POLITIK BERBASIS ETIKA KEJUJURAN
Carut marut dunia perpolitikan nasional kembali hangat seirama dengan berbagai kasus yang menimpa para petinggi parpol, Partai Demokrat, Golkar, PAN dan lainnya. Kasus yang anyar adalah tentang pembangunan wisma Atlet yang melibatkan para petinggi politik tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya bahwa petaperpolitikan nasional selalu berada di dalam kasus-kasus yang memusingkan.
Hal tersebut juga berseirama dengan mencuatnya persoalan kunjungan kerja ke berbagai negara yang melibatkan partai politik atau anggota DPR. Makanya, dalam sebuah wawancara di televisi dengan lugas dinyatakan bahwa semua partai politik terbelit dengan persoalan politik uang. Hal ini tentu saja terkait dengan kecenderungan akhir-akhir ini, bahwa partai politik memang harus mendayagunakan sumber dana keuangan bukan hanya untuk biaya operasional partai, akan tetapi juga untuk pembiayaan politik pilkada dan sebagainya.
Berdasarkan survey awal, bahwa memang di Indonesia sedang terjadi pergerakan politik yang mengarah kepada politik berbasis uang. Seirama dengan perubahan perilaku politik masyarakat, maka partai politik juga merspon perubahan politik massa tersebut dengan melakukan tindakan politik berbasis uang di dalam upaya memenangkan pertarungan politik.
Di dalam setiap pilkada, maka yang menjadi pemenang adalah mereka yang memiliki basis keuangan yang memadai. Banyak pengusaha yang kemudian memenangkan pertarungan politik di tingkat daerah. Banyak daerah yang kemudian dipimpin oleh pengusaha yang secara mendadak memasuki dunia politik melalui pilkada. Bahkan partai politik juga mencalonkan bukan pada kader ideologis yang selayaknya bisa menjadi calon kepala daerah, akan tetapi adalah para pengusaha yang memiliki basis ekonomi yang kuat.
Di Amerika yang demokrasinya sudah mapan, di mana masyarakatnya sudah memiliki kesadaran politik yang baik, maka sekarang justru dilakukan pembatasan dana kampanye. Hal ini dilakukan semata-mata agar perjalanan kampanye dan pemilihan politik tidak mengarah kepada kekuatan politik uang. Di sana, bahwa setiap orang diharapkan bisa berangkat dalam start yang sama, sehingga kemenangan politik tidak diperoleh melalui kekuatan anggaran keuangannya, akan tetapi karena kualitas seseorang yang mencalonkan menjadi pemimpin negara atau daerah.
Di Indonesia memang sedang terjadi anomali politik, yaitu keadaan perpolitikan yang justru jauh dari etika atau norma politik yang berbasis kejujuran. Tidak hanya politisi yang tidak jujur, akan tetapi juga masyarakat secara umum. Bukankah sekarang sedang berkembang bahwa politik adalah uang. Siapa yang mengeluarkan uang, maka dialah yang akan dipilih.
Paradoks demokrasi tersebut tidak hanya di masyarakat perkotaan, akan tetapi juga di masyarakat pedesaan. Di dalam setiap pilkada selalu dijumpai persoalan yang menyangkut politik uang. Kasus di Gresik dalam pilkada yang baru lalu, juga terjadi kasus politik uang yang menyebabkan diulanginya pilkada tersebut.
Disebabkan oleh pembiayaan politik yang demikian tinggi, sementara itu anggaran politik yan