MENGUKUR KUALITAS KINERJA (3)
MENGUKUR KUALITAS KINERJA (3)
Salah satu hal yang ditekankan oleh Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, bahwa menggerakkan reformasi birokrasi di kementerian Agama itu ibaratnya ialah mengemudikan tanker dengan ukuran yang sangat besar, sehingga untuk membelokkan kapal tanker tersebut diperlukan putaran kemudi berkali-kali. Berbeda dengan speed boot yang ukurannya kecil, sehingga untuk mengubah arah cukup dengan sekali putaran saja, maka sudah akan berputar.
Ungkapan ini terasa sangat tepat untuk menggambarkan betapa beratnya untuk mengemudikan kapal tanker berupa Kementerian Agama itu. Dengan satker sebanyak 4557 buah dan tersebar di seluruh Indonesia, dengan 7026 DIPA dan PNS sebesar 230.157 orang, maka memang memerlukan energy ekstra untuk melakukan pergerakannya. Diperlukan waktu dan ketepatan mengemudikannya, sehingga birokrasi kemenag itu tidak oleng dan kemudian roboh.
Oleh karena itu, maka diperlukan kerja keras dan cerdas di dalam membangun reformasi birokrasi di Kemenag agar bisa berjalan seirama dengan K/L lain yang jumlah satker dan ASN-nya jauh lebih kecil. Itulah sebabnya semua harus memahami bahwa pergerakan RB di Kementerian Agama itu seakan berjalan lambat meskipun sesungguhnya sudah cepat, jika dibandingkan dengan ukuran besaran dan kuantitas kementerian, yang memang jumbo itu.
Sesungguhnya, bahwa gerakan RB sudah berjalan dengan cukup memadai di Kemenag. Misalnya dalam LKKA ternyata bisa juga kita mencapai yang terbaik pada tahun 2016 yang lalu. Dengan capaian WTP sesuai dengan opini BPK tentu menggambarkan bahwa sudah ada kemajuan yang sangat berarti dalam kinerja keuangan. Dengan predikat ini, maka menjadi tantangan kita untuk mempertahankan opini LKKA dimaksud. Jadi tidak ada kata berhenti untuk terus berkarya dalam kaitannya dengan mempertahankan apa yang sudah baik dan terus berinovasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru terkait dengan pelayanan public.
Pak Menag menyatakan bahwa “pergerakan RB tersebut dapat dilihat dari sudah dikembangkannya system pelayanan berbasis online. Misalnya dengan PTSP yang memungkinkan seseorang yang menginginkan untuk memperoleh pelayanan cukup dilayani dalam satu pintu saja. Selain itu juga pelayanan akan menjadi lebih cepat dan terukur. Beliau juga mengapresiasi Kemenag Jogjakarta yang telah mengembangkan pelayanan satu pintu dalam wadah PTSP. Semua ini dilakukan di dalam kerangka untuk memberikan pelayanan optimal.”
Selain itu, Pak Menag juga mengapresiasi terhadap Pembayaran Non Tunai. Meskipun sementara ini masih di Sekretariat Jenderal saja yang melakukannya, tentu tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada unit eselon I lain yang akan melakukannya. Beliau menyatakan: “saya akan memnberikan hadiah atau reward bagi unit eselon I lain yang menerapkan tahun ini untuk pembayaran Non Tunai”.
Saya kira apa yang diungkapkan oleh Pak Lukman ini adalah tantangan yang perlu direspon oleh kita semua. Pembayaran Non Tunai adalah program pemerintah untuk menggerakkan pola keuangan inklusif. Di antara yang menjadi program system keuangan inklusif ialah pembayaran Non Tunai. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintah, maka Kemenag harus menjadi leading sector di dalam membangun system pembayaran Non Tunai sebagai kewajiban birokratis yang harus dilakukan.
Pak Menteri juga mengapresiasi terhadap pembangunan e-government yang dilakukan oleh Kemenag. Menurut Beliau bahwa dengan pembangunan e-government tersebut akan memberikan dampak peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mereka akan bisa langsung mengakses terhadap pelayanan Kemenag. Misalnya dengan PTSP, maka masyarakat yang akan mendaftarkan ijin operasional penyelenggaraan umrah, maka langsung akan dapat melakukannya via online. Jadi tidak lagi diperlukan tatap muka antara ASN Kemenag dari meja ke meja, akan tetapi langsung ke PTSP.
Selain itu dengan implementasi SIEKA, maka pengukuran kinerja ASN Kemenag juga akan terukur, sehingga berapa mereka akan memperoleh Tunjangan Kinerja (Tukin) akan dapat dibayarkan sesuai dengan kinerjanya. Nanti diharapkan semua akan terus berkarya untuk Kemenag. Dan yang tidak kalah menarik juga berbagai inovasi yang terus dikembangkan. Saya mendengar dengan cermat terhadap apa yang dilaporkan oleh Sekjen terkait dengan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh setiap unit di Kemenag.
Oleh karena itu, Pak Menag mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini di dalam mengembangkan birokrasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Kepada tim evaluator dari Kemenpan RB juga disampaikan terima kasih atas kerja samanya di dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan RB di Kemenag.
Yang terakhir Beliau tekankan bahwa di antara capaian-capaian kinerja Kemenag ini tentu perlu untuk dikomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang sedang dan sudah dilaksanakan. Jadi jangan lagi kekhawatiran bahwa memberitakan yang baik berupa capaian kinerja itu hal yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya tentang riya. Mari kita beritakan Kemenag agar masyarakat tahu apa yang kita lakukan.
Wallahu a’lam bi al shawab.