TUMBANGNYA KEKUATAN OTORITER
Ketika terjadi gerakan massa atau yang disebut sebagai people power di Indonesia tahun 1998, waktu itu banyak orang yang tidak percaya bahwa rezim Orde Baru yang sudah berkuasa selama 32 tahun akan bisa tumbang. Bukankah pada waktu itu Orde Baru begitu powerfull dan gigantic, yang kekuatannya sangat luar biasa dan menguasai seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan melalui strategi korporatisme negara, maka semua kekuatan masyarakat yang memiliki kekuasaan pun dinegarakan. Semua yang memiliki wilayah keotoritasan, maka dapat dipastikan akan menjadi penyangga negara. Sehingga hampir tidak dijumpai satu kekuatan yang berada di dalam posisi oposisional.
Negara telah menguasai sedemikian besar terhadap kekuatan masyarakat. Melalui jalur partai politik, militer, birokrasi dan lainnya, semuanya berada di dalam genggaman negara. Jika ada kekuatan oposisi maka akan segera diperlemah dan dipinggirkan. Saya menjadi ingat bagaimana perjuangan Gus Dur untuk membangun pilar demokrasi tatkala beliau memimpin NU dan sekaligus menjadi eksponen penting di dalam Forum Demokasi (Fordem). Maka beliau juga dimusuhi dan dihambat dalam banyak hal, termasuk ketika akan menjadi Ketua PBNU. Diciptakanlah kekuatan baru untuk menghadangnya, meskipun kemudian tidak laku di dunia NU. Abu Hasan yang diperoyeksikan untuk menghadang Gus Dur, maka menemui kegagalan.
Pada tahun 1998 akhirnya terjadilah people power, yang digerakkan oleh semua komponen bangsa. Guru besar, dosen, mahasiswa, LSM, kyai, santri, paguyuban, organisasi sosial, organisasi politik, organisasi ekonomi dan organisasi keagamaan secara total mendukung terhadap gerakan menentang pemerintah Orde Baru. Semua kekuatan bersatu padu untuk menggalang solidaritas dan gerakan aksi untuk membangun Indonesia baru. Dan akhirnya pemerintahpun tumbang dan bergantilah era yang disebut sebagai Era Reformasi.
People power adalah istilah yang digunakan untuk menandai kekuatan rakyat di dalam melakukan tindakan oposisional secara massal dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kekuasaan negara atau pemerintah. Biasanya dengan cara demonstrasi secara massif dan terkoordinir. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh di semua wilayah dan dengan tujuan yang sama. Ada sesuatu yang dianggap sebagai “common enemy” yang dijadikan sebagai sasarannya.
People power ini telah terbukti ampuh. Kekuasaan diktator Ferdinand Marcos di Filipina juga tumbang. Demikian pula di negara-negara lain. Kekuatan massa ini juga berhasil mengakhiri pemerintahan otoriter di Mesir, sehingga memaksa Presiden Hosni Mubarak untuk lengser pada 11 Pebruari 2011. Demikian pula Presiden Zine El Abidin bin Ali dari Tunisia juga lengser dari pemerintahannya pada tanggal 14 Januari 2011.
Dua negara ini mengalami kejatuhan penerintahannya yang disebabkan oleh gerakan rakyat yang luar biasa. Berdasarkan berita yang kita dengar dan baca di televisi dan koran, maka dapat diketahui bagaimana kekuatan massa tersebut bisa memaksa terhadap pemerintah (presiden) untuk meletakkan jabatan. Hosni Mubarak yang sebelumnya akan bertahan hingga waktu pemilu, akhirnya juga harus lengser dari kursi kepresidenan karena desakan massa untuk lengser.
Dua kejadian menarik di Timur Tengah ini kemudian seperti gayung bersambut. Negara-negara yang ditengarai sebagai negara otoriter juga sedang mengalami masa krisis yang disebabkan oleh adanya demonstrasi untuk menentang pemerintah. Di Al Jazair terjadi demonstrasi yang menyebabkan lima orang tewas dan 800 orang luka-luka. Demikian pula di Mauritania, Sudan, Jordania, Yaman dan Oman. Dan yang terakhir adalah Lybia yang juga dilanda demonstrasi besar-besaran, bahkan salah satu kotanya, Al Bayda di Timur Lybia, sudah dikuasai oleh kaum oposisi. Drama tentang Lybia tentu menarik untuk dicermasi akhir-akhir ini, sebab Presiden Moammar Khadafi adalah presiden terlama di jajaran pemimpin Timur Tengah. Berkuasa semenjak 1 September 1969 dengan menggulingkan Raja Idris melalui kudeta tiak berdarah. Kekuasaan Moammar Khadafi sekarang sedang digoyang oleh kaum oposisi yang tentu saja disemangati oleh gerakan demokrasi dan kekuatan rakyat.
Negara-negara otoriter dalam banyak hal memang bermasalah terkait dengan kesempatan kaum oposisional untuk mengakses kepada kekuasaan. Di dalam praktiknya, pemerintahan otoriter selalu menggunakan aparatusnya, baik sipil maupun militer untuk mendukung secara total kepada kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang bertumpu pada sistem otoriter tentu rentan terhadap pembangkangan masyarakatnya.
Itulah sebabnya, berdasar atas kenyataan empiris betapa rentannya kekuasaan otoriter, kapan dan dimanapun, maka memang harus ada pilihan lain di dalam kerangka penyelenggaraan negara. Dan salah satu pilihan tersebut adalah demokrasi berkeadaban, yang mengedepankan keadilan dan kemakmuran.
Pilihan inilah yang selayaknya dipilih oleh negara-negara di dunia, dan tentu saja termasuk Indonesia. Jika ini yang dijadikan sebagai pilihan, maka yang juga penting adalah bagaimana memilih pemimpin yang bisa meniru kepada Nabi Muhammad saw, yang mengedepankan kepemimpinan berbasis pada kejujuran, keterpercayaan, transparansi dan kecerdasan.
Wallahu a’lam bi al shawab.