MERUMUSKAN PERENCANAAN BERBASIS TANGGUNG JAWAB
MERUMUSKAN PERENCANAAN BERBASIS TANGGUNG JAWAB
Hari Sabtu, 5 Nopember 2016, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi nara sumber pada acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Semestinya semalam saya akan menjadi nara sumber dan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Akan tetapi karena terjadi demonstrasi di seputar jalan menuju ke Hotel Aston Marina, maka saya diminta untuk memberikan materi pada siang harinya.
Acara ini diselenggarakan terkait dengan telah selesainya Pagu Anggaran Kemenag untuk tahun 2017, sehingga seluruh unit Eselon I sudah melakukan telaah RKAKL yang sekanjutnya akan menjadi rujukan untuk melakukan serangkaian kegiatan pada tahun 2017. Di Hotel Aston Marina, kelihatannya banyak acara yang diselenggarakan oleh Unit Eselon I Pusat Kemenag, seperti Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Pendidikan Islam.
Sebagai nara sumber, maka saya didampingi oleh Direktur Pembinaan dan Pendidikan Agama Buddha, Pak Supriyadi. Acara ini dihadiri oleh seluruh Pembimas Buddha se Indonesia, selain juga beberapa pejabat lain yang terkait dengan perencanaan program dan kegiatan pada Ditjen Bimas Buddha.
Sebagai nara sumber, saya menyampaikan beberapa hal yang sangat urgen terkait dengan perencanaan program dan kegiatan. Pertama, saya meminta seluruh pembimas Agama Buddha memastikan bahwa kegiatan yang dirumuskan di dalam perencanaan dapat dilaksanakan. Di dalam RKAKL, kita tidak sedang bermimpi tentang sesuatu yang akan dicapai di masa depan yang jauh, akan tetapi sesuatu yang pasti dalam setahun berlangsung. RKAKL berisi tentang prioritas program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kementerian/Lembaga.
RKAKL harus memastikan bahwa perencanaan yang dirumuskan tersebut merupakan serangkaian program dan kegiatan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran layanan Kemenag, khususnya Ditjen Buddha. Di sinilah makna mengapa kita harus memastikan bahwa kegiatan yang dirancang itu bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat.
Saya mengharapkan kepada para pembimas agar dapat merumuskan program dan kegiatan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan rakyat, sehingga masyarakat merasakan kehadiran Negara melalui kementerian/lembaga pemerintah. Agar diupayakan bahwa setiap uang yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut memiliki dampak yang lebih nyata di tengah kehidupan masyarakat.
Kedua, agar dipastikan bahwa serapan anggaran di setiap unit memberikan gambaran realitas serapan yang optimal. Meskipun serapan bukanlah ukuran tentang kekuatan kinerja kelembagaan, akan tetapi selama ini masih terdapat pemikiran bahwa serapan yang tinggi dapat menggambarkan tingginya tingkat kinerja tersebut. Saya juga berpandangan bahwa seharusnya ada korelasi antara tingginya serapan anggaran dengan tingginya kinerja dan kehebatan impact bagi masyarakat luas.
Memang berdasarkan Evaluasi Kinerja untuk Semester III bisa diketahui bahwa tidak ada korelasi sgnifikan antara serapan anggaran dengan capaian kinerja Unit Eselon I. Serapan kita masih rendah sementara capaian kinerja relative tinggi. Tentu bukan kesalahan jika hal ini terjadi, sebab memang kenyataan empirisnya membenarkan bahwa seluruh program dan kegiatan sampai semester III dapat dlaksanakan secara memadai.
Ketiga, agar dapat dipastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai. Jangan sampai terjadi ketidakpatuhan pada regulasi apalagi dengan sengaja melakukan penyimpangan. Berdasarkan temuan BPK bahwa tingkat kepatuhan pada regulasi dari seluruh Unit Eselon I masih perlu ditingkatkan. Jika kita menginginkan kembalinya Opini WTP, maka hal yang harus dibenahi adalah tentang kepatuhan pada regulasi ini. Jangan sampai ketidakpatuhan kita pada regulasi bisa menjadi pengganjal terhadap Opini WTP dari BPK.
Seharusnya seluruh program juga harus bisa diukur apa pengaruhnya terhadap masyarakat kita. Pelayanan yang kita berikan harus memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat agama-agama. Harus diingat bahwa tugas dan fungsi Kemenag adalah memberikan pelayanan kepada umat beragama. Makanya, kepuasan di dalam pelayanan agama-agama menjadi tolok ukur keberhasilannya.
Semestinya setiap rupiah yang kita keluarkan untuk program dam kegiatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrative dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Makanya, janganlah membikin kegiatan dalam jumlah ribuan, sehingga akan sangat sulit diukur hasilnya. Impactnya menjadi tidak jelas dan bisa-bisa mubadzir.
Di saat diberikan kesematan Tanya jawab, maka ada sebanyak enam penanya dari peserta dan jika disarikan maka sesungguhnya intinya satu saja, yaitu keinginan mereka agar SDM ASN di Pembimas Agama Buddha dapat ditambah. Sudah sekian lama tidak ada rekruitmen CPNS di Pembimas Buddha. Bahkan ada banyak Pembimas Buddha yang tidak memiliki staf. Maka harapannya agar ke depan diperhatikan mengenai SDM Agama Buddha ini. Saya nyatakan bahwa dewasa ini selalu saja untuk rekrutmen CPNS diprioritaskan untuk guru dan dosen. Oleh karena saya meminta agar Ditjen Bimas Buddha memiliki peta kebutuhan tentang ASN baik di pusat maupun di daerah. Dari sini akan kita lakukan negosiasi dengan Kementerian PAN dan RB. Dalam waktu dekat, maka yang bisa dilakukan adalah mengisi kebutuhan dengan jabatan Non-PNS. Makanya juga harus dipastikan anaggaran untuk belanja pegawai di kalangan ditjen Bimas Buddha untuk kepentingan ini.
Terkait dengan hal ini, maka saya meminta agar di dalam perumusan RKAKL pada Ditjen Bimas Buddha ini bisa mempertimbangkan “kepastian” sasaran, kebutuhan, dan capaian kinerjanya, sehingga apa yang kita lakukan tersebut dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Wallahu a’lam bi al shawab.