PERLU KEBIJAKAN PEMERINTAH PRO UKM
Saya memperoleh tambahan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya peran pemerintah di dalam mengembangkan UKM dari Sri Wahyuni, SE, MP seorang pengusaha yang telah mengabdikan dirinya untuk pengembangan UKM. Beliau dahulunya adalah dosen IPB dan PNS, akan tetapi kemudian keluar untuk menekuni dunia usaha.
Mengapa kebijakan untuk pemerintah yang pro UKM. Kebijakan pemertintah sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting di dalam kerangka uintuk mewujudkan implementasi UKM yang relevan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Jadi tanpa kebijakan pemerintah yang memihak kepada UKM maka perkembangan UKM akan mengalami hambatan.
Suatu contoh yang sangat bagus adalah Thailand. Di sana, kebijakan pemerintah tentang UKM sangat mendukung terhadap pengembangan UKM. Misalnya, pengusaha UKM diberikan pelatihan internet sehingga dapat menjelajah pasar dunia. Mereka yang sebenarnya tidak menguasai teknologi informasi, maka dilatih sampai dapat membuat website dan kemudian menggunakannya untuk kepentingan pemasaran usahanya lewat teknologi informasi.
Di Jawa Barat, banyak berkembang industri rumah tangga, seperti manisan. Akan tetapi tidak diproses dengan benar. Tidak diketahui apakah proses produksinya tersebut sehat atau tidak. Akan tetapi di Thailand ternyata usaha-usaha seperti ini didukung sepenuhnya untuk berkembang. Makanya, ketika kita ke Thailand, maka kita bisa membeli produk Thailand tentang manisan tersebut karena kita tidak ragu tentang kualitasnya.
Di Indonesia, sebenarnya sangat banyak usaha yang bisa didorong secara kuat agar bisa menjadi produk yang bisa bersaing di tataran internasional. Banyak usaha ekonomi yang sebenarnya bersumber dari barang limbah. Misalnya ceker ayam yang bisa dimanfaatkan untuk kripik, tulang ayam bisa juga digunakan untuk krupuk yang menarik. Bahkan juga banyak usaha yang berasal dari bahan-bahan bulu kambing atau bahkan darah yang bisa didayagunakan untuk kepentingan usaha.
Dukungan pemerintah memang menjadi sesuatu yang mutlak. Tanpa dukungan baik aturan maupun implementasi yang mendukung UKM, maka tidak akan pernah didapatkan pengembangan UKM. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi sayangnya belum memperoleh sentuhan dari pemerintah untuk dikembangkan.
Saya teringat di masa Gubernur Jawa Timur, Basofi Sudirman, maka ada sebuah konsep yang sangat baik, yaitu Gerakan Kembali Ke Desa (GKD) dengan visi One Village One Product. Akan tetapi sayangnya bahwa program tersebut tidak dilanjutkan oleh penerusnya, sehingga program yang sangat baik tersebut tidak diapresiasi secara memadai.
Di dalam realitas yang sudah dikembangkannya, maka satu contoh yang dikembangkannya adalah melalui pengembangan teknologi biogas. Melalui teknologi biogas ini, maka petani terbantu untuk memanfaatkan limbah pertanian dan peternakannya untuk kepentingan listrik.
Sekarang juga sedang dikembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi atau Simantri. Melalui program ini, maka petani akan terbantu dengan pertanian terpadu. Program ini akan bermanfaat bagi Keluarga Kelompok Pertanian (Gapoktan) untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Dengan sapi berjumlah 200 ekor, maka bisa memberi penerangan terhadap 30 keluarga.
Untuk pengembangan produk UKM, maka bisa dikembangkan dari agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, misalnya produk minuman dan buah-buahan, produk olah biji-bijian, produk pangan kaleng, kering dan beku, produk-produk roti dan kue dan sebagainya. Termasuk juga produk olahan daging dan produk susu.
Sesungguhnya jika dipikirkan lebih mendalam bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam kerangka pengembangan kesejahteraan masyarakat. Di dalam hal ini memang dibutuhkan expert untuk melihat potensi dan peluang pengembangan bagi kesejehteraan masyarakat.
Wallahu a’lam bi al shawab.