PILKADA 2018; SEMAKIN DEWASA BERPOLITIK (1)
PILKADA 2018; SEMAKIN DEWASA BERPOLITIK (1)
Saya sebenarnya sudah sangat lama tidak menulis tentang dunia politik. Bukan karena apa-apa, tetapi saya memang secara sengaja tidak lagi menjadikan politik sebagai focus pemikiran saya. Tetapi untuk pilkada tahun 2018, rasanya penting untuk ditulis, sekurang-kurangnya untuk menjaga memori bahwa pernah ada peristiwa politik penting pada tahun 2018 tersebut.
Sebenarnya, saya memiliki basis tentang kajian politik. Kala mengambil program studi strata dua di Universitas Airlangga, saya memfokuskan pada kajian politik. Judul thesis saya adalah “Agama dan Politik” dengan setting Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Cukir. Tarekat yang tidak terkooptasi oleh pemerintah melalui Golongan Karya dan tetap pada jalur Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kyai Adlan Ali mursyid tarekat ini memang tidak mengikuti jejak tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Rejoso yang melakukan pilihan politik ke Golkar. Thesis saya kemudian saya saya bukukan dengan topic “Pembangkangan Politik Kaum Tarekat”, yang diterbitkan oleh LEPKISS Surabaya.
Modalitas akademik ini yang akan saya panggil ulang untuk menulis di seputar pilkada yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2018, pada sebanyak 171 pilkada yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan hasilnya melalui quick count tentu sudah diketahu melalui media televisi maupun media sosial lainnya. Dan berita tentang pilkada tentu sedikit menyita perhatian setelah selama berhari-hari kita disuguhi berita tentang Piala Dunia di Russia yang juga tidak kalah menghadirkan kejutan demi kejutan.
Bawaslu jauh sebelum pilkada berlangsung sudah membuat rilis tentang daerah-daerah yang rawan kerusuhan di dalam pilkada. Di antara yang dianggap rawan ialah Papua, Maluku, Sumatera Utara, Jawa Timur dan lain-lain. Di antara yang menjadi pengungkit terhadap kerusuhan pilkada tersebut ialah factor kesenjangan sosial, politik identitas dan etnisitas. Makanya, jauh sebelum pilkada berlangsung, maka berbagai Kementerian dan Lembaga menjadi proaktif untuk menyelenggarakan berbagai acara dan kegiatan yang terkait dengan mengeliminasi peluang kerusuhan di dalam pilkada. Kementerian Agama dan Kemendagri serta kementerian dan lembaga lain bergandeng tangan untuk mewujudkan pilkada damai.
Kita tentu bersyukur bahwa semua wilayah pilkada ternyata bisa menyelenggarakan pilkada dengan aman dan damai. Hanya Papua yang masih membutuhkan waktu sebab memang terjadi beberapa keributan. Yang lain semuanya bisa menyelanggarakan pilkada secara memadai dan semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi yang sangat tinggi. Nyaris tidak dijumpai adanya ketegangan yang menyebabkan tertundanya atau kegagalan pilkada.
Masyarakat kita rasaya sudah semakin dewasa di dalam menghadapi pilkada. Tahun 2018, yang dianggap sebagai tahun politik ternyata bisa dinyatakan sebagai tahun pilkada saja. Ada semacam kegamangan menggunakan istilah tahun politik tersebut sebab memiliki konotasi yang lebih “menakutkan”. Perubahan konsep menjadi tahun pilkada tentu membawa dampak ikutan bahwa pilkada adalah peristiwa rutin, yang tidak menakutkan dan merupakan peristiwa yang biasa saja.
Memang harus diakui bahwa Pilkada DKI tahun 2017 masih membayangi pilkada serentak tahun 2018. Betapa kerasnya pilkada DKI yang melibatkan agama dan etnis serta penggolongan politik ternyata tidaklah terjadi. Berbagai konsep yang dianggap sebagai pemicu “ketegangan” sebagaimana di dalam pilkada DKI tidaklah terjadi di dalam pilkada serentak tahun 2018.
Saya kira running text sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, memang benar adanya, bahwa agama tidak dijadikan sebagai issu politik di dalam pilkada serentak tahun 2018. Di Sumatera Utara, pilkada yang melibatkan relasi antara umat Islam dan Kristen atau lainnya juga tidak diwarnai oleh isu politik maupun etnis. Pilkada di Maluku yang juga terdapat relasi antara Muslim dan Kristen juga tidak menggunakan issu agama dan politik. Demikian pula pilkada di Kalimantan Barat dan diduga akan melibatkan isu agama, etnis dan politik juga tidak terjadi benturan.
Pilkada serentak tahun 2018 sungguh bisa menjadi barometer bahwa masyarakat kita semakin dewasa di dalam berpolitik. Demokratisasi yang kita lakukan juga secara pasti akan mengarah kepada demokrasi yang beradab. Issu penggunaan kekuasaan saya kira juga tidak terjadi secara massive. Jika ada jumlahnya sangat kecil dan tidak signifikan. Jika kita amati lebih dalam, misalnya Jawa Timur, dimana incumbent kalah, lalu di Lampung juga incumbent kalah tentu memperkuat kenyataan bahwa pilkada tidak melibatkan kekuasaan atau abuse of power. Dua kasus ini menggambarkan secara transparan bahwa kekuasaan tidak lagi bisa dijadikan sebagai kendaraan politik bagi penguasa sebelumnya. Jadi justifikasi yang menyatakan akan terjadi abuse of power di dalam pilkada bisa dimentahkan dengan realitas politik pilkada.
Lalu issu tentang money politics juga rasanya bisa diminimalisir sedemiian signifikan. Nanti akan bisa dilihat seberapa besar terjadi gugatan politik yang disebabkan oleh bermainnya issu politik uang tersebut terjadi. Tetapi mengamati terhadap realitas empiris di semua wilayah pilkada, maka money politics yang sungguh dikhawatirkan ternyata bisa dieleminasi. Money politik itu seperti “kentut”. Ada baunya tetapi tidak kasat mata keberadaannya. Makanya issu politik uang juga tetap saja ada di tengah perpolitikan pilkada. Yang akan membuktikan ialah ketika terjadi gugatan pilkada yang disebabkan oleh politik uang.
Yang penting ialah kita harus mengucapkan selamat kepada yang memenangkan Pilkada tahun 2018. Setelah menang, maka tugas utamanya ialah merealisasikan janji-janji kampanye yang disampaikan kepada public. Jangan sampai janji tinggal janji, lalu menggunakan jurus lupa untuk melakukan “kebohongan” public. Janji adalah utang. Dan utang perlu direalisasikan segera.
Wallahu a’lam bi al shawab.