PROGRAM BIDIK MISI DAN KUALITAS INPUTNYA
Saya hari ini mengikuti suatu sessi acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) terkait dengan pertemuan para rektor untuk program pemberian beasiswa bagi para dosen melalui penandatangan MoU antara Rektor PTN/PTAIN/PTS dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Akan tetapi acara ini—sebagaimana biasanya selalu dibuka oleh Menteri—dan sambutan tentang hal yang dianggap urgen. Jadi acara penandatangan MoU akan dilaksanakan malam harinya.
Di dalam kesempatan yang penting ini, Mendiknas, mengingatkan para rektor agar kembali mencermati terhadap laporan keuangannya. Sebab berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK), maka diketahui bahwa perguruan tinggi termasuk memberikan andil yang cukup signifikan di dalam hasil penilaian BPK tersebut. Sesuai dengan penilaian BPK maka ada dua hal yang mendasar, yaitu terkait dengan kepatuhan hukum dan pengelolaan administrasi keuangan melalui Sistem Akuntasi Internal. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan terkait dengan dua hal ini.
Sebagai contoh adalah tentang rekening yang belum dilaporkan kepada kementerian keuangan. Di Kementerian Pendidikan Nasional ternyata masih ada rekening tersebut. Padahal dengan melaporkannya kepada Kemenkeu, maka persoalan sudah bisa diselesaikan. Hanya sayangnya, hingga pemeriksaan oleh BPK, ternyata masih ada rekening yang belum dilaporkan tersebut. Padahal, sesungguhnya rekening tersebut sudah menjadi temuan pada periode pemeriksaan sebelumnya.
Selain itu, problem yang harus segera diselesaikan juga terkait dengan Barang Milik Negara (BMN). Masih ada asset-aset negara yang dikuasai oleh orang lain atau belum dilaporkan sesuai dengan standart pelaporan barang miliki negara. Akibatnya, maka dianggaplah bahwa terdapat kerugian negara. Oleh karena itu ke depan memang dibutuhkan kerja keras untuk menyelesaikan problem ini, sehingga kemendiknas akan kembali memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di antara pesan lain Mendiknas adalah agar para rektor semakin mempertinggi rasa kepedulian sosialnya. Kepedulian sosial para rektor itu adalah terkait dengan bagaimana agar para rektor semakin banyak menerima mahasiswa dari kelas menengah ke bawah yang memang memiliki kualifikasi unggul. Para rektor harus menjawab kritik tentang perguruan tinggi yang memasang tarif mahal bagi pelaksanaan pendidikannya. PTN harus kembali kepada hakikatnya yaitu sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan, sehingga akses pendidikan harus semakin banyak memberikan peluang bagi anak Indonesia untuk mengaksesnya.
Di dalam hal ini, maka yang menggembirakan adalah program Bidik Misi yang di dalam banyak hal relevan sebagai instrument untuk mengangkat anak miskin berprestasi di dalam pendidikan tinggi. Berdasarkan laporan yang diterima oleh kemendiknas, bahwa ternyata dari 10.000 mahasiswa, ternyata sebanyak 1 persen yang memperoleh nilai 4 atau A+. Hal ini artinya terdapat sebanyak 100 mahasiswa miskin yang sangat berprestasi. Dan kemudian sebanyak 20 persen lebih yang IPK-nya antara 3,5 sampai 3,99. Artinya mereka sangat berkualitas. Lalu sebanyak 50 persen lebih yang IPK-nya 2,75-3.49. hal ini juga menandakan bahwa ternyata tidak salah ketika diputuskan program Bidik Misi ini bagi mereka.
Memang ada yang nilai IPK-nya berada di bawah angka 2,5. Terhadap yang seperti ini, maka haruslah diberi treatment khusus, sebab bisa saja ada semacam cultural shock ketika yang bersangkutan memasuki dunia perguruan tinggi. Melalui program Bidik Misi, ternyata ada impact yang sangat baik, yaitu dapat direkrutnya anak-anak dari keluarga miskin untuk memasuki persaingan di perguruan tinggi.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa program Bidik Misi memang bisa menjadi salah satu instrument di dalam rangka untuk memberdayakan kemuarga miskin bagi masyarakat Indonesia.
Wallahu a’lam bi al shawab.