Salah satu agenda pertemuan pimpinan PTAIN di IAIN Ambon adalah temu wicara dengan Dirjen Pendidikan Islam yang dilaksanakn di Hotel Swiss Belhotel, Ahad, 20/11/2011. Acara ini memang sengaja dilakukan denban memanfaatkan kehadiran para Rektor UIN, IAIN dan Ketua STAIN didalam acara Perkemahan Wirakarya PTAIN 2011.
Saya tentu bersyukur sebab Prof. Dr. Mohamad Ali, MA (Dirjen Pendidikan Islam) mempersilahkan saya untuk duduk di depan berdampingan dengan Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Prof. Dr. Dede Rosyada, MA) dan Rektor IAIN Ambon (Prof. Dr. Dedy Djubaedi, MAg). Saya dipersilahkan untuk berada di depan dalam kapasitas sebagai Ketua Forum Pimpinan PTAIN seluruh Indonesia. Kesempatan yang sangat baik tentu saja untuk meneguhkan lembaga baru di kalangan PTAIN ini.
Menurut saya bahwa ada dua problem yang terkait dengan posisi Kementerian Agama sebagai pengelola pendidikan. Pertama, adalah problem otoritas atau kewenangan. Sebagai penyelenggaran pendidikan, maka status Kementerian Agama tentu bersentuhan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada otoritas yang menjadi kewenangan kementerian ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh lainnya. Kewenangan tersebut tentu saja bersumber dari payung regulasi yang sudah ada. Di antara yang sangat jelas adalah tentang kewenangan penyelenggaraan pendidikan “umum” yang kewenangannya berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pendidikan lainnya yang bisa saja berada di kementerian lain.
Pengkaplingan inilah yang hingga sekarang menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pendidikan. Secara kelembagaan dan bukan akademis, maka masih kental adanya pandangan pendidikan umum dan agama atau pendidikan umum dan khusus. Secara akademis, memang terdapat upaya yang luar biasa untuk semakin mendekatkan jarak di antara dua kutub ilmu umum dan agama ini. Ada beberapa konsep misalnya integrasi ilmu, misalnya: integrated twin towers, pohon ilmu, jaring laba-laba dan sebagainya.
Akan tetapi secara kelembagaan tetap saja ada pengkaplingan, yaitu ilmu agama di Kementerian Agama dan ilmu umum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Problem kewenangan inilah yang sering memasung terhadap pengembangan kelembagaan terutana bagi PTAIN yang akan mengembangkan prodi baru yang menjadi wewenang kementerian Dikbud. Jadi, problemnya bukan akademis akan tetapi lebih pada kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
Kedua, adalah problem aturan yang mendasari penyelenggaran pendidikan. Di dalam aturan tersebut, maka institusi yang memiliki kewenangan untuk meyelenggarakan pendidikan adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan adalah wewenang kemendiknasbud. Kementerian lain adalah hanya memiliki wider mandate saja. Yaitu mandat yang lebih luas untuk menyelenggarakan pendidikan. Karena hanya memperoleh mandat, maka tentu sangat tergantung kepada yang memberi mandat. Dengan bahasa yang lugas, maka bisa diberi persentase seberapapun tergantung kepada kemendiknasbud. Demikian pula tentang pengangkatan guru besar dan sebagainya.
Sebagai contoh, tentang pengangkatan guru besar, maka kewenangan pengangkatan guru besar adalah wewenang kementerian pendidikan dan kebudayaan, sehingga wewenang kementerain agama adalah hanya mengajukan pengangkatan guru besar tersebut kepada menteri pendidikan dan kebudayaan. Sehingga yang menentukannya adalah mendiknasbud. Jadi, jika semua persyaratannya sudah terpenuhi tentu tidak ada alasan untuk menolaknya. Hanya saja, bahwa persyaratannya memang semakin berat. Misalnya untuk perpanjangan pasca 65 tahun, maka ada persyaratan harus memiliki karya akademis yang diterbitkan di jurnal internasional atau makalah internasional yang dihadiri oleh lima negara sebagai pesertanya.
Memang harus dipahami bahwa ada kewenangan yang tidak dapat direduksi oleh institusi pemerintahan sebab memang harus demikian sesuai dengan aturannya, sehingga mau tidak mau juga harus mengikutinya. Dan kewenangan tersebut memang sesuai dengan aturan yang mendasarinya. Jika demikian halnya, maka para dosen di PTAIN juga harus mengikuti aturan tersebut sesuai dengan kapasitasnya.
Dua problem ini yang sekarang ingin dicari solusinya, melalui penerbitan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hanya saja bahwa RUU PT ini ternyata masih alot untuk diselesaikan sebab masih banyak tarikan kepentingan yang belum terakomodasi.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Pagi tadi, 21/11/2011, saya mengikuti upacara pembukaan Perkemahan Wirakarya X PTAI di Kampus IAIN Ambon. Acara ini diikuti oleh sebanyak 52 PTAIN dan beberapa peserta dari PTN dan PTS di Ambon serta dari siswa SMA, MAN dan SMK di Ambon. Kegiatan tahunan ini merupakan program Kementerian Agama RI di dalam kerangka untuk mengembangkan kepramukaan di PTAI.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Dirjen Pendidikan Islam, sebagian besar Pimpinan PTAIN, Gubernur Propinsi Ambon dan jajaran pemerintahan Propinsi Ambon, dan pejabat kementerian Agama. Acara ini dibuka oleh Wamenag di tengah panas terik matahari yang menyengat. Namun demikian, acara ini sangat semarak sebab disertai dengan pagelaran tarian tradisional dan drumband yang menawan.
Semenjak dahulu, kepramukaan merupakan organisasi yang selalu berada di dalam nuansa independen. Hampir tidak dijumpai di masa lalu hingga sekarang, organisasi kepramukaan ini terkooptasi ke dalam dunia politik praktis. Sebagai wadah pembinaan para pemuda, maka pramuka sudah memberikan bukti tentang eksistensi dirinya di tengah pergulatan dunia kepemudaan hingga sekarang.
Jika kita cermati, maka melalui Dasa Darma yang menjadi pijakan gerakan pramuka, dapat ditemui konsepsi yang sangat mendasar tentang kecintaan kepada bangsa, semangat nasionalisme, kemandirian, kreativitas, kejujuran, komitmen dan semangat bekerja keras. Menjadi pramuka identik dengan menjadi pemuda Indonesia yang mencintai tanah airnya dengan segenap karya dan pengabdian kepadanya.
Itulah sebabnya di dalam sambutannya, Wamenag, menyatakan bahwa pramuka bisa menjadi wadah bagi pembentukan jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Melalui gerakan pramuka juga akan tertanamkan jiwa dan semangat gotong royong dan penghargaan kepada kebinekaan yang ada di Indonesia. Melalui gerakan pramuka, maka akan ditemui sikap yang menghargai antara satu dengan lainnya. Di dalamnya tidak ada sekat agama, suku bangsa, budaya dan sebagainya. Semua menyatu di dalam darma kepada nusa dan bangsanya.
Pramuka adalah wadah bagi pembentukan jiwa nasionalisme. Melalui acara perkemahan seperti ini, maka akan tertanam jiwa kebersamaan, gotong royong dan kerjasama antara satu dengan lainnya. Tidak ada jiwa individu sebab semuanya dilakukan secara kolektif kebersamaan. Oleh karena itu, pramuka merupakan medium yang sangat cocok bagi pemuda Indonesia untuk mempraktikkan jiwa dan semangat kebersamaan yang sesungguhnya sudah menjadi modal bagi masyarakat Indonesia.
Dewasa ini kita sedang menapaki transformasi menuju modernitas dengan segala implikasinya. Di antara yang mengedepan adalah sikap individu yang semakin mengembang. Di mana-mana banyak kita jumpai pembicaraan tentang “aku”dan bukan pembicaraan tentang “kita.” Dunia “kita” semakin tereduksi oleh dunia “aku” yang semakin menonjol. Makanya, problem kita sekarang adalah bagaimana mengedepankan kembali dunia “kita” yang semakin cenderung menghilang tersebut.
Modernitas yang berbasis pada filsafat kehidupan yang cenderung materialistik dan individualistik ternyata tidak sepenuhnya relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang bermodalitas kebersamaan dan paguyuban. Masyarakat Indonesia sebenarnya lebih cenderung kepada kehidupan yang tergambarkan di dalam konsepsi paguyuban tersebut. Nilai dasar gotong royong atau kebersamaan itulah yang sebenarnya diemban oleh gerakan pramuka di dalam berbagai programnya.
Melalui gerakan pramuka, maka akan didapatkan proses pembelajaran yang sangat mendasar, yaitu tentang tumbuhkembangnya semangat nasionalisme dan kebangsaan yang bertali temali dengan pengembangan sikap kebersamaan, dedikasi tinggi, loyalitas dan kreativitas yang kelak tentu akan berguna bagi kehidupan nyata di masyarakat.
Dengan demikian, gerakan pramuka sesungguhnya bisa menjadi medium untuk pendidikan karakter yang sesungguhnya sangat diperlukan di era perubahan sosial yang berhimpitan dengan transformasi modernisasi yang tidak akan bisa ditolak. Di tengah perubahan demi perubahan sosial tersebut, maka pramuka menawarkan solusi pendidikan jati diri bangsa yang sangat signifikan.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Saya memang tidak bisa bermain sepakbola. Akan tetapi menyaksikan pertandingan sepakbola tentu saja saya suka. Sepakbola Eropa, Amerika Latin, bahkan sepakbola dari Benua Afrika saya suka melihatnya. Tentu saja menonton sepakbola lewat televisi. Menonton sepakbola secara langsung di lapangan bola saya kurang suka. Bukan karena apa-apa, akan tetapi hanya tidak suka dengan kerumunan yang ruwet.
Semalam saya tentu saja tidak melewatkan pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan Vietnam dalam pertandingan semifinal Asean Games XXVI. Bagi kebanyakan masyarakat, terutama generasi muda, jika tidak berkesempatan nonton sepakbola di Senayan Jakarta, maka pastilah menonton sepakbola di layar kaca. Sering juga ada acara nonton bareng. Termasuk saya tidak melewatkan pertandingan tersebut.
Saya tentu tidak akan mengomentari jalannya pertandingan karena bukan wewenang saya, akan tetapi saya akan memberikan komentar tentang perasaan sebagai bangsa. Saya selalu memperhatikan terhadap tindakan suporter, ofisial dan pemain sepakbola Indonesia dalam kaitannya dengan perasaan sebagai bangsa Indonesia.
Di dalam sepakbola inilah perasaan sebagai bangsa Indonesia itu tersaji dengan sangat kuat. Ada heroisme yang luar biasa di dalam pertandingan sepakbola. Wajah yang dihias dengan bendera, rambut yang dicat dengan warna merah putih, pengibaran bendera raksasa dan juga yel-yel yang memberikan kesaksian akan perasaan nasionalisme tersebut.
Coba kita lihat bagaimana para pemain mencium kaosnya yang di situ ada lambang negara ketika timnya memasukkan bola ke gawang lawan. Ada tindakan bersyukur, mencium lambang Garuda dan juga menari dengan tarian daerah dan sebagainya. Semua ini adalah ekspresi tentang keindonesiaan.
Sebagian besar penonton adalah kawula muda. Artinya bahwa ekspresi kebangsaan tersebut juga melibatkan para kawula muda. Alangkah indahnya melihat gegap gempita kebangsaan yang tersaji di dalam moment olahraga ini. Semua penonton yang berasal dari Indonesia, kira-kira 80.000 orang meneriakkan yel-yel keindonesiaan.
Rasa nasionalisme atau kebangsaan memang harus dibentuk. Meskipun perasaan sebagai bangsa bisa tumbuh seirama dengan kehidupan masyarakat bangsa, sebagai akibat pergaulan dan kesamaan tumpah darah, akan tetapi akan lebih baik jika perasaan nasionalisme tersebut ditumbuhkembangkan.
Salah satu medium yang jelas bisa membawa kepada semangat kebangsaan adalah melalui momentum olahraga. Di dalam olahraga, terutama pertandingan sepakbola atau bulutangkis yang melibatkan negara lain, pastilah akan menimbulkan rasa kebangsaan yang sangat tinggi. Kita jarang melihat ekspresi kebangsaan yang gegap gempita seperti itu.
Rasa kebangsaan akan muncul dalam situasi yang kongkrit. Ada lawan yang harus dihadapi. Tanpa lawan yang harus dihadapi maka kebangsaan itu berada di ruang yang samar-samar. Era kemerdekaan, musuhnya jelas, yaitu kaum penjajah. Era Orde Baru lawannya juga jelas, yaitu komunisme yang hampir merobohkan bangunan NKRI.
Makanya dahulu ketika masih ada Blok Timur dan Barat, Uni Soviet dan Amerika Serikat, maka indoktrinasi saling anti di antara keduanya tentu luar biasa. Masyarakat Amerika didoktrin anti Uni Soviet dan sebaliknya masyarakat Uni Soviet juga diindoktrinasi anti Amerika Serikat. Makanya ketika Rusia hancur, maka Huntington mengkonsepikan musuh baru bagi Barat, yaitu Islam. Di dalam Class of Civilizations, dinyatakan dengan tegas bahwa pasca hancurnya Uni Soviet, maka yang bisa menjadi musuh Barat adalah Islam.
Itulah sebabnya kebangsaan atau nasionalisme juga harus ditempatkan di dalam ruang yang jelas. Yaitu musuh atau lawan yang saling berhadapan. Jika tidak, maka perasaan kebangsaan atau nasionalisme tersebut akan berada di ruang sunyi sehingga suaranya juga nyaris tidak terdengar.
Jadi, momentum untuk mengekspresikan rasa kebangsaan atau nasionalisme memang harus dihadirkan dan salah satunya adalah lewat olahraga.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Salah satu kesalahan yang katakanlah dilakukan oleh Orde Baru terkait dengan partai politik adalah yang disebut sebagai terciptanya massa mengambang atau floating mass. Massa mengambang mungkin bisa dimaknai sebagai sekelompok orang atau massa yang tidak memiliki ideologi partai politik tertentu, sehingga pilihan politiknya sangat kondisional.
Memang secara praktikal bahwa Golkar bisa memperoleh suara terbanyak atau bahkan single majority juga disebabkan oleh massa mengambang ini. Massa mengambang memang bisa diarahkan kepada pilihan politik tertentu. Pada zaman Orde Baru, maka mesin politiknya adalah aparat birokrasi, mulai dari: lurah, camat, bupati dan terus sampai menteri. Selain itu juga para guru, pamong desa dan sebagainya. Dibuatlah saat itu suatu gerakan untuk memilih Golkar melalui instrumen Karakterdes, yaitu mekanisme untuk menjadi kader Golkar pada teritorial desa. Melalui sistem ini, maka perolehan suara Golkar bisa mencapai 70 persen lebih yang kemudian menghasilkan praktik single majority.
Akan tetapi di era Orde Reformasi, maka massa mengambang inilah yang menjadi cikal bakal bagi tumbuhnya massa yang melakukan pilihan politik berbasis uang atau money politics. Disebabkan oleh ketiadaan pilihan politik pasti, maka pilihan politiknya sangat tergantung kepada siapa yang mengarahkannya. Dan di dalam banyak hal, maka yang mengarahkan adalah calon yang memiliki uang. Jadi yang akhirnya menjadi pilihan politik adalah yang memiliki modal politik uang.
Massa mengambang adalah sasaran politik uang yang sangat subur. Kelompok yang seperti ini adalah massa politik yang bisa bertindak avonturir. Kebanyakan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang partai politik atau juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon politisi yang akan dipilihnya. Mereka sangat tergantung kepada makelar politik yang membawanya.
Political broker inilah yang kemudian memainkam peran penting di dalam perilaku pilihan politik. Sebagaimana broker pada umumnya, maka yang paling mendasar adalah apa perolehan ekonomi yang didapatkannya. Jadi yang paling penting adalah perolehan ekonomi sebanyak-banyaknya dan bukan etika politik atau moralitas politik yang utama. Berkembangbiaknya politik uang, salah satunya dipicu oleh adanya massa mengambang yang rawan diarahkan pada perilaku politik dagang sapi. Sayangnya bahwa politik uang sudah menjadi pilihan politik masyarakat.
Ke depan tentu diperlukan partai politik yang bisa membangun ideologi kepolitikan yang memadai. Di negara lain, misalnya Cina dan Jerman, maka pilihan politik itu dilakukan semenjak awal. Di Cina, sebagaimana penuturan Zubaidah Yusuf, bahwa seseorang yang sudah berusia 15 tahun, maka bisa memilih karir kehidupannya untuk menjadi kader Partai Komunis. Maka dia daftarkan dirinya pada partai politik dan kemudian memperoleh basis pengkaderan yang memadai. Dia hanya diajar untuk menjadi kader partai yang loyal. Karena di Cina hanya ada Partai Komunis, maka loyalitasnya juga hanya ditujukan kepada partai tersebut.
Di sini ada proses pengkaderan yang luar biasa. Tidak ada kader yang datang tiba-tiba. Semua by design. Untuk menjadi pimpinan partai politik, maka jenjang pengkaderan dan keterlibatan di dalam partai sangat menentukan. Loyalitas kepada partai juga sangat kuat. Itulah sebabnya di negara-negara yang sudah mapan sistem politiknya, maka tidak didapati kutu loncat. Loyalitas dan komitmen menjadi sangat penting.
Sayangnya bahwa perjalanan politik Indonesia selama ini tidak mengarah kepada penciptaan kondisi politik yang seperti itu. Tidak ada ideologi yang diusung dan tidak ada program khusus yang relevan dengan ideologi itu. Akibatnya, maka partai hanya me jadi lahan pekerjaan dan bukan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, agar ke depan akan semakin berkurang tindakan money politics, maka yang diperlukan adalah membangun ideologi partai politik sebagaimana platform yang menjadi identitas partai politik tersebut. Jadi, harus ada perubahan.
Wallahu a’lam bi al shawab.
Saya bersyukur sebab pagi ini (18/11/2011), saya bisa meresmikan satu unit usaha lagi di IAIN Sunan Ampel. Sebelumnya sudah dibuka unit usaha IAIN Sunan Ampel Press dan IAIN Sunan Ampel Fresh. Sekarang kita kembangkan lagi unit usaha, Tour and Travel IAIN Sunan Ampel. Dalam satu tahun IAIN SA bisa mengembangkan tiga unit usaha dan dua diantaranya sudah operasional.
IAIN Sunan Ampel Press bahkan sudah mampu menerbikan sebanyak 80 buku, sepuluh di antaranya adalah buku daras yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa, sebagai text books bagi ilmu-ilmu dasar. Saya sangat mengapresiasi kehadiran IAIN SA Press ini, sebab ternyata bisa bekerja sangat cepat. Pengalaman yang menarik adalah ketika saya meminta agar diterbitkan sebuah buku dalam waktu hanya tiga hari. Ternyata bisa diselesaikan tepat waktu.
Saya harus menerbitkan tulisan dari Blog saya dan catatan rekaman kawan-kawan di Diklatpim Tingkat I Angkatan XXII untuk menjadi buku. Ternyata untuk menerbitkan buku tersebut hanya membutuhkan waktu tiga hari. Saya sangat mengapresiasi terhadap kecepatan kerja Tim Sunan Ampel Press (SAP), yang dalam waktu sangat singkat bisa menerbitkan buku dengan kualitas yang cukup memadai.
Sungguh saya merasakan bahwa kebersamaan ternyata memang bisa menghasilkan sesuatu. Jika kita bersama, maka saya berkeyakinan bahwa kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kebersamaan adalah key world untuk mengembangkan banyak hal. Berbagai program pengembangan usaha di institusi ini tentu difasilitasi oleh kebersamaan tersebut.
Melalui dibukanya unit usaha Tour and travel ini, maka mahasiswa, dosen, karyawan dan pimpinan akan dapat mendayagunakan fasilitas tersebut untuk kepentingannya. Jika akan bepergian dengan pesawat, maka tidak perlu harus menggunakan jasa unit usaha lain. Sudah dipenuhi oleh institusinya sendiri. Kemudahan akses inilah yang sesungguhnya kita bidik di dalam pelayanan institusi ini.
Di era pelayanan prima, maka sebuah institusi akan dianggap bagus jika banyak peluang untuk melakukan akses yang sesuai dengan kebutuhan. Jika dihitung, maka kebutuhan tiket pesawat terbang ternyata cukup tinggi. Sesuai dengan program konsultasi, kerja sama dan sebagaiya, maka bisa mencapai milyaran rupiah untuk kepentingan ticketing ini. Makanya, jika akses untuk kebutuhan akses tiket tersebut dapat dipenuhi oleh lembaganya sendiri, maka tentu keuntungan akan didapat oleh institusi tersebut.
Persoalannya adalah tidak mudah untuk mengembangkan unit usaha di sebuah lembaga yang di dalamnya sudah terdapat banyak unit usaha yang dikelola secara perseorangan. Ada banyak orang atau pegawai yang selama ini sudah bermain di situ, sehingga kehadiran unit usaha yang mengusung kepentingan lembaga ternyata juga dianggap sebagai masalah. Maka langkah awal yang harus ditempuh adalah memberikan kesadaran baru tentang tujuan pengembangan unit usaha itu.
Memunculkan kesadaran tentang pentingnya pengembangan unit usaha di dalam sebuah birokrasi tentu didasari oleh keinginan membangun entrepreneurship bureaucracy yang sekarang menjadi trend di dunia birokrasi kita. Sebagaimana diketahui bahwa era reformasi memungkinkan adanya perubahan mindset para penyelenggara birokrasi agar terjadi perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
Saya bersyukur bahwa di antara sekian banyak dosen dan karyawan, ternyata ada yang memiliki semangat untuk mengembangkan unit-unit usaha. Dan hal tersebut terbukti dengan dibukanya unit-unit usaha di lembaga pendidikan ini. Semoga ke depan akan semakin banyak aparat birokrasi kita yang berubah mindsetnya untuk menjadi birokrat yang entreprenuer.
Wallahu a’lam bi al shawab.
