DAKWAH YANG MEMBERDAYAKAN
Pengawasan terhadap kegiatan dakwah memang sudah dilakukan dengan plus minusnya. Di Batam pengawasan telah dilakukan oleh para polisi. Makanya para ulama setempat lalu merasa gerah. Salah seorang pengurus MUI Batam, Azahari Abbas, lalu melayangkan keberatan terhadap pengawasan dakwah tersebut. Baginya bahwa dengan pengawasan seperti itu, maka suasananya seperti kembali ke Orde Lama, yaitu ketika para da’i harus melaporkan materi dakwahnya kepada aparat keamanan.
Memang harus diakui bahwa ada –sebagian kecil—dari para da’i yang melakukan dakwah yang mengarah kepada kekerasan. Dakwah yang dilakukan oleh Abu Jibril di Pamulang juga menuai keresahan umat. Alih-alih membuat kerukunan umat, dakwah yang dilakukannya justru membuat konflik horizontal dengan warga setempat. Bahkan umat Islam di Pamulang yang selama itu dalam keadaan damai lalu menjadi terkontaminasi. Menurut warga di situ bahwa dakwah Abu Jibril selalu menyalahkan orang lain. Tidak ada yang benar, semuanya salah. Bahkan setelah masjid di daerah itu dikuasai, maka jamaah masjid dari daerah setempat merasa tidak nyaman lagi beribadah di masjid tersebut.
Pengawasan terhadap kegiatan dakwah, tentunya harus dilihat dari dimensi nasionalisme dan kebangsaan. Artinya, bahwa ketika ada da’i yang berdakwah dengan tujuan untuk merobohkan nasionalisme-keindonesiaan dan menggantinya dengan ideologi lain, seperti ideologi trans-nasionalisme, maka sudah sepatutnya dakwah yang seperti ini memperoleh pengawasan. Di dalam konteks dakwah yang anti-nasionalisme maka tidak bisa lagi didahulukan persoalan HAM, kebebasan berserikat, mengeluarkan pendapat dan sebagainya sebagai dalil untuk memperbolehkan dakwah dengan materi seperti itu.
Dakwah Islam bukan untuk memberlakukan syari’at Islam ala Wahabi apalagi yang sangat keras. Apapun alasannya, bahwa Islam ala Wahabi juga Islam hasil penafsiran ulama Wahabi, sama dengan Islam dalam tafsiran ulama Islam lainnya. Pemaksaan kepada umat untuk mengikuti Islam berdasarkan atas tafsir sekelompok orang akan menyebabkan kerasahan di kalangan umat Islam. Dan dakwah seperti itu yang sudah dirasakan oleh warga masyarakat di Perumahan Witanaharja, Pamulang, Tangerang Selatan.
Sesungguhnya dakwah di era negara bangsa –seperti Indonesia—maka harus tetap berada di dalam kerangka dakwah Islam-keindonesiaan. Yaitu dakwah yang ramah terhadap masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dakwah dimaksud memiliki tujuan agar kehidupan masyarakat di dalam NKRI menjadi semakin baik dan berkualitas. Maka dakwah seharusnya mengusung terhadap pemberdayaan masyarakat agar kehidupannya semakin sejahtera, baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Dakwah yang mengusung relasi Islam dengan pembangunan yang memang sedang menjadi misi utama seluruh masyarakat Indonesia.
Bagi bangsa Indonesia, persoalan teologi dan ritual sudah selesai. Masing-masing memiliki rujukan berdasarkan atas tafsirannya masing-masing. Tidak boleh ada pemaksaan untuk mengikuti satu tafsir keagamaan. Yang penting tetap berada di dalam koridor tafsir agama menurut ulama Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Tafsir Islam berdasarkan para ulama madzab yang diakui oleh jamaahnya. Menurut bahasanya Pak Hasyim, jangan paksakan yang berbeda untuk menjadi sama dan jangan paksakan yang sama untuk menjadi berbeda.
Indonesia kita ini sedang berusaha untuk keluar dari jerat krisis ekonomi yang mendera sekian lama. Maka tugas para da’i adalah memberikan ruang yang kondusif bagi terciptanya proses mengejar ketertinggalan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, para da’i tentunya harus terlibat di dalam proses untuk mewujudkan kerukunan, keharmonisan dan keselamatan sebagai prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang diridlai oleh Allah swt.
Dakwah yang tidak seperti ini, rasanya memang pantas diawasi bukan oleh aparat keamanan tetapi justru oleh masyarakat sendiri.
Wallahu a’lam bi al-shawab.