RUMUSKAN RKAKL UNTUK RAKYAT
RUMUSKAN RKAKL UNTUK RAKYAT
Di masa lalu, perencanaan itu dianggap sebagai tempat untuk memberikan tempat bagi para PNS yang kurang memiliki kinerja yang baik. Biasanya dikaitkan dengan tempat pemindahan dan pendadaran bagi yang berkinerja kurang memuaskan. Artinya, banyak orang memandang dengan sebelah mata untuk fungsional perencanaan dan ASN perencanaan.
Akan tetapi seirama dengan perubahan konsep perencanaan yang lebih beraksentuasi pada bottom up planning, maka perencanaan menjadi lahan kinerja yang luar biasa ketatnya, sebab merekalah yang harus membuat perencanaan berbasis kinerja untuk tahun berikutnya. Sepanjang tahun mereka harus berjibaku di dalam merumuskan perencanaan dimaksud.
Saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan pengarahan pada acara Perumusan RKKAL pada Pagu Alokasi Kementerian Agama tahun 2017 di Hotel Aston Marina Ancol, 31/10/2016. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat perencanaan daerah seluruh Indonesia, yang akan bekerja tiga hari ke depan untuk melakukan perumusan dan telaah terhadap perencanaan RKAKL tahun 2017. Selain akan dilakukan pendampaingan oleh Biro Perencanaan juga oleh Inspektorat Jenderal Kemenag.
Sebagaimana kebiasaan saya, maka saya memberikan beberapa resep terkait dengan bagaimana merumuskan RKAKL yang relevan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi/JK di masa pemerintahan sekarang. Saya menyebutnya dengan “Empat Pasti Merumuskan RKAKL Kementerian Agama”.
Pertama, Pastikan prioritas programnya tepat. Sesuai dengan Visi Presiden, bahwa pemerintah seharusnya memiliki visi pengembangan atau pembangunan untuk bangsa dan Negara ini. Bagi Presiden, bahwa ada empat hal yang menjadi prioritas nasional pada era pemerintahan sekarang, yaitu: 1) Memacu perkembangan infrastruktur untuk kepentingan rakyat. Harus dipahami bahwa infrastruktur pembangunan memiliki makna strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Di era sekarang, maka konsentrasi atau focus pembangunan terletak pada bagaimana membangun infrastruktur seperti waduk, jalan raya, tol laut, bandara, pelabuhan, pasar dan hal-hal yang terkait dengan penguatan sarana dan prasarana pembangunan.
2) Focus pada pembangunan ekonomi. Melalui penguatan pembangunan infrastruktur, maka akan terjadi proses pergerakan ekonomi domestic. Bayangkan jika seandainya terdapat anggaran pembangunan infrastruktur senilai 1000 trilyun rupiah, maka akan terjadi penguatan ekonomi domestic yang luar biasa. Ada proses gerakan ekonomi domestic yang bisa dinikmati masyarakat. 3) Focus pada pengembangan ketenagakerjaan. Bisa dibayangkan dengan pembangunan infrastruktur yang banyak tersebut pastilah akan menyedot tenaga kerja yang memadai. Dengan pergerakan ekonomi domestic dan pembangunan infrastruktur tersebut maka akan terjadi peluang kerja bagi masyarakat Indonesia yang cukup memadai.
4) Fokus pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Saya kira bahwa pemerintah sekarang sedang mengembangkan program yang berbeda dengan pemerintahan masa lalu, dengan pengembangan infrastruktur ini. Dengan focus pengembangan insfrastruktur, maka akan terdapat sekian banya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses kehidupan. Dengan transportasi yang mudah dan cepat, maka hasil-hasil pembangunan akan bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Melalui keberhasilan pembangunan tol laut, maka harga barang di Indonesia Timur akan bisa ditekan sama dengan harga barang di Indonesia Barat.
Kedua, Pastikan sasarannya jelas. Pembangunan hakikatnya adalah untuk rakyat. Merekalah yang harus menjadi sasaran pembangunan. Rakyat harus merasakan bahwa melalui pembangunan tersebut, maka pemerintah hadir di dalam kehidupan masyarakat. Makanya, pembangunan harus memiliki jangkauan pengaruh yang luas bagi masyarakat. Harus massive cakupannya. Fokus di dalam sasarannya, tetapi massive dampak positifnya. Kementerian Agama sesungguhnya juga memiliki program pengembangan infrastruktur, misalnya pada pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kerukunan umat beragama dan sebagainya. Jika melihat focus pemerintah sekarang adalah di dalam konteks pengembangan infrastruktur ini, maka semestinya pengembangan sarpras keagamaan dan pendidikan haruslah diutamakan.
Ketiga, pastikan anggarannya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perubahan yang sangat mendasar terkait dengan pendekatan pembiayaan birokrasi adalah yang disebut dengan money follow program. Yaitu pemberian anggaran kepada birokrasi bukan berdasarkan fungsinya tetapi pada programnya. Jika di masa lalu uang itu habis dibagi-bagi antar unit sesuai dengan fungsinya, maka dewasa ini tentu tidak lagi bisa seperti itu. Mestinya harus ada keberanian untuk memangkas anggaran yang tidak relevan dengan fungsinya dan memberikan anggaran tersebut kepada yang program yang lebih dipentingkan. Peta dan postur penganggaran harus diubah sesuai dengan paradigma baru penganggaran ini.
Keempat, pastikan dampak positif atau impact pembangunan tersebut untuk rakyat. Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Pak Presiden, maka pembangunan itu untuk rakyat. Pembangunan dilaksanakan di dalam kerangka untuk menyejahterakan rakyat. Makanya jangan ada pembangunan yang tidak jelas pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Harus dilakukan perubahan secara mendasar tentang kegiatan yang jumlahnya ribuan dengan program yang jelas peruntukannya. Kegiatan yang jumlahnya ribuan tentu akan sulit diukur keberhasilannya.
Kegiatan seperti workshop, seminar, sosialisasi yang tidak sangat urgen tentu bisa direalokasi kepada kegiatan yang lebih jelas sasarannya dan dapat diukur dampak positifnya. Itulah sebabnya, perencanaan harus berani mengubah kebiasaan lama yang telah bertahun-tahun berlangsung dengan melakukan perubahan paradigma bahwa semua kegiatan harus dapat diukur hasilnya.
Jadi, memang harus ada sinergi antara visi Presiden, program Kementerian dan kegiatan yang dilakukan pada unit-unit birokrasi, sehingga ke depan akan dapat dinilai seberapa keberhasilan pembangunan dimaksud.
Wallahu a’lam bi al shawab.