• July 2026
    M T W T F S S
    « Jun    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

Prof. Dr. Nur Syam, M.Si

(My Official Site)

REFORMASI BIROKRASI DI ERA TRANSISI

Satu aspek yang sangat penting di era reformasi adalah mengenai reformasi birokrasi. Hal ini disampaikan oleh Dr. Asmawi Rewansyah, MSc, kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sebagai bagian dari pejabat negara, maka yang penting adalah pemimpin yang memahami mengenai bagaimana memimpin lembaga negara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk mencapai good governance dan clean government.
Sistem administrasi negara menurut UUD 1945 yang diamandemen memiliki cakupan yaitu administrasi yang terkait dengan organisasi atau birokrasi, management atau administer dan tata hubungan atau komunikasi. Sedangkan negara memiliki cakupan yaitu wilayah negara, warga negara dan pemerintahan negara. Dari relasi keduanya, maka yang menjadi titik temunya adalah kebijakan publik.
Di dalam sejarahnya, maka administrasi yang lebih dulu dikembangkan, akan tetapi kemudian yang lebih berkembang di era berikutnya adalah manajemen. Aministrations bermakna suatu kewenangan dalam waktu tertentu. Sehingga yang sering diungkapkan adalah US administrasions berarti pemerintahan Amerika dalam waktu tertentu. Sedangkan konsep management lebih bermakna sebagai sesuatu yang lebih langgeng.
Administrasi berasal dari bahasa latin, artinya bahwa di dalam administrasi ada pelayanan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk itu. Problemnya ketika pelayanan itu masuk di dalam birokrasi, maka konsep itu menjadi pejabat yang berwenang. Akhirnya bahwa birokrasi yang sesungguhnya terkait dengan pelayanan kepada publik justru menjadi pelayanan kepada pejabat.
Organisasi dalam pengertian ideal adalah birokrasi. Di dalam organisasi birokrasi, kemudian terdapat manajemen, yang memanggul fungsi penting yang tidak sekedar programming, organizing, actuating dan controlling (POAC), akan tetapi juga perlu mentoring, counseling, communicating, networking dan sebagainya. Jadi fungsi manajemen bukan hanya perencanaan, pengorganisasian, actuating dan evaluating. Di tengah perubahan yang terus terjadi, maka perubahan fungsi harus dimaksimalkan.
Untuk membangun manajemen yang baik, maka yang perlu diperhatikan adalah siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran dari implementasi manajemen itu. Harus ada kejelasan siapa yang menjadi sasaran atau partnernya.
Public administrations adalah public polecy making. Seorang leader harus membuat kebijakan dan keputusan. Di dalam kebijakan publik maka yang penting adalah perumusan, penerapan dan evaluasi. Wujud kebijakan publik adalah regeling atau pengaturan dan beschiking atau pengaturan yang dilakukan oleh aparat yang lebih bawah. Makanya, kewenangan untuk merumuskan pengaturan tersebut ada dua, yaitu kewenangan atributive dan distributive. Yang atributif adalah kewenangan yang melekat pada seorang pemimpin. Kekuasaan ini melekat kepada seseorang yang memperoleh kewenangan tersebut. Sedangkan kewenangan distributif adalah kewenangan yang berada kepada orang yang diberi kewenangan. Jadi jika saya memberikan kewenangan distributif, maka kewenangan dan tanggungjawab berada di dalam diri yang diberi wewenang.
Di dalam kenyataannya, bahwa kesalahan dministrasi banyak dilakukan, misalnya soal disposisi yang dibuat oleh atasan kepada bawahan. Misalnya ketika atasan memberi perintah kepada bawahan, maka harus jelas apa wewenangnya dengan disposisi tersebut. Seseorang yang memperoleh disposisi dari atasan, maka harus jelas bahwa disposisi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Jika perintah tersebut dilaksanakan, maka tanggung jawab tentu ada di tangan orang yang memperoleh kewenangan distributif tersebut.
Yang menjadi tantangan administrasi negara adalah nilai dasar yang belum mampu diaplikasikan secara maksimal, kemudian demokrasi belum memperoleh bentuk yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Lalu kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat yang belum tercapai. Dari sisi kelembagaan, maka tantangannya adalah tatanan kelembagaan yang belum efektif dan efisien, lalu hubungan kerjasama yang belum terpola secara efektif dan efisien, kemudian belum jelasnya grand design bangsa ke depan.
Sedangkan dari sisi tata kelola pemerintahan, maka tantangannya adalah masih belum relevannya antara fungsi pemerintahan dengan implementasi pemerintahan. Selain itu, kebijakan publik juga belum pro growth, pro poor dan pro job. Dan juga masih terdapat kesenjangan antar wilayah, antar daerah dan sebagainya. Lalu yang juga masih belum mungkin untuk dilakukan adalah mengurangi kemiskinan sebesar-besarnya untuk mengejar MDGs 2015, dan sebagainya. Dari sisi SDM, maka tantangannya adalah masih rendahnya integritas, kompetensi, dan pentingnya reward dan punishment bagi mereka yang beprestasi dan tidak beprestasi.
Reformasi birokrasi memang menjadi tujuan reformasi, akan tetapi sebagaimana dipahami bahwa hingga sekarang ternyata reformasi tersebut belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak masalah yang dihadapi bangsa ini. Antara lain adalah masih semaraknya KKN dan sebagainya. Mentalitas kita juga masih belum menjadi pendorong bagi munculnya reformasi birokrasi. Mentalitas yang menjadi pendorong etos kerja ke arah tumbuhnya reformasi birokrasi belum terpola sedemikian rupa. Dengan demikian, yang dibutuhkan ke depan adalah membangun kultur yang relevan untuk terciptanya clean government dan good governance itu.
Makanya, ke depan yang dibutuhkan adalah membangun administrasi berbasis Pancasila di mana di dalamnya terdapat dimensi ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, mufakat dan musyawarah serta membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, harus ada keberanian untuk merumuskan administrasi negara sebagai basis reformasi birokrasi yang memiliki basis kultural Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.

DIKLATPIM DAN PENGUASAAN ADMINISTRASI

Ini adalah hari saya pertama memasuki acara diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sesungguhnya saya merasakan bahwa keikutan saya di Diklatpim adalah bagian dari tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS), yang diminta oleh atasan saya untuk mengikutinya. Jika saya menggunakan ukuran banyaknya pekerjaan yang harus saya handle di tengah keinginan melakukan perubahan di IAIN Sunan Ampel, maka saya sebenarnya ingin konsentrasi untuk itu. Namun demikian saya harus mengikuti Diklatpim sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai PNS.
Diklatpim memang merupakan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural sehingga yang nengikuti program ini adalah pejabat struktural seperti pejabat karir. Makanya, yang menjadi peserta di dalam program ini adalah misalnya sekretaris daerah kabupaten, sekretaris kota, dan pejabat karir lainnya. Sehingga saya adalah satu-satunya pejabat fungsional yang mengikuti acara ini, meskipun secara struktural bisa disetarakan pejabat eselon satu.
Dengan demikian, ketika saya datang ke Diklatpim tingkat I maka hanya sayalah satu- satunya yang memiliki latar belakang sebagai pendidik. Semua yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat struktural yang sudah menyelesaikan Diklatpim tingkat II. Jadi sesungguhnya saya juga beruntung sebab tanpa Diklatpim Tingkat II dan langsung mengikuti Diklatpim Tingkat I. Pokoknya selalu ada keuntungan bagi saya. Melalui pelatihan ini saya tentu akan memperoleh banyak hal yang terkait dengan kepemimpinan dalam perspektif administrasi negara.
Kepemimpinan memang sesuatu yang sangat penting. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau tidak bukanlah menjadi persoalan yang krusial, akan tetapi bahwa pemimpin memiliki sejumlah fungsi signifikan bagi perubahan pastilah banyak diamini oleh banyak orang. Di dalam jagat organisasi, apakah formal atau tidak formal, maka pemimpin memiliki posisi strategis. Saya menjadi teringat dengan ungkapan KHA. Wahid Hasyim, ketika beliau menyatakan bahwa pemimpin yang tidak tahu arah, maka akan dibawa kemana organisasi yang dipimpinnya, ibaratnya seperti seorang nakhoda yang berada di tengah laut dan tidak tahu arah ke mana menuju pantai.
Agar pemimpin memiliki pengetahuan administrasi dan memiliki kemampuan mengelola organisasi yang dipimpinnya, maka penjejangan pelatihan seperti ini tentu sangat penting. Melalui diklatpim seperti ini, maka seorang pemimpin akan memahami tentang masalah yang dihadapi oleh lembaganya dan kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi memang harus ada suatu saat di mana pemimpin itu seakan berada di luar institusinya dan kemudian memotret dari luar tentang lembaganya tersebut. Dengan cara seperti ini, maka ke depan secara mandiri dan bersama dengan stafnya, akan dapat menyelesaikan problem kelembagaannya dengan cara yang cerdas dan bermanfaat.
Setelah saya memperoleh gelar profesor, maka saya berpikir akan berhenti untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Akan tetapi justru dua kali saya terlibat di dalam acara pelatihan terstruktur. Pertama pada tahun 2006, ketika saya harus terlibat di dalam acara Higher Education Management Course di McGill University Canada yang mengantarkan saya untuk berpikir lebih riil dan detail, misalnya bagaimana harus membuat action plan di dalam suatu program yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Saya merasa beruntung dengan mendapatkan pelatihan seperti ini. Dan kedua adalah pelatihan di Diklatpim Tingkat I yang diselenggarakan oleh LAN. Saya tentu berharap semoga ada manfaat signifikan dari pelatihan ini terutama di dalam kerangka pengembangan lembaga yang diamanahkan kepada saya.
Wallahu a’lam bi al shawab.

LINK AND MATCH PERGURUAN TINGGI DAN PERUSAHAAN

Salah satu hal penting yang sering dilupakan orang di dalam menyelesaikan pekerjaan adalah kerja sama. Sebuah kenyataan bahwa tidak ada seseorang meskipun dia seorang hero yang bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya seorang diri. Dia pastilah membutuhkan orang lain agar pekerjaannya tersebut bisa diselesaikannya.
Di antara kerja sama yang sesungguhnya dibutuhkan adalah kerjasama antara universitas dengan dunia business. Mungkin di antara kita ada yang bertanya mengapa perlu menjaring kejasama dengan perusahaan dan untuk apa? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat bahwa kerjasama atau sinergi dengan lembaga apapun tentu menjadi sangat penting di era sekarang ini.
Saya merasa bersyukur karena hari ini, 12/09/2011, saya bisa berkunjung ke President University, sebuah universitas di Cikarang yang didirikan tepat di tengah perusahaan yang tergabung di dalam Jababeka. Universitas ini didirikan oleh Setyono Djuandi Darmono, yang menjabat sebagai Founder dan CEO Jababeka. Perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi internasional, sehingga bahasa pengantar untuk perkuliahan adalah bahasa Inggris. Sebagai perguruan tinggi internasional, maka mahasiswanya juga datang dari berbagai negara, khususnya Asia Tenggara dan negara-negara lain.
Perguruan tinggi ini memang didirikan dengan mimpi besar, yaitu menjadi perguruan tinggi yang alumninya tidak mencari kerja akan tetapi justru dicari oleh pengguna kerja. Sebagai perguruan tinggi yang berada di tengah-tengah perusahaan nasional dan internasional, maka yang dihadapi adalah pentingnya menyediaan tenaga kerja untuk memenuhi pasaran kerja nasional atau internasional tersebut. Dan sebagaimana penuturan Rektor President University, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH. MS. MH., bahwa lulusan PT ini memang banyak dibutuhkan oleh perusahaan.
Untuk bisa lulus dari perguruan tinggi ini, maka mahasiswa harus magang selama setahun di tempat kerja. Mereka yang tidak bisa magang maka akan tertunda kelulusannya. Di dalam hal ini, maka PT berkewajiban untuk mencarikan lahan magang dan jika sudah selesai maka akan bisa diwisuda. Itulah sebabnya, maka tidak ada alumni PT ini yang kemudian menjadi penganggur. Semuanya terserap di pasar kerja dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
PT ini memang didesain untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di perusahaan di Jababeka dan tentu saja juga kebutuhan pasar tenaga kerja di tempat lain. Bahkan untuk kepentingan tersebut, maka ada sebanyak ratusan MoU dengan perusahaan yang menjadi mitra PT tersebut. Jadi sedari semula memang didirikannya PT ini adalah untuk kepentingan timbal balik antara PT dengan perusahaan.
Di masa lalu, Prof. Wardiman Djojonegoro, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pernah menggagas tentang kurikulum yang lingk and match, maka kiranya yang memenuhi standart tersebut adalah PT seperti President University ini. Seluruh program studinya didesain untuk kepentingan pemenuhan tenaga kerja profesional di perusahaan.
Sebagaimana yang diceritakan oleh Rektor, bahwa program studi Ilmu Hukum, maka yang dibutuhkan adalah program studi yang terkait dengan penyediaan ahli hukum bisnis internasional, sebab sesungguhnya banyak perusahaan internasional yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi seperti ini. Demikian pula program studi media komunikasi dan sebagainya. Semua program studi didesain untuk kepentingan perusahaan yang menjadi mitra PT ini. Itulah sebabnya bahwa alumni PT ini selalu mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang menjadi mitranya.
Delapan tahun PT ini didirikan, dimulai dengan akademi teknik dan dalam waktu dua tahun sudah berubah menjadi universitas dan berkembang dengan sangat cepat. Bahkan mahasiswanya juga bertambah dari tahun ke tahun. Untuk tahun ini menerima 1200 mahasiswa lebih, padahal padahal tahun sebelumnya hanya menerima 600 mahasiswa. Kenaikan mahasiswa secara signifikan ini tentu saja didasari oleh perimbangan praksis, bahwa lulusan PT ini sudah dipastikan dapat bekerja. Jadi kekhususan PT ini adalah lulusannya yang link and match dengan dunia kerja selain memang sudah menjadi perguruan tinggi internasional.
Wallahu a’lam bi al shawab.

POLITISASI KAMPUS DAN KEPEMIMPINAN

Isu yang menarik untuk dicermati meskipun agak terlambat adalah tentang penganugerahan Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) kepada Raja Saudi Arabia oleh Universitas Indonesia. Isu ini menjadi menarik terkait dengan berbagai problem yang membelit hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi yang dikaitkan dengan perlakuan para majikan Arab Saudi kepada para TKW.  Persoalan TKW (more..)

KEKHUSUSAN MEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Memimpin perguruan tinggi itu tentu berbeda dengan memimpin lembaga lain, misalnya lembaga birokrasi yang sudah memiliki aturan umum. Di dalam hal ini, maka memimpin perguruan tinggi mensyaratkan beberapa hal yang spesifik. Kekhususan lembaga pendidikan tinggi tentunya adalah lembaga ini merupakan lembaga akademik yang tidak sama dengan birokrasi yang merupakan lembaga teknis.
Salah satu ciri lembaga pendidikan tinggi adalah adanya kultur akademik yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Sebagai lembaga akademik, maka di dalamnya tentu saja sarat dengan tradisi akademik yang menonjol. Di dalam hal ini, maka tentu saja dunia akademik merupakan kelaziman yang tidak bisa ditawar.
Lembaga pendidikan tinggi tentu saja memiliki basis ilmu yang sangat kuat di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga pendidikan tinggi mestilah memiliki pusat keunggulan yang menjadi kelazimannya. Ada lima pusat keunggulan yang harus disandang oleh perguruan tinggi, yaitu keunggulan program pasca sarjana, keunggulan riset, keunggulan pengabdian masyarakat, keunggulan perpustakaan dan keunggulan ICT.
Di dalam pertemuan yang diselenggarakan di program pasca sarjana, untuk orientasi studi mahasiswa baru, 10/09/2011, saya nyatakan bahwa program pasca sarjana adalah pusat keunggulan sebuah perguruan tinggi. PPs adalah mercu suarnya sebuah lembaga PT. Jadi kalau PPS-nya hebat maka PT tersebut juga akan memperoleh pengakuan yang memadai. PPs bisa menjadi pusat keunggulan sebab di dalamnya banyak profesor yang menjadi transformer ilmu pengetahuan. Untuk menjadi guru besar, maka seseorang harus mengajar dan meneliti dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sekurang-kurangnya 20 tahun untuk bisa memperoleh gelar tertinggi di dunia akademik tersebut.
Kemudian juga keunggulan ICT. Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini kita sedang hidup di era global, sehingga keberadaan ICT tentu tidak bisa ditolak. PT yang baik adalah yang memiliki ICT yang baik pula. Makanya mendorong agar website PT terus berkembang adalah kewajiban setiap pimpinan perguruan tinggi. Jika di era sekarang kemudian tidak terdapat pusat keunggulan ICT, maka PT tersebut adalah tertinggal dalam banyak hal.
Untuk kepentingan ini, maka seluruh komponen PT harus terlibat di dalamnya. misalnya, semua karya dosen dan mahasiswa harus bisa di-up load melalui website PT, sehingga repository Website PT tersebut akan sangat kaya. Dan jika kemudian repository tersebut diakses oleh akademisi dan dijadikam sebagai referensi, maka link PT tersebut melalui jaringan internet akan menjadi kaya dan akan berakibat pada rangking Website PT tersebut. IAIN Sunan Ampel adalah lembaga PT pertama di kementerian agama yang memperoleh rangking webometrics sebagai WCU.
Memimpin PT tentu harus memahami bagaimana mengembangkan dunia akademik tersebut. Makanya pemimpin PT juga harus menjadi teladan bagi yang lain untuk urusan akademik tersebut. Yang bersangkutan harus memberi teladan dalam karya ilmiah. Mengapa begitu? Sebab pemimpin adalah pendorong bagi semua komponen pada lembaganya itu untuk memiliki etos akademis yang sangat kuat. Makanya, yang bersangkutan harus terus menghasilkan karya akademis agar bisa menjadi contoh bagi lainnya.
Melalui logika semacam ini maka ingin saya nyatakan bahwa menjadi pemimpin PT haruslah orang yang memiliki kualitas akademis yang memadai. Jika tidak, maka yang bersangkutan akan kurang berwibawa di mata kaum akademisi. Itulah sebabnya menjadi pemimpin PT harus memiliki konsern yang tinggi di bidang akademik, sehingga ketika akan mendorong ke arah pengembangan akademik, maka tidak akan mengalami kecanggungan.
Wallahu a’lam bi al shawab.