PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
Sore hari, jam 14.00 sampai Jam 16.30 waktu Johor, tanggal 27 Agustus 2013, kami berbagi informasi tentang pengalaman penyelenggaran pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Program ini dikemas dalam ceramah tunggal, di mana saya sebagai nara ssumbernya.
Sebagai Dirjen Pendidikan Islam, tentu saja saya bercerita tentang visi, tujuan dan program pendidikan Islam yang diselenggarakan di Indonesia. Di dalam tulisan ini tentu kami tidak akan membahas seluruh yang saya ceramahkan sebab sudah banyak tulisan saya tentang program pendidikan Islam di Indonesia.
Tentu saja di dalam kesempatan bertemu dengan para akademisi di UTM ini saya harus sampaikan bahwa sesungguhnya pendidikan di Indonesia sudah maju juga, sebab memang wilayah jangkauan dan sumber daya manusia sangat variatif di dalam banyak hal. Ada tiga hal yang ingin saya bahas di dalam tulisan ini sesuai dengan topik pembicaraan di dalam meeting dengan akademisi UTM.
Pertama, tentang akses pendidikan yang menjadi program Pemerintah bahkan sampai tahun 2020. Penguatan akses ini tentu harus dibarengi dengan pemerataan pendidikan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada akses kecualinya dipacu dengan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berpacu dengan waktu untuk mengembangkan keduanya ini. Memberikan tambahan bangunan ruang kelas, menambah unit sekolah atau madrasah baru, mengembangkan pendidikan 12 tahun melalui program Pendidikan Menengah Universal dan sebagainya. di Kementerian Agama, maka diwujudkan dengan mendirikan 16 unit madrasah baru, MAN Insan Cendekia di 16 provinsi di Indonesia.
Pemerataan pendidikan juga diberikan melalui cara pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) kepada sebanyak 16,6 anak miskin yang sekolah di sekolah umum ataupun yang sekolah di Madrasah. Semuanya diberikan di dalam kerangka agar anak miskin di manapun bisa memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Di dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan, maka Pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan berdasarkan jumlah siswa di sekolah ataupun di madrasah. Melalui BOS ini maka lembaga pendidikan dapat memperoleh akses untuk pendanaan yang sebelumnya tidak didapatkan.
Upaya yang lain adalah Perubahan Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum ini dilakukan di dalam kerangka untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Perubahan kurikulum ini yang paling mendasar adalah perubahan di dalam proses pembelajaran dan muatan kurikulumnya. Yaitu yang disebut sebagai pendekatan tematik integratif. Pendekatan ini diterapkan pada pembelajaran terutama adalah klas 1 sampai 3, di mana di dalamnya tidak didapati mata pelajaran kecuali temanya saja yang didekati dengan seluruh mata pelajaran. Misalnya tema keluargaku, maka bisa didekati dengan matematika, biologi, fisika, kimia, pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya.
Pada acara ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik disampaikan oleh Dr. Miftahul Rohman, yaitu tentang keberlangsungan penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kebijakan perubahan kurikulum tahun 2013 apakah tidak akan berakhir juga dengan berakhirnya masa jabatan Mendikbud yang sekarang. Sebab berdasarkan pengalaman selama ini bahwa setiap ganti menteri maka ganti pula kebijakan penetapan kurikulum.
Di dalam hal ini tentunya kita tidak menginginkan bahwa setiap ganti menteri lalu ganti kurikulum. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang mengikat terhadap penerapan kurikulum ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mendikbud, Prof. Muhammad Nuh, bahwa kurikulum 2013 sebenarnya adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) hanya yang dipertajam adalah tentang pendekatan dan content kurikulumnya. Pendekatan yang baru tersebut adalah yang disebut sebagai pendekatan tematik integratif. Melalui pendekatan ini diharapkan bahwa akan terjadi akumulasi pengetahuan yang integratif. Yaitu setiap tema akan didekati dengan berbagai macam ilmu pengetahuan.
Selain itu kebijakan tentang sertifikasi guru juga sangat penting. Melalui program ini maka para guru dan dosen dapat memperoleh penghasilan yang layak. Jika sebelumnya para guru sering mengeluh dengan gaji dan tunjangannya yang sedikit, maka sekarang sudah lebih baik. Hanya saja untuk guru pesantren memang harus dilakukan upaya percepatan sebab banyak guru di pesantren yang belum memenuhi persyaratan. Makanya, diperlukan kebijakan pendidikan untuk mengakselerasi kualifikasi pendidikan guru di pesantren sehingga mereka juga bisa disertifikasi sebagai haknya.
Dengan demikian, sesungguhnya sudah ada kemajuan demi kemajuan yang dialami oleh pendidikan di Indonesia meskipun kemajuan tersebut kelihatan lambat. Disparitas kualitas pendidikan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya tentu menjadi sebab mengapa laju peningkatan kualitas tersebut terasa belum memenuhi harapan kita semua.
Wallahualam bisshawab.