SINERGI AKADEMISI DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Membangun masyarakat memang harus berdasarkan atas visi yang jelas. Visi itulah yang akan mengantarkannya kepada titik tujuan yang akan dicapai. Visi merupakan pandangan ke depan tentang apa yang men jadi impian seseorang. Jika ia seorang pemimpin, maka visi itulah yang akan mengantarkannya untuk mencapainya. Tanpa visi, maka seorang pemimpin akan dilanda oleh kegamangan tentang apa yang akan dilakukannya.
Saya kemarin, 17/07/2011, mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Paguyuban Warga Tuban di Surabaya, Pasuruan dan Malang untuk bertemu dengan Bupati Tuban, KH. Fathul Huda, dan Wakil Bupati, H. Noor Nahar, beserta jajaran pejabat pemerintah Kabupaten Tuban. Hadir di dalam acara ini adalah para pengusaha, para pendidik dan birokrat serta kaum professional yang selama ini telah menangguk sukses di luar Kabupaten Tuban.
Di antara yang hadir adalah Prof. Dr. Sumardi, Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Wahyudi, Universitas Brawijaya, Drh. Irawan, dan juga para pengusaha seperti Irawan, Malang, Agus Sumartono, dan sebagainya. Forum yang digalang di dalam kerangka audiensi tersebut ternyata bisa menjadi acara kangen-kangenan di antara warga Tuban yang sudah lama berada di luar kabupaten, selain juga menjadi acara untuk memberikan masukan kepada Bupati Tuban.
Menurut Bupati Tuban, bahwa ada tiga prioritas penting di dalam pembangunan Tuban ke depan, yaitu: pembangunan kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan/kesehatan. Di bidang pembinaan keagamaan, maka dipentingkan adanya pemahaman dan kesadaran beragama yang lebih baik, misalnya dengan program pembinaan keagamaan yang terstruktur, kemudian di dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, maka yang diperlukan adalah pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan. Pertanian di Tuban itu sesungguhnya sangat potensial hanya saja bahwa struktur tanahnya sudah jenuh, sehingga perlu untuk dibenahi. Kemudian mengenai peternakan, maka sebenarnya Tuban juga sangat potensial sebab kekuatan potensi peternakan juga sangat tinggi. Bahkan diperlukan RPH untuk kepentingan menjadikan Tuban sebagai center pengadaan daging di Jawa Timur. Di sector perikanan, maka juga diperlukan adanya focus perhatian terhadap perikanan misalnya dengan pembangunan pelabuhan untuk kepentingan perikanan atau lainnya.
KH. Fatkhul Huda ini memang memiliki pengalaman di bidang peternakan sapi, pertanian dan juga pendidikan. Oleh karena itu jika kemudian cara berpikirnya sangat praksis dan menunjuk pada persoalan yang lebih khusus tentu sangat wajar. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah bahwa Beliau memiliki mimpi untuk menjadi yang terbaik. Beliau ingin memiliki perangkat birokrasi dan masyarakat yang memiliki semangatnya tentara Khubilai Khan, artinya semangat enterprener, kemudian semangat berjuangnya Ronggolawe dan semangat keagamaannya Sunan Bonang. Itulah sebabnya, para Camat diberi keleluasaan untuk membuat demplot-demplot pengembangan pertanian, mengembangkan kesejahteaan rakyat dan sebagainya.
Saya merasakan betapa banyaknya warga Tuban yang ternyata telah menjadi orang di wilayah lain. Ada pengusaha, praktisi, pendidik dan sebagainya. Di era sekarang maka yang diperlukan adalah sinergi: Akademisi, Bisnisman dan Birokrat (ABG). Maka saya usulkan agar kaum akademisi bisa membantu Bupati Tuban di dalam pengembangan Kabupaten Tuban. Makanya, perlu ada konsorsium sesuai dengan keahlian warga Tuban tersebut. Perlu ada konsorsium pertanian, peternakan, kesehatan, pendidikan, perikanan dan sebagainya. Bukankah di keluarga kita ada ahli peternakan, yaitu Drh. Irawan dan sebagainya. Kemudian di bidang pertanian, ada Dr. Wahyudi, di bidang pendidikan, ada Prof. Dr. Wahyudi dan sebagainya.
Jika para ahli ini kemudian bisa bersatu di dalam konsorsium keahlian, maka tentu tidak diperlukan tim konsultan yang akan membantu bupati. Sebab mereka bisa difungsikan sebagai tim konsultan yang secara riil akan bekerja untuk membantu pemerintah daerah di dalam pembangunan di kabupaten Tuban.
Mereka adalah para ahli yang akan bisa mencermati terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mencermati implementasinya, mengevaluasi pelaksanaannya, penganggarannya dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui sinergi antara birokrasi dan akademisi ini tentu akan dihasilkan out put yang jauh lebih baik. Apalagi juga tidak diragukan komitmen akademisi tersebut di dalam pembangunan daerah.
Dengan mendayagunakan kaum akademisi yang memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah, maka kita berkeyakinan bahwa proses dan produk pembangunan akan lebih berdayaguna bagi pemberdayaan masyarakat.
Wallahu a’lam bi al shawab.