• May 2026
    M T W T F S S
    « Apr    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

ETIKA POLITIK KEPEMIMPINAN

 Golongan Karya (Golkar) baru saja menyelenggarakan perhelatan nasional yaitu Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang dilaksanakan di Pekanbaru, 5-8 Oktober 2009, untuk memilih pimpinan partai. Munas yang dihelat di Pekanbaru  tersebut telah menghasilkan pimpinan baru Golkar.  Munas  telah menentukan Aburizal Bakri yang biasa disebut Ical untuk memimpin Golkar  periode 2009-2015. Sebelum ini, Golkar dipegang oleh Jusuf Kalla, biasa disebut JK,  yang juga menjabat Wakil Presiden tahun 2004-2009. Pak JK bersama dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, biasa disebut SBY, telah memimpin negeri ini dalam kurun lima tahun terakhir. Keduanya memang menjadi eksponen partai politik yang berbeda. Pak JK di Golkar, sementara Pak SBY di Partai Demokrat. (more..)

MENGAPA ETIKA POLITIK?

 Etika disebut juga sebagai filsafat moral. Etika secara etimologis dan terminologis memang memiliki kekhasan. Secara general, etika berarti seperangkat nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tingkah laku. Etika berkaitan dengan pedoman baik dan buruk. Etika akan menjadi blue print tindakan. Manusia memang tidak hidup sendirian. Ia akan selalu terkait dengan orang lain. Makanya dalam relasi itu harus dibuat kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan komunal dan massal. Kesepekatan baik dan buruk atau etika itulah yang kemudian menjadi pedoman dalam tingkah laku bersama. (more..)

PARTAI POLITIK BERBASIS ETIKA

 Menurut para ahlinya, partai politik adalah sarana untuk artikulasi kepentingan. Dengan demikian, seseorang yang memasuki kawasan dunia politik berarti orang tersebut ingin menjadikan partai politik yang dimasukinya untuk menjadi sarana bagi kepentingan politik dirinya sendiri atau kelompoknya. Artikulasi kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan terhadap kekuasaan. Di dalam hal ini sering dikaitkan dengan jabatan-jabatan politik, seperti anggota DPR, DPRD, Bupati/wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, DPD, Presiden/wakil Presiden dan sebagainya. (more..)

AGAMA PASTI ANTI KORUPSI

Korupsi sebenarnya menjadi fenomena seluruh masyarakat di dunia ini. Secara  historis, korupsi  terjadi semenjak masyarakat kuno telah memiliki sistem kolektivitas yang terkait dengan ekonomi dan pelayanan sosial. Masyarakat Yunani Kuno, Persia Kuno, Cina Kuno dan sebagainya telah mengenal cara yang kemudian di era sekarang disebut korupsi. (more..)

JANGAN MENGERDILKAN KPK

 Gonjang-ganjing tentang KPK akhir-akhir ini memang terasa agak aneh di tengah usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. Masih dari cerita Tempo, bahwa ketika lembaga independen antikorupsi, ICAC, mulai bekerja pada tahun 1990-an, polisi melawan dan melakukan pemogokan nasional. Namun pemerintah berdiri di pihak ICAC. Hasilnya, kawasan yang empat dekade silam merupakan sarang koruptor itu kini menjadi salah satu tempat paling bersih dari korupsi. Sebaliknya dukungan setengah hati terhadap lembaga antikorupsi di Kenya menyebabkan sang Ketua, John Githongo, mengundurkan diri, hidup di pengasingan di London sejak awal 2005, dan Kenya kembali terpuruk dalam lumpur korupsi. (more..)