KEBUTUHAN AKAN ETIKA POLITIK
Kenyataannya bahwa dunia perpolitikan nasional memang carut marut, bukan hanya karena banyaknya masalah politik yang oleh bangsa ini, misalnya terjadinya perebutan sumber daya politik yang terus mencuat, akan tetapi juga pertarungan untuk memperoleh sumber daya ekonomi politik yang terus menerus terjadi dan tidak bisa dielakkan. Kasus dihadapi PSSI yang nyata-nyata sebagai organisasi keolahragaan juga sarat dengan nuansa politik, sebab di dalamnya ada sumber daya pendukung politik yang bertali temali dengan sumber daya dana dan kekuasaan. Jadi, hampir seluruh potensi institusi bisa dikerahkan untuk tujuan kepentingan politik.
Makanya, di sana-sini muncul pertarungan demi pertarungan untuk memperebutkan sumber politik tersebut. Berdasarkan fakta lapangan, maka seluruh pertarungan itu berujung pada kepentingan siapa dibaliknya. Kasus PSSI di mana Nurdin Khalid pernah ngotot untuk terus menjadi ketua umumnya adalah sekelumit contoh tentang keterlibatan partai politik dibalik keberadaannya. Selain tentu ada ambisi individual juga terdapat ambisi institusi untuk menggoalkan kepentingan ini.
Selain itu juga banyaknya masalah yang menyangkut performance para wakil rakyat. Berdasarkan laporan JP, 09/05/2011, bahwa semenjak Oktober 2009 sampai Mei 2011, sudah terjadi 58 rombongan kunjungan ke luar negeri. Apalagi, di dalam kunjungan kerja ke luar negeri tersebut terdapat ketidaktransparansian di dalamnya. Bahkan hasilnya juga belum dilaporkan sebagai bagian dari program kunjungan ke luar negeri atau studi banding.
Program studi banding ini memang harus diakui ada manfaatnya secara positif. Tidak semata-mata negatif. Akan tetapi tentu saja jika studi banding tersebut menyangkut hal-hal yang memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan masyarakat di era pembangunan. Jadi seperti studi banding untuk melihat tentang etika politik di Yunani atau Italia tentu tingkat relevansinya bisa dipertanyakan. Sebab sudah sangat banyak sumber-sumber bacaan yang menyangkut hal ini. Sama halnya dengan kunjungan ke Belanda untuk melihat sistem hukum di sana. Bukankah sudah sangat banyak doktor atau guru besar yang bisa bicara tentang hal ini, sebab mereka adalah lulusan manca negara itu.
Performance politik seperti itulah yang kemudian menjadikan rakyat merasa jengah ketika harus terlibat di dalam urusan politik. Jika kemudian mereka mau terlibat di dalam persoalan politik, maka yang diinginkan adalah politik uang. Kira-kira logikanya adalah “jika mereka dapat uang, maka saya juga harus dapat uang”. Ketika musim pilkada, maka banyak rakyat yang berbicara: “uang itu ganti kerja sehari”. Jadi performance politik dari elit politik itu, sesungguhnya kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik masyarakat secara umum.
Sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah keteladanan politik. Politik sebagai instrument untuk menentukan kebijakan, maka seharusnya di dalamnya sarat dengan berbagai keteladanan yang mencuat ke permukaan. Sehingga ketika yang mencuat ke permukaan atau ruang publik adalah kebohongan dalam berbagai aspeknya, maka tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Trust itulah yang sekarang nyaris tidak ada di kalangan elit politik.
Trust tidak akan pernah muncul dari ruang hampa etika. Trust hanya akan muncul dari ruang yang di dalamnya terdapat keteladanan tentang etika tersebut. Jika para elit politik tidak mengedepankan etika, maka dapat dipastikan juga akan memunculkan tindakan permissiveness di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Saya tetap berpendirian bahwa money politics tidak akan menjadi trend utama di kalangan masyarakat, jika tampilan elit politik tidak menjadi pemicu munculnya tindakan politik uang. Oleh karena itu, sudah saatnya semuanya merenungkan diri agar bagaimana realitas politik yang etis tersebut bisa digalang kembali di tengah kehidupan masyarakat luas.
Caranya adalah dengan kembali kepada ajaran agama. Jika ingin dipercaya, maka ketika menjadi elit politik hendaknya mengedepankan kejujuran, dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Dengan landasan etika ini, maka saya memiliki keyakinan bahwa carut marut perpolitikan nasioanal akan bisa diurai.
Wallahu a’lam bi al shawab.