PERENCANAAN BERBASIS KEBUTUHAN PADA MASYARAKAT BUDHA
PERENCANAAN BERBASIS KEBUTUHAN PADA MASYARAKAT BUDHA
Saya merasa berbahagian mendapatkan kesempatan bertemu dengen segenap pembimas Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha. Saya datang di dalam acara ini dalam kapasitas sebagai sekjen Kemenag dan sekaligus sebagai Plt. Dirjen Bimas Budha. Saya menjadi pejabat sementara untuk menggantikan Pak Dasikin yang sedang mengalami musibah.
Acara ini dihadiri oleh Sesdirjen Bimas Budha, Pak Caliadi, dan Kabag. Perencanaan Ditjen Bimas Budha dan seluruh Pembimas Ditjen Bimas Budha dari seluruh Indonesia. Suatu kebahagiaan bisa memberikan pengarahan di dalam acara yang menentukan masa depan ditjen Bimas Budha ini.
Di dalam kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal yang sangat mendasar, yaitu: pertama, pastikan serapan tinggi. Buktikan bahwa ditjen Bimas Budha bisa menyerap anggaran lebih baik. Sampai tanggal 13 Juli, serapan anggaran Ditjen Bimas Budha baru mencapai angka 31 persen, jumlah terendah serapan dari seluruh unit eselon I Kemenag, yang sudah mencapai angka 41 persen.
Di tengah prahara yang menimpa jajaran Ditjen Bimas Budha, maka yang harus dijawab adalah bagaimana ditjen Bimas Budha dapat memastikan bahwa semua ASN di dalamnya tetap bekerja keras. Dan salah satu indikatornya adalah kala serapan anggarannya bisa lebih baik disbanding tahun sebelumnya.
Agara dicanangkan bahwa anggaran ditjen Bimas Budha akan terserap sekurang-kurangnya 70 persen, sebab tahun lalu hanya kira-kira 51 persen. Suatu angka serapan anggaran yang sangat kecil dibandingkan dengan serapan anggaran Kemanag yang mencapai 89 persen. Saya tetap optimis bahwa sampai akhir tahun, maka anggaran yang bisa diserap akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kedua, pastikan bahwa sasaran program tepat. Salah satu yang terkadang membuat kekurangtepatan kita dalam menyerap anggaran adalah terkait dengan kepatan sasaran program dan kegiatan kita. Di era pemerintahan sekarang, maka yang menjadi prioritas pemerintah adalah program infrastuktur, kesehatan dan pendidikan dan baru kemudian pembangunan kesejahteraan rakyat, pengembangan SDM, revolusi mental dan semuanya dilakukan dalam kerangka sustainability development.
Oleh karena itu, jangan dibayangkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hanyalah dilakukan oleh Kementerian PUPERA saja, akan tetapi pembangunan infrastruktur tersebut bisa juga berupa pembangunan ruang kelas, ruang kuliah, pemberian bantuan untuk lembaga keagamaan dan fasilititasi rumah ibadah dan sebagainya. Dengan demikian, kementerian Agama juga memiliki program pembangunan infrastuktur yang tentu terkait dengan fungsi agama dan pendidikan.
Fasilitasi pelayanan kehidupan beragama telah menjadi bagian penting di dalam renstra Kemenag. Oleh karena itu, memberikan fasilitasi terhadap para pemeluk agama juga tentunya bagian yang tidak terpisahkan dari program dan kegiatan masing-masing unit pada kemenag. Ditjen Bimas Budha tentunya juga berkewajiban untuk memberikan fasilitasi organisasi keagamaan dan sarana ibadah di dalam kerangka menjamin pelayanan kehidupan agama yang optimal.
Salah satu di antara core bisnis kemenag adalah memberikan fasilitasi bagi terselenggaranya kehidupan beragama yang rukun dan damai. Makanya, memberikan sarana dan prasarana pengembangan kehidupan beragama merupakan tanggung jawab aparat sipil Negara Kemenag. Siapapun ASN tersebut, maka yang mendasar adalah bagaimana memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat beragama.
Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi kemenag secara umum tetapi mendasar adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan beragama dalam konteks terselenggaranya peribadatan yang berseirama dengan kerukunan dan toleransi umat beragama.
Ketiga, pastikan akuntabilitas dan transparansi program. Di era reformasi birokrasi ini maka kata kunci penting di dalam penyelenggaraan program dan kegiatan adalah bagaimana program tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan tersebut, maka keterbukaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program menjadi sangat mendasar untuk diberlakukan.
Di dalam banyak hal, berbagai masalah yang sering dihadapi oleh para birokrat adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban keuangan Negara. Oleh karena itu, tuntutan untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi totok ukur keberhasilan reformasi birokrasi.
Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari masalah demi masalah yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu mari kita belajar dari perjalanan sejarah kita sebagai birokrat dan dipastikan bahwa ke depan tidak ada lagi “kesalahan” yang kita lakukan.
Wallahu a’lam bi al shawab.