EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2016 (2)
EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2016 (2)
Tidak sebagaimana tahun lalu yang evaluasi haji itu kita laksanakan sendiri, namun untuk tahun ini (2016), evaluasi haji itu dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia (Pak Agus Maftuh Abegebriel) dan sekaligus juga Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah (pak Herry Saparuddin). Itulah sebabnya evaluasi ini terasa sangat berbeda dengan evaluasi yang kita selenggarakan tahun kemarin.
Di dalam kesempatan ini, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa problema yang disampaikan oleh Pak Dumyathi (Ketua PPIH Arab Saudi). Pertama, sebaiknya bahwa data laporan evaluasi itu mencakup semua jamaah haji kita, baik yang regular maupun PIHK. Supaya jangan ada kesan bahwa yang diurus oleh PPIH itu hanya yang regular saja. Jumlah seluruh jamaah haji kita sebanyak 168.800 orang, dan angka inilah yang sebaiknya disampaikan di dalam laporan ini. Jadi bukan hanya yang regular sebanyak 154.441 jamaah haji. Semua harus digambarkan profilenya, sehingga akan menjadi laporan yang lengkap.
Kedua, mengenai waktu penyelesaian administrasi di debarkasi, baik di Madinah maupun Jeddah, rasanya rentang waktu itu terasa lama. Tiga sampai empat jam. Ini yang selalu menjadi kritikan dari Komisi VIII DPR RI, apakah waktunya tidak bisa dipangkas, mengingat jarak tempuh Indonesia ke Arab Saudi selama delapan jam. Apalagi jamaah kita banyak yang resiko tinggi atau manula.
Ketiga, catatan tentang penerima penghargaan Maktab 66 yang menyisakan problem, sebab berdasarkan penilaian kita (PPIH) menjadi yang terbaik, akan tetapi berdasarkan otoritas haji Arab Saudi kurang layak. Tentu harus ada ukuran universal yang diakui oleh kedua otoritas haji, Indonesia dan Arab Saudi mengenai kriteria terbaik itu. Jangan sampai ada perbedaan yang menyebabkan penghargaan ini justru kurang produktif. Ke depan harus dipikirkan mengenai kriteria yang komprehensip tersebut.
Keempat, tentang petugas yang hanya satu orang di Halte Pemberhentian Bus Shalawat, saya kira ke depan perlu direspon permohonan dari TNI/POLRI agar petugas dari kedua institusi ini ditambah. Di dalam pertemuan evaluasi antara DPR RI dengan institusi terkait penyelenggaraan haji yang dipimpin oleh Ade Komaruddin (Ketua DPR RI), pihak TNI/POLRI meminta jatah tambahan untuk TNI/POLRI mengingat jumlah jamaah haji yang dilayani dengan personil yang dikirim sangat tidak seimbang. Hanya 80 orang. Ada beberapa catatan bahwa kerja TNI/POLRI di dalam penyelenggaraan haji memiliki etos yang sangat memadai.
Kelima, pemakaian gelang identitas haji palsu yang digunakan oleh kira-kira 150 orang di Arab Saudi. Akhirnya diketahui bahwa pelakunya adalah haji non kloter, yang secara sengaja menyelundup di antara haji kloter. Hal ini harus menjadi catatan penting sebab jika hal ini terjadi lagi berarti bahwa aspek pengamanan terhadap jamaah haji kurang memadai. Makanya, harus ditemukan cara untuk mengidentifikasi mengenai gelang identitas tersebut. Upaya pembaharuan mengenai identitas haji berbasis IT, misalnya dengan GPS sebagaimana digagas oleh Pak Menteri Agama, Pak Lukman Hakim Saifuddin, beberapa saat yang lalu kiranya akan bisa menjadi solusi menghadapi pemalsuan identitas jamaah haji ini.
Keenam, banyaknya petugas pembimbing haji yang tidak kompeten, bisa jadi merupakan bagian dari system rekruitmen petugas pembimbing haji daerah (TPHD). Sepengetahuan saya, TPIHI yang direkrut oleh Kemenag sudah sangat standardized. Mereka direkrut melalui mekanisme system yang akurat dan terjamin bahwa yang menjadi pembimbing ibadah haji adalah orang yang kapabel dan bertanggungjawab. Makanya, pola rekruitmen untuk TPHD saya kira harus dipertegas, agar TPHD tidak menjadi ajang untuk balas budi bagi pelaksanaan pilkada dan sebagainya.
Keenam, saya kira bahwa di dalam pelaporan ini yang perlu ditonjolkan adalah mengenai problem yang dialami selama penyelenggaraan ibadah haji. Harus dipetakan secara memadai apa yang sesungguhnya menjadi problem berdasarkan atas pengalaman yang dirasakan oleh para petugas haji. PPIH sesungguhnya memiliki basis pengalaman empiris yang sangat mendasar mengenai penyelenggaraan haji, sehingga tahu betul tentang peta masalah yang dihadapi di lapangan. Dari gambaran peta masalah tersebut tentu akan menjadi diskusi mendasar mengenai bagaimana penyelesaiannya.
Usulan-usulan dari Pak Dubes dan saya ini direspon oleh Pak Konjen RI di Jeddah, bahwa hal-hal positif dan kekurangan memang harus diungkap secara memadai. Peta masalah agar digambarkan secara jelas, baik dari sisi akar masalah maupun akibatnya, sehingga akan bisa dicari apa solusi yang mendasar. Mengenai pentingnya kerjasama dengan Kedubes RI di Arab Saudi dan Konjen RI, perlu untuk ditindaklanjuti sebab haji ini bukan hanya tugas satu dua kementerian akan tetapi tugas bangsa. Misi haji itu adalah misi bangsa dan Negara, makanya kerjasama yang makin kokoh tentu akan menjadi penyebab keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
Saran yang tidak kalah penting juga disampaikan oleh Pak Syihab, bahwa notulensi evaluasi seperti ini harus ditulis dan dilaporkan kepada para pengambil kebijakan, sehingga akan dapat dicarikan solusi yang memadai untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya.
Wallahu a’lam bi al shawab.