KOMITMEN PEJABAT PADA INTEGRITAS
Tulisan saya tentang Integritas Pemimpin diterbitkan tepat pada waktunya. Pada hari yang sama, saya melantik jabatan Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel. Prof. Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA menggantikan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA yang kembali dalam posisi semula sebagai Guru Besar Ilmu Fiqh pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Pelantikan pejabat adalah kejadian lumrah di dalam sistem birokrasi yang memang ada pembatasan masa jabatan, yaitu selama 4 tahun. Jadi, jika seseorang telah menjabat selama 4 tahun, maka bisa saja diganti atau ditetapkan kembali sesuai dengan prosedur penggantian atau penetapan jabatan.
Pergantian jabatan dalam dunia birokrasi bukan hal yang sangat krusial. Artinya bahwa bisa saja seseorang hari ini dilantik di dalam jabatan tertentu dan kemudian beberapa bulan kemudian diganti yang lain. Dan pergantian jabatan merupakan rutinitas di dalam sistem birokrasi yang meniscayakan pergantian atau mutasi. Makanya, jika ada orang yang harus mempertahankan jabatan atau kedudukannya dalam sistem birokrasi, maka pastilah ada sesuatu yang kurang pas di dalamnya. Janji pegawai negeri adalah selalu siap ditempatkan di mana saja dalam sistem birokrasi itu.
Di dalam mutasi jabatan, tentu sudah dipertimbangkan secara matang siapa ada di mana dengan mempertimbangkan aspek yang dianggap relevan. Yang penting bahwa di dalam sistem birokrasi yang meniscayakan mutasi tersebut, misalnya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Di dalam suatu institusi terdapat suatu tim yang menyidangkan siapa menempati apa. Misalnya, Badan Pertimbangan Jabatan yang selalu memberi pertimbangan bagi seseorang untuk menempati jabatan tertentu.
Di dunia perguruan tinggi, maka jabatan adalah sesuatu yang sangat temporer. Tidak seperti jabatan struktural yang memang harus konstan sesuai dengan eselonnya, maka jabatan di dunia perguruan tinggi bagi dosen merupakan tugas tambahan. Jadi jika seseorang terpilih menjadi rektor atau dekan, maka yang bersangkutan adalah dosen yang mendapatkan tugas tambahan. Jadi, jika masa jabatannya habis, maka yang bersangkutan akan kembali ke tugas semula sebagai dosen. Inilah uniknya perguruan tinggi dengan jabatan-jabatan di dalamnya.
Meskipun tugas jabatan di dunia perguruan tinggi adalah tugas tambahan, akan tetapi tidak berarti bahwa tugas tersebut lalu dilakukan sekenanya. Sebab tugas sebagai pejabat tentu menuntut tanggungjawab yang sangat tinggi. Yang bersangkutan harus memiliki komitmen dalam memajukan perguruan tingginya. Semua pejabat di IAIN Sunan Ampel, misalnya harus memiliki komitmen untuk menjadikan IAIN Sunan Ampel sebagai yang terdepan. To be one step ahead. Itulah sebabnya maka harus ada pilihan cerdas untuk membangun imaje tentang perguruan tinggi ini.
Tulisan saya di harian Suara Karya yang terbit hari ini, memastikan bahwa pemimpin harus memiliki integritas dalam segala hal. Integritas atau kejujuran adalah kata kunci untuk membangun semua institusi, termasuk lembaga pendidikan. Makanya, keberhasilan sebuah lembaga dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sangat tergantung kepada bagaimana para pemimpinnya memiliki integritas tersebut.
Para pemimpin harus meneladani contoh baik yang dilakukan oleh Umar Ibn Abdul Azis. Khalifah Bani Umayyah ini sudah memberikan contoh bagaimana menempatkan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara atau institusi. Demikian pula beliau sudah memberikan contoh untuk menempatkan pemilikan pribadi dengan pemilikan negara. Makanya, meskipun masa kepemimpinannya hanya 3 tahun, tetapi beliau berhasil menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kiranya clean government dan good governance akan menjadi kenyataan, jika para pemimpin melaksanakan integritas di dalam kepemimpinannya.
Wallahu a’lam bi al shawab.