SEKALI LAGI UNAS
Ternyata betul bahwa perbincangan Unas belum juga reda. Bahkan Mendiknas sudah melakukan raker dengan Dewan Perwakilan daerah (DPD) komite III untuk membahas tentang masa depan Unas. Bahkan DPD memberikan tenggat waktu dua bulan agar Depdiknas memperbaiki pelaksanaan ujian nasional. Seperti diketahui bahwa Mendiknas tetap pada pendiriannya bahwa Unas akan diselenggarakan untuk tahun ini. Silang sengketa ini, tentu akan berdampak terhadap persiapan Unas baik di tingkat pelaksana teknis maupun akademis. Dari pelaksana teknis, maka akan terjadi ketidakjelasan waktu dan preparasi yang terkait kapan dan bagaimana pelaksanaan Unas. Memang harus diakui bahwa masih ada celah-celah masalah yang harus dicermati tentang Unas tersebut.
Masalah Unas memang menjadi masalah kita semua. Unas bukan hanya milik Mendiknas, pejabat Diknas, atau pengelola lembaga pendidikan tetapi juga masyarakat secara umum. Di antara yang paling berat menanggung pelaksanaan Unas adalah masyarakat. Bisa dibayangkan seberapa banyak anggaran masyarakat yang terserap secara tidak langsung oleh pelaksanaan Unas. Misalnya dengan menyertakan anak-anaknya untuk mengikuti kursus menyongsong Unas, mengikutkan putra-putrinya untuk mengikuti les di rumah guru atau pendidik lainnya. Dan seterusnya.
Akan tetapi Unas juga sekurang-kurangnya memicu para guru atau orang tua untuk meningkatkan porsi dan kapasitas belajar bagi anak-anaknya. Semangat belajar yang sangat keras untuk lulus Unas tentunya tidak boleh direduksi dengan keinginan untuk meniadakan Unas sebab di dalamnya terdapat praktik yang dianggap kurang fair. Ibaratnya, membunuh tikus di kandang, tidak berarti harus membakar kandangnya agar tikusnya ikut terbunuh, namun yang lebih penting adalah tikusnya bisa dibunuh dengan tanpa sedikitpun merusak kandangnya.
Jadi memperbaiki kualitas Unas menjadi penting di tengah keinginan bersama akar Unas agar dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk kualitas pendidikan Indonesia. jadi masalahnya bukan persoalan dilaksanakan atau tidak akan tetapi bagaimana Unas dapat dilaksanakan secara fair, valid dan menjadi barometer bagi kualitas pendidikan nasional. Maka jelaslah bahwa jangan sampai pelaksanaan Unas yang menghabiskan anggaran negara ternyata hanya dijadikan sebagai ajang untuk politik pendidikan saja. Tetapi Unas benar-benar sebagai pemenuhan standart nasional pendidikan.
Saya termasuk orang yang ingin melihat Unas sebagai proses . Akan tetapi dengan catatan, bahwa Unas dilaksanakan secara fair dan memiliki rasa keadilan bagi siswa. Unas menjadi salah satu tolok ukur kelulusan siswa bukan satu-satunya tolok ukur kelulusan siswa. Tidak mungkin pelaksanaan Unas yang hanya sehari atau dua hari lalu mereduksi seluruh proses pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Tetapi juga jangan sampai karena Unas hanya menjadi salah satu alat ukur, lalu ada penyepelean terhadap proses pembelajaran yang berbasis kualitas pendidikan.
Jadi, Unas dan ujian sekolah adalah dua komponen yang harus berjalan seimbang. Tidak ada yang saling menihilkan atau menafikan. Kita sungguh-sungguh bangga bahwa melalui program Unas kemudian semua bekerja keras untuk menghasilkan lulusan secara kuantitatif.
Dan sekali lagi yang sangat penting dan mendasar adalah menata niat semua komponen pendidikan agar menjadikan semua proses evaluasi pendidikan sebagai proses yang serius dan berdaya guna. Oleh karena itu, guru, orang tua, siswa dan pejabat yang merumuskan kebijakan pendidikan agar senantiasa menjaga kualitas pendidikan.
Di tangan mereka semua sesungguhnya kualitas pendidikan Indonesia dipertaruhkan.
Wallahu a’lam bi al shawab.