GERAKAN MODERASI AGAMA UNTUK INDONESIA
GERAKAN MODERASI AGAMA UNTUK INDONESIA
Hari Kamis, 19/10/2017, di Kantor Staf Presiden (KSP) dilakukan acara Konferensi Pers terkait dengan 3 (tiga) tahun Kepemimpinan Jokowi-JK. Acara ini diselenggarakan oleh KSP dalam kerangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui dunia pers tentang apa saja yang menjadi capaian pemerintah RI, dalam kurun waktu 2014-2019.
Hadir pada acara ini ialah Pak Wiranto (Menkopolhukam), Pak Yasonna H. Laoly (Menkumham), Pak Tjahjo Kumolo (Mendagri), Pak Muhajir Effendi (Mendikbud), Pak Riyamizard Ryacudu (Menhan), Pak Asman Abnur (Menpan-RB), Pak Tito Karnavian (Kapolri), Kepala BNPB, Kepala BNPT, Prof. Nur Syam (saya mewakili Pak Menag), Wakil Kejaksaan Agung, yang mewakili Panglima TNI, dan sejumlah pejabat eselon I antar kementerian. Hadir bersama saya, Dr. Mastuki (Kabiro Pusat Data dan Informasi) Kemenag.
Acara ini dibuka oleh Pak Teten Masduki (Kepala Kantor Staf Presiden), dan dimoderatori oleh Pak Djohan Budi, Juru Bicara Presiden. Saya tentu merasa sangat terhormat bisa hadir di dalam acara ini, sebab Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, harus ke Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendampingi Pak Jokowi yang berkunjung ke NTB dan juga sekaligus Pak Menag membuka acara pertemuan Alumni Mesir (khususnya Al Azhar University) di Mataram.
Acara dibuka dengan pencapaian dalam bidang pertahanan dan keamanan, pelaksanaan Hukum dan HAM serta penguatan kebudayaan bangsa. Kementerian Agama hadir di acara ini tenu terkait dengan keamanan dan pertahanan bangsa dari perspektif agama dan juga penguatan jati diri bangsa dari perspektif agama juga. Itulah sebabnya saya harus hadir di acara ini. Semula saya merencanakan akan ke Bojonegoro Jawa Timur untuk menjadi narasumber pada kegiatan kerukunan umat beragama, akan tetapi karena ada pertemuan ini, maka acara saya ke Jawa Timur harus saya batalkan.
Pak Wiranto menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertahanan dan keamanan bangsa dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Sesuai dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan sebagai negara kepulauan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Akan tetapi dengan kerja keras, bahwa semua tantangan ini dapat dihadapi dengan optimal. Hancurnya kekuatan ISIS di Raqqa, dan juga terbunuhnya Hapilon dan Maute di Filipina Selatan, tentu merupakan hal yang harus dicermati, sebab bisa terjadi para pendukungnya dari Indonesia akan kembali ke sini. Dan yang harus dipikirkan bahwa ternyata banyak sekali jalan tikus di daerah perbatasan kita.
Keamanan negara kita relative stabil. Meskipun masih ada gerakan terorisme, akan tetapi selalu dapat dipatahkan. Selain itu gerakan radikalisme juga diupayakan untuk dinihilkan, misalnya dengan pembubaran HTI, menerbitkan PERPU no 2 tahun 2017 yang sekarang di dalam pembahasan di DPR dan juga upaya untuk memperkuat berbagai macam profesionalitas TNI, POLRI, dan sebagainya. Selain itu juga akan dibuat Dewan Kerukunan Nasional, dan Lembaga Sandi Negara yang akan bertugas untuk mendeteksi dini terhadap kaum radikalis dan teroris.
Pak Wiranto juga menjelaskan tentang musuh negara dewasa ini. Musuh negara sekarang ini tidak dalam bentuk kekuatan tentara, tetapi melalui cara efektif dan effisien yaitu melalui penggunaan teknologi informasi. Terlalu mahal biaya untuk melakukan aneksasi suatu negara. Perang fisik juga sangat mahal, maka yang digunakan ialah dengan cara menguasai teknologi informasi. Makanya, untuk memperkuat pertahanan dan keamanan, maka penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan. Sekarang era Proxy War yaitu perang dengan menebarkan kebencian, agitasi, caci maki, penistaan, pembunuhan karakter dan sebagainya dan semua itu dilakukan melalui teknologi informasi.
Setelah Pak Wiranto memberikan penjelasan, maka para Menteri lain juga diminta untuk menambahkan penjelasannya, di antaranya ialah Menhan, Mendagri, BNPB, Mendukbud, dan Menpan-RB, sedangkan Kapolri, meminta dalam waktu tanya jawab saja.
Di sessi tanya jawab ternyata juga ada pertanyaan menarik dari wartawan Kompas.com kepada Kementerian Agama. Pertanyaan tersebut terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kemenag terkait dengan gerakan radikalisme dan juga gerakan bela negara di lembaga-lembaga di bawah Kemenag. Oleh Pak Djohan Budi, saya diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Maka ada 3 (tiga) jawaban yang saya sampaikan, yaitu: pertama, melalui gerakan Moderasi agama. Di Kemenag tidak digunakan istilah deradikalisasi agama, sebab jika yang digunakan kata ini, maka yang disasar hanyalah kaum radikal, fundamental, ekstrimis dan teroris. Kata moderasi dapat digunakan lebih luas termasuk di dalamnya ialah kaum liberal dalam menafsirkan agama dan juga kaum atheis dan sebagainya. Dengan kata ini, maka yang dianggap sebagai menyimpang dari sisi moderasi agama akan dapat dikembalikan kepada pemahaman agama yang benar sesuai dengan konsepsi kaum moderat. Kita bersyukur bahwa di Indonesia banyak lembaga agama yang menerapkan agama yang moderat ini, yang di dalam Islam disebut sebagai Islam Rahmatan lil alamin.
Kedua, membangun wawasan kebangsaan bagi dosen, guru dan mahasiswa. Sesuai dengan rencana aksi Kementerian Agama, maka salah satunya ialah mengembangkan wawasan kebangsaan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, para pimpinan PTKIN telah menandatangani deklarasi gerakan moderasi agama melalui kesepakatan pengembangan wawasan keislaman dan kebangsaan yang dilakukan di UIN Ar Raniri Banda Aceh. 57 Rektor UIN dan IAIN serta Ketua STAIN menyepakati hal ini, dan kemudian diikuti dengan pendidikan wawasan kebangsaan dan keislaman di seluruh PTKIN terutama terhadap mahasiswa baru. Selain itu juga pendidikan Islam rahmatan lil alamin yang dilakukan di madrasah, dengan buku ajar, kurikulum dan sillabi yang khusus. Selain itu juga dilakukan pelatihan bagi guru agama Islam dalam tema wawasan kebangsaan dan keislaman.
Ketiga, juga terdapat program Santri Bela Negara (Sabelana), yang dilakukan di Pondok Pesantren. Yang aktif menggelar kegiatan ini ialah pesantren Darun Najah di bawah Kyai Makhrus Amin. Program ini sudah diseminasi oleh pondok-pondok pesantren di Jawa dan juga luar Jawa. Selain itu, Pesantren Nurul Iman juga mengirimkan santri-santrinya di wilayah perbatasan Indonesia. Sudah 2 (dua) angkatan santri diberangkan ke Kalimantan Barat untuk kepentingan menjaga NKRI. Program semacam ini dilakukan bekerja sama dengan TNI dan POLRI dan Kemenag dalam rangka untuk menjamin terhadap keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh karena itu, Kemenag bersama dengan Kementerian/Lembaga lain akan terus berupaya untuk menjaga ketahanan dan keamanan negara melalui penguatan wawasan kebangsaan dan keislaman yang moderat.
Wallahu a’lam bi al shawab.