TERNYATA MASIH ADA BOM BUNUH DIRI
Di tengah suasana yang relative aman, ternyata akhirnya terjadilah pengeboman terhadap masjid Ad Dzikra yang berada di komplek Kantor Polisi Cirebon, 15/04/2011. Bom bunuh diri ini tentu saja mengagetkan banyak pihak, sebab yang menjadi sasarannya adalah kantor polisi yang semestinya harus terjaga dari serangan kekerasan, apapun penyebabnya.
Bom bunuh diri yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan shalat Jum’at, tentunya membuat jamaah shalat kacau balau dan akhirnya banyak yang terluka. Bahkan Kapolresta Cirebon, AKBP Herukoco, juga ikut terluka. Bom bunuh diri yang dilakukan ini baik langsung maupun tidak langsung tentu akan menjadi penyebab timbulnya stigma Indonesia sebagai negara kekerasan.
Bom bunuh diri ini memang telah mengoyak keamanan di negeri ini. Dengan melakukan pengeboman, khususnya kepada wilayah pengaman –kepolisian—maka semakin mengokohkan bahwa sasaran bom bunuh diri ternyata justru dilakukan di instansi public yang mestinya memperoleh pengamanan yang ketat. Kepolisian yang semestinya menjadi lambang keamaman justru dijadikan sebagai sasaran kekerasan.
Memang ada aspek dilematis di dalam pengamanan suatu institusi publik. Ketika dilakukan pengetatan dengan cara melakukan pengamanan standart, maka akan timbul kesan bahwa negeri di dalam keadaan tidak aman. Namun jika dilakukan pelonggaran yang sangat leluasa, maka juga akan berakibat terhadap kerentanan di dalam keamanan negara.
Di dalam hal ini, maka sesungguhnya dibutuhkan suatu sistem pengamanan yang memadai agar keamanan tetap terjaga tetapi juga tidak mengesankan negara di dalam keadaaan yang tidak aman. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras seluruh komponen masyarakat agar terlibat serta di dalam pengamanan masyarakat.
Kembali kepada pengeboman terhadap kantor polisi, maka betapa menggambarkan bahwa kaum teroris memiliki agenda untuk melakukan serangan bukan kepada kepentingan barat dan warga Negara barat semata, akan tetapi kantor atau institusi yang dianggap melindungi kepentingan barat. Pemerintah Indonesia dianggapnya sebagai institusi yang melindungi kepentingan barat, sehingga pemerintah Indonesia dianggap pula sebagai musuh.
Ada anggapan bahwa pemerintahan Indonesia terdiri dari kaum taghut yang memang harus diperangi. Makanya sasaran bom bunuh diri sekarang diarahkan kepada institusi pemerintah yang dianggapnya sebagai taghut tersebut. Melihat kecenderungan ini, maka sudah sewajarnya jika institusi publik melakukan pengetatan keamanan bagi institusinya. Lembaga-lembaga pemerintah harus melakukan standart keamanan yang memadai di dalam kerangka untuk mengamankan wilayahnya.
Saya rasa juga tidak hanya itu. Lembaga-lembaga public yang dianggap sebagai kaki tangan kapitalisme juga harus memperoleh pengamanan yang ekstra ketat. Hotel, mall, rumah sakit dan sebagainya juga harus memperoleh pengamanan yang ekstra ketat. Jika tidak, maka dikhawatirkan bahwa lembaga-lembaga publik tersebut akan bisa menjadi sasaran berikutnya.
Tentu yang tidak kalah penting adalah Badan Intelejen Nasional (BIN). Lembaga ini memang diciptakan di dalam kerangka untuk melakukan pengawasan dini terhadap hal-hal yang patut dicurigai. Kejelian BIN tentu akan menjadi tolok ukur kewaspadaan dini dimaksud.
Melalui pengeboman terhadap kantor polisi seakan-akan memberi pelajaran kepada BIN dan juga para polisi bahwa mereka bisa melakukan apa saja. Jika mereka mau, maka semuanya bisa dilakukan. Itulah kira-kira pesan tersembunyi kepada BIN dan aparat keamanan.
Oleh karena itu agar pemerintah dianggap memiliki kewibawaan di dalam urusan keamanan negara dan rakyat, maka pemerintah harus tegas di dalam menghadapi kaum yang sering menggunakan tafsir kekerasan ini.
Hanya dengan cara ini, maka kewibawaan pemerintah akan dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sangat membenci kekerasan atas nama apapun. Maka, kiranya masyarakat juga akan bersama pemerintah untuk mengamankan negeri ini.
Wallahu a’lam bi al shawab.