INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT: PIDATO PAK JOKOWI
INFRASTRUKTUR UNTUK RAKYAT: PIDATO PAK JOKOWI
Berdasarkan laporan Jawa Pos, 15/07/2019, dapat diketahui bahwa ada lima prioritas program kerja Pak Jokowi pada masa kepemimpinan tahun 2019-2024. Saya berusaha untuk memahami pidato tersebut dalam konteks yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah melalui program kerja prioritas.
Pidato yang disampaikan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor tersebut dihadiri oleh para pendukungnya dan juga dihadiri oleh Calon Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Pak Jokowi didampingi oleh Bu Iriana Jokowi sementara KH. Ma’ruf Amin juga didampingi oleh isterinya. Di dalam pidato politik tersebut, Pak Jokowi menyampaikan lima hal yang menjadi prioritas pemerintahan dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2024. Pidato ini menegaskan janji politik yang di masa kampanye telah disampaikan kepada khalayak pendukungnya.
Di antaranya ialah mengenai: 1) mempercepat pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan kawasan industry rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan. 2) memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui vocational school, dan pembangunan manajemen talenta. 3) mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Penghambat investasi akan dipangkas, pungli dan birokrasi yag berbelit akan ditindak. 4) mereformasi birokrasi agar makin simple. Lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah akan dibubarkan. 5) menjamin penggunaan APBN agar focus dan tepat sasaran serta bermanfaat untuk ekonomi rakyat dan kesejahteraan.
Saya tentu mengapresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan tol yang nyaris menghubungkan kota-kota di Jawa, mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Hal ini perlu diapresiasi mengingat bahwa jalan tol memang sangat vital dalam kerangka untuk mobilisasi orang dan barang melalui jalan darat. Di masa lalu, rasanya terkesan sangat sulit untuk menghubungkan antar kota di Jawa. Misalnya bagaimana Jakarta bisa terkoneksi dengan Surabaya melalui jalan darat atau jalan tol.
Indonesia sesungguhnya adalah negara pertama yang mengembangkan jalan tol di Asia Tenggara. Di kala Malaysia, Thailand, Filipina dn lainnya belum terkoneksi dengan jalan tol, maka di Indonesia sudah terkoneksi sedemikian rupa. Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Program ini sudah dilakukan di era Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian berturut-turut juga Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga membangun jalan tol tersebut dalam ruas-ruas yang lain. Artinya, bahwa para presiden kita sudah memiliki keberpihakan dalam membangun jalan tol dimaksud.
Konon katanya, negara-negara lain, semisal Malaysia, Thailand dan lainnya belajar tentang manajemen konstruksi dan pengelolaan jalan tol pada pemerintah Indonesia. Malaysia sudah memiliki jalan-jalan tol yang sangat baik, misalnya jalan Tol Johor-Kualalumpur semenjak tahun 2012 yang lalu. Tol panjang yang mengingatkan saya bahwa para pekerjanya pastilah para TKI kita. Maklum bahwa banyak TKI kita yang bekerja di Malaysia termasuk bekerja di sector konstruksi.
Memang membangun tol memiliki banyak kendala, di antaranya ialah lahan masyarakat yang akan dilalui jalan tol dimaksud. Dan sebagaimana dikethaui bahwa lahan tersebut bisa berupa area persawahan, perkebunan, perumahan penduduk, hutan, makam, tempat ibadah dan wilayah lain yang dianggap sebagai kawasan yang dilindungi. Semuanya membutuhkan persiapan yang matang untuk penyelesaiannya. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan jalan tol tersebut terkendala.
Namun demikian, di era Pak Jokowi kendala-kendala tersebut bisa diatasi. Misalnya kendala tanah wakaf, baik berupa masjid, mushalla, tanah kuburan dan lainnya bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk tanah wakaf, jumlahnya tentu ratusan. Untuk Jawa Tengah saja tidak kurang dari 168 tanah wakaf. Namun dengan tekad yang besar dengan semangat penyelesaian jalan tol akhirnya kendala tersebut bisa diselesaikan. Memang terdapat kesan pemerintah memaksakan penggunaan lahan tanah wakaf tersebut untuk pembangunan jalan tol. Namun demikian, dengan usaha-usaha optimal akhirnya kendala tanah wakaf tersebut bisa dicarikan solusinya.
Program infrastruktur jalan tol saya kira sudah tinggal melanjutkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi yang menjadi prioritas ialah bagaimana membangun akses infrastruktur yang terkait dengan perluasan usaha dan industry berbasis rakyat. Yang saya maksud ialah bagaimana membangun akses usaha yang diperluas berdasar atas kepentingan pengembangan kesejahteraan rakyat. Perluasan pasar sebagai akses usaha rakyat, perluasan akses perekonomian masyarakat pedesaan, pesisir dan pedalaman, dan infrastruktur yang mendukung terhadapo perluasan ekonomi masyarakat dan industry rumahan dan usaha kreatif.
Misi Pak Jokowi ini saya kira harus memperoleh dukungan luas dari seluruh pemerintah daerah dan juga dunia birokrasi yang cepat dan mudah. Tanpa kesigapan semua pihak, saya khaatir bahwa pidato Pak Jokowi hanya akan menjadi retorika saja. Namun berdasarkan atas pengalaman lima tahun dalam pemerintahan cabinet Indonesia kerja, saya berkeyakinan bahwa semua aparatur negara dan juga masyarakat akan memberikan dukungan yang optimal.
Wallahu a’lam bi al shawab.