RUMUSKAN PERENCANAAN PROGRAM BERBASIS DATA AKURAT
RUMUSKAN PERENCANAAN PROGRAM BERBASIS DATA AKURAT
Saya memperoleh kesempatan untuk memberikan pengarahan pada acara “Penghematan dan Pemotongan Anggaran Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 di Hotel Aston, Jakarta, 23 Mei 2016. Acara yang diinisiasikan oleh Biro Perencanaan Kementerian Agama RI tersebut dihadiri oleh segenap jajaran pejabat perencanaan pusat dan daerah. Acara ini digelar selama tiga hari untuk memastikan berapa besaran pemotongan anggaran pada masing-masing satker.
Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada para peserta rapat koordinasi perencanan ini, yaitu: pertama, tentang dasar pemikiran penghematan. Sebagaimana sudah sering diberitakan di berbagai media bahwa penghematan anggaran merupakan keniscayaan di tengah situasi ekonomi dunia yang belum memberikan peluang pertumbuhan ekonomi secara memadai. Ada alasan yang mengemuka ialah tentang the Fed di Amerika yang sedang gonjang-ganjing. Saham The Fed terus mengalami devaluasi seirring dengan perkembangan ekonomi dunia yang belum membaik. Lalu krisis Yunani yang juga menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi dunia yang makin rendah. Amerika, Jepang, Cina dan lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang makin melambat. Tidak kalah pentingnya adalah devaluasi Yuan Cina sebagai akibat kriris ekonomi yang harus dihadapinya. Factor-faktor eksternal ini bertali temali dengan faktor internal berupa penerimaan pajak yang rendah dan tidak mencapai target. Akibatnya, penerimaan Negara juga menjadi terganggu sehingga mengharuskan dilakukan penilaian tentang APBN kita.
Kedua, besaran penghematan seluruh K/L adalah Rp50,6 Trilyun. Disebabkan oleh ketidakpastian pertumbuhan ekonomi nasional, maka secara tegas harus dilakukan pemotongan anggaran Negara agar terjadi keseimbangan antara pendapatan Negara dan belanja Negara. Di dalam konteks ini, maka Kemenag mendapat potongan sebesar Rp1,339 Trilyun. Pemotongan ini memang dikenakan kepada seluruh Unit Eselon I Kemenag. Besarannya dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, maka Dirjen Pendidikan Islam tentu harus menanggung penghematan dalam jumlah besar. Secara keseluruhan fungsi pendidikan dipangkas dengan besaran penghematannya adalah sebanyak Rp1,392 Trilyun. Sedangkan fungsi agama dipotong sebesar Rp6,731 Milyard.
Berdasarkan pemotongan yang besar untuk pendidikan Islam, maka dapat dipastikan bahwa banyak program dan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena ketiadaan anggaran. Untuk penghematan ini, yang bisa dipotong adalah perjalanan dinas, rapat, meeting, konsinyering, workshop, pembangunan gedung perkantoran, langgana daya dan jasa, pengadaan mobil dinas honorarium Tim/kegiatan dan proyek yang menggunakan sasa dana lelang/swakelola. Lalu yang tidak dihemat adalah gaji pegawai, tunjangan kinerja, PHLN/RMP, BLU, PNBP, SBSN, kegiatan prioritas RKP (TPG, BOS, KIP, beasiswa lanjutan, Bidik Misi dan sebagainya).
Problem utamanya adalah keterbatasan anggaran sehingga pemotongan berapapun jumlahnya tentu akan mengurangi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Misalnya pengembangan infrastruktur pendidikan dan sarana ibadah yang di dalam konteks pemotongan anggaran juga terkena dampaknya.
Ketiga, terkait dengan penghematan, maka diperlukan koordinasi antar unit Eselon I dan juga koordinasi pusat dan daerah. Sebagaimana prinsip perencanaan yang berbasis pada kepentingan stakeholder, maka penghematan tidak bisa dilakukan tanpa melakukan koordinasi yang tertata dengan dengan dengan seluruh unit terkait. Di dalam prinsip perencanaan button up, maka koordinasi untuk penghematan memang harus dilakukan. Kiranya pertemuan ini menjadi penting untuk saling memahami apa, bagaimana dan mengapa penghematan tersebut harus dilakukan, lalu program atau kegiatan apa yang harus dihemat.
Ada tiga hal dasar yang kiranya ke depan harus menjadi perhatian bagi Biro Perencanaan, yaitu: 1) Biro Perencanaan dan segenap jajarannya harus memiliki data yang kuat. Perencanaan harus berbasis data. Bagaimana kita akan mengetahui sebuah program atau kegiatan itu sebagai prioritas atau bukan jika tidak didukung oleh data yang kuat. Kala kita ingin meningkatkan jumlah anggaran kita, maka yang diperlukan adalah dukungan data apa yang diperlukan. Bagi saya, bahwa ada korelasi yang signifikan antara ketersediaan data dengan perencanaan yang baik. 2) koordinasi antar pusat daerah dan antar unit Eselon I harus dibangun di atas basis elektronik yang canggih. Saya kira E-planning sangat diperlukan di era sekarang, apalagi kita menghadapi jumlah satker yang sangat banyak. Dengan jumlah satker 4484 buah, maka akan terjadi tingkat kesulitan yang luar biasa untuk melakukan koordinasi secara konvensional. 3) keterkaitan antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran harus terus menerus untuk disinergikan. Ke depan saya kira kita harus menentukan mana prioritas yang sangat urgen untuk dilaksanakan dan mana yang dianggap penting saja. Oleh karena itu, perencanaan harus dirumuskan dengan benar-benar menggunakan pertimbangan yang sangat matang, sehingga juga sangat kecil kemungkinan untuk melakukan revisi atau sejenisnya di tengah perjalanan.
Jika perencanaan kita sudah sangat kuat, maka keakuratan prediksi tentu akan juga sangat baik. Makanya, ke depan saya kira kita harus memiliki basis data yang valid, memiliki SDM yang kuat dan juga kebutuhan urgen yang diperlukan.
Wallahu a’lam bi al shawab.