KERJA KERAS SEBAGAI INTI REFORMASI BIROKRASI
KERJA KERAS SEBAGAI INTI REFORMASI BIROKRASI
Saya mendapatkan kesempatan yang baik untuk memberikan pengarahan dan sekaligus juga pencerahan kepada para Aparat Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, di Hotel Le Dian, 25/01/2017 yang lalu. Acara ini dihadiri oleh segenap pejabat eselon 3 dan 4 serta Kakanwil Kemenag Provinsi Banten, Dr. HA. Bazari Syam. Acara ini didesain untuk rapat kerja (raker) pada Kementerian Agama Provinsi Banten.
Saya tentu mengapresiasi terhadap acara ini di dalam kerangka untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2016 lalu, dan kemudian melakukan pencermatan terhadap perencanaan anggaran dan kegiatan tahun 2017. Pelaksanaan acara seperti ini tentu sangat baik dilakukan di awal tahun, sehingga memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dan kegiatan tahun 2017, sehingga jika perlu dilakukan realokasi anggaran untuk menyesuaikan dengan kegiatan prioritas mendesak akan dapat dilakukan dengan segera.
Saya menyampaikan tiga hal penting sebagai bahan pemikiran di antara para ASN kemenag terutama untuk menatap pelaksanaan anggaran 2017. Pertama, tentang tugas dan misi Kementerian agama. Semua ASN Kemenag memiliki tugas untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama. Tidak ada yang dikecualikan. Semua memiliki tugas untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama melalui program dan kegiatan yang kita rencanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, bahwa: “di satu sisi kita bergembira karena pengamalan beragama kita meningkat ke titik yang lebih baik, akan tetapi di sisi lain juga terjadi potensi untuk disintegrasi bangsa”. Jadi ada pemahaman agama yang menjadi semakin radikal atau fundamental dalam konteks “negative”. Yaitu adanya keinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah atau cenderung membenarkan terhadap gerakan ISIS.
Dalam konteks ini, maka ASN Kemenag diharapkan akan dapat melakukan program yang lebih mendukung terhadap gerakan Islam moderat atau Islam wasathiyah. Sesuai dengan arahan Pak Menteri, maka program kita harus diarahkan untuk membangun ukhuwah kebangsaan dan kemanusiaan melalui berbagai acara dialog kerukunan umat beragama dan intern umat beragama. Program-program pendidikan dalam semua agama, bimbingan masyarakat agama-agama harus diarahkan untuk membangun kesepahaman tentang pentingnya penegakan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebinekaan. Jika NKRI merupakan rumah besar kita, maka jangan sampai upaya untuk mengubah atau merobohkan rumah besar tersebut semakin mendapatkan tempatnya.
Makanya, kita harus melakukan pencermatan terhadap kegiatan-kegiatan pada tahun 2017. Saya pernah dikritik salah satu anggota Komisi 8 karena menempatkan program yang kurang cocok. Dinyatakannya bahwa di Provinsi Jawa Barat itu intoleransinya sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, akan tetapi program pembinaan kerukunan agama justru kalah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jadi kita perlu lakukan checking terhadap kegiatan kita itu agar bersearah dengan keinginan Pak Jokowi dan juga Menteri Agama.
Kedua, arahan Menag, bahwa kita harus melakukan realokasi anggaran tahun 2017 agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu di antara kelemahan perencanaan berbasis kinerja yang dirumuskan setahun sebelumnya ialah terkadang tidak responsive terhadap isu-isu yang berkembang dan datang belakangan. Makanya, tetap harus ada peluang untuk melakukan realokasi anggaran agar lebih relevan dengan sasaran dan kebutuhan rakyat. Makanya harus dilakukan review terhadap struktur anggaran kita. Lakukan pencermatan apakah semua kebutuhan yang terkait dengan RKP sudah terpenuhi. Apakah distribusi anggaran kita sudah relevan dengan sasaran dan kebutuhan. Jangan sampai ada satu wilayah kekurangan sangat banyak tentang belanja tukin atau TPG sementara itu di daerah lain kelebihan. Jangan berpikir “nanti” masih ada peluang untuk revisi. Lakukan sekarang revisi tersebut. Itulah sebabnya pertemuan awal tahun menjadi penting untuk melakukan pengecekan secara mendasar tentang banyak hal di dalam anggaran kita.
Ketiga, agar kita terus meningkatkan kinerja. Kabinet sekarang ini oleh Pak Jokowi disebut sebagai Kabinet Kerja. Bukan hanya slogan, akan tetapi harus menjadi realitas empiris. Menjadi kenyataan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Makanya, semua ASN harus berubah. Yang biasanya hanya sekedar easy going, maka harus menjadi to do the best. Era reformasi yang menjadikan “manajemen kinerja” sebagai panglimanya harus benar-benar menjadi panduan kita semua untuk bekerja lebih keras dibanding dengan biasanya. Jadikan tunjangan kinerja sebagai bobot keharusan bekerja keras, seimbang dan seirama.
Tantangan kita semakin banyak. Sebagaimana yang saya ungkapkan di depan bahwa gerakan potensi disintegrasi bangsa makin kuat, tekanan tenaga kerja asing semakin menguat, tentangan pendidikan dari luar negeri juga semakin terbentang di depan mata, disorientasi bangsa menuju kepada sikap materialism semakin kuat, tantangan kekerasan sosial politik dan agama juga semakin eksis. Makanya, kita tidak bisa hanya bekerja apa adanya. Tetapi harus professional, inovatif dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita jadikan tahun 2017 sebagai tonggak “semakin dekat melayani umat” dan kita jadikan sebagai tahun prestasi karena kerja keras yang kita lalukan. Jadi, kita semua harus berubah menuju kepada need for achievement yang lebih baik. Dan melalui kerja keras dan kebersamaan hal itu pasti akan didapatkan.
Wallahu a’lam bi al shawab.