TAN MALAKA DAN KOMUNISME INDONESIA
Saya tidak akan memperdebatkan tentang bagaimana peran Tan Malaka dalam politik komunisme di Indonesia, sebab sudah sangat banyak buku yang membahasnya. Bahkan juga beberapa koran dan majalah juga mengupas tuntas Tan Malaka di dalam peta perpolitikan Indonesia, pra dan pasca kemerdekaan 1945.
Akhir-akhir ini perbincangan tentang Tan Malaka kembali semarak terkait dengan pelarangan Opera Tan Malaka yang menghebohkan. Meskipun pernah dipagelarkan di Jakarta dan tidak menuai kritik yang sangat tajam, akan tetapi ketika akan diputar ulang di televisi, maka Opera Tan Malaka tersebut dilarang tayang. Sebuah stasiun TV di Kediri –Kilisuci TV—dan di Batu –Batu TV—yang akan menayangkannya terpaksa dihentikan karena dilarang oleh tentara dan polisi.
Mengapa dilarang? Inilah pertanyaan yang bisa diungkapkan oleh sebagian masyarakat kita. Ada yang pro tayangan itu dan ada yang kontra terhadap tayangan opera Tan Malaka tersebut. Di antara yang pro dengan tayangan tersebut tentu beralasan bahwa tidak ada larangan untuk menyiarkan apapun yang dianggapnya tidak ada ketentuan hukumnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ezky Suyanto, Koordinator Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Katanya, “soal ideology tidak termasuk dalam larangan pada pedoman perilaku penyiaran Indonesia”.Bahkan juga dinyatakan oleh Sigit Wahyu Nandika, Direktur Utama Taz TV Tasikmalaya Jawa Barat, “kalau enggak suka, matikan saja televisinya”. (Tempo, 23/01/2011).
Akan tetapi bagi sebagian orang, Tan Malaka adalah tokoh komunisme Indonesia, tidak peduli dari faksi mana yang bersangkutan berasal. Apakah yang bersangkutan dibenci oleh Belanda atau oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) kala itu, tetapi yang jelas bahwa ajaran yang dikembangkan oleh Tan Malaka adalah komunisme. Persoalan apakah dari aliran komunisme Cina atau Rusia, atau Lenin dan lainnya, atau aliran revisionis atau konservatif, yang jelas bahwa Tan Malaka adalah satu diantara yang berpikir untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbasis pada komunisme.
Bangsa ini tentu sudah kenyang dengan pertarungan ideologi yang hampir saja akan menenggelamkan Indonesia di dalam kancah peperangan yang difasilitasi oleh perbedaan ideologi. Pertarungan ideologi agamaisme, nasionalisme dan komunisme di awal kemerdekaan tentu menjadi kaca benggala tentang pertarungan ideologi yang tak kunjung selesai dan hanya akan memperkerdilkan Negara.
Secara historis tentu tidak bisa dibantah tentang sepak terjang PKI dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya terdapat banyak gejolak politik yang direpresentasikan oleh PKI. Pemberontakan PKI tahun 1948 adalah contoh bagaimana perebutan kekuasaan yang terjadi di seputar pasca kemerdekaan. Melalui gerakan Musso yang sistematis dalam mempengaruhi rakyat, maka terjadilah di Indonesia sebuah kemelut perebutan kekuasaan yang tentu tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Musso memang secara ideologis berseberangan dengan Tan Malaka di dalam memperjuangkan komunisme di Indonesia. Tan Malaka memang tidak sependapat dengan pemberontakan Musso pada tahun tersebut, akan tetapi tetap saja bahwa pikiran dan tindakan politik Tan Malaka adalah komunisme internasional. Dia tetap akan dikenang sebagai tokoh komunisme yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memperjuangkan gerakan komunisme menjadi basis gerakan kenegaraan.
Yang tidak bisa dilupakan adalah pemberontakan PKI tahun 1965 yang kemudian di dalam sejarah Indonesia disebut sebagai G 30 S/PKI. Pemberontakan PKI yang kemudian menyebabkan dilarangnya PKI sebagai ormas dan orpol ini tentu saja adalah peristiwa sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh komponen bangsa. Sepanjang sejarahnya PKI telah melakukan pengkhianatan untuk merebut kekuasaan yang sah dari negeri ini.
Oleh karena itu saya termasuk orang yang tidak sependapat jika dinyatakan bahwa PKI dengan segala tindakan pembangkangan dan pemberontakannya dianggap sebagai ciptaan eksponen Orde Baru. Saya tetap pada keyakinan bahwa seluruh gerakan PKI dilakukan di dalam kerangka untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis.
Dewasa ini ada banyak usaha untuk mencuci sejarah gerakan PKI di Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui lembaga-lembaga non pemerintahan, buku memoar, workshop, seminar, statemen-statemen dan bahkan juga melalui opera-opera atau theater. Upaya ini dilakukan di dalam kerangka untuk membersihkan komunisme di dalam panggung sejarah Indonesia.
Oleh karena itu saya sependapat jika kita tetap harus mewaspadai komunisme sebagai gerakan yang tidak akan pernah mati di dalam dinamika sejarah umat manusia.
Wallahu a’lam bi al shawab.