KONTROVERSI BANK CENTURY
Negeri ini memang negeri masalah. Baru saja kasus yang menyita perhatian seluruh masyarakat diselesaikan, kasus KPK versus Kepolisian, kemudian muncul masalah baru yang tidak kalah seriusnya, yaitu kasus Bank Century. Bahkan kasus ini jauh lebih besar dibanding kasus KPK versus Kepolisian, sebab menyangkut persoalan ekonomi dan politik yang tentu jauh lebih rumit penyelesaiannya. Yang sangat krusial tentu saja adalah untuk menjawab kemana aliran dana 6,7 trilyun yang disuntikkan ke Bank Century tersebut. Dan tentu juga yang akan menjadi rumit sebab ada dugaan yang mengarah kepada orang penting di negeri ini, yaitu keterlibatan Wapres dan Menkeu.
Dugaan memang bisa bermacam-macam. Misalnya dugaan bahwa aliran dana Bank Century tersebut digunakan oleh Partai Demokrat untuk pemenangan pemilihan presiden. Bahkan tim pemenangan predisen SBY juga sudah secara resmi melaporkan salah satu LSM yang secara terang-terangan mengungkap isu keterlibatan tim pemenangan presiden SBY dalam penggunaan dana tersebut.
Presiden pun menjadi terusik menghadapi kasus yang dialamatkan kepada partai politik yang mengusungnya menjadi presiden. Bahkan untuk menghadapi kasus yang pelik ini, maka presiden menginginkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas lebih cepat untuk mengungkap aliran dana bailput Bank Century sehingga akan menjadi transparan ke mana saja aliran dana tersebut diperuntukkan.
Ketika presiden SBY membuka acara yang diselenggarakan oleh Korp Wanita Indonesia (Kowani) di Istana Negara, Presiden mengungkapkan: “saya ingin dipercepat. Dan mudah-mudahan , dengan dukungan semua pihak, proses pengadilan bisa dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian ada solusi yang baik untuk mengembalikan semua itu” (Suara Karya, 3/12/09).
Jika Presiden merasa perlu untuk mengklarifikasi semua ini tentu tidak lain disebabkan karena ada dugaan bahwa dana Bailout Bank Century tersebut digunakan untuk pembiayaan pemenangan partai politik (partai Demokrat) dalam pilpres. Selain itu, dana talangan tersebut juga melibatkan dua orang penting, yaitu Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Keterlibatan orang-orang penting di sekitar Presiden inilah yang tentu saja menjadikan seluruh orang dekat presiden merasa gerah dan melakukan berbagai tindakan untuk menolak tuduhan tersebut.
Memang di kalangan media juga ”sepertinya” sudah memberitakan tentang aliran dana yang menghebohkan ini. Bahkan media juga sering memberitakan bahwa Partai Demokrat ditinggalkan oleh partai lain dalam implementasi Hak Angket di DPR. Jadi, Bank Century sudah memasuki babak baru, tidak hanya persoalan kasus perbankan saja tetapi juga sudah masuk kawasan politik. Dengan disetujuinya penggunan Hak Angket oleh DPR, maka persoalan yang membelit Bank Century menjadi semakin rumit dan politis.
Di masa awal pemerintahan SBY-Boediono, kelihatannya persoalan ekonomi politik sudah membelitnya. Jika di dalam persoalan Bibit dan Candra tidak melibatkan lingkaran kekuasaan, maka di dalam kasus Bank Century ini, kelihatannya banyak melibatkan lingkaran kekuasaan.
Presiden memang sudah memberikan sinyal agar kasus Bank Century ini diusut secara tuntas, sehingga tidak ada keraguan tentang kemana dana tersebut dialirkan. Namun tetap saja ada kekhawatiran, apakah PPATK dan LPS akan dapat mengungkap secara jelas aliran dana tersebut, mengingat yang dihadapi adalah masalah ekonomi politik yang memang secara akal agak rumit diselesaikan.
Wallahu a’lam bi al shawab.