PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN
Kemiskinan memang masih menjadi problem negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Indonesia, sebagaimana negara lain yang juga berperang melawan kemiskinan telah menjadikan pembangunannya bersearah dengan tujuan untuk mengentas kemiskinan.
Makanya, prioritas pembangunan di Indonesia adalah searah dengan program pro poor, pro job, pro gender dan pro environment. Pembangunan yang senafas dengan gerakan pro poor adalah pembangunan yang mengarah kepada bagaimana mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat yang masih dirundung kemiskinan.
Berdasarkan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dapat diketahui telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Meskipun penurunan angka kemiskinan tersebut belumlah signifikan bagi peningkatan kesejahteraan secara umum, akan tetapi sekurang-kurangnya memberikan gambaran bahwa pembangunan yang beraksentuasi pada pengentasan kemiskinan cukup berhasil.
Angka yang dilansir oleh Kompas, 04/01/2012, tentu membuat sedikit lega. Sebab di awal Januari ini, kita memperoleh berita yang melegakan bahwa angka kemiskinan kita menurun sebesar 130.000 orang. Berdasarkan data statistik BPS bahwa jumlah penduduk miskin menurun sebesar 130.000 pada periode September 2011. Jadi jumlah penduduk miskin adalah sebesar 29,89 juta (12,36 persen) dibanding pada Maret 2011 sebesar 30,02 juta (12,49 persen).
Penurunan angka kemiskinan tentu saja disebabkan oleh banyak faktor. Di antara faktor penyebab penurunan angka kemiskinan tersebut adalah melalui keterserapan penduduk pada sektor pekerjaan, semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan lapangan kerja baru, keterserapan penduduk pada pekerjaan rumah tangga, dan semakin meningkatnya sektor perdagangan dan sebagainya.
Semakin menurunnya angka kemiskinan, berarti bahwa jumlah penduduk yang makin sejahtera dalam standar ketercukupan sandang pangan dan papan juga semakin baik. Bagi masyarakat Jawa, maka ukuran seseorang dianggap cukup adalah ketika tiga kebutuhan mendasar tersebut terpenuhi. Makanya ukuran kemiskinan macam apapun akan relevan jika pemenuhan tiga kebutuhan tersebut sudah dapat dipenuhi.
Jika menggunakan ukuran BKKBN yang pernah dilansir beberapa saat yang lalu, maka angka kemiskinan di Indonesia terjadi ketika di dalam satuan rumah tangga didapati ada rumah yang masih berlantai tanah, pakaian hanya dua potong dan mereka makan hanya dua kali dalam sehari. Jika didapati sebuah keluarga dengan ukuran seperti ini, maka mereka dinyatakan miskin. Dengan demikian ukuran kemiskinan tentu saja bisa more or less.
Indonesia sudah merdeka selama 66 tahun. Itu artinya bahwa negara ini sudah berjuang selama 66 tahun untuk menyejahterakan rakyatnya. Sebagaimana isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara berkewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Berarti bahwa siapapun yang memimpin negara ini, maka memiliki kewajiban untuk membuat rakyatnya menjadi lebih sejahtera dan terentaskan dari jurang kemiskinan.
Akan tetapi seirama dengan pembangunan bangsa yang lebih bercorak kapitalisme dari pada kekeluargaan, maka terjadilah kesenjangan antara yang kaya dan miskin yang sangat menonjol. Ada orang yang masuk di dalam orang kaya di dunia, terutama pengusaha kapitalistik dan sementara ada yang yang sangat miskin. Masih banyak dijumpai keluarga miskin di perkotaan yang sangat miskin. Mereka ini berada di daerah kantong-kantong kemiskinan yang bertebaran di kota-kota besar.
Oleh karena itu, maka tugas untuk menyejahterakan rakyat adalah tugas pemerintah yang tidak boleh ditunda barang semenitpun. Jika pemerintah gagal merealisasikan program pro poor dan pro job ini, maka akan terjadi ketidakpuasan masyarakat dan tentu saja akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun.
Namun demikian, melalui penurunan angka kemiskinan ini tentu saja memberikan gambaran bahwa usaha pemerintah tentu saja sedikit atau banyak ternyata berhasil.
Wallahu a’lam bi al shawab.