang tiga hal, yaitu: pertama, tentang keistimewaan bulan Agustus 2019, sebab ada dua peristiwa besar yang terjadi ialah penyelenggaraan haji tahun 2019, yang ditandai dengan Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah 1440 Hijriyah. Doa kita semoga para jamaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur, haji yang amalan hajinya diterima oleh Allah swt dan tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam secara umum. Lalu, kemarin, 17 Agustus 2019, kita juga memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 74. Usia kemerdekaan yang rasanya semakin dewasa dan seharusnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang di dalam 4 (empat) pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-Undanfg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sudah tercapai meskipun belum sempurna. Kita bersyukur atas anugrah Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ini.

Kedua, Kita juga bersyukur sebab memperoleh hidayah Allah swt untuk menjadi umat Islam, dan Alhamdulillah kita termasuk umat Islam yang taat pada ajarannya. Bukankah kita sudah melaksanakan rukun Islam berbasis pada pemahaman kita tentang rukun iman. Terutama, misalnya kita termasuk orang yang disiplin dalam menjalankan jamaah shalat shubuh. Begitu pentingnya shalat shubuh sampai adzan kita ditambahkan ”ash-shalatu khairun minan naum”. Yang artinya: “shalat itu lebih utama dari pada tidur”. Jadi rasanya kita telah memperoleh keutamaan karena mementingkan jamaah shalat shubuh. Dewasa ini ada banyak gerakan shalat shubuh berjamaah, yang menandai semakin kuatnya pengamalan beragama di tengah kehidupan kita.

Tidak semua orang dapat hidayah. Ada ahli ilmu pengetahuan yang ilmu keislamannya luar biasa, melebihi kita semua, namun demikian tidak mendapatkan hidayah Allah untuk menjadi muslim. Bahkan Pamanda Nabi Muhammad saw, Abi Thalib yang diketahui sangat membela terhadap Nabi Muhammad saw ternyata juga tidak mendapatkan hidayah di akhir kehidupannya. Ketika dalam posisi sakaratul maut, maka datanglah familinya, ada Nabi Muhammad saw, ada Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Kala Nabi Muhammad saw tahu bahwa Pamannya akan segera meninggal, maka Nabi Muhammad saw menyatakan: “Paman ucapkanlah Tidak Ada Tuhan selain Alllah”. Maka seketika itu pula Abu Lahab menyatakan, “Wahai Abu Thalib ucapkanlah “ Demi Agama Abdul Muthalib” , maka Abi Thalib memilih mengikuti Abu Lahab ketimbang mengikuti ajakan Nabi Muhammad saw. Sedihlah Nabi, sehingga turun ayat 56 Surat Al Qashsash, “innaka la tahdi man ahbabta, wala kinna Allahu yahdi man yasa” yang artinya: “sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan hidayah, akan tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah terhadap orang yang dikehendakinya”

Para ulama membagi hidayah itu dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) hidayah I’tiqadiyah, ialah hidayah yang diberikan Allah untuk mempercayai atau iman kepada Allah dan hal-hal lain di seputar rukun iman. Hidayah I’tiqadiyah adalah hidayah yang paling besar di dalam kehidupan kita melebihi semua hal yang kita miliki. Harta, kekuasaan, jabatan, keluarga dan sebagainya tidak sebanding dengan keberadaan hidayah Allah ini. 2) hidayah Thariqiyah, yaitu hidayah Allah yang berupa bisa memasuki jalan yang benar di dalam agama Islam. Itulah sebabnya Allah mengajarkan sebagaimana tercantum di dalam Surat Al Fatihah: “ihdinash shiratal mustaqim”. Yang artinya, “tunjukkanlah kami jalan yang benar”. 3) hidayah amaliyah, ialah hidayah berupa kemampuan mengamalkan ajaran agama yang benar. Kita bersyukur sebab telah mengikuti amalan-amalan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 4) hidayah fithriyah, ialah hidayah yang terkait dengan kesucian. Hidayah ini adalah hidayah yang mendalam, dan bisa jadi diberikan oleh Allah kepada ahli-ahli ibadah atau ahli-ahli tasawuf, seseorang yang seluruh hidupnya diabdikan hanya kepada Allah semata. Di sinilah arti dan makna syukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita.

Ketiga, kita juga bersyukur sebagai bangsa Indonesia masih dikaruniai kerukunan dan kebersamaan. Hingga hari ini, meskipun kita ditantang oleh gerakan-gerakan radikal dan ekstrim, namun kita masih tetap berada di dalam satu barisan ingin mempertahankan Pancasila dan NKRI. Bagi kita pernyataan yang sering kita dengar ialah” NKRI Harga Mati”. Para kyai dan ulama kita seiya sekata untuk tetap menjadi Orang Indonesia Islam. Jadi tetap menjadi orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan menjadi orang lain atau bernegara lain. Kita tetap menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia.

Menjadi umat Islam yang baik tentu telah menjadi orang Indonesia yang baik, sebab tidak ada pertentangan sedikitpun antara ajaran Islam dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertentangan antara Islam dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tidak ada pertentangan antara Islam dengan Persatuan Indonesia, tidak ada pertentangan antara Islam dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan tidak ada pertentangan antara Islam dengan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara berketuhanan, artinya menjadikan agama sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Negara sangat membutuhkan agama sebagai pedoman etik dan implementasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kita sebagai bangsa Indonesia yang aman, damai, rukun dan bermartabat. Kita dilahirkan tidak sebagai bangsa Irak, Syria, Afghanistan dan sebagainya yang kehidupan masyarakatnya carut marut karena pertentangan antar suku, ras dan agama. Sudah saatnya kita bersyukur dan terus bersyukur atas realitas kebangsaan kita yang tetap lestari hingga saat ini dan tentu terus ke depan.

Wallahu a’lam bi al shawab.

 

MENYERASIKAN ILMU DAN AMAL

Saya mendapatkan tugas untuk mengisi acara “Ceramah Jum’at Malam” yang diselenggarakan di Mushalla Al Ihsan, Perumahan Lotus Regency Ketintang Surabaya. Acara ini menjadi acara rutin, setelah sebelumnya Pak Cholil Umam yang memberikan ceramah agama untuk mengkaji Kitab Nashaihul Ibad. Acara ini diikuti oleh jamaah shalat magrib, dan memang waktunya antara shalat Magrib dan Isya’.

Ada tiga hal yang saya sampaikan di dalam ceramah “Jumat Malam” ini, yaitu: Pertama, perlunya kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Nikmat masih dikaruniai umur panjang, sehingga kita bisa beribadah, memohon keselamatan, memohon ampunan atas dosa yang kita bikin atau perbuat dan juga berdoa untuk keberkahan kehidupan. Maka, pantaslah jika kita terus menerus untuk bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua.

Syukur itu bagian yang tidak boleh ditinggalkan di dalam kehidupan ini. bayangkan betapa besarnya nikmat Allah yang kita terima. Nikmat kesehatan dan dengan nikmat ini maka kita bisa shalat jamaah di mushalla kita. Lalu kita bisa berdzikir dan juga mengikuti pengajian rutin yang kita programkan. Marilah kita terus bersyukur semoga Allah akan semakin menurunkan rahmatnya untuk kita semua.

Kedua, saya tertarik dengan ceramah Pak Cholil pekan lalu. Beliau menyatakan bahwa antara kepemilikan ilmu dengan pengamalannya belum tentu serasi. Tidak setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan kemudian mengimplementasikan ilmunya untuk menjadi amalan atau perbuatan. Seseorang bisa saja belajar ilmu keislaman akan tetapi belum tentu mengamalkan ilmunya itu. Ada orang yang ilmu islamnya hebat sekali akan tetapi ternyata ilmunya itu tidak dilakukannya, akan tetapi sebaliknya ada orang yang ilmu keislamannya hebat sekali dan kemudian diamalkannya.

Saya akan memberikan contoh beberapa orang yang belajar Islam tuntas dan ada yang menjadi muslim, dan ada yang belajar Islam dengan baik tetapi tidak menjalankan ilmu yang dikuasainya. Saya akan mengambil contoh dua orang yang belajar ilmu keislaman luar biasa tetapi tidak menjadikannya menemukan hidayah Allah dan dua orang lainnya yang menguasai ilmu keislaman dan kemudian memperoleh hidayah Allah swt.

Muhammad As’ad yang nama asalnya ialah Leopold von Weiss, intelektual yang berasal dari Eropa Timur, tepatnya dari Bulgaria. Beliau belajar tentang Ilmu Keislaman, melalui perjalanan panjang ke Timur tengah. Dari perjalanannya itu, maka beliau menulis buku berjudul “Road to Mecca”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku ini pernah saya baca tahun 1980-an, saat saya menjadi mahasiswa. Saya baca buku ini pada malam hari, sebab Ibu Kost saya, Bu Sumaidah, selalu memberi saya minuman kopi malam hari, sehingga berakibat tidak bisa tidur sore hari. Di saat seperti itu, maka saya manfaatkan membaca buku ini.

Leopold von Weiss menemukan hidayah Allah di dalam perjalanan fisikal dan spiritualnya.

Kemudian, Maurice Bucaille adalah professor dan doctor di bidang ilmu kedokteran. Dia melakukan penelitian tentang mummi dan melalui penelitiannya ini beliau menemukan kebenaran tentang ayat-ayat Tuhan dan kemudian menulis buku yang sangat monumental, yaitu kajian tentang “Bible, Al Qur’an dan Science”. Buku ini menjadi karya yang hebat karena membandingkan antara Bible, dan Al Qur’an dalam kaitannya dengan sains. Melalui proses yang panjang kemudian Maurice Buchaille memperoleh hidayah Allah dan menjadi muslim. Sama dengan Leopold von Weiss, maka proses untuk memperoleh hidayah Allah itu didapatkan dalam pergulatannya dengan dunia intelektual, emosional dan spiritual.

Lalu, ada ahli tasawuf yang tidak diragukan kemampuan akademisnya. Ada banyak buku yang ditulisnya dan yang saya tahu adalah “Mystical Dimension of Islam” yang juga menjadi karya monumental di dalam bidang kajian tasawuf. Ia tidak hanya pandai berbahasa Arab tetapi juga hafal Al Qur’an 30 Juz. Luar biasa hebat. Dia bernama Annemarie Schimmel, perempuan hebat dalam kajian ilmu keislaman. Namun demikian dia tidak mendapatkan hidayah Allah untuk menjadi muslim. Dia menempatkan kajian Islam sebagai ilmu saja.

Dan lainnya ialah Christian Snouck Hurgronje yang selama di Indonesia perannya ialah menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda, terutama di dalam menghadapi Perang Aceh. Pemerintah Hindia Belanda kewalahan dalam menghadapi peperangan ini, maka diutuskan Snouck Hurgronje untuk memahami apa sesungguhnya kekuatan orang-orang Nusantara dalam peperangannya melawan Belanda. Dan kata kuncinya ialah jhad yang dibarengi dengan semangat yang luar biasa untuk mengusir kaum penjajah. Dia bisa memasuki kawasan Mekkah dan Madinah yang tidak diperuntukkan bagi orang nonmuslim. Tetapi beliau bisa mengelabui otoritas Arab Saudi dengan berpusa-pura menjadi muslim. Dia memiliki pengetahuan yang komplit tentang ilmu keislaman, akan tetapi juga tidak mendapatkan hidayah Allah.

Saya menjadi teringat atas peristiwa wafatnya Pamanda Nabi Muhammad saw, Abu Thalib. Pada saat mendekati ajalnya berkumpullah para kerabatnya di antaranya ialah Abu Jahal, Nabi Muhammad saw dan kerabat lainnya. Nabi berkeinginan menuntunnya agar membaca “La ilaha illallah”, sementara itu Abu Jahal juga mengajarinya dengan menyatakan: “Demi Agama Abdul Muthalib”. Dan akhirnya, Abu Thalib, ayahanda Sayyidina Ali, menyatakan: “Demi Agama Abdul Muthalib” dan kemudian menghembukan nafas terakhirnya. Nabi Muhammad saw sangat sedih atas peristiwa ini, sehingga dia tetap berharap agar beliau bisa menyelamatkannya.

Lalu, Allah menurukan ayat di dalam Surat Al Qashshash, ayat 56, yang berbunyi: “innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallahu yahdi man yasa’. Yang artinya: “sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah sesuai dengan kehendaknya.

Ketiga, gambaran yang diperoleh dari uraian ini adalah bahwa ilmu bisa terkait dengan amal dan juga terkadang tidak terkait dengan amal. Adakalanya, dengan ilmu orang menjadi beragama dan adakalanya tidak. Jadi untuk menyerasikannya sangat teragntung kepada bagaimana Allah swt memberikan hidayahnya. Sekarang kita sudah memperoleh hidayah Allah, kita menjadi orang yang terpiluh untuk menjadi muslim, maka sudah saatnya kita tidak menyia-nyiakan pemberian hidayah Allah tersebut dengan cara menjadikan ilmu sebagai dasar di dalam pengamalan agama. Jadikan ilmu keislaman sebagai bagian yang mendasari amalan dan perilaku kita.

Di dalam kata mutiara Arab dinyatakan: “al ilmu bila ‘amalin kasajaratin bila tsamarin”, yang artinya: “ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah”. Oleh karena itu, agar ilmu itu bermanfaat maka ilmu harus menjadi pemandu amal ibadah kita. Jadikan ilmu yang sedikit kita miliki itu untuk memandu amal kita sehingga kita termasuk orang yang tidak menyepelekan hidayah Allah yang sudah kita terima.

Wallahu a’lam bi al shawab.

INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT: PIDATO PAK JOKOWI

INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT: PIDATO PAK JOKOWI

Berdasarkan laporan Jawa Pos, 15/07/2019, dapat diketahui bahwa ada lima prioritas program kerja Pak Jokowi pada masa kepemimpinan tahun 2019-2024. Saya berusaha untuk memahami pidato tersebut dalam konteks yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui program kerja prioritas.

Pidato yang disampaikan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor tersebut dihadiri oleh para pendukungnya dan juga dihadiri oleh Calon Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Pak Jokowi didampingi oleh Bu Iriana Jokowi sementara KH. Ma’ruf Amin juga didampingi oleh isterinya. Di dalam pidato politik tersebut, Pak Jokowi menyampaikan lima hal yang menjadi prioritas pemerintahan dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024. Pidato ini menegaskan janji politik yang di masa kampanye telah disampaikan kepada khalayak pendukungnya.

Di antaranya ialah mengenai: 1) mempercepat pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan industry rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan. 2) memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui vocational school, dan pembangunan manajemen talenta. 3) mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Penghambat investasi akan dipangkas, pungli dan birokrasi yag berbelit akan ditindak. 4) mereformasi birokrasi agar makin simple. Lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah akan dibubarkan. 5) menjamin penggunaan APBN agar focus dan tepat sasaran serta bermanfaat untuk ekonomi rakyat dan kesejahteraan.

Saya tentu mengapresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tol yang nyaris menghubungkan kota-kota di Jawa, mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Hal ini perlu diapresiasi mengingat bahwa jalan tol memang sangat vital dalam kerangka untuk mobilisasi orang dan barang melalui jalan darat. Di masa lalu, rasanya terkesan sangat sulit untuk menghubungkan antar kota di Jawa. Misalnya bagaimana Jakarta bisa terkoneksi dengan Surabaya melalui jalan darat atau jalan tol.

Indonesia sesungguhnya adalah negara pertama yang mengembangkan jalan tol di Asia Tenggara. Di kala Malaysia, Thailand, Filipina dn lainnya belum terkoneksi dengan jalan tol, maka di Indonesia sudah terkoneksi sedemikian rupa. Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Program ini sudah dilakukan di era Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian berturut-turut juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga membangun jalan tol tersebut dalam ruas-ruas yang lain. Artinya, bahwa para presiden kita sudah memiliki keberpihakan dalam membangun jalan tol dimaksud.

Konon katanya, negara-negara lain, semisal Malaysia, Thailand dan lainnya belajar tentang manajemen konstruksi dan pengelolaan jalan tol pada pemerintah Indonesia. Malaysia sudah memiliki jalan-jalan tol yang sangat baik, misalnya jalan Tol Johor-Kualalumpur semenjak tahun 2012 yang lalu. Tol panjang yang mengingatkan saya bahwa para pekerjanya pastilah para TKI kita. Maklum bahwa banyak TKI kita yang bekerja di Malaysia termasuk bekerja di sector konstruksi.

Memang membangun tol memiliki banyak kendala, di antaranya ialah lahan masyarakat yang akan dilalui jalan tol dimaksud. Dan sebagaimana dikethaui bahwa lahan tersebut bisa berupa area persawahan, perkebunan, perumahan penduduk, hutan, makam, tempat ibadah dan wilayah lain yang dianggap sebagai kawasan yang dilindungi. Semuanya membutuhkan persiapan yang matang untuk penyelesaiannya. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan jalan tol tersebut terkendala.

Namun demikian, di era Pak Jokowi kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Misalnya kendala tanah wakaf, baik berupa masjid, mushalla, tanah kuburan dan lainnya bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk tanah wakaf, jumlahnya tentu ratusan. Untuk Jawa Tengah saja tidak kurang dari 168 tanah wakaf. Namun dengan tekad yang besar dengan semangat penyelesaian jalan tol akhirnya kendala tersebut bisa diselesaikan. Memang terdapat kesan pemerintah memaksakan penggunaan lahan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan jalan tol. Namun demikian, dengan usaha-usaha optimal akhirnya kendala tanah wakaf tersebut bisa dicarikan solusinya.

Program infrastruktur jalan tol saya kira sudah tinggal melanjutkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi yang menjadi prioritas ialah bagaimana membangun akses infrastruktur yang terkait dengan perluasan usaha dan industry berbasis rakyat. Yang saya maksud ialah bagaimana membangun akses usaha yang diperluas berdasar atas kepentingan pengembangan kesejahteraan rakyat. Perluasan pasar sebagai akses usaha rakyat, perluasan akses perekonomian masyarakat pedesaan, pesisir dan pedalaman, dan infrastruktur yang mendukung terhadapo perluasan ekonomi masyarakat dan industry rumahan dan usaha kreatif.

Misi Pak Jokowi ini saya kira harus memperoleh dukungan luas dari seluruh pemerintah daerah dan juga dunia birokrasi yang cepat dan mudah. Tanpa kesigapan semua pihak, saya khaatir bahwa pidato Pak Jokowi hanya akan menjadi retorika saja. Namun berdasarkan atas pengalaman lima tahun dalam pemerintahan cabinet Indonesia kerja, saya berkeyakinan bahwa semua aparatur negara dan juga masyarakat akan memberikan dukungan yang optimal.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MENCANDRA KABINET INDONESIA KERJA JILID II

MENCANDRA KABINET INDONESIA KERJA JILID II

Akhir-akhir ini pembicaraan tentang siapa yang akan akan masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II semakin semarak. Tidak hanya keinginan Partai Politik untuk memasukkan sebanyak-banyaknya kader partai di dalam susunan cabinet Indonesia Kerja, akan tetapi juga siapa dan dari mana saja. Partai Politik pendukung tentu menginginkan jatah partai politik sebagai konsekuensi dari pemihakan partai dan “pendukung”nya terhadap pemenang, tetapi juga sebagai imbal balik atas kemenangan yang raih oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam perhelatan politik akbar tahun 2019.

Tidak hanya parpol yang bereuforia atas kemenangan di dalam pilpres 2019, dengan mengajukan nama-nama yang dianggap kapable di dalam susunan kabinet, akan tetapi dunia kaum priofesional juga ikut bereuforia untuk menebak-nebak siapa orang professional yang dimungkinkan untuk masuk di dalam cabinet. Tentu saja adalah mereka yang sudah memiliki track record bekerja dengan Pak Jokowi. Selain itu juga yang menjadi heboh adalah para pengamat yang terus mengumbar cerita di media, terutama media televisi.

Pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid I, jumlah anggota cabinet yang diidentifikasi sebagai professional ialah sebanyak 56 persen sementara itu yang dinyatakan sebagai politisi ialah sebanyak 44 persen. Artinya, secara matematis jumlah yang mewakili unsur professional lebih besar jumlahnya dibanding yang mewakili partai politik. Dari sebanyak 34 Kementerian, maka menteri yang berasal dari professional sebanyak 19 orang, sementara itu yang berasal dari politisi sebanyak 15 orang. Dari yang berlatar belakang politisi, maka sebanyak 4 orang dari PDIP, 4 orang dari PKB, 4 orang dari Golkar, 2 orang dari Nasdem, 1 orang dari PPP dan 1 orang dari Hanura.

Dengan demikian, komposisi cabinet di era pertama kepemimpinan Pak Jokowi juga relative memadai, misalnya dengan memberikan peluang bagi para professional untuk mengabdi dalam bidangnya dan sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Sementara itu kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diberikan kepada parpol, misalnya kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan sebagainya.

Jika melihat komposisi ini, sesungguhnya Pak Jokowi sudah bisa menempatkan para professional di dalam jajaran kabinetnya. Hanya saja pertanyaannya ialah apakah komposisi kaum professional di dalam cabinet akan ditambah atau stagnan saja. Saya berkeyakinan bahwa Pak Jokowi akan lebih berani untuk menambah pasukan profesionalnya di dalam cabinet Indonesia kerja tahun 2019. Ada pertimbangan rasional mengapa jumlahnya harus lebih banyak, sebab Pak Jokowi di era kedua tentu membutuhkan percepatan banyak hal terutama di dalam merealisasikan janji-janji politiknya yang telah dideklarasikan.

Menurut beberapa pengamat, bahwa sekarang adalah saatnya Pak Jokowi memiliki kemandirian di dalam menyusun cabinet, dan bisa mengoptimalkan hak prerogatifnya untuk kepentingan Indonesia ke depan. Meskipun kita tahun bahwa tidak mungkin untuk mengesampingkan dukungan parpol yang kuat di dalam pilpres, akan tetapi yang sesungguhnya dibutuhkan ialah orientasi kepada kepentingan masyarakat. Memang sebagaimana diakui oleh Pak Jokowi bahwa menteri dari parpol juga memenuhi kriteria professional, artinya meskipun mereka adalah politisi akan tetapi sesungguhnya juga orang yang professional di dalam bidangnya. Di masa Kabinet Indonesia Kerja jilid I, bahwa ada beberapa personal menteri yang berasal dari partai akan tetapi memenuhi indicator sebagai professional.

Dengan demikian, yang sesungguhnya dibutuhkan ialah bagaimana performance menteri yang memiliki track record memadai dalam bidangnya. Misalnya menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang memiliki latar belakang panjang sebagai akademisi, meskipun berasal dari partai politik, demikian pula Menteri Perdagangan, yang juga berasal dari Parpol, atau Menteri Dalam Negeri, yang juga berasal dari parpol, dan Menteri Agama yang juga berasal dari parpol. Jadi, sebenarnya yang menjadi ukuran ialah bagaimana latar politik dan profesi yang pernah dilakoni oleh yang bersangkutan dalam kaitannya dengan tugas dan jabatan yang diembannya sebagai menteri.

Pada jabatan kedua sebagai presiden, Pak Jokowi tentu ingin menuntaskan kerja besar yang hendak dicapainya. Yang sudah sangat berhasil ialah mengenai pembangunan jalan tol lintas Jawa, Sumatera dan sebagainya. dahulu kita hanya bisa melihat tol panjang itu di Malaysia, sepanjang perjalanan Johor ke Kualalumpur, kira-kira 4 jam perjalanan. Akan tetapi sekarang kita bisa melihat tol panjang Jakarta-Probolinggo yang memanjang melintasi pulau Jawa. Sebentar lagi klar tol panjang Jakarta-Banyuwangi.

Tentu saja masih ada program lain yang hendaknya diselesaikan, misalnya mengenai gerakan radikal yang tensinya terus meningkat. Makanya, Pak Jokowi harus memilih menterinya yang memiliki konsern terhadap hal ini. Saya menyatakan bahwa untuk urusan ini tidak bisa dipanggul oleh satu menteri, akan tetapi harus lintas Menteri, maka haruslah dipilih orang yang tepat untuk mengeksekusi masalah ini secara mendasar.

Problem lainnya ialah mengenai pengembangan ekonomi yang saya kira perlu percepatan. Sebagai agenda pemerintah, maka juga harus dipilih tim kuat dalam bidang ekonomi untuk kepentingan bertarung di era disruptif, dan era revolusi industry 4.0. Saya kira semua membutuhkan orang yang benar-benar professional agar target tinggi yang dicanangkan presiden bisa terealisasi secara lebih optimal.

Wallahu a’lam bi al shawab.

MEMBACA DUKUNGAN KE PAK JOKOWI MASA JABATAN II

MEMBACA DUKUNGAN KE PAK JOKOWI MASA JABATAN II

Berita yang paling dinanti orang se Indonesia ialah pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasca pilpres tanggal 17 April 2019. Berita ini bisa menjadi trending topic mengingat bahwa perhelatan politik pra dan pasca pilpres 2019 itu sedemikian keras bahkan mengarah kepada terjadinya upaya untuk makar dan membuat keonaran di dalam negeri.

Kita masih ingat dengan nyata tentang upaya untuk melakukan tindakan anarkhis pada tanggl 22 Juni 2019 tatkala akan dilakukan pengumuman pemenang pilpres 2019. Begitu “mencekam” dan “keras” bahwa di Indonesia akan terjadi kudeta rakyat terhadap kepemimpinan pemerintah sekarang. Hingga saat ini, saya kira masih sedang berlangsung upaya untuk memutuskan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas “kerusuhan” di Jakarta –wilayah Tanah Abang—beberapa saat yang lalu.

Kekerasan di dalam pilpres sebenarnya dipicu oleh semakin menguatnya politik identitas yang digelindingkan oleh sejumlah tokoh nasional yang menginginkan agar dukungannya memperoleh suara yang signifikan dan memenangkan pertarungan politik, sementara itu kelompok incumbent juga berkeinginan agar pilihannya itu yang memenangkan pilpres 2019. Semuanya merasa akan sukses dan semua merasa akan memperoleh dukungan dengan kampanye yang dilakukannya, sehingga di sana-sini terjadi gesekan demi gesekan yang “rasanya” sulit didamaikan.

Suara sumbang itu tentu masih terdengar. Di media sosial masih nyaring terdengar “pertarungan” wacana di dalam masyarakat kita. Masih dapat dibaca pemberitaan demi pemberitaan yang masih saling menyudutkan dan menyalahkan. Temanya pun bermacam-macam. Ada yang menyebut sebagai kepemimpinan yang tidak legitimate, dan ada yang menyatakan kemenangan yang direkayasa, dan bahkan hakim yang menyidangkan sengketa pilpres juga dianggap sebagai hakim organic yang bekerja untuk kepentingan penguasa.

Pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemarin mengindikasikan antara dua orang yang saling berhadapan dalam pilpres 2019, dengan tingkat dukungan yang sedemikian heboh dan kuat, sehingga membuat keduanya seakan-akan saling berhadap-hadapan secara fisik, namun sudah berbaikan. Hiruk pikuk dukungan mulai dari wacana people power, delegitimasi kekuasaan, gerakan massa 22 Juni 2019 dan sebagainya, termasuk juga upaya hukum untuk memenangkan tudingan bahwa terjadi ketiadaan obyektivitas KPU dan Hakim dalam pilpres 2019.

Namun upaya untuk memperkeras pilpres tersebut menjadi tidak bermakna di kala Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu di MRT Jakarta untuk membincang mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Pertemuan ini adalah klimaks dari pertarungan politik yang memang harus memenangkan yang satu dan mengalahkan satu lainnya. Dalam pilpres head to head seperti ini, maka dipastikan hanya ada satu pemenang dan ada satu juga yang kalah. Dan dalam pilpres ini seakan mengulang pilpres 2014 lalu, di mana juga bertarung di babak head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan waktu itu juga sebagai pemenang Pak Jokowi dan yang kalah ialah Pak Prabowo. Ulangan peristiwa itu tentu menyesakkan bagi pasangan yang kalah, sebab dua kali secara berturut-turut mengalami kekalahan dalam pertarungan pilpres.

Jika dilihat di masa lalu, maka lagi-lagi yang memenangkan Pak Jokowi ialah pemilih tradisional. Saya melihat bahwa dengan mengusung Cawapres Pak Hatta Rajasa, maka pemilih dengan latar kultural NU dipastikan tidak akan memilih Pak Prabowo mengingat sejarah masa lalu, di mana Pak Amin Rais yang satu sekoci dengan Pak Hatta Rajasa adalah motor bagi pelengseran Gus Dur sebagai presiden, selain beberapa nama lainnya, sehingga pilihan orang NU tradisional ialah ke Pak Jokowi dan Pak JK. Apapun Pak JK dianggap sebagai tokoh NU kultural yang tetap disegani.

Dalam pilpres 2019, sebenarnya Pak Prabowo sudah benar dengan memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapresnya. Selain muda dan energik juga memiliki kekuatan ekonomi yang baik dan generasi milenal sangat mendukungnya. Namun sekali lagi bahwa orang-orang di sekeliling Pak Prabowo yang dianggap sebagai front of hard liner, maka juga menjauhkan pemilih tradisional untuk memilih Pak Prabowo. Apalagi Pak Jokowi mengusung KH. Ma’ruf Amin yang dikenal sebagai tokoh NU yang tidak diragukan. Jadi meskipun terdapat sejumlah orang NU yang menggagas aliansi anti Pak Jokowi dan ingin berbuat “netral”, namun kekuatannya tidaklah seurgen para tokoh NU lainnya. Maka, sekali lagi Pak Jokowi dimenangkan oleh pemilih tradisional yang kebanyakan berbasis masyarakat pedesaan khususnya di Jawa: Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sesungguhnya pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo usailah sudah. Akan tetapi yang menjadi agenda ke depan ialah bagaimana Indonesia pasca 2024. Adakah kelompok moderat masih akan menguasai perhelatan pemerintahan ataukah justru kelompok ideologis lain yang akan memenangkan pertempuran.

Kita tidak ingin seperti Mesir, yang meninggalkan jejak politik yang tidak ideal tetapi menjadi pilihan keharusan. Kita ingin Indonesia tetap menjalankan demokrasi, tetapi didukung oleh semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Dan ini jelas pada pilpres 2024 harus dipilih orang yang memiliki semangat NKRI.

Wallahu a’lam bi al shawab.