EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2016 (1)
EVALUASI PENYELENGGARAAN HAJI TAHUN 2016 (1)
Bertempat di Kantor Misi Haji Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, 16 Oktober 2016 diselenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2016. Hadir di dalam rapat ini adalah Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Saudia Arabia, Agus Maftuh Abegebriel, Konsul Jenderal RI di Jeddah, Herry Saparuddin, Sekjen Kementerian Agama, Ketua PPIH Arab Saudi, Ahmad Dumyathi, Kadaker Mekkah dan Madinah, Kabiro Keuangan dan BMN Kemenag, Kepala Biro Umum Kemenag, Sesdirjen PHU, Tim Kesehatan, anggota PPIH, dan jajaran Konsulat lainnya.
Acara ini memang didesain untuk mendengarkan laporan PPIH tentang penyelenggaraan haji tahun 2016 dan kemudian beberapa catatan terkait dengan hal itu. Di dalam kata pengantarnya, Pak Dumyathi menyampaikan tentang profile jamaah haji Indonesia, baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan, pengalaman haji, jumlah petugas haji, kawasan tempat tinggal jamaah haji, jarak pemondokan dengan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, jumlah jamaah haji yang wafat, sakit dan sebagainya. Selain itu juga dipaparkan tentang beberapa problema yang dihadapi oleh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016.
Di antara yang penting untuk dicatat adalah; 1) tentang kurangnya petugas untuk mengawal jamaah di halte bus shalawat. Hanya ada satu orang petugas yang bekerja secara marathon nyaris 24 jam. Sehingga untuk pergi toilet dan makan saja rasanya susah sebab tidak ada orang lain yang akan menggantikannya. Sehingga jika yang bersangkutan pergi sebentar untuk kepentingan yang tidak bisa ditunda, maka dengan terpaksa ruang penjagaan tersebut kosong.
2) terkait dengan lama waktu untuk penyelesaian administrasi di debarkasi baik di Madinah maupun di Jeddah. Di Madinah membutuhkan waktu tiga jam, sementara itu di Jeddah membutuhkan waktu tiga sampai empat jam. Artinya bahwa pengurusan admiistrasi membutuhkan waktu yang cukup lama.
3) bus yang belum terupgrade dalam rentang waktu 10 hari. Ada kesalahpahaman antara otoritas haji di Arab Saudi dengan PPIH. Namun demikian melalui surat yang dikirimkan oleh Menteri Agama, akhirnya upaya untuk melakukan upgrade bus tersebut dapat diselesaikan.
4) Catering di Airport yang tidak sigap di dalam memberikan makanan kepada jamaah haji Indonesia. Ada satu catering yang terpaksa harus diperingatkan sebab tidak dapat memberikan pelayanan optimal kepada jamaah haji. Kala jamaah haji datang, maka jamaah haji tersebut hanya diberikan roti kecil, apel dan air mineral. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah diteken bersama.
5) Pemalsuan gelang jamaah haji. Berdasarkan temuan lapangan bahwa ada sebanyak 150 jamaah haji yang menggunakan gelang palsu. Ada di antara mereka yang diketahui oleh petugas dan ternyata setelah dicheck adalah jamaah haji non kloter dan kebanyakan berasal dari Pasuruan. Mereka diketahui petugas di saat menggelar tempat tidur tiup dan akhirnya diketahui bahwa mereka adalah jamaah haji non kloter. Mereka menyelinap di antara Jemaah haji kloter dan tentu menginginkan pelayanan sebagaimana jamaah haji lainnya.
6) Tim Pemandu Haji yang kurang professional. Ditengarahi bahwa ada sebagian dari Tim Pemandu Haji yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemandu ibadah haji. Padahal yang diinginkan bahwa para pemandu ibadah haji adalah mereka yang sangat memahami tentang seluk beluk ibadah haji, sehingga akan dapat memberikan bimbingan yang memadai kepada para jamaah haji.
Sementara itu, Pak Agus Maftuh memberikan beberapa catatan kritik, baik yang terkait dengan tata administrasi yang dilakukan oleh PPIH dan Kementerian Agama. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan terkait dengan tata persuratan yang selama ini terjadi. Selain itu juga melakukan kritik terhadap mekanisme kerja sama antara PPIH, Kementerian Agama dan Kedutaan Besar di Riyad. Dan yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana membangun relasi antara kerajaan Saudi Arabia dengan pemerintah Indonesia.
Beliau ungkapkan tentang Poros Arab Saudi-Indonesia yang disebut sebagai Aranesia Axis. Melalui sumbu Aranesia ini, maka hubungan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan bisa menjadi lebih baik. Hal itu ditandai dengan kunjungan kenegaraan antara Presiden Jokowi dan Pangeran Talal dan juga ke depan akan hadir ke Indonesia, Raja Saudi Arabia.
Indonesia perlu membangun diplomasi kesetaraan dengan Saudi Arabia. Sehingga kita akan bisa duduk berkesetaraan di antara keduanya. Hal itu misalnya ditandai dengan penempatan Ketua DPR RI (Ade Komaruddin) yang bisa duduk sejajar dengan para Kepala Negara lainnya dalam pertemuan dengan Raja Saudi Arabia.
Menurut Pak Maftuh bahwa semenjak diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia, maka ada banyak prioritas yang akan menjadi tanggungjawabnya, dan salah satu yang sangat penting adalah agar penyelenggaraan haji semakin sukses. Penyelenggaraan haji tahun ini meraih kesuksesan itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Putra Mahkota Waliyul Ahdi Muhammad bin Nayif bin Abdul Aziz Alu Saud yang menyatakan “semenjak lama saya tidak melihat penyelenggaraan haji yang sedemikian sempurna sebagaimana yang terjadi tahun ini. Hal ini tentu saja berkat kerja sama yang sangat baik semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji ini”.
Wallahu a’lam bi al shawab.