MEMBANGUN INDONESIA KE DEPAN (3)
Salah satu penggerak penting pemerintahan adalah birokrasi. Di dunia manapun birokrasi yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab adalah kunci keberhasilan pembangunan. Makanya, tantangan ke depan untuk membangun Indonesia juga tergantung bagaimana birokrasi di Indonesia menjadi semakin baik.
Kita mengenal ada dua ungkapan yang sering dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan apakan birokrasi itu baik atau sebaliknya. Yaitu Good Governance dan Clean Government. Saya sengaja menggunakan huruf kapital untuk menyebut keduanya, untuk menunjukkan betapa pentingnya kedua hal tersebut.
Di antara kritik atas kenyataan implementasi birokrasi kita adalah tentang masih berkecamuknya korupsi, nepotisme dan kolusi yang terjadi di birokrasi kita. Masih banyak pejabat yang tersandera perilaku koruptif, kolutif dan nepotis. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pimpinan nasional ke depan, 2014-2019, yang terkait dengan birokrasi adalah bagaimana menyembuhkan penyakit birokrasi seperti ini.
Rasanya memang tidak mudah untuk menghentikan praktik KKN di negeri ini. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan segalanya untuk menjerat para koruptor, akan tetapi kenyataannya bahwa perilaku menyimpang ini masih terus terjadi. Meskipun saya tidak setuju dengan asumsi bahwa korupsi telah menjadi budaya masyarakat kita, tetapi kuantitas dan kualitas tindakan korupsi sebagai perilaku menyimpang makin kompleks.
Berbagai upaya tentu sudah dilakukan. Misalnya dengan open rekruitmen dan open promotion untuk mengangkat pejabat negara. Tindakan untuk membentengi hal ini tentu dimaksudkan agar kelak jika seseorang menjabat maka sudah diketahui bahwa yang bersangkutan terlepas dari rekam jejak yang tidak mengenakkan.
Upaya reformasi birokrasi dengan pengangkatan jabatan melalui cara keterbukaan tentu diharapkan agar diperoleh pejabat yang kompeten, berintegritas dan cakap di dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak akan dengan mudah tergoda dengan berbagai tipu daya untuk melakukan tindakan tidak terpuji. Di dalam konteks inilah maka upaya yang dilakukan oleh Kementerian PAN&RB untuk melakukan rekruitmen melalui keterbukaan tentu merupakan langkah yang baik.
Upaya untuk memberikan remunerasi sesuai dengan tingkat jabatan juga sesungguhnya merupakan upaya untuk memperbaiki kesejahteraan para pejabat, baik struktural maupun fungsional. Namun tentu masih ada sejumlah pertanyaan, apakah dengan kenaikan tunjangan jabatan lalu dengan sendirinya akan terjadi perbaikan dari tindakan menyimpang. Rasanya memang akan dibuktikan dulu oleh waktu secara empirik.
Untuk memperoleh reformasi birokrasi yang memadai dengan mengedepankan clean government dan good governance, maka sejumlah sikap dan tindakan perlu dilakukan. Pertama, tentu memilih SDM yang memiliki integritas yang tinggi. Bagaimanapun hebatnya kompetensi dan profesionalitas jika tidak dibarengi dengan karakter atau akhlakul karimah, maka rasanya juga tidak ada manfaatnya. Di sinilah arti pentingnya pendidikan karakter bagi bangsa ini. Tidak hanya kepada anak didik di lembaga pendidikan akan tetapi juga yang ada di birokrasi dan masyarakat luas lainnya.
Tentu saja ada metode yang cocok untuk membangun integritas dalam konteks untuk membudayakan perilaku jujur dan bertanggungjawab di kalangan Aparat Sipil Negara (ASN). Upaya untuk membangun budaya kerja yang beradab tentu saja menjadi tanggungjawab seluruh komponen bangsa ini. Para pendidik, para ulama, para pemimpin dan masyarakat tentu memiliki porsi dan kapasitasnya untuk melakukannya.
Kata kunci untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini adalah dengan mengembangkan akhlak yang mulia. Orang Arab Jahiliyah bisa dibangun oleh Nabi Muhammad saw., adalah karena perbaikan akhlak mulia. Akhlak yang baik akan menentukan kebaikan bangsa. Makanya, pendidikan karakter yang baik bagi semua anak bangsa akan menentukan terhadap kebaikan bangsa ini di masa depan.
Sekarang ini sesungguhnya setiap kementerian sudah terdapat assessment center yang tugas dan fungsinya adalah untuk memberikan saran dan pertimbangan bagi calon pejabat dan juga ke depan mungkin calon PNS. Dengan memaksimalkan peran assessment center yang dipadukan dengan rekam jejak dan juga capacity building SDM aparat birokrasi, saya yakin bahwa ke depan akan terdapat perubahan.
Itulah sebabnya di setiap acara yang mengusung tema Reformasi Birokrasi selalu saya tekankan bahwa jangan sampai perubahan struktur penggajian dan struktur organisasi dalam era Reformasi Birokrasi lalu tidak diikuti dengan perubahan mindset aparat birokratnya. Keduanya harus selaras dan seimbang. Perubahan luarnya saja tanpa diikuti dengan perubahan dalamnya atau substansinya hanya akan menghaasilkan Reformasi birokrasi “kepura-puraan” atau “pseudo birocratic reform”.
Oleh karena itu, pemerintahan yang akan datang tentunya harus menguatkan upaya Reformasi Birokrasi ini dalam konteks yang lebih jelas dengan memaksimalkan pengawasan internal maupun eksternal selain juga memberikan reward bagi yang memiliki prestasi membanggakan. Reformasi birokrasi akan berhasil jika ke depan terjadi No corruption, No collusion, anggaran makin baik dan makin tepat sasaran, serta birokrasi makin efektif dan efisien. Ke sana kita seharusnya semua akan menuju.
Wallahu a’lam bi al shawab.