MERESPON RADIKALISME DI MASJID (3)
MERESPON RADIKALISME DI MASJID (3)
Janganlah ada di antara kita yang menyatakan ada masjid radikal. Yang terjadi adalah terdapat individu atau sekumpulan individu di masjid yang terpapar virus radikalisme lalu menyebarkannya melalui masjid. Saya khawatir jika kita menyatakan bahwa ada masjid radikal, maka akan terdapat sejumlah orang yang terbiasa berjamaah di masjid itu dan sama sekali tidak terkait dengan gerakan radikalisme akan menjadi terusik. Itulah sebabnya tulisan saya berupa respon terhadap gerakan radikalisme di masjid, dan bukan masjid radikal.
Saya tetap berkeyakinan bahwa di antara masjid yang digunakan untuk menyebarkan paham radikal –khususnya Islam khilafah—tidak seluruh jamaahnya meyakini hal tersebut sebagai kebenaran. Bahkan juga ada yang sangat antipati terhadap cara-cara berkhutbah atau berceramah dengan menggunakan konsepsi anti negara dan anti pemerintah.
Kita sungguh beruntung memiliki Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan juga agama-agama lainnya. Kita juga beruntung memiliki Dewan Masjid Indonesia, yang diketuai oleh Bapak HM. Jusuf Kalla. Kita juga memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kyai Ma’ruf Amin sebagai ketuanya. Kita memiliki Nahdlatul Ulama (NU) dengan Prof. Dr. Said Aqil Siradj, kita juga memiliki Muhammadiyah yang diketuai oleh Dr. Haedar Nashir.
Kita semua merasakan bahwa perangkat institusional kita itu sudah sangat relevan untuk mendukung terhadap berkembangnya Islam wasathiyah. Aparat negara dengan institusinya juga mengajak untuk beragama secara wasathiyah dan seluruh organisasi besar Islam juga memiliki paham yang sama.
Dengan mengetahui realitas empiris ini, maka sebenarnya kita bisa membangun sinergi yang lebih baik. Oleh karena itu, saya kira yang diperlukan sekarang ialah membangun sinergi di antara organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang saya kira bisa dilakukan:
Pertama, membangun data base masjid untuk kepentingan memetakan aktivitas dan kegiatan masjid, takmir dan tokoh agama yang terlibat di dalamnya dan juga para remaja masjidnya, dan jejaring masjid tersebut dengan masjid atau organisasi Islam lainnya serta potensi masjid tersebut bagi peningkatan kualitas kehidupan umat Islam.
Kedua, masing-masing bisa berbagi tugas. Ditjen Bimas Islam bisa bekerja sama dengan Balitbangdiklat untuk melakukan pemetaan tentang kegiatan dan aktivitas masjidnya. Jika diperlukan bisa juga menggunakan kankemenag kabupaten/kota dengan KUA dan penyuluh agama. DMI bisa melakukan pemetaan tentang takmir masjid dan tokoh-tokoh agamanya, lalu MUI bisa melakukan pemetaaan para khatib dan da’i di seluruh Indonesia. lalu organisasi NU dan Muhammadiyah bisa melakukan pemetaan jejaringnya.
Saya kira pemetaan semacam ini bisa dilakukan baik secara keseluruhan oleh satu institusi atau dibagi-bagi habis. Yang penting harus ada koordinasi yang kuat untuk tujuan mulia seperti ini. Harus diupayakan bahwa sinergi antar institusi baik pemerintah maupun masyarakat berjalan sesuai dengan rencananya.
Ketiga, kita sudah memiliki SIMAS atau System Informasi Manajemen Masjid yang mestinya bisa digunakan untuk menjaring profil masjid di seluruh Indonesia. Dengan system aplikasi ini, maka secara elektronik akan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Seandainya seluruh KUA sudah terjaring dalam system aplikasi ini, maka dengan mudah untuk mengisi berbagai format yang dibutuhkan untuk membuat profile masjid. Saya kira yang diperlukan ialah kesamaan langkah dengan berbagai institusi yang memiliki keterkaitan dengan masjid. Buatlah aplikasi yang bisa melacak posisi masjid-masjid tersebut dalam peta Indonesia secara elektronik.
Keempat, sebagai lembaga pemerintah, maka Kemenag bisa menganggarkan baik di pusat maupun di daerah. Tahun 2019 harus sudah dianggarkan untuk kepentingan ini. Harus ada pemihakan anggaran dalam kerja besar ini. Untuk kepentingan ini, Ditjen Bimas Islam harus memiliki keperdulian dan pemihakan yang jelas dalam kerangka kerja besar untuk merumuskan peta masjid secara konprehensif.
Kelima, buatlah perencanaan yang konprehensif dengan kebutuhan anggaran dan waktu yang diperlukan. Saya kira membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun untuk menghasilkan profile masjid yang konprehensif dimaksud. Saya kira memang dibutuhkan SDM yang memadai untuk kepentingan penyusunan pemetaan masjid yang konprehensif.
Saya kira sudah bukan waktunya untuk mendiskusikan secara terus menerus tentang kebutuhan ini. Kita perlu kerja dan kerja. Kita butuh gerakan yang jelas dengan tujuan yang tegas. Semuanya diupayakan dalam kerangka memperkuat peran masjid di dalam kerangka pembangunan umat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.