TAHUN POLITIK HUMAS HARUS RESPONSIF
TAHUN POLITIK HUMAS HARUS RESPONSIF
Saya mendapatkan kesempatan untuk bertemu para humas PTKN dari seluruh Indonesia dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Data dan Informasi (masdatin) Kementerian Agama, bertempat di Hotel Sofyan Betawi, 28 Oktober 2017. Sebuah acara yang tentu sangat saya apresiasi sebab akan memiliki peran yang signifikan dalam membangun humas Kemenag yang lebih tangkas dan trengginas di dalam era melubernya informasi sekarang ini.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Pak Dr. Mastuki, Pak Rasyidin, Pak Ghufron, Pak Edi, Khoiron, Dodo dan para Humas seluruh PTKN. Acara ini memang didesain dalam kerangka memperkuat posisi dan strategi Humas dalam menjawab tantangan dunia informasi yang luar biasa dewasa ini. Humas tentu memiliki peran sangat signifikan dalam upaya untuk meningkatkan image kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah kehidupan masyarakat.
Pada kesempatan memberikan pengarahan dan membuka acara ini, maka saya sampaikan 3 (tiga) hal yang menurut saya sangat penting untuk diperhatikan dan direspon terkait dengan tahun 2018 dan bahkan tahun 2019. Pertama, bahwa tahun depan adalah tahun politik. Artinya bahwa eskalasi politik akan meningkat sangat drastic, dan kemenag tentu diminta lebih proaktif di dalam rangka untuk menjadi penyebar informasi yang “menyejukkan” dan mengurangi “tensi politik” yang tentu akan semakin meningkat dengan sangat kuat.
Saya teringat akan pidato Pak Jokowi dalam acara “Rembug Nasional” yang dilakukan di Jakarta dan diikuti oleh para pakar, para rector dan juga kaum cendekiawan. Di dalam sambutannya, Pak Jokowi menyatakan –dalam bahasa yang kurang lebih—bahwa “tahun 2018 adalah tahun politik, dan pada bulan Agustus tahun depan harus sudah dipastikan akan ada calon Presiden dan Wakil Presiden”. Terhadap pernyataan ini tentu ada banyak makna tentang apa dibalik ungkapan Pak Presiden ini, akan tetapi marilah kita ikuti saja makna yang tidak “politis” bahwa Pak Presiden mengingatkan kita semua agar kita mencermati, menganalisis dan juga membuat aksi tentang bagaimana kita menghadapi tahun politik tersebut.
Sebagai tahun politik, maka ada 3 (tiga) yang akan menjadi issue penting, yaitu: 1) akan meningkatnya suhu politik yang terkait dengan relasi antara agama dan negara. Dipastikan ada issu tentang pemisahan agama dan politik dan juga penyatuan agama dan politik. Dua kelompok yang pada tahun 2017 saja sudah sering bergesekan. Dapat dipastikan bahwa tensi perbincangan tentang apakah agama dan politik bisa disatukan atau dipisahkan adalah issue lama yang selalu dikemas dalam wadah baru, dunia media sosial.
Kita sudah menetapkan bahwa relasi agama dan politik itu bercorak simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan. Negara membutuhkan agama sebagai basis moralitasnya, sedangkan agama membutuhkan negara untuk perlindungan dan penyebaran agama. Jadi seperti dua sisi mata uang, di satu sisi ada agama dan di satu sisi ada negara.
2) issue SARA atau suku, agama, ras dan antar golongan. Issue ini juga sangat sering dijadikan sebagai angle untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Issue SARA memang merupakan lagu lama yang dengan sangat mudah digoreng untuk kepentingan sesaat. Kita bisa melihat bagaimana pilihan gubernur DKI di mana isu etnis dan agama dijadikan sebagai penguat terhadap kepentingan “berkuasa” dari mereka yang berkontestasi. Saya sampai sekarang masih mengikuti WA group yang banyak jumlahnya. Sudah berkali-kali saya keluar tetapi di-add lagi. Akhirnya ya sudahlah, sekedar untuk mengikuti apa yang terjadi di sana. Saya tidak pernah berkomentar dan membaca yang saya anggap penting saja. Selebihnya di-delete. Saya memperoleh pekerjaan tambahan men-delete terhadap content WA group yang sedemikian banyak.
3) dipastikan juga meningkat issue tentang kerukunan dan konflik sosial. Salah satu yang menjadi issue penting yang mudah dimainkan ialah tentang “perbedaan, rivalitas, pertentangan dan konflik sosial”. Hal-hal yang tidak beda pun bisa dicarikan dan di-blow up perbedaannya. Hal-hal yang sesungguhnya rukun bisa saja dicarikan dan diberitakan rivalitasnya bahkan konfliknya. Semua bisa dimainkan dengan lugas dan tuntas. Hoax pasti akan menjadi santapan kita sehari-hari. Ujaran kebencian atau hate speech akan menjadi makanan kita sehari-hari. Di dalam tahun politik, yang akan mengedepan ialah bagaimana upaya “membenturkan” satu kelompok atau golongan dengan lainnya demi memperkuat posisi acceptable-nya.
Kedua, Kemenag memiliki peran yang sangat strategis, yaitu peran mediator. Kemenag sungguh memiliki modal sosial yang luar biasa. Dengan kyai, ulama, pendeta, pedande, bikhu, bante dan tokoh-tokoh agama itu, maka kemenag akan bisa memainkan perang penting untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Maka saya berharap di tahun politik tersebut, kemenag akan banyak melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama di maksud. Jika setiap unit eselon I dapat melakukan sekali pertemuan saja, maka akan terdapat 1 (satu) kali pertemuan umat beragama tersebut pada setiap bulan.
Ketiga, para Humas harus responsif terhadap tahun politik tersebut. Telinga kita harus lebar tetapi tebal. Jangan telinga tipis, nanti akan mudah marah. Dengan telinga lebar, maka kita akan mendengar suara selirih apapun. Saya ini suka melihat acara Discovery Channel, dan saya perhatikan bagaimana anjing laut dapat mendengarkan suara induk dan anaknya dalam jarak yang sangat jauh dan ribuan anjing laut. Mereka memiliki ciri khas suara yang saling dikenali. Luar biasa.
Oleh karena itu, humas harus peka dan kemudian responsive terhadap informasi tersebut tetapi dengan mengedepankan “kearifan”. Jadi para Humas kita harapkan untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan kenyataannya sehingga pimpinan akan bisa merumuskan kebijakan yang tepat di dalam menyikapi masalah-masalah di sekelilingnya.
Dan ada satu hal lagi, saya kira perlu diperhatikan oleh pimpinan yaitu agar para humas selalu dilibatkan di dalam acara-acara penting dan strategis agar humas mengetahui dan mampu memberitakan informasi penting tersebut. Pak Karo Masdatin, saya kira harus ada pertemuan untuk seluruh Kabiro PTKN agar ke depan memiliki kebijakan untuk mengajak para humas dalam acara-acara yang memerlukan untuk blow up berita. Kiranya harus ada pemihakan terhadap upaya mengedepankan informasi keterkinian dari Kemenag.
Wallahu a’lam bi al shawab.