UMAT BERAGAMA DI TAHUN POLITIK
UMAT BERAGAMA DI TAHUN POLITIK
Jumat, 27 Desember 2013, di Kementerian Agama diselenggarakan temu tokoh umat beragama yang dihadiri oleh Menteri Agama RI, Dr. Suryadharma Ali, Wakil Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, dan pejabat eselon I dan II kementerian agama RI. Hadir di dalam acara tersebut tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Mereka mewakili MUI, WALUBI, KWI, GKI dan sebagainya.
Mereka sengaja dihadirkan dalam rangka untuk mengembangkan kerukunan umat beragama yang telah menjadi agenda Kementerian Agama RI. Sebagaimana kita ketahui bahwa agenda besar kementerian agama di tahun 2013 adalah membangun kerukunan umat beragama sebagai sarana untuk melandasi kerukunan nasional.
Di dalam banyak kesempatan Menteri Agama, Dr. Suryadharma Ali menyatakan bahwa tahun 2014 adalah tahun politik, sehingga kita semua harus menjawab tantangan Bapak Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa di tahun politik yang akan datang akan sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan politik. maka tahun politik agar bisa dimanej dengan baik.
Pada tahun 2014 akan terjadi pemilihan legislatif, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, maka keamanan harus menjadi kekuatan utama di tahun politik tersebut. Jika keamanan tidak dimanej dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa pada tahun politik tersebut bisa terjadi gesekan-gesekan yang lebih keras.
Kerukunan sesungguhnya sama dengan keamanan. Hari ini rukun, besuk belum tentu. Bulan ini rukun, bulan depan belum tentu. Tahun ini rukun, tahun depan belum tentu. Sama halnya dengan keamanan. Hari ini aman, besuk belum tentu. Bulan ini aman, bulan depan belum tentu. Tahun ini aman, tahun depan belum tentu. Makanya, menjaga kerukunan sama dengan menjaga keamanan bahwa keduanya merupakan sesuatu yang dinamis. Sebagai hal yang dinamis, maka sudah sepantasnya kalau semua di antara kita, komunitas dan masyarakat beragama harus menjaga agar kerukunan tersebut dapat dilaksanakan.
Kerukunan dan keamanan bagaikan dua sisi mata uang. Tidak ada kerukunan tanpa keamanan, dan tidak ada keamanan tanpa kerukunan. Jadi antara kerukunan dan keamanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Menjaga keduanya merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat kita.
Tahun politik selalu ditandai dengan konflik kepentingan. Dan inti dari tahun politik adalah perebutan kekuasaan. Ada yang ingin menjadi wakil rakyat, ada yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden, ada yang ingin menjadi gubernur atau wakil gubernur dan sebagainya. Semuanya akan menggunakan seluruh sumber daya politik dan bahkan ekonomi untuk kepentingan merebut kekuasan tersebut.
Sumber daya politik tersebut berupa dukungan massa, tokoh politik, tokoh agama, tokoh organisasi dan tokoh masyarakat. Semuanya akan saling mengklaim, memanfaatkan dan dimanfaatkan. Demikian pula sumber daya ekonomi yang pasti juga akan dilibatkan. Bukankah setiap pemilihan umum, maka membutuhkan biaya politik yang tidak sedikit. Sumber daya ekonomi tersebut digunakan untuk membuat iklan politik berupa: baliho, poster, pamflet, dan pernyataan politik. Semuanya akan bisa saja menguras dana politik.
Tahun politik yang sarat dengan tarikan kepentingan politik yang berupa artikulasi kekuasaan, maka dibutuhkan kearifan semua pihak. Oleh arena itu diharapkan kiranya kita tidak menggunakan agama sebagai instrumen untuk menguatkan konflik kepentingan politik tersebut. Di sinilah arti pentingnya membangun kesepahaman antar tokoh agama mengenai kerukunan beragama di tahun politik ini.
Di dalam kerangka tahun politik inilah maka gerakan kerukunan nasional akan memperoleh momentumnya. Bukan hanya kerukunan beragama saja akan tetapi adalah kerukunan nasional. Rukun berbangsa, rukun berbudaya, rukun beretnis, rukun bertata nilai, rukun dalam semua hal. Melalui kerukunan ini, akan bisa di jelang Indonesia yang rukun, damai dan indah. Kerukunan adalah keindahan dan kedamaian adalah keindahan. Tanpa kerukunan tidak akan ada persatuan dan tanpa persatuan tidak akan ada pembangunan. Pesan inilah yang selalu diungkapkan oleh Menteri Agama RI, Dr. Suryadharma Ali di dalam setiap acara gerak jalan kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia.
Ada keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan tanggal 3 Januari sebagai hari kerukunan nasional. Sehingga kelak tanggal 3 Januari tidak hanya dikenal sebagai hari kelahiran kementerian agama saja, akan tetapi juga sebagai hari kerukunan nasional. Hanya saja untuk mencapai hal ini, maka Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar ada banyak tokoh agama di tingkat nasional yang mendukung keinginan ini.
Makanya, pertemuan tokoh antar umat beragama ini diharapkan akan menjadi wadah bagi persetujuan untuk mengangkat tanggal 3 Desember sebagai hari kerukunan nasional. Dan dapat dipastikan bahwa para tokoh agama di Indonesia akan menyetujuinya.
Wallahualam bisshawab.