TIGA PASTI UNTUK PERENCANAAN BERBASIS SASARAN
TIGA PASTI UNTUK PERENCANAAN BERBASIS SASARAN
Di dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Aston Marina Jakarta, Rabo, 13 Juli 2016, dan diikuti oleh seluruh kabag Perencanaan Kemenag Pusat dan Daerah, maka saya sampaikan beberapa hal mendasar yang kiranya bisa menjadi panduan untuk penyusunan RKAKL Kemenag Tahun 2017. Acara rapat koordinasi ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama.
Acara ini akan diselenggarakan dalam waktu sembilan hari, yaitu untuk kegiatan ceramah dan dialog dengan nara sumber Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Anggaran dan juga dari Kementerian Bappenas. Lalu acara penyusunan RKAKL, Review tim Biro Perencanaan dan review dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Ada tiga hal yang saya sampaikan di dalam acara ini, yaitu: pertama, perubahan paradigm perencanaan dan penganggaran. Di era Pemerintahan Jokowi-JK, maka ada perubahan mendasar terkait dengan pola meeting yang diselenggarakan antar kementerian. Jika di masa lalu, hanya diperlukan trilateral meeting, maka di era sekarang dilakukan multilateral meeting.
Di masa lalu trilateral meeting dilakukan antara kemenag, Bappenas dan Kemenkeu. Sedangkan di era sekarang diperlukan multilateral meeting, sebab ternyata banyak program dan kegiatan yang tidak hanya diselenggarakan oleh satu kementerian, akan tetapi oleh banyak kementerian. Misalnya program kerukunan beragama, maka banyak kementerian yang memiliki sasaran program membangun kerukunan umat beragama. Kemudian juga program pemberdayaan petani, maka yang diperlukan adalah dukungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian PUPERA dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tentu juga ada kementerian lain yang bisa saja terlibat di dalam program ini.
Selain itu juga konsep money follow program dan bukan money follow function. Itulah sebabnya di dalam perencanaan program tidak lagi harus menggunakan asas proporsionalitas, akan tetapi asas manfaat dan pengaruh program terhadap kehidupan masyarakat luas. Dengan demikian, program unggulan harus mendapatkan penganggaran yang cukup sementara program lain yang tidak merupakan prioritas nasional akan bisa dikesampingkan.
Kedua, di dalam penyusunan RKAL, maka lakukan dengan tiga pasti, yaitu: 1) pastikan bahwa semua RKP sudah memperoleh anggaran yang cukup. Anggaran prioritas tersebut misalnya adalah anggaran untuk belanja pegawai. Anggaran untuk belanja pegawai, misalnya gaji, tunjangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus menjadi prioritas dalam RKAKL. Jangan kurang dan juga jangan berlebihan. Pastikan bahwa data kepegawaian dan kebutuhan akan gaji bersesuaian. Pengalaman tahun lalu (2015) tentang kelebihan belanja pegawai yang cukup besar jangan terulang lagi.
Kemudian, program pengembangan infrastruktur melalui belanja modal juga harus menjadi prioritas di dalam RKAKL. Pastikan bahwa belanja modal jauh lebih besar dibandingkan dengan belanja barang dan jasa. Untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, maka belanja modal menjadi sangat penting. Dewasa ini, maka yang diunggulkan adalah pengembangan infrastruktur jalan raya, sebab di sinilah letak pengembangan ekonomi rakyat. Makanya dikembangkan tol lintas Sumatera, tol lintas Kalimantan, tol Lintas Jawa dan seterusnya.
Termasuk program penting adalah pemenuhan untuk penguatan pendidikan. Program BOS, KIP, bantuan beasiswa dan sarana prasarana pendidikan menjadi penting untuk kita kembangkan semaksimal mungkin. Semua menyadari bahwa pendidikan merupakan human investment bahkan public investment. Makanya penguatan program pendidikan menjadi prioritas pemerintahan sekarang. Kita harus membayangkan bahwa pada tahun 2020, semua anak Indonesia usia pendidikan menengah harus belajar melalui program pendidikan universal (PMU).
Selain itu juga program prioritas lainnya yang menjadi ciri khas kemenag. Misalnya program peningkatan pemahaman dan pengamalan beragama, kerukunan umat beragama dan program peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Petakan seluruh program prioritas atau RKP, sehingga kita akan memperoleh gambaran program apa, dan berapa anggaran yang dibutuhkan.
Ketiga, pastikan sasaran, indicator, pengukuran, capaian program dapat dibiayai dengan anggaran yang kita miliki. Sasaran program atau kegiatan harus jelas, indicator program juga harus jelas, dapat diukur dan dengan ketercapaian yang optimal. Kita sudah saatnya merumuskan program yang lebih empiris, sesuai dengan kebutuhan dan ketercapaian yang massif dan terukur hasilnya.
Dengan demikian, marilah kita merumuskan RKAKL sesuai dengan prinsip yang sudah dipahami bersama, sesuai dengan format kebutuhan dan anggarannya, sehingga ke depan kita akan bisa melihat program Kemenag yang lebih bersih dan melayani.
Wallahu a’lam bi al shawab.